DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2020

Nomor: 16
Tahun: 2020
Ditetapkan: 10 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 97

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini idatur tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Muria Kabupaten Kudus yang meliputi: Pendirian, Nama, Bentuk Hukum dan Tempat Kedudukan; Asas, Maksud dan Tujuan; Kegiatan Usaha; Jangka Waktu Pendirian; Organ Perumda Tirta Muria; Pegawai Perumda Tirta Muria; Satuan Pengawas Intern, Komite Audit dan Komite Lainnya; Rencana Bisnis dan Rencana Kerja dan Anggaran; Operasional; Pelaporan; Penggunaan Laba; Tarif san Beban Tetap; Asosiasi; Anak Perusahaan; Penugasan Pemerintah; Monitoring dan Evaluasi; Restrukturisasi dan Perubahan Bentuk Hukum; Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pembubaran; Kepailitan; Pembinaan dan Pengawasan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan diundangkannya Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan guna mendorong peningkatan pelayanan air minum yang memenuhi syarat- syarat kesehatan bagi masyarakat secara adil, merata, dan terus menerus serta mewujudkan sistem tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance), maka Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Muria Kabupaten Kudus; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 3 Dengan Persetujuan Bersama: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS dan BUPATI KUDUS

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTA MURIA KABUPATEN KUDUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kudus.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus.
5.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6.Perusahaan Umum Daerah Tirta Muria Kabupaten Kudus yang selanjutnya disebut Perumda Tirta Muria adalah Badan Usaha Milik Daerah berbentuk Perusahaan Umum Daerah dengan bidang usaha pelayanan air minum kepada masyarakat yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah.
7.Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
8.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9.Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan Umum Daerah Tirta Muria Kabupaten Kudus yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan Umum Daerah Tirta Muria Kabupaten Kudus. 4
10.Direksi adalah organ Perusahaan Umum Daerah Tirta Muria Kabupaten Kudus yang bertanggung jawab atas pengurusan Perusahaan Umum Daerah Tirta Muria Kabupaten Kudus untuk kepentingan dan tujuan serta mewakili Perusahaan Umum Daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan yang berlaku.
11.Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Umum Daerah Tirta Muria Kabupaten Kudus.
12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13.Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah kekayaaan Daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah.
14.Modal Dasar adalah jumlah modal yang akan dicapai dan tercantum dalam Peraturan Daerah ini.
15.Modal Disetor adalah modal yang disetor secara efektif oleh Pemerintah Kabupaten termasuk hibah yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Swasta, dan Masyarakat.
16.Penyertaan Modal adalah penempatan/penanaman kekayaan daerah yang dipisahkan, baik dalam bentuk uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Tirta Muria Kabupaten Kudus.
17.Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
18.Air minum adalah air bersih yang menjadi konsumsi air minum rumah tangga dan konsumsi lainnya melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan.
19.Tarif air minum yang selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan air minum yang ditetapkan Kepala Daerah untuk pemakaian setiap meter kubik (m3) atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh Perusahaan Umum Daerah Tirta Muria Kabupaten Kudus yang wajib dibayar oleh pelanggan.

BAB II

PENDIRIAN, NAMA, BENTUK HUKUM, DAN TEMPAT KEDUDUKAN 5

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten beralih menjadi Perusahaan Umum Daerah Tirta Muria Kabupaten Kudus.
(2)Dengan beralihnya bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud ayat (1), maka hak, kewajiban, kekayaan, usaha, kepegawaian dan perizinan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus beralih menjadi hak, kewajiban, kekayaan, usaha, kepegawaian dan perizinan Perusahaan Umum Daerah Tirta Muria Kabupaten Kudus.

Pasal 3

(1)Perusahaan Umum Daerah Tirta Muria Kabupaten Kudus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberi nama Perumda Tirta Muria.
(2)Lambang Perumda Tirta Muria ditetapkan dengan Keputusan Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas dan KPM.

Pasal 4

(1)Perumda Tirta Muria berkedudukan dan berkantor pusat di Ibukota Daerah.
(2)Perumda Tirta Muria dapat membuka kantor unit di wilayah Daerah, atas persetujuan Dewan Pengawas dan KPM.

BAB III

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

Asas Perumda Tirta Muria dalam melaksanakan usahanya adalah sebagai berikut :

a.asas keadilan;
b.asas kepastian;
c.asas keterbukaan;
d.asas akuntabilitas; dan
e.asas profesionalitas.

Pasal 6

Maksud pendirian Perumda Tirta Muria adalah memberikan pelayanan jasa untuk kemanfaatan umum dan meningkatkan sumber pendapatan bagi Daerah terkait dengan pengelolaan air minum. 6

Pasal 7

Tujuan pendirian Perumda Tirta Muria adalah :

a.memberikan pelayanan air minum yang memenuhi syarat- syarat kesehatan bagi masyarakat secara adil, merata, dan terus menerus;
b.menunjang program pembangunan daerah;
c.menciptakan kesempatan berusaha; dan
d.menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.

BAB IV

KEGIATAN USAHA

Pasal 8

(1)Kegiatan usaha Perumda Tirta Muria adalah :
1. a.menyelenggarakan pelayanan air minum kepada masyarakat; dan
2. b.mengembangkan jenis usaha lain yang menyangkut pendayagunaan air.
(2)Penyelenggaraan pelayanan air minum kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memperhatikan aspek kualitas, kuantitas dan kontinuitas.
(3)Pengembangan jenis usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melalui kajian kelayakan usaha dan dibahas dengan Dewan Pengawas serta dilaksanakan setelah mendapat persetujuan KPM.

BAB V

JANGKA WAKTU PENDIRIAN

Pasal 9

Perumda Tirta Muria didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks97PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2012

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2012

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2017