DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kubu Raya Nomor 5 Tahun 2022

Nomor: 5
Tahun: 2022
Ditetapkan: 15 Agustus 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM: Berisi definisi istilah-istilah yang dimaksud dalam Peraturan Daerah. BAB II PEMBENTUKAN, KODE, JUMLAH PENDUDUK DAN WILAYAH DESA: Mengatur Pembentukan Desa Sukulanting, kode, jumlah penduduk, luas, cakupan wilayah, asal wilayah, dan batas-batas Desa Sukulanting. BAB III PEMERINTAHAN DESA: Mengatur mengenai Pusat Pemerintahan Desa Sukulanting dan pengangkatan Kepala Desa serta Penjabat Kepala Desa untuk pertama kalinya. BAB IV PEMBIAYAAN: Mengatur bahwa pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan Desa Sukulanting dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sungai Asam dan sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sebelum ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. BAB V KETENTUAN PENUTUP: Menyatakan bahwa Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Sukulanting Kecamatan Sungaj Raya; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negal.a Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751 ) ;
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kelja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Ifmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagainana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) ;
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Irembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambaha.n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (I,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA dan BUPATI KUBU RAYA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA SUKULANTING KECAMATAN SUNGAI RAYA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya.
3.Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyal wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8.Pembentukan desa adalah tindakan mengadakan desa baru dapat berupa penggabungan beberapa desa atau sebagian desa. yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada.
9.Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kelja pelaksanaan pemerintahan Desa.
10.Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu. BAB 11 PEMBENTUKAN, KODE, JUMLAH PENDUDUK DAN WILAYAH DESA

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa dengan nana Sukulanting di Wilayah Kecamatan Sungai Raya.

Pasal 3

(1)Wilayah Desa Sukulanting berasal dari sebagian wilayah Desa Sungal Asam.
(2)Desa Sungai Asam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kode desa 61.12 .01. 2006 .

Pasal 4

Desa Sukulanting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memiliki jumlah penduduk 2.101 (dua ribu seratus satu) jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 563 (lima ratus enam puluh tiga).

Pasal 5

(1)Desa Sukulanting memiliki luas wilayah 5.494 (lima ribu empat ratus sembilan puluh empat) Hektar.
(2)Cakupan wilayah Desa sukulanting meliputi:
1. a.Dusun Suka Setia; dan
2. b.Dusun Suka Maju.
(3)Dengan dibentuknya Desa Sukulanting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Desa Sungai Asam dikurangi dengan wilayah Desa Sukulanting sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 6

(1)Batas wilayah Desa sukulanting sebagai berikut:
1. a.sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sungai Asam Kecamatan Sungai Raya;
2. b.sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Teluk Bayur Kecamatan Terentang;
3. c.sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sungai Bulan Kecamatan Sungai Raya; dan
4. d.sebelah Timur berbatasan dengan Desa Teluk Bayur dan Desa Teluk Empening Kecamatan Terentang.
(2)Batas wilayah Desa Sukulanting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam titik koordinat dan peta wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran 11 yang merupakan bagian tidak telpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB ILL

PEMERINTAHAN DESA

Pasal 7

Pusat Pemerintahan Desa Sukulanting berkedudukan di Dusun Suka Maju.

Pasal 8

(1)Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Desa Sukulanting, dipilih dan disahkan seorang Kepala Desa yang pemilihannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Sebelum Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih, untuk pertama kalinya Penjabat Kepala Desa diangkat dari pegawai negeri sipil Daerah dengan nasa jabatan sampai dengan dilantiknya Kepala Desa terpilih oleh Bupati.
(3)Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki kemampuan dan pengalaman jabatan dalaln bidang pemerintahan Desa serta memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Bupati melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan fasilitasi terhadap kinerja Penjabat Kepala Desa dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat serta proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan Desa Sukulanting sebelum ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sungal Asam dan sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan. pada , SEKFt YUSRA hfiT 9tw¢ ,Oa1 RIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA N DAERAH KABUPATEN KUBU RAyA TAHUN .?.a?.I NOMOR ...?... NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA, PROVINSI KALIMANTAN BARAT: ( S / 6 /2020) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR S TAHUN2020 TENTANG PEMBENTUKAN DESA SUKULANTING KBCAMATAN SUNGAI RAYA I. UMUM Jumlah penduduk Desa Sungai Asam per Februari 2019 mencapai 14.158 (empat bela.s ribu seratus lima puluh delapan) orang, Jumlah Kepala Keluarga 3.496 (tiga ribu empat ratus sembilan puluh enam). Dengan jumlah penduduk yang cukup tinggi dan jangkauan yang begitu luas tidak memungkinkan pelayanan publik dapat beljalan dengan baik. Sesuai situasi dan kondisi dinamika masyarakat saat ini, baik ditinjau dari aspek geografis, demografi, kondisi sosial, ekonomi, sarana dan prasarana sudah memenuhi syarat, baik infrastruktur pemerintahan Desa dan sarana perhubungan memungkinkan untuk membentuk desa baru. Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa pembentukan desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Selain itu, pembentukan Desa harus memenuhi syarat tertentu yang meliputi jumlah penduduk, luas wilayah, bagian wilayah kelja, perangkat, sarana dan prasarana pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa. Mekanisme pembentukan desa ini sudah memenuhi ketentuan Pasal 34 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, dimulai dengan Pembentukan Desa Persiapan melalui Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pembentukan Desa Persiapan Sukulanting Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya.

11.PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…