DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2021

Nomor: 10
Tahun: 2021
Ditetapkan: 20 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 429

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Asas dan Tujuan Bab III Ragam Penyandang Disabilitas Bab IV Hak dan Kewajiban Penyandang Disabilitas Bab V Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Bab VI Penghargaan Bab VII Partisipasi Masyarakat Bab VIII Pengarusutamaan Penyandang DIsabilitas Bab IX Pembiayaan Bab X Komisi Daerah DIsabilitas Bab XI Larangan Bab XII Sanksi Administratif Bab XIII Ketentuan Peralihan Bab XIV Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;

c.bahwa untuk menjamin pelindungan dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas dan guna melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, perlu mengatur pelindungan dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Kudus;
b.bahwa sebagian besar penyandang disabilitas hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, dan/ a tau miskin disebabkan karena keterbatasan kemampuan diri, adanya hambatan, kesulitan, dan pengurangan atau penghilangan hak penyandang disabilitas;
a.bahwa penyandang disabilitas adalah warga negara yang memiliki hak, kewajiban, peran dan kedudukan yang sama berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945; Menimbang BUPATI KUDUS, DENGAN RAHMATTUHAN YANGMAHAESA PELINDUNGANDAN PEMENUHANHAK PENYANDANGDISABILITAS TENTANG PERATURANDAERAHKABUPATENKUDUS NOMOR 10 TAHUN 2021 BUPATI KUDUS PROVINS!JAWA TENGAH Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. 1.Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. 2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. 3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Kudus sebagai unsur · penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. 4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. 5.Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Pasal 1

BABI KETENTUANUMUM PERATURAN DAERAH TENTANG PELlNDUNGAN DAN PEMENUHANHAK PENYANDANGDISABILITAS. Menetapkan MEMUTUSKAN: DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENKUDUS dan BUPATIKUDUS Dengan Persetujuan Bersama

4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 2
6.Sistem Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki keterbatasan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
7.Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
8.Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/ atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
9.Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan. 10.Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, mi1ik orang perseorangan, mi1ik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain atau usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
11.Pengusaha adalah:

a.orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu Perusahaan milik sendiri;
b.orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu Perusahaan bukan miliknya;
c.orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukurn yang berada di Indonesia mewakili Perusahaan sebagaimana yang dimaksud huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
1. 12.Upaya Pelayanan Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/ atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintregasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan oleh Pemerintah Daerah dan/ atau masyarakat.
2. 13.Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/ atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan Upaya Pelayanan Kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/ atau masyarakat. 3
3. 14.Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan Penyandang Disabilitas mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
4. 15.Habilitasi adalah proses pelayanan yang diberikan keada seseorang yang mengalami disabilitas sejak lahir untuk memastikan Penyandang Disabilitas mencapai dan mengembangkan kemandirian sesuai dengan kemampuannya secara spesifik sehingga dapat beraktifitas dan berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan.
5. 16.Penanggulangan Bencana adalah upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
6. 17.Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
7. 18.Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan.
8. 19.Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.
9. 20.Diskriminasi adalah setiap pembedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.
10. 21.Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.
11. 22.Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
12. 23.Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.
13. 24.Pemberdayaan adalah upaya untuk menguatkan keberadaan Penyandang Disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok Penyandang Disabilitas yang tangguh dan mandiri.
14. 25.Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penilanatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan. 4 Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas berasaskan:
a.Penghormatan terhadap martabat;
b.otonomi individu;
c.tanpa Diskriminasi;
d.partisipasi penuh;
e.keragaman manusia dan kemanusiaan;
f.Kesamaan Kesempatan;
g.kesetaraan;
h.Aksesibilitas;
i.kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;

Pasal 2

BABII ASAS DAN TUJUAN

26.Alat Bantu adalah benda yang berfungsi membantu kemandirian Penyandang Disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari.
27.Konsesi adalah segala bentuk. potongan biaya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, dan/ atau setiap orang kepada Penyandang Disabilitas berdasarkan kebijakan Pemerintah Daerah.
28.Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka Pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
29.Unit Layanan Disabilitas adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas.
30.Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, Pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
31.Komisi Daerah Disabilitas yang selanjutnya disingkat KDD adalah lembaga non struktural yang bersifat independen.
32.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum lJlaupun yang tidak berbadan hukum.
33.Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. 5

(2)Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1)Ragam Penyandang Disabilitas meliputi:
1. a.Penyandang Disabilitas fisik;
2. b.Penyand.ang Disabilitas intelektual;
3. c.Penyandang Disabilitas mental; dan/ atau
4. d.Penyandang Disabilitas sensorik.

