DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kubu Raya Nomor 76 Tahun 2023

Nomor: 76
Tahun: 2023
Ditetapkan: 29 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 85

Lembaga terkait

Ringkasan

KETENTUAN UMUM; PENYELENGGARA, JENIS DAN KOMPONEN SISTEM PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK; PENYELENGGARAAN SISTEM PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK; KELEMBAGAAN; PEMBIAYAAN DAN PENDANAAN; LAYANAN LUMPUR TINJA TERJADWAL DAN LAYANAN LUMPUR TINJA TIDAK TERJADWAL; HAK, KEWALJIBAN DAN LARANGAN; PERAN SERTA MASYARAKAT DAN SWASTA; KERJA SAMA; SOSIALIASI, ADVOKASI, KAMPANYE, EDUKASI, DAN PROMOSI; PERIZINAN; PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; MEKANISME PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA; SANKSI ADMINISTRATIF; KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengendalian pembuangan air limbah domestik untuk melindungi kualitas air tanah dan air permukaan serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
c.bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik; Mengin8at 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (I.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara 3. 4. Republik Indonesia Nomor 4751); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Talnbahan I,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kelja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6856, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1323);
5.Peraturan Menteri Pekeljaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 4/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.

Pasal 1

Di dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
3.Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4.Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kubu Raya.
5.Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
6.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7.Unit Pelaksana Teknis Dinas Penyelenggaraan Sistem Pengolahan Air 8. Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat UPTD SPALD adalah unit yang dibentuk khusus untuk melakukan sebagian kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik oleh Pemerintah Daerah untuk melaksankaan sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kelja satu atau beberapa wilayah kabupaten/kota. Badan Usaha Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disebut Badan Usaha SPALD adalah badan usaha berbadan hukum yang kegiatannya menyelenggarakan Sistem Pengolahan Air Limbah.
9.Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, pemiagaan, apartemen dan asrama.
10.Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan Air Limbah Domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan Air Limbah Domestik.
11.Penyelengga.raan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disebut Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan Air Limbah Domestik.
12.Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat yang selanjutnya disebut SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah Air Limbah Domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke subsistem pengolahan lumpur tinja.
13.Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat yang sela.njutnya disebut SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan Air Limbah Domestik dari sumber secara kolektif ke subsistem pengolahan terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaaan.
14.Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari subsistem pengolahan setempat dan subsistem pengolahan terpusat skala permukiman.
15.Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah Air Limbah Domestik.
16.Tangki Septik adalah suatu ruangan kedap air terdiri dari satu/beberapa kompartemen yang berfungsi menampung dan mengolah air limbah rumah tangga dengan kecepatan aliran yang lambat, sehingga memberikan kesempatan untuk terjadi pengendapan terhadap suspensi benda padat dan kesempatan untuk penguraian bahan organik oleh jasad anaerobik membentuk bahan larut air dan gas.
17.Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/ atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akari dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan/ atau kegiatan.
18.I.ayanan Lumpur Tinja Teriadwal yang selanjutnya disingkat LLTT adalah layanan penyedotan lumpur tinja dari sub sistem pengolahan setempat dan sub sistem pengolahan terpusat ke sub sistem pengolahan lumpur tinja yang dilakukan secara berkala oleh Pemerintah Daerah bagi pelanggan.
19.Layanan Lumpur Tinja Tidak Terjadwal yang selanjutnya disingkat LLTTT adalah layanan penyedotan lumpur tinja dari sub sistem pengolahan setempat dan sub sistem terpusat ke sub sistem pengolahan lumpur tinja yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas permintaan masyarakat.
20.Kelompok Masyarakat adalah kumpulan orang yang mempunyai kepentingan yang gama, yang tinggal di Daerah dengan yurisdiksi yang Sama.
21.Sosialisasi, Advokasi, Kampanye, Edukasi dan Promosi yang selanjutnya disingkat SAKEP adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat Daerah pengelola Air Limbah Domestik yang berbasis masyarakat dalam rangka FeenTnbgeknai= kLunafi:=saL:ig:=ngfe;=hg=ei:t. tentan8 SPALD dalan upaya a

Pasal 2

peraturan Bupati ini dimaksudkan :e?agai ^Pee8T,ap,_bg¥.__P_e_=¥:1,e_I_¥¥_a_S.P.A_I:P i untuk memberikan pelayanan pengelolaan Air Limbah Domestik kepada seluruh masyarakat.

Pasal 3

Pengelolaan Air Limbah Domestik diselenggarakan berdasarkan pada asas:

a.tanggung jawab;
b.manfaat;
c.keadilan;
d.partisipatif;
e.kehati-hatian; dan
f.kelestarian dan keberlanjutan.

Pasal 4

Tujuan Peraturan Bupati ini untuk:

a.mewujudkan Penyelenggaraan SPALD yang efektif, efisien, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
b.meningkatkan pelayanan Air Limbah Domestik yang berkualitas;
c.meningkatkan pelayanan Air Limbah Domestik yang berkualitas;
d.meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan;
e.melindungi kualitas air baku dari pencemaran AIr Limbah Domestik;
f.mendorong upaya pemanfaatan hasil pengelolaan Air Limbah Domestik; dan
1. 9.memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan SPALD. BAB 11 PENYELENGGARA, JENIS DAN KOMPONEN SISTEM PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Pasal 5

SPALD dapat diselenggarakan oleh:

a.Pemerintah Daerah;
b.BUMDSPALD;
c.UFTDSPALD;
d.Badan usaha SPALD;
e.Kelompok Masyarakat; dan/atau
f.orangperorangan.

