DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2019

Nomor: 2
Tahun: 2019
Ditetapkan: 12 April 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 188

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang maksud, tujuan dan ruang lingkup, keanggotaan badan permusyawaratan desa, kelembagaan badan permusyawaratan desa, fungsi dan tugas badan permusyawaratan desa, hak, kewajiban dan kewenangan badan permusyawaratan desa, peraturan tata tertib badan permusyawaratan desa, pembinaan dan pengawasan, pendanaan.

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan MEMUTUSKAN:BUPATIKUDUS dan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATENKUDUS Dengan Persetujuan Bersama

7.Peraturan Nomor 87 Tahun 2014 ten tang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pernerintah Nomor 11 Tahun 2019 ten tang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten tang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6321); 6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurusurusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desasebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 10. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. 11. Rapat Desa adalah rapat yang dipimpin oleh Kepala Desa dandiikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat untuk menentukan kuota anggota Badan Permusyawaratan Desa pada masing-masing wilayah pemilihan, dan menentukan peserta musyawarah pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa dari unsur keterwakilan perempuan. 12. Pengawasan kinerja Kepala Desa adalah proses monitoring dan evaluasi Badan Permusyawaratan Desa terhadap pelaksanaan tugas Kepala Desa. 13. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat LKPPD adalah laporan Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa atas capaian pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam satu tahun anggaran. 14. Tokoh masyarakat adalah seseorang yang memiliki hubungan sosial lebih luas, keahlian atau pengetahuan tertentu melebihi orang kebanyakan, tidak menyimpan pengetahuan dan keahliannya untuk dirinya sendiri melainkan berusaha untuk menyebarkan kepada orang lain, seperti tokoh adat, tokoh agama, tokoh Lembaga Kemasyarakatan Desa/ organisasi Kemasyarakatan, tokoh perempuan, tokoh pemuda, tokoh pendidikan, tokoh budayawan dan/ atau pemuka-pemuka masyarakat lainnya. 15. Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pengisian adalah Panitia yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk menyelenggarakan proses Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa. .,,...' ' Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi: a. keanggotaan dan kelembagaan BPD; b. fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BPD; c. peraturan tata tertib BPD; d. pembinaan dan pengawasan; dan e. pendanaan.

Pasal 4

Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah:a. mempertegas peran BPD dalarn penyelenggaraan Pemerintahan Desa; b. mendorong BPD agar marnpu menampung dan menyalurkanaspirasi masyarakat Desa; dan c. mendorong BPDdalarn mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Desa.

Pasal 3

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalahmemberikan kepastian hukum terhadap BPD sebagai lembagadi Desa yangmelaksanakan fungsi Pemerintahan Desa. - •

Pasal 2

MAKSUD, TUJUAN

16.Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk olehBadan Permusyawaratan Desa untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa. 1 7. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalarnperencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
18.Dusun adalah bagian wilayah dalarn Desa yang merupakan lingkungan kerja Pemerintah Desa.
19.Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah Lembaga Kemasyarakatan Desayang dibentuk dari beberapa Rukun Tetangga dalarn rangka mengkoordinasikan kegiatan RukunTetangga. 20. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibentuk untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan kegotongroyongan kekeluargaan, serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Desa, meningkatkanperan serta masyarakat dalam pembangunan. 21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnyadisebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang ditetapkan dalarn Peraturan Desa. • ( 1) Persyaratan calon anggota BPD adalah: a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika; c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah; d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat; e. bukan sebagai Perangkat Pemerintah Desa; f. bukan sebagai Pegawai Desa dengan Perjanjian Kerja; g. bersedia mencalonkan diri/ dicalonkan menjadi anggotaBPD; h. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis; dan i. bertempat tinggal di wilayah pemilihan.

Pasal 6

(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah anggota BPD, komposisi, kuota, tata cara pemilihan Anggota BPD diaturdengan Peraturan Bupati.
(4)Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)merupakan wilayah dalam desa yaitu wilayah Dusun/RW, yang ditetapkan sebagai wilayah pemilihan.
(2)Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orangdan paling banyak 9 (sembilan)orang.
(3)Penetapan jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud padaayat (2) memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan Keuangan Desa. ( 1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui musyawarah perwakilan.

Pasal 5

(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai perwakilan perempuan warga desa yang memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.
(3)Pemilihan unsur wakil perempuan sebagairnana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan oleh perwakilan perempuan warga desa yang memiliki hak pilih.
(2)Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)adalah perempuan warga desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan. ( 1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam

BAB III

KEANGGOTAAN SADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 7

huruf b dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD.

Pasal 9

(4)Jumlah anggota BPD dari masing-masing wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)ditetapkan secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk.
(3)Wilayah pemilihan dalam desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)adalah lingkup wilayah tertentu dalam desa yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan BPD melalui Rapat Desa.
(2)Unsur wakil wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)adalah masyarakat desa dari wilayah pemilihan dalam Desa. - • ( 1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7

huruf a dilakukan untuk memilih calon anggota BPD dari unsur wakil wilayah pemilihan dalam Desa.

Pasal 8

Pengisian anggota BPD, dilakukan melalui: a. Pengisian berdasarkan keterwakilan wilayah; dan b. Pengisian berdasarkan keterwakilan perempuan.

Pasal 7

(2)Persyaratan administrasi sebagairnana dimaksud pada ayat
(1), dapat diwujudkan dalam bentuk Surat Pernyataan, Surat Keterangan atau berkas kelengkapan lainnya.
(3)Pimpinan dan Anggota SPD dilarang menjadi Panitia Pengisian.
(2)Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Panitia Pengisian bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
(1)Panitia Pengisian mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:a. merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan pengisian Anggota SPD; b. melaksanakan sosialisasi pelaksanaan pengisian Anggota SPD; c. menetapkan jadwal pengisian Anggota SPD; d. menetapkan biaya penyelenggaraan pengisian Anggota SPD; e. menerima, meneliti dan menetapkan Sakal Calon menjadi Calon Anggota SPD; f. menetapkan nama Calon Anggota BPD; g. melaksanakan koordinasi dan memfasilitasi proses musyawarah pengisian Anggota SPD di tingkat wilayah pemilihan; h. menerima Serita Acara Hasil Rapat wilayah pemilihan dan usulan calon Anggota SPD sesuai dengan jumlah keterwakilan di setiap wilayah pemilihan; i. melaksanakan rapat Panitia Pengisian yang dihadiri Kepala Desa dan Perangkat Desa, Anggota SPD, Kepala Dusun, dan Pengurus RW, serta Pengurus RT; dan j. menyampaikan hasil rapat Panitia Pengisian kepada Kepala Desa. •

Pasal 11

(3)Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat {2} merupakan wakil dari wilayah pemilihan.
(2)Panitia Pengisian sebagairnana dimaksud pada ayat
(1)berjumlah gasal paling banyak 7 (tujuh) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Desa berjumlah2 (dua) orang dan unsur Masyarakat berjumlah paling banyak 5 (lima) orang.
(1)Pengisian anggota SPD sebagairnana dimaksud dalam

Isi peraturan

Teks188PDFHirarki

Memuat teks peraturan…