Pasal 4

a.mewujudkan Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara;
b.menjamin upaya Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas;
c.mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bennartabat;
d.melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan dislaiminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan
e.memastikan pelaksanaan upaya Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangk:an diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bennartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bemegara, dan bennasyarakat.

BAB III

RAGAM PENYANDANGDISABILITAS Tujuan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas adalah:

Pasal 3

J. inklusif; dan

k.perlakuan khusus dan pelindungan lebih. 6

(3)Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), anak Penyandang Disabilitas memilikihak:
1. a.mendapatkan Pelindungan khusus dari Diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
(2)Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), perempuan dengan disabilitas memilikihak:
1. a.atas kesehatan reproduksi;
2. b.menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
3. c.mendapatkan Pelindungan lebih dari perlakuan Diskriminasi berlapis; dan
4. d.untuk mendapatkan Pelindungan lebih dari tindak kekerasan, tennasuk kekerasan dan eksploitasi seksual. ( 1) Penyandang Disabilitas memilikihak:
5. a.hidup;
6. b.bebas dari stigma;
7. c.privasi;
8. d.keadilan dan Pelindungan hukum;
9. e.pendidikan;
10. f.pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
11. g.kesehatan;
12. h.politik;
13. i.keagamaan; J. keolahragaan;
14. k.kebudayaan dan pariwisata;
  1. 1.kesejahteraan sosial;
15. m.Aksesibilitas;
16. n.pelayanan publik;
17. o.Pelindungan dari bencana;
18. p.Habilitasi dan rehabilitasi;
19. q.pendataan;
20. r.Konsesi;
21. s.hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
22. t.berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh infonnasi;
23. u.berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
24. v.bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Pasal 5

a.mentaati segala peraturan perundang-undangan;
b.memanfaatkan sarana dan prasarana yang telah disediakan pemerintah sesuai peruntukkannya;
c.melakukan upaya untuk meningkatkan k.ualitas hidup; dan

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN PENYANDANG DISABILITAS 7 Penyandang Disabilitas mempunyai kewajiban sebagai berikut:

Pasal 7

Ruang lingkup Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas adalah terkait dengan:

a.keadilan dan pelindungan hukum;
b.penclidikan;
c.pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi; cl. kesehatan;
e.politik;
f.keagamaan;
g.kesejahteraan sosial;
h.Aksesibilitas;
i.layanan publik; J. penanggulangan bencana;
k.Habilitasi dan rehabilitasi;
1. 1.pendataan;
m.komunikasi dan informasi;
n.perempuan dan anak;
o.pelinclungan dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi;
p.tempat tingga1;
q.keolahragaan;
r.kepemudaan;
s.konsesi; clan
t.kebudayaan dan pariwisata.

Pasal 6

e.Pemenuhan kebutuhan khusus;
f.perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; clan
g.mendapatkan pendampingan sosial. pengambilandalamc. dilindungi kepentingannya keputusan;
d.perlakuan anak secara manusiawi sesuai clengan martabat dan hak anak;
b.mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal; 8

(1)Pemerintah Daerah wajib melakukan sosialisasi Pelindungan hukum kepada masyarakat dan aparatur Negara tentang Pelindungan Penyandang Disabilitas.

Pasal 11

Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum tertentu dan organisasi Penyandang Disabilitas untuk menyediakan pelayanan pendampingan dan bantuan hukum kepada Penyandang Disabilitas yang terlibat permasalahan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Pemerintah Daerah wajib menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya.

Pasal 9

(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
(3)Penyelenggaraan setiap jenis dan bentuk pelaksanaan Penghorrnatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dilaksanakan berdasar hasil penilaian kebutuhan Penyandang Disabilitas.
(2)Dalam hal efektivitas pelaksanaan Penghormatan, perlindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyusun rencana induk.
(1)Pemerintah Daerah melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Isi peraturan

Teks429PDFHirarki

Memuat teks peraturan…