DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2017

Nomor: 12
Tahun: 2017
Ditetapkan: 20 Juni 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 52

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah (Perda) ini mengatur tentang : - Ketentuan Umum yang berisi tentang pengertian istilah yang dipergunakan dalam Perda. - Ruang Lingkup, Asas dan Tujuan Perda. - Klasifikasi Toko Swalayan yang terdiri dari minimarket, supermarket, department store, hypermarket, dan perkulakan. - Penyelenggaraan Toko Swalayan. - Kewajiban dan Larangan bagi pelaku usaha toko, - Pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan Toko Swalayan. - Sanksi Administratif. - Ketentuan Penyidikan. - Ketentuan Pidana. - Ketentuan Peralihan. - Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan perkembangan yang serasi dan saling menguntungkan sebag dalam huruf a, Pemerintah mendorong terciptanya iklim persaingan yang sehat melalui pengawasan dan perizinan yang sederhana serta mencerminkan kepastian hukum bagi pelaku usaha;
c.bahwa dengan diundangkannya Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan maka Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perpasaran Swasta tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
d.bahwa sesuai ketentuan Pasal 236 Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan peraturan daerah kewenangan Pemerintah SALINAN BUPATI KUDUS PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 20172016 TOKO SWALAYAN DI KABUPATEN KUDUS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KUDUS, bahwa seiring dengan pertumbuhan usaha perdagangan dalam bentuk Toko Swalayan maka diperlukan upaya penataan terhadap Toko Swalayan agar dapat menjalankan usaha secara berdampingan dengan pasar rakyat dan toko maupun usaha mikro, kecil dan menengah sehingga para pelaku usaha tersebut dapat berkembang dengan serasi dan saling bahwa untuk mewujudkan perkembangan yang serasi dan saling menguntungkan sebagaimana dimaksud emerintah Kabupaten Kudus mendorong terciptanya iklim persaingan yang sehat melalui pengawasan dan perizinan yang sederhana serta mencerminkan kepastian hukum bagi pelaku bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan maka Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perpasaran Swasta tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti; bahwa sesuai ketentuan Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan peraturan daerah merupakan kewenangan Pemerintahan Daerah; bahwa seiring dengan pertumbuhan usaha perdagangan dalam bentuk Toko Swalayan maka diperlukan upaya penataan terhadap Toko Swalayan agar dapat menjalankan usaha secara berdampingan saha mikro, kecil dan menengah sehingga para pelaku usaha serasi dan saling bahwa untuk mewujudkan perkembangan yang serasi aimana dimaksud Kabupaten Kudus mendorong terciptanya iklim persaingan yang sehat melalui pengawasan dan perizinan yang sederhana serta mencerminkan kepastian hukum bagi pelaku Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan maka Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perpasaran Swasta tidak sesuai Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan 2
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembinaan Toko Swalayan di Kabupaten Kudus; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4077);
6.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
7.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
8.Undang Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 134 Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4247);
9.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
10.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 3
11.Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
13.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
15.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16.Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 4
19.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4655);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
22.Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern;
23.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
24.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 10 Tahun 1996 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun 1997 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 10 Tahun 1996 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaram Daerah Kabupaten Kudus Nomor 188);
25.Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 106);
26.Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaram Daerah Kabupaten Kudus Nomor 166); 5 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS dan BUPATI KUDUS

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN TOKO SWALAYAN DI KABUPATEN KUDUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kudus.
4.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Kudus.
5.Perlindungan adalah segala upaya Pemerintah Daerah dalam melindungi pasar rakyat, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dari persaingan yang tidak sehat dengan Toko Swalayan dan sejenisnya, sehingga tetap eksis dan mampu berkembang menjadi lebih baik sebagai layaknya suatu usaha.
6.Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam mengatur dan menata usaha yang ada di wilayahnya supaya dapat melindungi keberadaan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah, dan juga toko biasa berdasarkan prinsip keadilan sosial dan persaingan yang sehat.
7.Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.
8.Perdagangan Dalam Negeri adalah Perdagangan Barang dan/atau Jasa dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak termasuk Perdagangan Luar Negeri.
9.Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau 6 dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.
10.Jasa adalah setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai, yang diperdagangkan oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.
11.Produk Dalam Negeri adalah Barang yang dibuat dan/atau Jasa yang dilakukan oleh Pelaku Usaha di Indonesia.
12.Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah Standar yang ditetapkan oleh lembaga yangmenyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang Standardisasi.
13.Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang tertutup dan/atau terbuka dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan Barang yang dapat diperdagangkan dan tidak untuk kebutuhan sendiri.
14.Promosi Dagang adalah kegiatan mempertunjukkan, memperagakan, memperkenalkan, dan/atau menyebarluaskan informasi hasil produksi Barang dan/atau Jasa untuk menarik minat beli konsumen, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dalam jangka waktu tertentu untuk meningkatkan penjualan, memperluas pasar, dan mencari hubungan dagang.
15.Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan proses jual beli Barang melalui tawar-menawar.
16.Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
17.Toko Biasa adalah toko dengan sistem dan cara penjualan barang-barang dagangan tertentu dalam jumlah kecil/satuan sampai pada pembeli akhir.
18.Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, departement store, hypermarket, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
19.Pengelola Jaringan Minimarket adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang Minimarket melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya. 7
20.Peraturan Zonasi adalah ketentuan-ketentuan Pemerintah Daerah setempat yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang.
21.Barang kebutuhan pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat, seperti beras, gula, minyak goreng, mentega, daging sapi, daging ayam, telur ayam, susu, jagung, kedelai, dan garam beryodium.
22.Pemasok adalah Pelaku Usaha yang secara teratur memasok Barang kepada pengecer dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerja sama usaha.
23.Pengecer adalah perseorangan atau badan usaha yang kegiatan pokoknya melakukan penjualan secara langsung kepada konsumen akhir.
24.Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.
25.Izin Usaha Toko Swalayan selanjutnya disebut IUTS adalah izin untuk dapat menjalankan usaha pengelolaan Toko Swalayan yang diterbitkan oleh Bupati.

