DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2014

Nomor: 2
Tahun: 2014
Ditetapkan: 21 Mei 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Kudus

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang RPJMD, pengendalian dan evaluasi, perubahan RPJMD, ketentuan peralihan.

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Bupati adalah Bupati Kudus.
4.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
5.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018, yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2018.
6.Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7.Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2018.
8.Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di daerah untuk mewujudkan visi daerah.
9.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
10.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi.

BAB II

RPJMD

Pasal 2

RPJMD merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2018. 6

Pasal 3

(1)RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, program serta kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
(2)Penyusunan RPJMD oleh Bupati berpedoman pada pentahapan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kudus dalam RPJPD.
(3)RPJMD disusun dengan berpedoman pada RPJPD, dan memperhatikan pada RPJM Nasional serta RPJMD Provinsi Jawa Tengah.
(4)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabarkan dalam RKPD yang dijadikan sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
(5)Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus.

Pasal 4

(1)RPJMD disusun dengan sistematika sebagai berikut :
(2)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 7

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

(1)Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD.
(2)Tata cara pengendalian dan evaluasi RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PERUBAHAN RPJMD

Pasal 6

(1)Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:
1. a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah;
2. b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. c.terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau
4. d.merugikan kepentingan daerah.
(2)Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Pasal 7

Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 8

Dalam hal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 belum diundangkan, maka penyusunan RKPD Tahun 2019 berpedoman pada RPJMD dan RPJPD serta mengacu RPJMD Provinsi Jawa Tengah. 8

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus. Ditetapkan di Kudus pada tanggal 21 Mei 2014 BUPATI KUDUS, M U S T H O F A Diundangkan di Kudus pada tanggal 22 Mei 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS, NOOR YASIN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2014 NOMOR 2 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS, PROVINSI JAWA TENGAH : (21/2014) 9 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2013 – 2018 I. UMUM Bahwa dalam rangka memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi dan misi Bupati dan guna melaksanakan ketentuan Pasal 150 ayat

(3)huruf b, huruf c, dan huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu disusun RPJMD. RPJMD merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati, yang penyusunannya memperhatikan RPJM Nasional serta RPJMD Provinsi Jawa Tengah. RPJMD memuat strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan daerah, indikasi rencana program prioritas disertai kebutuhan pendanaan, serta penetapan indikator kinerja daerah. Penyusunan RPJMD dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. RPJMD digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD pada setiap tahun anggaran. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 10 II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Perencanaan pembangunan tahun 2013 dan tahun 2014 yang telah dilaksanakan, ditetapkan dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rancana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005 – 2025 dan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 – 2013.

Pasal 3

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…