DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kubu Raya Nomor 8 Tahun 2023

Nomor: 8
Tahun: 2023
Ditetapkan: 3 April 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Ringkasan

KETENTUAN UMUM; SIMPUL JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH; PENYELENGGARAAN; FORUM DATA; KERJA SAMA; PERAN MASYARAKAT, PERGURUAN TINGGI, BADAN USAHA DAN LEMBAGA NON PEMERINTAH; PEMBINAAN; INSENTIF DAN DISINSENTIF; PEMBIAYAAN; KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
3.Bupati adalah Bupati Kubu Raya. 4. 5. 6. 7. Perangkat Daerah adalah Peran8kat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya. Data adalah catatan atas kumpulan fat:ta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenamya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi. Spasial adalah aspek keruangan suatu objek atau kejadian yang mencakup lokasi, letak dan posisinya. Cieospasial atau Ruang Kebumian adalah aspek keruangan yang menunjukkan posisi atau lokasi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.
8.Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumf.
9.Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.
10.Informasi Geospasial Dasar yang selanjutnya disingkat IGD adalah IG yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.
11.Informasi Geospasial Tematik yang selanjutnya disingkat IGT adalah IG yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada IGD.
12.Sistem Informasi Geografis yang selanjutnya disingkat SIC adalah sistem yang berbasis komputer yang digunakan untuk memperoleh, menyimpan, memanggil kembali, menganalisa dan menampilkan data spasial.
13.Simpul Jaringan lnformasi Cieospasial Daerah yang selanjutnya disebut Simpul JIGD adalah lembaga yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan, pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, penggunaan, dan penyebarluasan DG dan IG tertentu yang merupakan bagian darn Jaringan Informasi Geospasial Nasional.
14.Perangkat Lunak adalah kode pemrograman yang diguna.kan untuk menjalankan suatu sistem atau aplikasi pada sebuah perangkat keras.
15.Perangkat Keras adalah bagian dari sistem komputer sebagai perangkat yang dapat diraba, dilihat secara. fisik, dan bertindak untuk menjalankan instruksi dari perangkat lunak.
16.Forum Data adalah wadah komunikasi bersama antar pemangku kepentingan di tingkat Kabupaten untuk penyelenggaraan IG.
17.Stmktur Da.ta adalah susunan informasi yang menjelaskan isi sebuah layer atau entitas DG dan IG dengan mengacu kepada Katalog Unsur Geografi Indonesia.
18.Metadata adalah infomasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
19.Infrastruktur adalah proses perpaduan teknologi, kebijakan, standar, sumberdaya, dan aktivitas yang diperlukan lainnya untuk mendapatka.n, mengolah, mendistribusi, menggunakan, mengelola serta menjaga data spasial.
20.Infrastruktur lnfomasi Geospasial Nasional yang selanjutnya disebut Ilo Nasional adalah sarana dan prasarana yang digunakan untuk memperlancar penyelenggaraan IG dalam lingkup nasional.
21.Infrastruktur Infomasi Geospasial Daerah yang selanjutnya disebut IIG Daerah adalah sarana dan prasarana yang digunakan untuk memperlancar penyelenggaraan IG dalam lingkup Daerah.

Pasal 2

Penyelenggaraan IGT berasaskan:

a.kepastian hukum;
b.ketexpaduan;
c.keakuratan;
d.kemanfaatan;
e.kemutakhiran;
f.keterbukaan;
1. 9.berkelanjutan;
h.kerja sama; dan
i.kemitraan.

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini untuk mengatur penyelenggaraan IGT untuk:

a.mendukung perencanaan;
b.pelaksanaan;
c.monitoring;
d.evaluasi; dan
e.pengendalian pembangunan di Daerah.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a.memberikan pedoman bagi para pemangku kepentingan di Daerah dalam penyelenggaraan IGT melalui kelja sama, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pengendalian pembangunan;
b.mewujudkan ketersediaan IGT yang akurat, mutakhir, terintegrasi, lengkap, akuntabel, dinamis, handal, mudah diakses dan dibagipakaikan, ditunjang analisis data yang mendalam, tajam dan komprehensif serta berkelanjutan; dan
c.mendorong keterbukaan dan transparansi data dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis data.

