DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2023

Nomor: 6
Tahun: 2023
Ditetapkan: 3 April 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 175

Lembaga terkait

Ringkasan

KETENTUAN UMUM; NAMA, LOGO DAN TEMPAT KEDUDUKAN; MAKSUD, TUJUAN DAN JANGKA WAKTU PENDIRIAN; KEGIATAN USAHA; PERMODALAN; ORGAN; KEPEGAWAIAN; SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT, DAN KOMITE LAINNYA; PERENCANAAN; OPERASIONAL; PELAPORAN; PENGGUNAAN LABA; ANAK PERUSAHAAN; ASOSIASI; KEPAILITAN; PEMBUBARAN; PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Menanjak Bahagia; Mengingat : 1. Pasal 18 aya.t (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan I.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 144, Tambahan 4. I,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagalmana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kelja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173) ;
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kelja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 155); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA dan BUPATI KUBU RAYA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAII ANEKA USAHA MENANJAK BAHAGIA.

Pasal 1

Dalaln Peraturan Daerah ini yang dirnaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-1uasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagalmana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
5.Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
6.Dewan perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya.
7.Sekretaris Daerah adalah sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya.
8.Badan usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
9.Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Menanjak Bahagia yang selanjutnya disebut PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia adalah Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Menanjak Bahagia Kabupaten Kubu Raya.
10.Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPM adalah organ perusahaan umum daerah yang memegang kekuasaan tertingS dalam Perusahaan Umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
11.Dewan Pengawas adalah organ PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan Umum Daerah.
12.Direksi adalah organ PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia yang bertanggung jawab atas pengurusan PBRUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia untuk kepentingan dan tujuan PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia serta mewakili PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia balk di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
13.Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah kekayaan daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk dijadikan penyertaan modal daerah pada Badan Usaha Milik Daerah.
14.Tata Kelola Perusahaan yang Balk adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
15.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Pelwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16.Modal Dasar adalah seluruh nilai nominal saham PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia yang disebut dalam anggaran dasar.
17.Modal Disetor adalah modal yang dimasukkan oleh pemegang sahaln atau pemiliknya sebagai pembayaran/pelunasan untuk jumlah saham yang diambil dan dimilikinya. BAB 11 NAMA, LOGO DAN TEMPAT KBDUDUKAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan pendirian PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai Bentuk dan Gambar I,ogo PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 3

PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berkedudukan di Sungai Raya.

BAB ILL

MAKSUD, TUJUAN DAN JANGKA WAKTU PBNDIRIAN

Pasal 4

PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia didirikan dengan maksud untuk penyediaan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.

Pasal 5

PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia didirikan dengan tujuan untuk:

a.menyelenggarakan kemanfaatan umum;
b.pemenuhan kebutuhan akan barang dan/atau jasa;
c.meningkatkan perekonomian masyarakat dan/atau Daerah; dan
d.memperoleh laba dan/atau keuntungan guna menyokong perekonomian dan pembangunan Daerah.

Pasal 6

PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia didirikan untuk jangka waktu yang tidal{ terbatas.

BAB IV

KEGIATAN USAHA

Pasal 7

(1)PERUMDA Aneka usaha Menanjak Bahagia melaksanakan kegiatan usaha dibidang:
1. a.pengelolaan perdagangan umum;
2. b.pengelolaan usaha perikanan; dan
3. c.pengelolaan usaha perkebunan kelapa dalam.
(2)Bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bertambah sesu ai perkembangan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai penambahan Bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
(4)Dalam melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia dapat melakukan :
1. a.kerja sama dengan badan dan/atau instansi lain balk Pemerintah dan/atau swasta;
2. b.diversifikasi usaha sebagai pengembangan perusahaan;
3. c.pembentukal'i anak perusahaan dan/atau memiliki modal atau saham pada perusahaan lain; dan
4. d.penetapan hak pemakalan tempat usaha, hak sewa tempat usaha dan hak pinjaln pakal tempat usaha pada lahan perusahaan.
(5)Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b dan huruf c diputuskan oleh Direksi dengan persetujuan KPM.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha sebagalmana dimaksud pada ayat ( 1) diatur dengan Peraturan Bupati. BABV PERMODALAN
(1)
(2)

Pasal 8

Modal dasar PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia ditetapkan sebesar Rp4.140.000.000 (empat miliar seratus empat puluh juta rupiah). Modal disetor PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia sampai dengan tahun 2024 sebesar Rp2.140.000.000 (dua miliar seratus empat puluh juta rupiah).

(3)Modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipenuhi paling lambat 2 (dua) tahun sejak berdiri.
(4)Perubahan modal dasar sebagalmana dimaksud pada ayat (1) dan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Dalam rangka pengembangan usaha, penguatan struktur permodalan dan penugasan Pemerintah Daerah, dapat dilakukan penambahan modal PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia melalui penyertaan modal Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 9

Sumber modal PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia terdiri dari:

a.penyertaan modal Daerah;
b.pinjaman;
c.hibah;dan
d.sumber modal lainnya.

Pasal 10

(1)Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dapat bersumber dari:
1. a.APBD; dan/atau
2. b.konversi dari pinjaman.
(2)Penyertaan modal Daerah yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan guna:
1. a.pendirian PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia; dan
2. b.menambah modal PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia.
(3)Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditujukan untuk memenuhi modal dasar dan modal disetor.
(4)Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditujukan untuk:
1. a.pengembangan usaha;
2. b.penguatan struktur permodalan; dan
3. c.penugasan pemerintah Daerah.
(5)Penyertaan modal dapat bempa uang dan barang milik Daerah.
(6)Barang milik Daerah dinilai sesuai nilai rill pada saat barang milik Daerah dijadikan penyertaan modal.
(7)Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(8)Penyertaan modal Daerah untuk penambahan modal dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia.
(9)Penyertaan modal Daerah sebagalmana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pasal 1 1 ( 1) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf b, dapat bersumber dari:
1. a.Daerah;
2. b.BUMD lainnya; dan/atau
3. c.sumber lainnya sesuai ketentuan peraturarl perundang-undangan.
(2)Pinjaman dilakukan sesuai dengan kelazima.n dalam dunia usaha.

Isi peraturan

Teks175PDFHirarki

Memuat teks peraturan…