DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2021

Nomor: 6
Tahun: 2021
Ditetapkan: 10 November 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum; Penggolongan; Larangan; Pengawasan; Peran Serta Masyarakat; Ketentuan Pidana; Penyidikan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan PeraturanDaerah tentang Produksi, PeredarandanPenjualan MinumanBeralkohol; :1.Pasal18ayat(6)Undang-UndangDasarNegaraRepublik IndonesiaTahun1945; 2.Undang-UndangNomor35Tahun2007tentang Pembentukan KabupatenKubuRayadiProvinsiKalimantanBarat (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2007Nomor 101,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor 4751); 3.Undang-UndangNomor23Tahun2014tentangPemerintahan Daerah(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2014 Nomor244,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor5587)sebagaimana telahdiubahbeberapakaliterakhir denganUndang-UndangNomor11Tahun2020 tentangCipta Kerja(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2020 Nomor245, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor6573); 4.PeraturanPresidenNomor74Tahun2013tentang PengendaliandanPengawasanMinumanBeralkohol (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2013Nornor 190); DenganPersetujuanBersama DEWANPERWAKILAN RAKYATDAERAHKABUPATENKUBURAYA dan BUPATIKUBURAYA MEMUTUSKAN: • MenetapkanPERATURANDAERAHTENTANGPRODUKSI,PEREDARAN DAN PENJUALANMINUMANBERALKOHOL. BABI KETENTUANUMUM Pasal 1 DalamPeraturanDaerahiniyangdimaksuddengan: 1.Daerah adalahKabupatenKubuRaya. 2.PemerintahDaerah adalahBupatisebagai unsurpenyelenggara PemerintahanDaerahyangmemimpinpelaksanaanurusanpernerintahan yangmenjadikewenanganKabupatenKubuRaya. 3.BupatiadalahBupatiKubuRaya.

4.MinumanBeralkoholadalahminumanyangmengandungetilalkoholatau etanol(C2H5OH)yangdiprosesdaribahanhasilpertanianyang mengandung karbohidratdengancarafermentasidandestilasiatau fermentasitanpadestilasi.
5.MinumanBeralkohol Tradisional adalahminumanberalkoholyangdibuat secara tradisionaldanturuntemurunyangdikemassecarasederhanadan pembuatannyadilakukansewaktu-waktu, sertadipergunakanuntuk kebutuhan adatistiadatatau upacara keagamaan. 6.PeredaranMinumanBeralkoholadalahkegiatanusahamenyalurkan minumanberalkohol untukdiperdagangkandi dalam negeri. 7.Penjualanminumanberalkoholadalahkegiatanmenjualminuman beralkoholbaik secaralangsung maupunmelaluionline.
8.Perusahaan adalahsetiapbentukusahaperseorangan ataubadanusaha yang dimilikiolehwargaNegaraIndonesiadanberkedudukandiwilayah NegaraRepublikIndonesiabaikyang berbentukbadan hukum ataubukan badan hukumyangmelakukankegiatan usahaperdaganganminuman beralkohol.

BAB II

PENGGOLONGAN Pasal 2 ( 1)Minumanberalkoholterdiri dari:

Pasal 3

Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dikelompokkan dalam 3 (tiga) golongan sebagai berikut:

a.Golongan A, merupakan minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen);
b.Golongan B, merupakan minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan
c.Golongan C, merupakan minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).

BAB III

LARANGAN

Pasal 4

(1)Perusahaan dilarang memproduksi minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
(2)Setiap orang dilarang memproduksi minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
(3)Setiap orang dan/ atau perusahaan dilarang memproduksi minuman beralkohol dengan cara racikan/oplosan yang berasal dari tumbuh tumbuhan dan/ atau bahan alami.

Pasal 5

Setiap orang dan/ atau perusahaan dilarang mengedarkan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 6

Setiap orang dan/atau perusahaan dilarang menjual minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 7

Setiap orang dilarang mengkonsumsi minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 8

(1)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 7, penggunaan minuman beralkohol produksi dalam negeri untuk kepentingan kesehatan, dan acara adat serta keagamaan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan minuman beralkohol untuk kepentingan kesehatan, dan acara adat serta keagamaan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

( 1) Bupati melakukan pengawasan terhadap larangan produksi, peredaran, penjualan dan konsumsi minuman beralkohol.