BAB II

RUANG LINGKUP, ASAS, DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut :

a.klasifikasi Toko Swalayan;
b.penyelenggaraan Toko Swalayan;
c.kewajiban dan larangan bagi pelaku usaha Toko Swalayan;
d.pembinaan dan pengawasan; dan
e.sanksi administratif.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dilaksanakan berdasarkan asas :

a.Kemanusiaan;
b.keadilan dan kepastian hukum;
c.kemanfaatan;
d.kemitraan;
e.keberlanjutan dan kelestarian lingkungan; dan
f.persaingan yang sehat. 8

Pasal 4

Tujuan disusunnya Peraturan Daerah adalah :

a.melindungi keberadaan Toko dan jenis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sejenis;
b.membangun kerja sama kemitraan antara Toko Swalayan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sejenis dalam rangka pemberdayaan Pasar Rakyat dan jenis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sejenis lainnya; dan
c.mensinergikan usaha ekonomi Toko Biasa dengan Toko Swalayan sehingga secara bersama-sama dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.

BAB III

KLASIFIKASI TOKO SWALAYAN

Pasal 5

(1)Toko Swalayan berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket, dan perkulakan.
(2)Toko Swalayan diklasifikasikan berdasarkan luas lantai penjualan, sistem penjualan, dan jenis barang dagangannya.
(3)Batasan luas lantai penjualan Toko Swalayan adalah sebagai berikut :
1. a.Minimarket, sampai dengan 400 m2 (empat ratus meter persegi);
2. b.Department Store, lebih dari 400 m2 (empat ratus meter persegi);
3. c.Supermarket, lebih dari 400 m2 (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m2 (lima ribu meter persegi);
4. d.Hypermarket, lebih dari 5.000 m2 (lima ribu meter persegi); dan
5. e.Perkulakan, lebih dari 5.000 m2 (lima ribu meter persegi).
(4)Sistem penjualan dan jenis barang dagangan Toko Swalayan adalah sebagai berikut :
1. a.Minimarket, Supermarket dan Hypermarket menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya;
2. b.Department Store menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen; dan 9
3. c.Perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi.

BAB IV

PENYELENGGARAAN TOKO SWALAYAN

Pasal 6

(1)Lokasi untuk pendirian Toko Swalayan wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten, termasuk Peraturan Zonasinya.
(2)Pendirian Toko Swalayan wajib memperhatikan :
1. a.kepadatan penduduk;
2. b.perkembangan permukiman baru;
3. c.aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
4. d.dukungan/ketersediaan infrastruktur; dan
5. e.keberadaan dan keberlangsungan usaha warung dan toko eceran biasa di sekitarnya yang lebih kecil daripada Toko Swalayan tersebut.

