DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kubu Raya Nomor 8 Tahun 2019

Nomor: 8
Tahun: 2019
Ditetapkan: 30 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pembentukan, Batas Desa dan Pusat Pemerintahan; Pemerintahan Desa; Pembiayaan; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Rengas Kapuas Kecamatan Sungai Kakap;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155); Dengan Persetujuan Bersarna DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA dan BUPATI KUBU RAYA MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA RENGAS KAPUAS KECAMATAN SUNGAI KAKAP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan di Kabupaten Kubu Raya.
3.Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4.Kecamatan adalah Kecamatan Sungai Kakap.
5.Camat adalah Camat Sungai Kakap.
6.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10.Pembentukan desa adalah tindakan mengadakan desa baru dapat berupa penggabungan beberapa desa atau sebagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada.
11.Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Desa.
12.Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN, KODE, JUMLAH PENDUDUK DAN WILAYAH DESA

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa dengan nama Rengas Kapuas di Wilayah Kecamatan Sungai Kakap.

Pasal 3

Wilayah Desa Rengas Kapuas berasal dari sebagian wilayah Desa Sungai Rengas dengan nomor kode desa 61. 12.09.2005.

Pasal 4

Desa Rengas Kapus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memiliki jumlah penduduk 10.024 (sepuluh ribu dua puluh empat) jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 2.693 (dua ribu enam ratus sembilan puluh tiga).

Pasal 5

(1)Desa Rengas Kapuas memiliki luas wilayah 686 (enam ratus delapan puluh enam) Hektar.
(2)Cakupan wilayah Desa Rengas Kapuas meliputi Dusun Jeruk, Dusun Kapuas dan Dusun Nipah.
(3)Dengan dibentuknya Rengas Kapuas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Desa Sungai Rengas dikurangi dengan wilayah Desa Rengas Kapuas sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 6

(1)Batas wilayah Desa Rengas Kapuas sebagai berikut:
1. a.sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Kapuas Kecamatan Jungkat Kabupaten Mempawah;
2. b.sebelah Selatan berbatasan dengan Kota Pontianak dan Desa Pal Sembilan Kecamatan Sungai Kakap;
3. c.sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sungai Rengas Kecamatan Sungai Kakap; dan
4. d.sebelah Timur berbatasan dengan Kota Pontianak.
(2)Batas wilayah Desa Rengas Kapuas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(1)
(2)! ! Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Desa Rengas Kapuas, dipilih dan disahkan seorang Kepala Desa yang pemilihannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebelum Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih, untuk pertama kalinya Penjabat Kepala Desa diangkat dari pegawai negeri sipil Daerah dengan masa jabatan sampai dengan dilantiknya Kepala Desa terpilih oleh Bupati. Pusat Pemerintahan Desa Rengas Kapuas berkedudukan di Dusun Jeruk.

BAB III

PEMERINTAHAN DESA

Pasal 7

(3)Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki kemampuan dan pengalaman jabatan dalam bidang pemerintahan Desa serta memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(4)Bupati melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan fasilitasi terhadap kinerja Penjabat Kepala Desa dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat serta proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Ditetapkan di Sung pa tanggal 30 � YUS NIZAM LEMBARAN DAERAH UPATEN KUBU RAYA TAN.20.19..No)oR.A..---- Diundngtan di pada tanggal SEGRE1ARS Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan Desa Rengas Kapuas sebelum ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Rengas Kapuas, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. BABV

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten bu Raya. NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA, PROVINS! KALIMANTAN BARAT: (8/ 8 /2019) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN DESA RENGAS KAPUAS KECAMATAN SUNGA! KAKAP I. UMUM Jumlah penduduk Desa Sungai Rengas per Februari 2019 mencapai 20.268 (dua puluh ribu dua ratus enam puluh delapan) orang, Jumlah Kepala Keluarga 4.230 (empat ribu dua ratus tiga puluh). Dengan jumlah penduduk yang cukup tinggi dan jangkauan yang begitu luas tidak memungkinkan pelayanan publik dapat berjalan dengan baik. Sesuai situasi dan kondisi dinamika masyarakat saat ini, baik ditinjau dari aspek geografis, demografi, kondisi sosial, ekonomi, sarana dan prasarana sudah memenuhi syarat, baik infrastruktur pemerintahan Desa dan sarana perhubungan memungkinkan untuk membentuk desa baru. Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten tang Desa, bahwa pembentukan desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Selain itu, pembentukan Desa harus memenuhi syarat tertentu yang meliputi jumlah penduduk, luas wilayah, bagian wilayah kerja, perangkat, sarana dan prasarana pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 ten tang Penataan Desa. Mekanisme pembentukan desa ini sudah memenuhi ketentuan Pasal 34 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, dimulai dengan Pembentukan Desa Persiapan melalui Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 41 Tahun 2017 ten tang Pembentukan Desa Persiapan Rengas Kapuas Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya tanggal 20 Oktober 2017. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…