DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kubu Raya Nomor 5 Tahun 2021

Nomor: 5
Tahun: 2021
Ditetapkan: 10 November 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 51

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum; Perencanaan; Pelaksanaan; Wali Anak dan Pengampunan; Wali Anak dan Pengampunan; Kelembagaan; Koordinasi; Kerjasama; Sistem Informasi; Penghargaan dan Dukungan; Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian; Pembiayaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkankebijakan pembangunankeluargamelaluipembinaanketahanandan kesejahteraankeluarga; c.bahwa berdasarkanpertimbangansebagaimanadimaksud dalam huruf adan hurufb,perlumenetapkanPeraturan DaerahtentangPenyelenggaraanPembangunanKetahanan Keluarga; 1.Pasal18ayat(6)Undang-UndangDasarNegaraRepublik IndonesiaTahun1945; 2.Undang-UndangNomor35Tahun2007tentang PembentukanKabupatenKubuRayadiProvinsi KalimantanBarat(LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun2007Nomor101,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor4751);

3.Undang-UndangNomor52Tahun2009tentang PerkembanganKependudukandanPembangunan Keluarga(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun 2009Nomor161,TambahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor5080);
4.Undang-UndangNomor23Tahun2014 tentang PemerintahanDaerah(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2014Nomor224, TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor5587)sebagaimana telah diubah beberapakaliterakhir denganUndang-Undang Nomor11Tahun2020 tentangCiptaKerja(Lembaran NegaraRepublik IndonesiaTahun2020Nomor245, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor 6573);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA dan BUPATI KUBU RAYA MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
3.Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
6.Ketahanan Keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.
7.Pembangunan Ketahanan Keluarga adalah upaya komprehensif, berkesinambungan, gradual, koordinatif dan optimal secara berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah, pemangku kepentingan terkait dan masyarakat, dalam menciptakan, mengoptimalisasi keuletan dan ketangguhaan keluarga untuk berkembang guna hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.
8.Keluarga Berkualitas adalah kondisi keluarga yang mencakup aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, kemandirian keluarga, dan mental spiritual serta nilai-nilai agama yang merupakan dasar untuk mencapai keluarga sejahtera.
9.Keluarga Sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.
10.Keluarga Prasejahtera adalah keluarga yang tidak dapat memenuhi salah satu indikator atau lebih dari 6 (enam) indikator penentu, yaitu pangan, sandang, papan, penghasilan, kesehatan dan pendidikan.
11.Keluarga Rentan adalah keluarga yang beresiko mengalami masalah, baik dari diri maupun dari lingkungan sehingga tidak dapat mengembangkan potensinya.
12.Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang ada.

Pasal 2

Penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga dilaksanakan dengan berasaskan:

a.norma agama;
b.perikeman usiaan; C. keseimbangan;
d.manfaat;
e.perlindungan;
f.kekeluargaan;
g.keterpaduan;
h.partisipatif;
1. 1.legalitas; dan
j.non diskriminatif.

Pasal 3

Penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga dimaksudkan untuk mewujudkan dan meningkatkan kemampuan, kepedulian, serta tanggung jawab Pemerintah Daerah, keluarga, masyarakat dan dunia usaha dalam menciptakan, mengoptimalisasi keuletan dan ketangguhan keluarga.

Pasal 4

Penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga bertujuan untuk:

a.mewujudkan kualitas keluarga dalam memenuhi kebutuhan fisik material dan mental spiritual secara seimbang sehingga dapat menjalankan 8 (delapan) fungsi keluarga secara optimal menuju keluarga sejahtera lahir serta batin; dan
b.harmonisasi dan sinkronisasi upaya pembangunan ketahanan keluarga yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat serta dunia usaha.

Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga, meliputi:

a.perencanaan;
b.pelaksanaan;
c.wali anak dan pengampuan;
d.kelembagaan;
e.koordinasi;
f.kerja sama;
g.sistem informasi;
h.penghargaan dan dukungan;
1. 1.pembinaan, pengawasan dan pengendalian; dan
j.pembiayaan.