(2)Dalammelakukanpengawasansebagaimanadimaksudpadaayat(1)Bupati membentukTim.
(3)KeanggotaanTimsebagaimanadimaksudpadaayat(2)terdiridari unsur sebagaiberikut: a.PemerintahDaerah;
1. b.instansi vertikal; c.akademisi; d.penguruslembagaadat; e.penguruslembagakeagamaan;dan f.masyarakat.
(4)Tim sebagaimanadimaksudpadaayat(2)ditetapkandenganKeputusan Bupati. BABV PERANSERTAMASYARAKAT Pasal 10 -(1)Masyarakatberperan sertamelakukanpengawasanterhadap pelarangan kegiatanproduksi,distribusi,penjualandankonsumsiminumanberalkohol sebagaimanadimaksuddalamPasal2danminumanberalkohol dengan cararacikan atauoplosan.
(2)Peran sertasebagaimanadimaksudpadaayat(1)dilakukandengancara menyampaikanlaporan,sarandanpertimbangankepadaTimPengawasan. BABVI KETENTUANPIDANA Pasal 11
(1)Setiaporang yangmelanggarketentuansebagaimanadimaksuddalamPasal 4,Pasal 5,Pasal 6,Pasal7danPasal8ayat(2),diancam denganpidana kurunganpaling lama6(enam)bulan ataudendapaling banyak Rp50.000.000,00(limapuluhjutarupiah).
(2)Tindakpidanasebagaimanadimaksudpadaayat(1) merupakan tindak pidanapelanggaran. BABVII PENYIDIKAN Pasal 12
(1)PejabatPenyidikPegawaiNegeriSipiltertentudilingkunganPemerintah Daerahdiberikanwewenangkhusussebagai penyidik untukmelakukan penyidikan tindakpidanasebagaimanadimaksuddalamUndang-Undang Nomor8Tahun1981tentangHukumAcaraPidana.
(2)Wewenang penyidik sebagaimanadimaksudpada ayat(1), meliputi: a.menerimalaporan atau pengaduandari seseorangten tangadanyatindak pidana; b.melakukan tindakan pertamapada saatditempatkejadiandan melakukanpemeriksaan; c.menyuruhberhenti seorangtersangka dan memeriksa tandapengenal diri tersangka; d.melakukan penyitaan bendadan/atau surat;
1. e.mengambil sidik jari dan memotret tersangka; f.mengambil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka dan saksi; g.mendatangkanahlidalamhubungannyadenganpemeriksaantindak pidana; h.mengadakanpenghentianpenyidikansetelahmendapatpetunjukbahwa tidakterdapatcukupbukti atauperistiwatersebutbukanmerupakan tindakpidanadanselanjutnyamemberitahukan haltersebutkepada PenuntutUmum,tersangkadankeluarganya;dan i.melakukan tindakanlainmenuruthukumyangdapat dipertanggungjawabkan.
(3)Penyidiksebagaimanadimaksudpadaayat(1),memberitahukandimulainya penyidikandanmenyampaikan hasilpenyidikan kepadaPenuntutUmum atauPejabatKepolisianNegaraRepublikIndonesia,sesuaiketentuan sebagaimanadiaturdalamUndang-UndangNomor8Tahun1981tentang HukumAcaraPidana. BABVIII KETENTUANPERALIHAN Pasal 13 Setiaporangdan/atauperusahaanyang memproduksi,mengedarkan,menjual danmemiliki minumanberalkoholharusmenyesuaikandenganPeraturan Daerahinipalinglama3(tiga)bulanterhitung sejakdiundangkannyaPeraturan Daerahini BABIX KETENTUANPENUTUP Pasal 14 PeraturanDaerahini mulaiberlakupadatanggal diundangkan. Agarsetiaporangmengetahuinya,memerintahkanpengundanganPer DaerahinidenganpenempatannyadalamLembaranDaerahKabupate Raya. DitetapkandiSungai pada tanggalIoNove PATIKUBURAYA, I DiundangkandiSungaiRay padavgggal.I9...Nyemtr.'202l SEKR SDAERAH KABUPATENKUBU RAYA NIZAM DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ?9!NOMOR• 2021 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA, PROVINS! KALIMANTAN BARAT:(9../.S../21\.) PENJELASAN ATAS PERATURANDAERAHKABUPATENKUBURAYA NOMORGTAHUN2021 TENTANG PRODUKSI,PEREDARANDANPENJUALANMINUMANBERALKOHOL I.UMUM Peredraanminumanberalkohol dimasyarakatyang majemuk merupakan halyangsulituntukdihindari,dankeberadaannyayang ditopangolehadanyaindustri,baik industriyang memproduksiminuman beralkohol maupunindustriyanglainsepertiindustriperhotelandan pariwisata.Minumanberalkohol dewasainimerupakanprodukbarangyang tidaklagidiproduksiuntukkalangan terbatas,tetapimenjadi produk industriyangmempunyainilaiekonomi. Mengkonsumsiminumanberalkoholdariaspekkesehatandapat membahayakankesehatan,bahkanberpotensimembahayakanjiwa konsumennyamaupunoranglain. Dari aspekketertibandankeamanan, mengkonsumsiminumanberalkoholdapatmenimbulkanresistensidi tengahmasyarakatyang berujungpadatindakan anarkis. Konsumen minumanberalkohol yangmabuk,dapatmenimbulkanmasalah,seperti menyebabkankecelakaan ataumenimbulkan reaksikekerasan (perkelahian)di masyarakat.Kondisitersebuttentusajatidakkondusif bagi keamanandanketertibanmasyarakatdi KabupatenKubuRaya. Untukmenghindariterjadinyahal-haltersebut,perlu adanya pengaturanmengenaiproduksi,peredarandanpenjualanminuman beralkohol denganPeraturanDaerah.Dengan adanyaPeraturanDaerahini diharapkan adanyakepastianhukumbagiaparaturpemerintahdalam menciptakan ketertibandankeamanandiwilayahKabupatenKubuRaya. MengingatKabupatenKubuRayamerupakankabupatendengankondisi heterogenitas,baikdari segiagamamaupunetnisyang mempunyai pandangantersendirimengenaiminumanberalkohol,sehinggaperlu adanya ketegasandalam pengaturanmengenaipelarangan untukmemproduksi, mengedarkandanmenjual minumanberalkohol.Namundemikiandalam PeraturanDaerah ini juga tetapmentolerirpenggunaanminumanberalkohol untukkeperluankesehatan,acara adatdankeagamaan. ILPASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukupjelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…