DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2019

Nomor: 1
Tahun: 2019
Ditetapkan: 22 Maret 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang rencana pembangunan jangka menengaj daerah, pengendalian dan evaluasi, perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023; BUPATI KUDUS, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2018 - 2023 TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 1 TAHUN 2019 PROVINS! JAWA TENGAH BUPATI KUDUS • MengingatMenimbang • 17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimanatelah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- 16. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 14. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492); 15. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang AparaturSipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 12. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068); 13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5025); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ten tang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RencanaPembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 2 • 27. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 26. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5539); 24. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 25. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 201 O tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); • 19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, TarnbahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); • Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Keduaatas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5679); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4578); 3 37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, TambahanLembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28); 36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9); 35. Peraturan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182); 34. Peraturan Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor136); • 33. Peraturan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 -2019 (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2015 Nomor 3) ; 32. Peraturan Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 31. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219); • 30. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 29. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tarnbahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 6041); 28. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5941); 4 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Kudus. 2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

Pasal 1

I MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2018 - 2023. Menetapkan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS dan BUPATI KUDUS Dengan Persetujuan Bersama 42. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193). 41. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 166); 38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 ten tang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110); 39. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 107); 40. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 113); 5 RPJMD merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode tahun 2018 sarnpai dengan tahun 2023. Pasal 2BAB II RENCANAPEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH • pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Kudus. 4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disebut RPJMN, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun. 5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. 6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah. 7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun . 8. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode S (lima) tahun. 9. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik clan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

10.Visi adalah rumusan mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah.
11.Misi adalah rumusan mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
12.Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
13.Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalarn bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. • 6

(1)Bupati melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan Daerah.

Pasal 5

DAN EV ALUASI

(2)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah BAB III: Gambaran Keuangan Daerah BAB IV: Permasalahan dan Isu Strategis Daerah BAB V: Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran BAB VI: Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah • BAB VII: Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah BAB VIII: Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah BAB IX: Penutup

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2.1. Aspek Geografi 2.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi Kabupaten Kudus merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah bagian Utara dengan total seluas 42.516 hektar atau sekitar 1,31 persen dari luas Provinsi Jawa Tengah. Adapun wilayah administrasinya berbatasan dengan : Sebelah Utara Kabupatan Jepara dan Kabupaten Pati, Sebelah Timur Kabupaten Pati, Sebelah Selatan Kabupaten Demak, Kabupaten Pati dan Kabupaten Grobogan, Sebelah Barat Kabupaten Jepara dan Kabupaten Demak.

Pasal 4

(1)RPJMD disusun dengan sistematika sebagai berikut: BAB I : Pendahuluan
(4)Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus. ,
(3)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dijabarkan dalam RKPD yang dijadikan sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

BAB I

Pendahuluan Menguraikan latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

Pasal 3

(1)RPJMD sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2

menjadi pedoman dalarn penyusunan Renstra Perangkat ?aerah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah ke bijakan, dan program pem bangunan daerah.

(2)RPJMD disusun dengan berpedoman pada RPJPD, dan memperhatikan pada RPJMN serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah. 7 Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 7

(3)Perubahan RPJMD tidak dapat dilakukan apabila masa berlakunya kurang dari 3 (tiga) Tahun.
(2)Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud padaayat
(1)huruf c, meliputi terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya,gangguan keamanan, pemekaran daerah, dan/ atau perubahan kebijakan nasional. ( 1) Perubahan RPJMDhanya dapat dilakukan apabila :a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwaproses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dantata cara penyusunan rencana pembangunan daerahyang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan; b. basil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwasubstansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;dan/ atau c. terjadi perubahan yang mendasar.

Pasal 6

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAE RAH

(4)Tata cara pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangiperencanaan pembangunan Daerah. 8
(2)Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi :
1. a.pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah; b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan Daerah; dan
2. c.evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah. NO. REG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS, PROVINS! JAWA TENGAH: (1-60/2019) j:;ptuM ~ \..._____ SAM'ANI INTAKORIS LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2019 NOMOR \ SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,Diundangkan di Kudus pad a tanggal 2 z '-' r c t 2 ··. 1 9 BUPATI KUDUS, Ditetapkan di Kudus pada tanggal ? H"r - t. ? ~ 19 Telah diteuti atas kcbcnaranya : No. Jabatan Paraf 1. SE!{ A 2. AS:STEN EDA 3. KEPAKA DINAS/ B \DA; 4. KENLA8A\i!AN /KA!iT0R/~IDANG 5. SAGUN HUKU l Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penernpatannya dalarn Lembaran Daerah Kabupaten Kudus. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 9

hal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2023-2028 belum diundangkan, maka penyusunan RKPD Tahun 2024 berpedoman pada RPJPD serta mengacu pada RPJMN.

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 6.1 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Kabupaten Kudus Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun periode waktu tertentu. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

Pasal 8

LAIN-LAIN

(1)dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 penyusunannya memperhatikan RPJMN serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah serta berpedoman pada RPJPD Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 memuat strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan daerah, indikasi rencana program prioritas disertai kebutuhan pendanaan, serta penetapan indikator kinerja daerah. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang- undangan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus pada setiap tahun anggaran. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 2 Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. II. PASAL DEMI PASAL

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN Visi dan misi dalam RPJMD merupakan adopsi dari pendekatan politis sasaran pokok perencanaan dan pembangunan dari visi dan misi kepala daerah terpilih. Maka perumusan visi dan misi Kabupaten Kudus dalam pembangunan jangka menengah tahun 2018 – 2023 adalah sebagai berikut:

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Perencanaan pembangunan tahun 2018 dan tahun 2019 yang telah dilaksanakan, ditetapkan dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005 – 2025 dan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2013 – 2018.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…