DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kubu Raya Nomor 9 Tahun 2023

Nomor: 9
Tahun: 2023
Ditetapkan: 3 April 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 102

Lembaga terkait

Ringkasan

KETENTUAN UMUM; PENANAMAN MODAL; PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH; PENYELESAIAN SENGKETA; PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; PENDANAAN; KETENTUAN PERALIHAN; KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan kemudahan dan percepatan penyelenggaraan perizinan berusaha dan meningkatkan realisasi investasi/ penananan modal;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, yang mengatur penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah meliputi kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha di Daerah, pelaksanaan perizinan berusaha di Daerah, Perda dan Perkada mengenai perizinan berusaha, pelaporan penyelenggaraan perizinan berusaha di Daerah, pembinaan dan pengawasan, pendanaan dan sanksi administratif;
d.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, penyusunan Perda dan Perkada dalam rangka penyelenggaraan perizinan berusaha di Daerah berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan melibatkan ahli dan/atau instansi vertikal di daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana ¢ dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal dan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Men8in8at 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kelja menjadi Undang-Undang (I.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Talnbahan I.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan I.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kelja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (I,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembarani?- Negara Republik Indonesia Nomor 6618); a Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA dan BUPATI KUBU RAYA Menetapkan MEMUTUSKAN: PERATU RAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL DAN PENY E LENGGARAAN PERIZI NAN BERUSAHA DI DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
3.Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4.Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Kabupaten Kubu Raya.
5.Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
6.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpa.du Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya.
7.Rencana umum penanaman Modal yang selanjutnya disingkat RUPM adalah dokumen perencanaan penanaman modal jangka panjang.
8.Kemitraan adalah kelja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil dari menengah dengan usaha besar.
9.Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, balk dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
10.Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11.Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya.
12.Risiko adalah potensi teriadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
13.Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
14.Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah adalah kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
15.Pelayanan Teapadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.
16.I,embaga Pengelola dan Penyelenggara Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
17.Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh I.embaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
18.Sistem Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik yang selanjutnya disebut Sicantik adalah sistem c!ottc! dalam pelayanan Perizinan dan Nonperizinan secara onzzne yang terintegrasi secara nasional.
19.Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SIMBG adalah sistem elektronik berbasis web yang digunakan untuk melaksanakan proses penyelenggaraan Persetujuan Bangunan Gedung, Sertifikat Laik Fungsi, Sertifikat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung, rencana teknis pembongkaran, dan pendataan bangunan gedung disertai dengan informasi terkait penyelenggaraan bangunan gedung. 20.Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
21.Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesual dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.
22.Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat UMK adalah usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
23.Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
24.Klasifikasi Baku Ifapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah mengklasifikasikan aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/outpwf balk berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha/bidang usaha yang digunakan sebagai acuan standar dan alat koordinasi, integrasi, serta sinkronisasi penyelenggaraan statistik.
25.Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk meningkatkan penanaman modal di Daerah.
26.Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk mempermudah dan meningkatkan setiap kegiatan penanaman modal di Daerah. Pa.sat 2 ( 1) Penanaman Modal diselenggarakan berdasarkan asas:

a.kepastian hukum;
b.keterbukaan;
c.akuntabilitas;
d.perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
e.kebersamaan;
f.efisiensi berkeadilan;
1. 9.berkelanjutan;
h.berwawasan lingkungan;
i.kemandirian; dan
j.keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi Daerah.

(2)Penyelenggaraan Perizinari Berusaha di Daerah berdasarkan asas:
1. a.cepat;
2. b.mudah;
3. c.terintegrasi;
4. d.transparan;
5. e.efisien;
6. f.efektif; dan
  1. 9.akuntabel.
(3)Tujuan penyelenggaraan Penanaman Modal untuk:
1. a.meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
2. b.menciptakan lapangan kerja;
3. c.meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
4. d.meningkatkan kemampuan daya saing dunia. usaha Daerah;
5. e.meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi Daerah;
6. f.mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
  1. 9.mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun darn luar negeri; dan
7. h.meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
(4)Tujuan penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah untuk:
1. a.memberikan kepastian hukum;
2. b.meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha; dan
3. c.menjaga keberlangsungan kinerja pelayanan Perizinan Berusaha Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.Penanaman Modal;
b.Perizinan Berusaha di Daerah;
c.penyelesaian sengketa;
d.pembinaan dan pengawasan; dan
e.pendanaan. BAB 11 PENANAMAN MODAL

Pasal 4

( 1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dasar Penanaman Modal untuk:

a.mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi Penanaman Modal untuk penguatan daya saing perekonomian Daerah dan nasional; dan
b.mempercepat peningka.tan Penanaman Modal dan investasi hijau berkelanjutan.