Pasal 5

Sasaran penyelenggaraan IGT meliputi:

a.tersedianya IGT Daerah;
b.terintegrasinya pengelola.an dan pemanfaatan IGT yang berasal dari berbagai sumber yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan;
c.tersedianya sarana pengumpul, berbagi pakal dan penyebarluasan IGT antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, 1embaga/institusi pendidikan, mitra pembangunan Pemerintah dan swasta serta masyarakat; dan
d.terwujudnya pemanfaatan IGT guna menunjang pelaksanaan pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna dan berkelanjutan.

Pasal 6

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.simpul jaringan informasi geospasial daerah;
b.penyelenggaraan;
c.forumdata;
d.keljasama;
e.peran masyarakat, perguruan tinggi, badan usaha dan lembaga non pemerintah;
f.pembinaan;
1. 9.insentif dan disinsentif; dan
h.pembiayaan. BAB 11 SIMPUL JARINGAN INF`ORMASI GEOSPASIAL DAERAH

Pasal 7

( 1) Penyelenggaraan IGT Daerch dilaksanakan melalui simpul JIGD.

(2)Pembentukan Simpul JIGD sebagalmana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kelja Simpul Jlco sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Tugas Simpul JIGD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) meliputi:

a.mevelenooat.al7ari Tr`,T tt`,al^i`... 1._~._i___ ___-_ ' -`,_-\.' LJL\,,JJ,ulJ. meyelenggarakan IGT melalui kegiatan perencanaan, pengumpulan, pengolahan, verifikasi, konfirmasi, pemutakhiran, integrasi, penyimpanan dan pengamanan, pengelolaan dan penyebarluasan serta penggunaan IGT dengan metadatanya; melakukan pengelolaan dan penyebarluasan IGT melal-ui IIG Nasional sesuai dengan standar operasional prosedur dan pedoman teknis penyebarluasan IG; dan membangun, memelihara dan menjamin keberlangsungan sistem akses IGT. b. C.

BAB ILL

PENYELENGGARAAN

Pasal 9

(1)Penyelenggaraan IGT meliputi:
1. a.pembangunan JIG Daerah; dan
2. b.penyiapan DG dan lGT.
(2)Penyelenggaraan lGT sebagalmana dimaksud pada ayat (1), meliputi SIG yang terkoneksi di tingkat nasional.
(3)Penyelenggaraan lGT dilaksanakan oleh simpul JIGD melalui sarana JIGD berbasis elektronik atau SIG. I.Ii
(2)

Pasal 10

Pembangunan IIG Daerah sebagaimana dimaksud da.lam Pasal 9 ayat ( 1) huruf a dilakukan melalui:

a.penetapan peraturan dan kebijakan;
b.pembentukan kelembagaan;
c.penguatan kapasitas sumber daya manusia;
d.penerapan standar DG; dan
e.pengembangan infrastruktur dan teknologi. Pembangunan IIG Daerah melalui penetapan peraturan dan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dituangkan dalam Rencana Peta Kelja Pembangunan IIG Daerah.

(3)Rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Induk penyelenggaraan Ilo Nasional.
(4)Rencana sebagalmana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat dilakukan peninjauan kembali paling sedikit setiap 2 (dua) tahun sekali.

Pasal 1

i Pembangunan IIG Daerah melalui penguatan kapasitas kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dilakukan oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengoordinasi penyelenggaraan IGT.

Pasal 12

(1)Pembangunan IIG Daerah melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dilakukan melalui:
1. a.pendidikan;
2. b.pelatihan formal;
3. c.pelatihan informal; dan/atau
4. d.penelitian.
(2)Pemerintah Daerah memfasilitasi pendidikan, pelatihan sumber daya manusia dan penelitian dalam penyelenggaraan IGT di lingkungan Pemerintah Daerah.
(3)Pemerintah Daerah memfasilitasi pengadaan jabatan fungsional bagi Aparatur Sipil Negara pengelola DG dan IGT.

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…