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah menyusun rencana jangka panjang dan menengah pembangunan ketahanan keluarga sesuai kebijakan nasional di bidang ketahanan keluarga.
(2)Rencana jangka panjang dan menengah pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada .ayat (1) ditujukan untuk mewujudkan keluarga berkualitas, yang diarahkan untuk:
1. a.strukturisasi dan legalitas keluarga;
2. b.ketahanan fisik keluarga;
3. c.ketahanan ekonomi keluarga; dan
4. d.ketahanan sosial psikologi keluarga.
(3)Perencanaan jangka panjang dan meaengah pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pasal 7

Perencanaan jangka panjang dan menengah pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), disusun melalui:

a.evaluasi, penelitian dan pengembangan pembangunan ketahanan keluarga;
b.penyiapan sasaran keluarga secara berkelanjutan dan penetapan sasaran pembangunan ketahanan keluarga;
c.upaya penetapan kebijakan dan program pembangunan yang tidak beresiko menimbulkan dan/atau menambah kerentanan keluarga; dan
d.pengendalian dampak terhadap pembangunan ketahanan keluarga.

Pasal 8

(1)Dalam hal rencana jangka panjang dan menengah pembangunan ketahanan keluarga belum terintegrasi kedalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), Bupati dapat menetapkan perencanaan jangka panjang dan menengah pembangunan ketahanan keluarga.
(2)Perencanaan pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
(3)Perencanaan pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diintegrasikan dalam perubahan atau evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah menyusun rencana tahunan pembangunan ketahanan keluarga sesuai rencana jangka panjang dan menengah pembangunan ketahanan keluarga.
(2)Perencanaan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.penggalangan peran individu, keluarga, masyarakat, organisasi profesi, dunia usaha dan penyandang dana pembangunan yang bersifat tidak mengikat dalam pembangunan ketahanan keluarga;
2. b.advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pembangunan ketahanan keluarga kepada seluruh komponen perencana dan pelaksana pembangunan serta keluarga, masyarakat, dunia usaha dan penyandang dana pembangunan yang bersifat tidak mengikat; dan
3. c.fasilitasi serta pelayanan yang berkaitan dengan pembangunan ketahanan keluarga bagi keluarga rentan dan prasejahtera.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan perencanaan tahunan pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 10

Penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga dilaksanakan oleh:

a.Pemerintah Daerah;
b.keluarga;
c.calon pasangan menikah;
d.orang perseorangan;
e.masyarakat; dan
f.dunia usaha.

Pasal 11

(1)Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a memfasilitasi pembangunan ketahanan keluarga yang meliputi:
1. a.penerapan dan peningkatan nilai agama, yang dilaksanakan melalui aktivitas keluarga yang berbasis agama;
2. b.strukturisasi dan legalitas keluarga, yang dilaksanakan untuk menurunkan angka perceraian;
3. c.ketahanan fisik keluarga, yang dilaksanakan untuk mendorong pemenuhan kebutuhan dasar fisik keluarga meliputi sandang, pangan, perumahan, pendidikan dan kesehatan;
4. d.ketahanan ekonomi, yang dilaksanakan untuk mendorong peningkatan penghasilan keluarga; dan
5. e.ketahanan sosial psikologi, yang dilaksanakan untuk mendorong keluarga dalam memelihara ikatan, dan komitmen berkomunikasi secara efektif, pembagian dan penerimaan peran, menetapkan tujuan, mendorong anggota keluarga untuk maju, membangun hubungan sosial, dan mengelola masalah keluarga, serta menghasilkan konsep diri, harga diri dan integritas diri yang positif.
(2)Fasilitasi pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), mengacu pada perencanaan pembangunan ketahanan keluarga.

Isi peraturan

Teks51PDFHirarki

Memuat teks peraturan…