DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2024

Nomor: 2
Tahun: 2024
Ditetapkan: 15 Mei 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 186

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Hak dan Kewajiban Prang Tua/Wali, Masyarakat, Peserta Didik Satuan Pendidikan, Wewenang dan Tugas Pemerintah Daerah, Jalur, Jenjang dan Jenis Pendidikan, Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Informal, Pendidikan Layanan Khusus, Penyelenggaraan Pendidikan, Kurikulum, Sarana dan Prasarana Pendidikan, Bahasa Pengantar, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Pendanaan Pendidikan, Pengelolaan Pendidikan, Penyelenggaraan Pendidikan oleh Kementrian Agama, Penyelenggaraan Pendidikan oleh Lembaga Negara Lain, Peran Serta Masyarakat, Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, Larangan, Evaluasi, Kerja Sama, Pengawasan, Sanksi Administratif, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pendidikan merupakan salah satu hak warga Negara, karenanya negara harus mampu menjamin pemerataan kesempa pendidikan, peningkatan mutu pendidikan dan relevansi pendidikan da menghadapi tantangan sesuai dengan perkembangan peruba kehidupan lokal di daerah;
c.bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peneta Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pemerintah Daerah mem urusan pendidikan sesuai dengan kewenangannya;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, hu b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tent Penyelenggaraan Pendidikan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Ta 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Dae Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dae (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tamba Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana t diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Ta 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Und Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Und (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tamba Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Ten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tamba Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomo Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tamba Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasi Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Ta 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Repu Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Repu Indonesia Nomor 6762);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2021 tent Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Daerah Kabupaten Ku Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ku Nomor 242); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS dan BUPATI KUDUS MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelengg Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerinta yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kudus.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwak Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan y menjadi kewenangan Daerah.
5.Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujud suasana belajar dan proses pembelajaran agar Peserta Didik secara a mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiri keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mu serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa negara.
6.Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui Peserta Didik un mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang se dengan tujuan pendidikan.
7.Jenjang Pendidikan adalah tahapan Pendidikan yang ditetap berdasarkan tingkat perkembangan Peserta Didik, tujuan yang a dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
8.Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhusu tujuan Pendidikan suatu Satuan Pendidikan.
9.Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan y menyelenggarakan Pendidikan pada jalur formal, nonformal dan infor pada setiap jenjang dan jenis Pendidikan.
10.Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur berjenjang.
11.Pendidikan Nonformal adalah jalur Pendidikan di luar Pendidikan For yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
12.Pendidikan Informal adalah jalur Pendidikan keluarga dan lingkungan
13.Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang dituju kepada anak-anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun y dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk memba pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak mem kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
14.Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur Pendidi Formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, y diselenggarakan pada Satuan Pendidikan berbentuk Sekolah Dasar a bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanju pendidikan pada Satuan Pendidikan yang berbentuk Sekolah Menen Pertama atau bentuk lain yang sederajat.
15.Pendidikan dan Pelatihan adalah pendidikan untuk meningkat kemampuan Peserta Didik dengan penekanan pada penguas keterampilan fungsional yang sesuai dengan kebutuhan dunia.
16.Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah s bentuk Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada Jalur Pendidikan For yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (em tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
17.Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu ben Satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan pendidikan um pada jenjang Pendidikan Dasar.
18.Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat dengan S adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Formal y menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Da sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar atau bentuk lain yang sederajat.
19.Pendidikan Layanan Khusus adalah pendidikan bagi Peserta Didik daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpe dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mam dari segi ekonominya.
20.Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tuju isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedom penyelenggaraan kegiatan Pembelajaran untuk mencapai tuj pendidikan.
21.Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti warga masyarakat atas tanggung jawab pemerintah dan Pemerin Daerah.
22.Warga Masyarakat adalah penduduk Daerah dan warga negara asing y tinggal di Daerah.
23.Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembang potensi diri melalui proses Pembelajaran yang tersedia pada jalur, jen dan jenis pendidikan tertentu.
24.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (delapan be tahun.
25.Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
26.Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak.
27.Pembelajaran adalah proses interaksi Peserta Didik dengan pend dan/atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
28.Evaluasi Pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjamin, penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidi pada setiap jalur, jenjang, dan Jenis Pendidikan sebagai ben pertanggungjawaban penyelenggaraan Pendidikan.
29.Sumber Daya Pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan da penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidik masyarakat, dana, sarana dan prasarana.
30.Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berb unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
31.Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan or tua/wali Peserta Didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat y peduli pendidikan.

