DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kubu Raya Nomor 7 Tahun 2023

Nomor: 7
Tahun: 2023
Ditetapkan: 3 April 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Kubu Raya

regulasi_utama

Ringkasan

KETENTUAN UMUM; PENYERTAAN MODAL DAERAH; PENGAWASAN; KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyertaan modal daerah diperlukan dalarn rangka mendorong dan menunjang kinelja Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Menanjak Bahagia dalam mengelola potensi dan keunggulan daerah dengan tata kelola perusahaan yang balk;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagalmana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kubu Raya pada Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Menanjak Bahagia; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 144, Tambahan 4. 5. I,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa ka]i terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kelja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173) ; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;
6.Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Menajak Bahagia (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 99); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA dan BUPATI KUBU RAYA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTiIAN PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA MENANJAK BAHAGIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagal unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya. Bupati adalah Bupati Kubu Raya. Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Menanjak Bahagia yang selanjutnya disebut PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia adalah Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Menanjak Bahagia Kabupaten Kubu Raya.
5.Modal Daerah adalah kekayaan Daerah yang belum dipisahkan balk bervujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin, inventaris, surat berharga, fasilitas dan haknya.
6.Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik Daerah dan/atau uang yang semula merupakan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan Daerah yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal Daerah pada PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia.

Pasal 2

(1)Penyertaan Modal Daerah dimaksudkan untuk:
1. a.memperkuat struktur permodalan PERUMDA Aneka Usaha Menanj.ak Bahagia; dan
2. b.menggerakkan perekonomian usaha mikro, kecil dan menengah.
(2)Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk:
1. a.menunjang kineija PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia; dan
2. b.memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli Daerah. BAB 11 PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 3

( 1) Dengan Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal Daerah dalam rangka memenuhi modal dasar dan modal disetor kepada PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia berupa uang sebesar Rp4.140.000.000,00 (empat miliar seratus empat puluh juta rupiah), dengan rincian:

a.tahun 2024 sebesar Rp2.140.000.000,OO (dua miliar seratus empat puluh juta rupiah);
b.tahun 2025 sebesar Rpl.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan
c.tahun 2026 sebesar Rpl.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2)Pelaksanaan penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB ILL

PENGAWASAN

Pasal 4

( 1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

(2)Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat menunjuk pejabat yang berwenang.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. N DAERAH KABupATEN KUBu RAyA TAHUN . . .eep5. .. NOMOR . .i. NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA, PROVINSI KALIMANTAN BARAT: ( + / C /2023) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR + TAHUN TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA MENANJAK BAHAGIA I. UMUM Otonomi daerah bertujuan menciptakan mobilisasi dukungan bagi kebijakan pembangunan nasional sampai ke pemerintah tingkat lokal, sehingga pembangunan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi rakyat Daerah. Pemberian otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi dan keanekaragaman Daerah. Dengan dikuranginya ketergantungan kepada pemerintah pusat maka Pendapatan Asli Daerah seharusnya menjadi salah satu sumber keuangan terbesar dan menjadi tolok ukur terpenting bagi kemampuan Daerah dalam menyelenggarakan dan mewujudkan kemandirian Daerah. Dalam ran8ka menggerakkan perekonomian usaha mikro, kecil dan menengah dan/atau menambah pendapatan asli Daerah diperlukan struktur permodalan yang kuat pada PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia. Salah satu upaya memperkuat struktur permodalan PERUMDA Aneka Usaha Menanjak Bahagia adalah melalui Penyertaan Modal Daerah. Ketentuan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah bahwa penyertaan modal Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Peraturan Daerah ini mengatur antara lain maksud dan tujuan dilakukannya penyertaan modal, jumlah dan tahapan penyertaan modal, kewajiban pengawasan terhadap pelaksanaan penyertaan modal dan ketentuan penutup.

11.PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukupjelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukupjelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR .I.qo

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…