Pasal 7

(1)Pendirian Toko Swalayan harus :
1. a.memenuhi persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.melakukan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat;
3. c.memperhatikan keberadaan dan keberlangsungan usaha toko eceran biasa dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang berada di wilayah yang bersangkutan; dan
4. d.menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 m2 (enam puluh meter per segi) luas lantai penjualan.
(2)Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat, serta keberadaan, dan keberlangsungan usaha toko eceran biasa dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, untuk :
1. a.Toko Swalayan yang berdiri sendiri, berdasarkan :
  1. 1.struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
  2. 2.tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga; 10
  3. 3.tingkat Kepadatan dan pertumbuhan penduduk di masing-masing daerah sesuai dengan data sensus Badan Pusat Statistik (BPS) tahun terakhir;
  4. 4.rencana kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah lokal;
  5. 5.penyerapan tenaga kerja lokal;
  6. 6.ketahanan dan pertumbuhan Toko Eceran Biasa sebagai sarana bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah lokal;
  7. 7.ketersediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum;
  8. 8.dampak positif dan negatif atas pendirian Toko Swalayan terhadap toko eceran biasa dan/atau warung-warung kelontong yang telah ada sebelumnya; dan
  9. 9.tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility) yang diarahkan untuk pendampingan bagi pengelolaan toko eceran biasa dan warung-warung kelontong dan/atau masyarakat di lingkungan sekitar lokasi usaha.
2. b.Toko Swalayan yang terintegrasi dengan bangunan yang digunakan sebagai fasilitas umum masyarakat, berdasarkan :
  1. 1.rencana kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah lokal;
  2. 2.penyerapan tenaga kerja;
  3. 3.ketahanan dan pertumbuhan Pasar Rakyat sebagai sarana bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
  4. 4.dampak positif dan negatif atas pendirian Toko Swalayan terhadap Pasar Rakyat atau toko eceran tradisional yang telah ada sebelumnya; dan
  5. 5.tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility) yang diarahkan untuk pendampingan bagi pengelolaan Pasar Rakyat dan/atau masyarakat di lingkungan sekitar lokasi usaha.
(3)Analisa kondisi sosial ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh badan/lembaga independen yang kompeten.
(4)Pelaku usaha yang mendirikan Toko Swalayan yang berbentuk minimarket, dikecualikan dari kelengkapan dokumen analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tetap mempertimbangkan tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk tahun terakhir. 11
(5)Tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk tahun terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1)
(2)Pendirian Toko Swalayan yang berbentuk minimarket wajib memenuhi ketentuan mengenai jumlah dan jarak dengan Pasar Rakyat. Ketentuan jumlah Toko Swalayan yang berbentuk minimarket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah paling banyak :
1. a.19 (sembilan belas) minimarket di Kecamatan Kota Kudus;
2. b.11 (sebelas) minimarket di Kecamatan Jati;
3. c.3 (tiga) minimarket di Kecamatan Undaan;
4. d.5 (lima) minimarket di Kecamatan Mejobo;
5. e.5 (lima) minimarket di Kecamatan Jekulo;
6. f.4 (empat) minimarket di Kecamatan Bae;
7. g.6 (enam) minimarket di Kecamatan Dawe;
8. h.4 (empat) minimarket di Kecamatan Gebog; dan
9. i.5 (lima) minimarket di Kecamatan Kaliwungu.
(3)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Toko Swalayan yang berbentuk minimarket yang didirikan oleh bukan jaringan/waralaba, atau minimarket yang terintegrasi dengan bangunan yang digunakan sebagai fasilitas umum masyarakat.
(4)Jarak Toko Swalayan berbentuk minimarket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Pasar Rakyat adalah paling sedikit 1.000 m (seribu meter).

Pasal 9

(1)Setiap orang atau badan yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang Toko Swalayan wajib memiliki IUTS dari Bupati.
(2)Permohonan IUTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut :
1. a.Toko Swalayan yang berdiri sendiri:
  1. 1.fotocopy izin prinsip dari Bupati;
  2. 2.hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari SKPD yang membidangi perdagangan;
  3. 3.fotocopy Keterangan Rencana Kota;
  4. 4.fotocopy Izin Mendirikan Bangunan; 12
  5. 5.fotocopy Izin Gangguan;
  6. 6.fotocopy Akte pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang atau didaftarkan ke Instansi yang berwenang apabila pemohon merupakan badan hukum/badan usaha;
  7. 7.rencana Kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha kecil; dan
  8. 8.surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
2. b.Toko Swalayan yang terintegrasi dengan bangunan yang digunakan sebagai fasilitas pelayanan umum masyarakat :
  1. 1.hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari SKPD yang membidangi perdagangan;
  2. 2.fotocopy izin usaha pusat perbelanjaan atau bangunan lainnya tempat berdirinya pasar rakyat;
  3. 3.fotocopy akte pendirian perusahaan dan/atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang atau didaftarkan ke Instansi yang berwenang apabila pemohon merupakan badan hukum/badan usaha;
  4. 4.surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku; dan
  5. 5.rencana kemitraan dengan UMKM untuk pusat perbelanjaan.
(3)Dalam hal terjadi perubahan lokasi usaha, wajib mengajukan IUTS baru.
(4)Tata cara penerbitan IUTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks52PDFHirarki

Memuat teks peraturan…