DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kubu Raya Nomor 5 Tahun 2023

Nomor: 5
Tahun: 2023
Ditetapkan: 3 April 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Kubu Raya

regulasi_utama

Ringkasan

KETENTUAN UMUM; TRANSAKSI NON TUNAI; PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam upaya meningkatkan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas keuangarl desa, perlu dilaksanakan pola pengelolaan keuarlgan desa secara non tunai;
b.bahwa pengelolaan keuangan desa secara non tunai perlu diterapkan di Kabupaten Kubu Raya sebagai salah satu bentuk inovasi daerah dan sejalan dengan kebijakan pemerintah mengenai sistem pemerintahan berbasis elektronik yang diselenggarakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya;
c.bahwa untuk memberikan landasan hukum dalam penerapan inovasi daerah yang menimbulkan pembebanan kepada masyarakat dan/atau pembatasan kepada masyarakat, maka implementasi transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan desa perlu ditetapkan dengan peraturan daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Implementasi Transaksi Non Tunal dalam Pengelolaan Keuangan Desa;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentuhan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751 ) ;
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan I,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali teraJchir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kelja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ;
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Keija Menjadi Undang-Undang (I.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321 );
6.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan I.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa. kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7.Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaari Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611) ; Dengan Persetuj.uan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA dan BUPATI KUBU RAYA MEMUTUSKAN: Menetapkan : :FE£:XK¥[NNON¥#N#EALA±EPNBT£¥SLOLiMNPLKEE#¥#TGAAsk DESA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2.Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
3.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihorlnati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
7.Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.
8.Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.
9.Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
10.Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
11.Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
12.Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah kepala Desa yang karena jabatannya mempunyal kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
13.Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasakan sebagian kekuasaan PKPKD.
14.Rekening Kas Desa ada.1ah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
15.Transaksi Non Tunai adalah transaksi yang menggunakan instrumen berupa alat pembayaran menggunakan kartu, cek, billiet giro, nota debit maupun uang elektronik.
16.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum serta mewujudkan pelaksanaan APB Desa yang tepat jumlah, cepat, aman, efisien, transparan dan akuntabel serta mencegah teljadinya tindak pidana korupsi. a / 1

Pasal 3

Implementasi transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan desa meliputi transaksi penerimaan desa dan pengeluaran desa yang dilaksanakan dalam APB Desa.

Pasal 4

Implementasi transaksi non tunal dilaksanakan berdasarkan asas:

a.efisiensi;
b.keamanan; dan
c.manfaat. BAB 11 TRANSAKSI NON TUNAI

Pasal 5

APE Desa terdiri dari:

a.pendapatan Desa;
b.belanja Desa; dan
c.pembiayaan Desa.

Pasal 6

(1)Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas kelompok:
1. a.pendapatan asli Desa;
2. b.transfer; dan
3. c.pendapatan lain.
(2)Kelompok pendapatan asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas jenis:
1. a.hasil usaha;
2. b.hasil aset;
3. c.swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan
4. d.pendapatan asli Desa lalnnya.
(3)Kelompok transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas jenis:
1. a.danaDesa;
2. b.bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah;
3. c.alokasi dana desa;
4. d.bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan
5. e.bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(4)Kelompok pendapatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
1. a.penerimaan dari hasil kelja sama Desa;
2. b.penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
3. c.penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
4. d.koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di rekening kas Desa pada tahun anggaran beljalan;
5. e.bunga bank; dan
6. f.pendapatan lain Desa yang sah.
(5)Pendapatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f yang diterima oleh desa wajib dicantumkan dalaln Anggaran Pendapatan dari Belanja Desa.

Pasal 7

Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalaln Pasal 5 huruf b dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa. Klasifikasi belanja Desa terdiri atas bidang: a„ penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

b.pelaksanaan pembangunan Desa;
c.pembinaan kemasyarakatan Desa;
d.pemberdayaan masyarakat Desa; dan
e.penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

(3)Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibagi dalam sub bidang:
1. a.penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional Pemerintahan Desa;
2. b.sarana dan prasarana Pemerintahan Desa;
3. c.administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan;
4. d.tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan; dan
5. e.pertanahan.
(4)Pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibagi dalam sub bidang:
1. a.pendidikan;
2. b.kesehatan;
3. c.pekeljaan umum dan penataan ruang;
4. d.kawasan permukiman;
5. e.kehutanan dan lingkungan hidup;
6. f.perhubungan, komunikasi dan informatika;
  1. 9.energi dan sumber daya mineral; dan
7. h.pariwisata.
(5)Pembinaan kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dibagi dalam sub bidang:
1. a.ketentraman, ketertiban dan pelindungan masyarakat;
2. b.kebudayaan dan keagamaan;
3. c.kepemudaan dan olah raga; dan
4. d.kelembagaan masyarakat.
(6)Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dibagi dalam sub bidang:
1. a.kelautan dan perikanan;
2. b.pertanian dan petemakan;
3. c.peningkatan kapasitas aparatur Desa;
4. d.pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
5. e.koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
6. f.dukungan penanaman modal; dan 9, perdagangan dan perindustrian.
(7)Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dibagi dalam sub bidang:
1. a.penanggulangan bencana;
2. b.keadaan darurat; dan
3. c.keadaan mendesak.
(8)Sub bida.ng sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (7) dibagi dalam kegiatan yang diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1)Pembiayaan Desa sebagalmana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas kelompok:
1. a.penerimaan pembiayaan; dan
2. b.pengeluaran pembiayaan.
(2)Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
1. a.SiLPA tahun sebelumnya;
2. b.pencalran dana cadangan; dan
3. c.hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.
(3)Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
1. a.pembentukan dana cadangan; dan
2. b.penyertaan modal.

Pasal 9

(1)Penerimaan dalam APE Desa dilakukan dengan transaksi non tunai.
(2)Transaksi penerimaan non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemindahbukuan darn rekening pihak pengirim ke Rekening Kas Desa.
(3)Transaksi penerimaan non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan dokumen pendukung yang sah sesuai transaksi.
(4)Setiap penerimaan harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Bukti sebagainana dimaksud pada ayat (4) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang bervenang dan bertanggung j.awab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenal kelengkapan dokumen penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

(1)Pengeluaran dalam APE Desa dilakukan dengan transaksi non tunai.
(2)Transaksi pengeluaran non tunal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Desa ke rekening penerima.
(3)Transaksi pengeluaran non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan dokumen pendukung yang sah sesuai transaksi.
(4)Setiap pengeluaran belanja atas beban APB Desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai kelengkapan dokumen pengeluaran sebagalmana dimaksud pada ayat ( 1 ) diatur dalam Peraturan Bupati.
(1)Pelaksana transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan Desa terdiri dan:
1. a.PKPKD;
2. b.Koordinator PPKD; dan
3. c.PPKD.
(2)Koordinator PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Sekretaris Desa.
(3)PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Kaur Keuangan Desa.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas dan tanggung jawab pelaksana transaksi sebagalmana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…