(2)Dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Pemerintah Daerah berkewajiban:
1. a.menyusun RUPM yang diatur dengan Peraturan Bupati;
2. b.memberi perlakuan yang sama bagi Penanam Modal dalam negeri dan Penanam Modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan Daerah dan nasional;
3. c.menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi Penanam Modal sejak proses pengurusan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sampai dengan berakhimya kegiatan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
4. d.membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada UMKM dan koperasi.

Pasal 5

Arah kebijakan RUPM terdiri dari:

a.perbaikan iklim Penanaman Modal;
b.persebaran penanaman Modal;
c.fokus pengembangan potensi Daerah;
d.Penanaman Modal yang berwawa.san lingkungan;
e.pemberdayaan UMKM dan kopera.si;
f.pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman Modal; dan
1. 9.promosi penanaman Modal.

Pasal 6

( 1) Pemerintah Daerah memberikan perlakuan yang sama bagi Penanaln Modal dalam negeri dan Penanam Modal asing yang melakukan kegiatari Penanaman Modal di Daerah dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)Perlakuan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tidak berlaku bagi Penanam Modal dari suatu negara yang memperoleh hak istimewa berdasarkan peljanjian dengan Indonesia.

Pasal 7

(1)Kegiatan promosi dan kelja sama Penanaman Modal diselenggarakan terintegrasi baik secara manual maupun digital melalui geoportal/geospasial.
(2)Promosi dan ker].a sama Penanaman Modal sebagalmana dimaksud pada ayat ( 1 ) didasarkan pada pengembangan potensi Daerah yang dilaksanakan melalui identifikasi dan pemetaan potensi usaha, ketersediaan lahan, sarana dan prasarana penunjang Penanalnan Modal.
(3)Pelaksanaan kegiatan promosi Penanaman Modal dikoordinir oleh DPMPTSP secara mandiri dan/atau bekeljasama dengan Pemerintah, pemerintah kabupaten/kota dan lembaga nonpemerintah.

Pasal 8

Pelaksanaan kebijakan pelayanan Penanaman Modal meliputi:

a.bentuk badan usaha dan kedudukan;
b.bidang usaha dan Kemitraan;
c.hak, kewajiban dan tanggung jawab Penanam Modal;
d.Iokasi Penanaman Modal;
e.Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
f.jangka waktu Penanaman Modal.

Pasal 9

(1)Penanaman Modal dalarn negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk:
1. a.badan hukum;
2. b.tidak berbadan hukum; atau
3. c.usaha perseorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Penanaman Modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalaln wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
(3)Penanarn Modal yang berkantor pusat di luar Daerah dapat membuka kantor cabang/kantor perwakilan di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Dalam hal Penanaln Modal tidak membuka kantor cabang/perwakilan di Daerah, Penanam Modal wajib menunjuk penanggung jawab perusahaan di lokasi proyek yang berfungsi sebagai wakil perusahaan terkait dengan pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal.

Pasal 10

(1)Penanam Modal dapat melakukan segala bentuk kegiatan usaha yang dilakukan untuk memproduksi barang atau jasa pada sektor ekonomi sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Semua bidang usaha terbuka bari kegiatan Penanaman Modal, kecuali bidang usaha:
1. a.yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal; atau
2. b.untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah.
(3)Bidang usaha yang dinya.takan tertutup untuk Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan bidang usaha yang tidak dapat diusahakan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-u ndangan.
(4)Bidang usaha untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan kegiatan yang bersifat pelayanan atau dalam rangka pertahanan dan keamanan yang bersifat strategis dan tidak dapat dilakukan atau dikerjasamakan dengan pihak lainnya.
(5)Bidang usaha terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
1. a.bidang usaha prioritas;
2. b.bidang usaha yang dialokasikan atau Kemitraan dengan koperasi dan UMKM;
3. c.bidang usaha dengan persyaratan tertentu; dan
4. d.bidang usaha yang tidak termasuk dalam huruf a, huruf b dan huruf c.
(6)Bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d dapat diusahakan oleh semua Penanam Modal.

Pasal 11

(1)Bidang usaha prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf a merupakan bidang usaha yang memenuhi kriteria, yaitu:
1. a.program/proyek strategis nasional;
2. b.padat modal;
3. c.padat karya;
4. d.teknologi tinggi;
5. e.industri pionir;
6. f.orientasi ekspor; dan/atau
  1. 9.orientasi dalaln kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi.
(2)Daftar bidang usaha prioritas yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) yang merinci bidang usaha, KBLI, cakupan produk, dan persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks102PDFHirarki

Memuat teks peraturan…