menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat;
c.bahwa untuk memberikan landasan hukum dalam penyelenggaraan pasar rakyat, perlu mengatur mengenai pelaksanaannya;
b.dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing antar pelaku usaha, perlu mendorong sinergi antar pelaku usaha perdagangan agar dapat tumbuh berkembang dengan seimbang, saling memperkuat dan saling menguntungkan;
a.bahwa kebebasan berusaha di sektor perdagangan merupakan perwujudan hak masyarakat dalam berusaha yang harus didorong dan perlu diberi kesempatan sebagai konsekuensi semakin terbukanya kesempatan berusaha yang kompetitif dan berkeadilan, sehingga dapat meningkatkan perekonomian Daerah dan memacu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
BUPATI KUDUS, DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA PENYELENGGARAANPASAR RAKYAT TENTANG PERATURANDAERAH KABUPATENKUDUS NOMOR 2 TAHUN2025 BUPATIKUDUS PROVINS!JAWA TENGAH SALINAN Mengingat Menimbang Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kudus.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan/ atau pengelolaan pasar.
6.Pelindungan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam bentuk kebijakan dan program untuk melindungi pasar rakyat.