Pasal 2

Pendidikan berfungsi untuk:

a.mengembangkan serta meningkatkan kualitas, kemampuan, m kehidupan dan martabat manusia Indonesia sebagai upaya mewujud tujuan pendidikan nasional; dan
b.membentuk Peserta Didik yang cerdas komprehensif.

Pasal 3

Pengaturan penyelenggaraan Pendidikan bertujuan untuk mengembang potensi dan kualitas Peserta Didik agar terwujud sumber daya manusia y beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, se berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga masyarakat y demokratis serta bertanggung jawab.

Pasal 4

Penyelenggaraan Pendidikan berdasarkan asas:

a.nilai religius/keagamaan;
b.demokratis dan berkeadilan;
c.keteladanan;
d.manfaat;
e.tidak diskriminatif;
f.pembudayaan dan pemberdayaan;
g.seimbang, serasi, dan selaras dalam perikehidupan;
h.ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
i.budaya bangsa;
j.keterbukaan;
k.bertanggung jawab; dan/atau
l.kepastian hukum dalam satu kesatuan sistem Pendidikan nasional.

Pasal 5

Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

a.hak dan kewajiban orang tua/wali, masyarakat, peserta didik, Sat Pendidikan, wewenang dan tugas pemerintah daerah;
b.jalur, jenjang, dan Jenis Pendidikan;
c.penyelenggaraan Pendidikan Formal, Pendidikan Non Formal, Pendidikan Informal;
d.Pendidikan Layanan Khusus;
e.penyelenggaraan Pendidikan;
f.kurikulum;
g.sarana dan prasarana Pendidikan;
h.bahasa pengantar;
i.pendidik dan tenaga kependidikan;
j.pendanaan Pendidikan;
k.pengelolaan Pendidikan;
l.penyelenggaraan Pendidikan oleh Kementerian Agama;
m.penyelenggaraan Pendidikan oleh lembaga negara lain;
n.peran serta masyarakat;
o.dewan Pendidikan dan komite sekolah;
p.larangan;
q.evaluasi;
r.kerja sama;
s.pengawasan;
t.sanksi administratif; dan
u.ketentuan peralihan.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN ORANG TUA/WALI, MASYARAKAT, PESERTA DID SATUAN PENDIDIKAN, WEWENANG DAN TUGAS PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

Orang Tua/Wali berhak:

a.memperoleh pelayanan Pendidikan yang baik bagi anaknya; dan
b.berperan serta dalam memilih Satuan Pendidikan dan memper informasi perkembangan Pendidikan anaknya.

Pasal 7

Orang Tua/Wali berkewajiban untuk:

a.memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anaknya un memperoleh Pendidikan;
b.memberikan kesempatan anak untuk memperoleh Pendidikan wajib bel 12 tahun; dan
c.mendidik dan menjamin Pendidikan anaknya sesuai agama, bakat, m dan kemampuannya.

Pasal 8

Masyarakat berhak:

a.berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan eval program Pendidikan;
b.memperoleh pelayanan Pendidikan dan pengajaran yang berkualitas se dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
c.memperoleh pelayanan Pendidikan khusus bagi masyarakat yang mem bakat istimewa dan kecerdasan istimewa; dan
d.berperan serta dalam penguasaan, pemanfaatan, dan kemajuan i pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya untuk meningkat kesejahteraan pribadi, bangsa dan umat manusia.

Pasal 9

Masyarakat berkewajiban untuk:

a.memberikan dukungan sumber daya Pendidikan untuk kelangsun penyelenggaraan Pendidikan yang bermutu; dan
b.mengembangkan Pendidikan sesuai dengan jalur, jenjang dan J Pendidikan.

Pasal 10

Peserta Didik berhak:

a.mendapatkan pelayanan Pendidikan dan pengajaran yang berkua dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, tingkat kecerdasannya serta kemampuannya;
b.mendapatkan biaya Pendidikan bagi mereka yang orang tuanya ti mampu membiayai pendidikannya;
c.mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi;
d.mendapatkan Pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya diajarkan oleh pendidik yang seagama;
e.pindah ke program Pendidikan pada Jalur Pendidikan dan Sat Pendidikan lain yang setara sesuai dengan ketentuan peratu perundang-undangan;
f.memperoleh penilaian atas hasil proses belajarnya;
g.menyelesaikan program Pendidikan sesuai dengan kecepatan bel masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu y ditetapkan; dan
h.mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan ting intelektualitas dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang se dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Isi peraturan

Teks186PDFHirarki

Memuat teks peraturan…