DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kubu Raya Nomor 93 Tahun 2021

Nomor: 93
Tahun: 2021
Ditetapkan: 14 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum; Belanja Desa; Penggunaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Serta Dana Desa; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka memberikan panduan dalam penggunaan Alokasi Dana Desa, Dana Desa, dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 maka perlu diatur pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; �
2.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 'j Nomor 4751); [
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); ,
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimaa telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia « Menetapkan MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN ANGGARAN 2022. PEDOMAN BELANJA PENYUSUNAN DESA TAHUN Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 ten tang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
3.Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7.Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
8.Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
9.Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah adalah bagi hasil yang diberikan kepada pemerintah desa atas realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.
10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11.Sadan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12.Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
13.Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari wilayah kerja Kepala Desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa. �
14.Sustainable Development Goals Desa yang selanjutnya disebut SDGs Desa • adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa / berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian tujuan A pembangunan berkelanjutan. l

BAB II

BELANJA DESA

Pasal 2

Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan:

a.paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:
1. 1.penyelenggaraan pemerintahan Desa termasuk belanja operasional Pemerintahan Desa dan insentif RT dan RW;
2. 2.pelaksanaan pembangunan Desa;
3. 3.pembinaan kemasyarakatan Desa;
4. 4.pemberdayaan masyarakat Desa; dan
5. 5.penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
b.paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:
1. 1.penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya; dan
2. 2.tunjangan dan operasional BPD.

BAB III

PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SERTA DANA DESA

Pasal 3

ADD setelah dikurangi alokasi penghasilan tetap, tunjangan dan jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan dan operasional BPD ditambah dengan dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah digunakan untuk:

a.penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
b.pelaksanaan pembangunan Desa;
c.pembinaan kemasyarakatan Desa;
d.pemberdayaan masyarakat Desa; dan
e.penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

Pasal 4

(1)Penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b angka 1 dianggarkan dalam APB Desa.
(2)Penghasilan tetap dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan selama 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 5

(5)Kepala Desa yang diberhentikan sementara diberikan penghasilan tetap sebesar 50% (lima puluh perseratus) terhitung mulai tanggal ditetapkan.
(4)Penjabat Kepala Desa dan Perangkat Desa yang dijabat oleh Aparatur Sipil d Negara tidak diberikan penghasilan tetap dan jaminan sosial. I t
(3)Pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan dibayarkan setiap tanggal 1 bulan berikutnya dan untuk pembayaran bulan Desember dilakukan paling cepat tanggal 15 bulan berjalan.
(1)Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b angka 2 dianggarkan dalam APB Desa dan dibayarkan setiap bulan selama 1 (satu) tahun anggaran.
(2)Operasional BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b angka 2 dianggarkan dalam APB Desa selama 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 6

(1)Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dapat dialokasikan dalam APB Desa dengan besaran sesuai dengan tahapan dokumen perencanaan dan kemampuan keuangan desa.
(2)Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pembangunan kantor Desa paling banyak sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluhjuta rupiah).
(3)Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara bertahap paling Jama 5 (lima) tahun anggaran dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa.
(4)Untuk melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi bukti kepemilikan tanah atas nama Pemerintah Desa.
(5)Pemerintah Desa dapat menganggarkan kegiatan rehabilitasi/peningkatan bangunan kantor Desa dengan mempertimbangkan kondisi bangunan dan kebutuhan pelayanan masyarakat.

Pasal 7

(1)Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan/ atau kegiatan yang menjadi kewenangan Desa.
(2)Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:
1. a.pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
2. b.program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
3. c.mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Desa.

Pasal 8

(1)Prioritas penggunaan ADD, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dan penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. • ' {
(2)Jenis kegiatan yang dapat dibiayai dari ADD, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi } Daerah serta Dana Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1I yang L\. merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

(1)Desa yang belum mendapatkan Dana Desa dapat diberikan ADD atau bantuan lainnya oleh Pemerintah Daerah.
(2)Desa yang belum mendapatkan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan APB Desa.

Pasal 10

(1)Penggunaan ADD dan bantuan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
(2)ADD atau bantuan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dapat dipergunakan untuk:
1. a.penyelenggaraan pemerintahan Desa;
2. b.pelaksanaan pembangunan Desa;
3. c.pembinaan kemasyarakatan Desa;
4. d.pemberdayaan masyarakat Desa; dan
5. e.penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
(3)Penggunaan ADD atau bantuan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diprioritaskan untuk:
1. a.penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
2. b.jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
3. c.tunjangan dan operasional BPD; • ' .
4. d.operasional Pemerintah Desa; dan
5. e.insentif/operasional RT/RW.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…