Pasal 6

(1)Air Limbah Domestik terdiri dari:
1. a.air limbah kakus (bzacfe tuate}); dan
2. b.air limbah nonkakus (gregr tucrfer).
(2)Air limbah kakus (bzacJc t#aten sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a, merupakan air limbah yang berasal dari buangan biologis, berbentuk tinja manusia, maupun buangan lainnya berupa cairan ataupun buangan biologis lalnnya yang terbawa oleh Air Limbah Domestik.
(3)Air limbah nonkakus (gregr "aten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan limbah yang dihasilkan dari air bekas mandi, mencuci pakaian dan buangan cair dari dapur.

Pasal 7

(1)SPALD terdiri dari:
1. a.SPALD-S; dan
2. b.SPALD-T.
(2)Pemilihan jenis SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mempertimbangkan:
1. a.kepadatan penduduk;
2. b.kedalaman muka air tanah;
3. c.kemiringan tanah;
4. d.permeabilitas tanah;
5. e.kemampuan pembiayaan;
6. f.strategi sanitasi Daerah;
  1. 9.rencana tata ruang wilayah Daerah;
7. h.ketersediaan air bersih; dan
8. i.kondisi sosial, budaya dan ekonomi masyarakat.

Pasal 8

Komponen SPALD-S terdiri atas:

a.subsistem pengolahan setempat;
b.subsistem pengangkutan; dan
c.subsistem pengolahan lumpur tinja.

Pasal 9

(1)Subsistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, merupakan sarana dan prasarana untuk mengumpulkan dan mengolah Air Limbah Domestik di lokasi sumber.
(2)Subsistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan kapasitas pengolahan terdiri a.tas:
1. a.skala individual; dan
2. b.skala komunal.
(3)Skala individual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diperuntukkan 1 (satu) unit rumah tinggal.
(4)Skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperuntukkan:
1. a.2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) unit rumah tinggal dan/atau bangunan; dan/atau
2. b.mandi cuci kakus yang dapat berupa permanen dan nonpermanen.
(5)Pengolahan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pengolahan biologis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Subsistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum memenuhi standar secara bertahap harus diperbaiki dan/atau ditingkatkan agar sesuai ketentuan teknis yang berlaku.
(7)Pengolahan Air Limbah Domestik pada subsistem pengolahan setempat skala individual sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa Tangki Septik, biofilter, dan/atau unit pengolahan air limbah fabrikasi.

Pasal 10

(1)Subsistem pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, merupakan sarana untuk memindahkan lumpur tinja dari subsistem pengolahan setempat ke subsistem pengolahan lumpur tinja.
(2)Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berupa kendaraan pengangkut yang dilen8kapi dengan tan8ki penampung dan alat penyedot lumpur tinja serta diberi tanda pengenal khusus.
(3)Kendaraan pengangkut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa truk tinja dan/atau motor roda tiga yang telah dimodifikasi sebagai pengangkut lumpur tinja.
(4)Memindahkan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dilakukan dengan bentuk pelayanan sebagai berikut:
1. a.LLIT; dan
2. b.LLTIT.
(1)Subsistem pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, merupakan sarana dan prasarana untuk mengolah lumpur tinja berupa IPLT.
(2)IPLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan sarana dan prasara.na sebagai berikut:
1. a.prasarana utama; dan
2. b.sarana dan prasarana pendukung.
(3)Prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
1. a.unit penyaringan secara mekanik atau manual, berfungsi untuk memisahkan atau menyaring benda kasar di dalam lumpur tinja;
2. b.unit ekualisasi, berfungsi untuk mengumpulkan lumpur tinja dari kendaraan penyedot lumpur tinja sebelum masuk ke unit pengolahan berikutnya;
3. c.unit pemekatan, berfungsi untuk memisahkan padatan dengan cairan yang dikandung lumpur tinja, sehingga konsentrasi padatan akan meningkat atau menjadi lebih kental;
4. d.unit stabilisasi, berfungsi untuk menurunkan kandungan organik darn lumpur tinja, balk secara anaerobik maupun aerobik;
5. e.unit pengeringan lumpur berfungsi untuk menurunkan kandungan air dari lumpur hasil olahan, balk dengan mengandalkan proses fisik dan/atau proses kimia; dan
6. f.unit pemrosesan lumpur kering, berfungsi untuk mengolah lumpur yang sudah stabil dari hasil pengolahan lumpur sebelumnya untuk kemudian dimanfaatkan.
(4)Sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
1. a.platf arm (c±umping stafio").,
2. b.kantor;
3. c.gudang dan bengkel ken.a;
4. d.Iaboratorium;
5. e.infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi;
6. f.sumur pantau, untuk memantau kualitas air tanah di sekitar IPLT;
  1. 9.fasilitas air bersih;
7. h.alat pemeliharaan;
8. i.peralatan keselamatan dan kesehatan kelja;
9. j.posjaga;
10. k.pagar pembatas;
  1. 1.pipa pembuangan; in. tanaman penyangga; dan
11. n.sumber energi listrik.

Isi peraturan

Teks85PDFHirarki

Memuat teks peraturan…