DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kubu Raya Nomor 7 Tahun 2019

Nomor: 7
Tahun: 2019
Ditetapkan: 30 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pembentukan, Batas Desa dan Pusat Pemerintahan; Pemerintahan Desa; Pembiayaan; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Permata Jaya Kecamatan Sungai Raya;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA dan BUPATI KUBU RAYA MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERMATA JAYA KECAMATAN SUNGAI RAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
3.Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4.Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
5.Camat adalah Camat Sungai Raya.
6.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/ atau hak tradisional yang diakui dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10.Pembentukan desa adalah tindakan mengadakan desa baru dapat berupa penggabungan beberapa desa atau sebagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada.
11.Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Desa.
12.Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban kepala.

BAB II

PEMBENTUKAN, BATAS DESA DAN PUSAT PEMERINTAHAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa dengan nama Permata Jaya di Wilayah Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya.

Pasal 3

Wilayah Desa Permata Jaya berasal berasal dari sebagian wilayah Desa Sungai Asam dengan nomor kode desa 61.12.01.2006.

Pasal 4

Desa Permata Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memiliki jumlah penduduk 7 .827 (tujuh ribu delapan ratus dua puluh tujuh) jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 1.899 (seribu delapan ratus sembilan puluh sembilan).

Pasal 5

(1)Desa Permata Jaya memiliki luas wilayah 5.422 (lima ribu empat ratus dua puluh dua) Hektar.
(2)Cakupan wilayah Desa Permata Jaya meliputi Dusun Suka Damai dan Dusun Suka Mulya.
(3)Dengan dibentuknya Desa Permata Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Desa Sungai Asam dikurangi dengan wilayah Desa Permata Jaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 6

(1)Batas wilayah Desa Permata Jaya sebagai berikut:
1. a.sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pasak Piang dan Desa Bengkarek Kecamatan Sungai Ambawang;
2. b.sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Kapuas;
3. c.sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tebang Kacang Kecamatan Sungai Raya; dan
4. d.sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kalibandung Kecamatan Sungai Raya.
(2)Batas wilayah Desa Permata Jaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

PEMERINTAHAN DESA

Pasal 7

Pusat Pemerintahan Desa Permata Jaya berkedudukan di Dusun Suka Mulya.

Pasal 8

(1)Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Desa Sukulanting, dipilih dan disahkan seorang Kepala Desa yang pemilihannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Sebelum Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih, untuk pertama kalinya Penjabat Kepala Desa diangkat dari pegawai negeri sipil Daerah dengan masa jabatan sampai dengan dilantiknya Kepala Desa terpilih oleh Bupati.
(3)Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki kemampuan dan pengalaman jabatan dalam bidang pemerintahan Desa serta memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(4)Bupati melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan fasilitasi terhadap kinerja Penjabat Kepala Desa dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat serta proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan Desa Permata Jaya sebelum ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Permata Jaya, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. BABV

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ku Raya. K Ditetapkan di Sungai pada tanggal 20 gus 4BI ATI KU Diundangka padatan YUS LEMBARAN DAE TAHuN.29!9. NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA, PROVINS! KALIMANTAN BARAT: (4/ 1 /2019) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NO MOR TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERMATA JAYA KECAMATAN SUNGAI RAYA I. UMUM Jumlah penduduk Desa Sungai Asam per Februari 2019 mencapai 14.158 (empat belas ribu seratus lima puluh delapan) orang, Jumlah Kepala Keluarga 3.496 (tiga ribu empat ratus sembilan puluh enam). Dengan jumlah penduduk yang cukup tinggi dan jangkauan yang begitu luas tidak memungkinkan pelayanan publik dapat berjalan dengan baik. Sesuai situasi dan kondisi dinamika masyarakat saat ini, baik ditinjau dari aspek geografis, demografi, kondisi sosial, ekonomi, sarana dan prasarana sudah memenuhi syarat, baik infrastruktur pemerintahan Desa dan sarana perhubungan memungkinkan untuk membentuk desa baru. Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa pembentukan desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Selain itu, pembentukan Desa harus memenuhi syarat tertentu yang meliputi jumlah penduduk, luas wilayah, bagian wilayah kerja, perangkat, sarana dan prasarana pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa. Mekanisme pembentukan desa ini sudah memenuhi ketentuan Pasal 34 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 ten tang Penataan Desa, dimulai dengan Pembentukan Desa Persiapan melalui Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pembentukan Desa Persiapan Permata Jaya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya tanggal 2 Oktober 2017. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…