DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2024

Nomor: 11
Tahun: 2024
Ditetapkan: 29 Agustus 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi, Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa guna menjamin penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat di daerah dapat berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran, perlu menyusun perencanaan pembangunan yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan responsif dalam dokumen perencanaan jangka panjang;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); SALINAN 2
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS dan BUPATI KUDUS MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.

BAB I

: Pendahuluan BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah BAB III : Permasalahan dan Isu Strategis Daerah BAB IV : Visi dan Misi Daerah BAB V : Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok BAB VI : Penutup

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kudus.
4.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
5.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disebut RPJMN, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
6.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. 3
7.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
8.Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun terhitung sejak tahun 2024 sampai dengan tahun 2026.
9.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10.Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
11.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah.
12.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
13.Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
14.Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Pasal 2

RPJPD merupakan dokumen perencanaan Daerah yang memuat penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.

Pasal 3

(1)RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan berpedoman pada RPJPN, RTRW, dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah. 4
(2)RPJPD disusun dengan sistematika sebagai berikut:
(3)Penjabaran RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 4

(1)RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD yang memuat visi, misi, dan program Bupati.
(2)RPJPD menjadi pedoman dalam perumusan materi visi, misi, dan program calon Bupati dan calon Wakil Bupati.
(3)Calon Bupati dan calon Wakil Bupati dalam merumuskan visi, misi, dan program sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), memasukkan arah pembangunan dalam RPJPD.
(4)RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam RPJMD yang dijadikan sebagai dasar penyusunan RKPD.
(5)RPJPD menjadi acuan dalam menyusun dokumen perencanaan lainnya.

Pasal 5

(1)Dalam pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah Daerah menyusun roadmap.
(2)Penyusunan roadmap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan arah pembangunan Daerah dalam RPJPD.
(3)Penyusunan roadmap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

(1)Bupati melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan Daerah. 5
(2)Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah;
2. b.pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan Daerah; dan
3. c.evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah.
(3)Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah.
(4)Tata cara pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB V

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Pasal 7

(1)Perubahan RPJPD hanya dapat dilakukan apabila:
1. a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;
2. b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
3. c.terjadi perubahan yang mendasar.
(2)Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi terjadinya:
1. a.bencana alam;
2. b.goncangan politik;
3. c.krisis ekonomi;
4. d.konflik sosial budaya;
5. e.gangguan keamanan;
6. f.pemekaran daerah;
7. g.perubahan kebijakan nasional; dan/atau
8. h.perubahan kebijakan provinsi.
(3)Perubahan RPJPD tidak dapat dilakukan apabila masa berlakunya kurang dari 7 (tujuh) tahun.

Pasal 8

Perubahan RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 6

BAB VI

PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus. Ditetapkan di Kudus pada tanggal 29 Agustus 2024 Pj. BUPATI KUDUS, ttd. M. HASAN CHABIBIE Diundangkan di Kudus pada tanggal 30 Agustus 2024 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS, ttd. REVLISIANTO SUBEKTI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2024 NOMOR 11. NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS, PROVINSI JAWA TENGAH: (11-257/2024). Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, SAIFUL HUDA, SH.,MH. Pembina Tk.I NIP. 19670307 199203 1 012 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 11 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045 I. UMUM Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tersebut disusun untuk perencanaan pembangunan dengan jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi. Kurun waktu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah 20 (dua puluh) tahun. Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2025-2045 terbagi dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan 5 (lima) tahunan. Tahap-tahap tersebut adalah sebagai berikut:

1.Tahap Kesatu (2025-2029);
2.Tahap Kedua (2030-2034);
3.Tahap Ketiga (2035-2039);
4.Tahap Keempat (2040-2045). Kurun waktu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah sesuai dengan kurun waktu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Sedangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang akan disusun oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih mengikuti periodisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah harus disusun melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi serta disesuaikan dengan karakteristik dan potensi daerah. Selanjutnya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. 2 Sehubungan dengan hal tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2025-2045, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 1

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 1

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004