DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 6 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 131

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pembentukan Pasar Rakyat, Penataan dan Pengembangan Pasar Rakyat, Pengelolaan Pasar Rakyat, Pelindungan Pasar Rakyat, Perizinan Berusaha, Tata Tertib, Hak, Kewajiban dan Larangan, Kelembagaan Pasar Rakyat, Data dan Informasi, Kerja Sama, Pembinaan dan Pengawasan, Partisipasi Masyarakat, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat;

c.bahwa untuk memberikan landasan hukum dalam penyelenggaraan pasar rakyat, perlu mengatur mengenai pelaksanaannya;
b.dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing antar pelaku usaha, perlu mendorong sinergi antar pelaku usaha perdagangan agar dapat tumbuh berkembang dengan seimbang, saling memperkuat dan saling menguntungkan;
a.bahwa kebebasan berusaha di sektor perdagangan merupakan perwujudan hak masyarakat dalam berusaha yang harus didorong dan perlu diberi kesempatan sebagai konsekuensi semakin terbukanya kesempatan berusaha yang kompetitif dan berkeadilan, sehingga dapat meningkatkan perekonomian Daerah dan memacu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; BUPATI KUDUS, DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA PENYELENGGARAANPASAR RAKYAT TENTANG PERATURANDAERAH KABUPATENKUDUS NOMOR 2 TAHUN2025 BUPATIKUDUS PROVINS!JAWA TENGAH SALINAN Mengingat Menimbang Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. 1.Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. 2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. 3.Bupati adalah Bupati Kudus.
4. 4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. 5.Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan/ atau pengelolaan pasar.
6. 6.Pelindungan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam bentuk kebijakan dan program untuk melindungi pasar rakyat.

Pasal 1

Menetapkan MEMUTUSKAN: DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENKUDUS dan BUPATI KUDUS Dengan Persetujuan Bersama

6.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Penyelenggaraan Pasar Rakyat berdasarkan asas:

a.tanggung jawab;
b.koordinasi;
c.manfaat;
d.ekonomi kerakyatan;
e.keberlanjutan;
f.partisipatif; dan
g.akuntabilitas.

BAB I

KETENTUANUMUM PERATURANDAERAH TENTANG PENYELENGGARAANPASAR RAKYAT.

Pasal 2

7.Pengembangan adalah upaya dalam rangka meningkatkan kapasitas dan daya saing Pasar Rakyat.
8.Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, dapat berupa toko/kios, los, dan tenda yang dimiliki/ dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)dengan proses jual beli barang melalui tawar-menawar.
9.Pasar Desa adalah pasar tradisional yang berkedudukan di desa dan dikelola serta dikembangkan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa.
10.Kios adalah bangunan permanen beratap, berdinding di lingkungan pasar dan/ atau di atas tanah milik Pemerintah Daerah yang disediakan sebagai tempat untuk transaksi jual beli barang dan/ataujasa.
11.Los adalah bangunan permanen beratap, tidak berdinding di dalam lingkungan pasar yang disediakan sebagai tempat transaksi/jual beli barang dan/ataujasa.
12.Pelataran adalah tempat di luar kios dan los yang dapat dipergunakan untuk berjualan.
13.Surat pendasaran adalah surat yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan untuk menggunakan kios atau los untuk kegiatan jual beli barang dan/ atau jasa secara menetap.
14.Kartu Identitas Pedagang yang selanjutnya disingkat KIP adalah surat yang dikeluarkan oleh Dinas kepada Pedagang di Pelataran.
15.Orang adalah orang perseorangan atau badan.
16.Pedagang adalah setiap orang atau Sadan Usaha yang melakukan kegiatan menawarkan barang dan/atau jasa di Pasar Rakyat.
17.Bangunan Pasar Rakyat adalah semua bangunan gedung di Pasar Rakyat yang dipakai untuk berdagang dan segala fasilitas penunjang lainnya.
18.Fasilitas Pasar Rakyat adalah fasilitas di Pasar Rakyat yang dipergunakan untuk sarana penunjang kegiatan di Pasar Rakyat.
19.Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNJ adalah patokan atau barometer kualitas dari sebuah barang yang diperdagangkan di Indonesia. Kriteria Pasar Rakyat utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi:

a.beroperasi setiap hari;
b.memiliki jumlah pedagang paling sedikit 300 (tiga ratus) orang;

Pasal 7

Pembentukan Pasar Rakyat, ditentukan dengan:

a.kriteria Pasar Rakyat Utama;
b.penggolongan Pasar Rakyat; dan
c.klasifikasi Pasar Rakyat pilihan.

Pasal 6

Pembentukan Pasar Rakyat meliputi:

a.Pasar Rakyat utama; dan
b.Pasar Rakyat pilihan.

Pasal 5

a.pembentukan Pasar Rakyat;
b.penataan dan pengembangan Pasar Rakyat;
c.pengelolaan Pasar Rakyat;
d.pelindungan Pasar Rakyat;
e.perizinan berusaha;
f.tata tertib;
g.hak, kewajiban, dan larangan;
h.kelembagaan Pasar Rakyat;
1. 1.data dan informasi;
j.kerj a sama;
k.pembinaan dan pengawasan; dan
1. 1.partisipasi masyarakat.

BAB II

PEMBENTUKAN PASARRAKYAT Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

Pasal 4

Tujuan pengaturan Penyelenggaraan Pasar Rakyat meliputi:

a.menciptakan Pasar Rakyat yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat;
b.meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
c.menjadikan Pasar Rakyat sebagai penggerak roda perekonomian Daerah;
d.menciptakan Pasar Rakyat yang berdaya saing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern;
e.meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan aktivitas ekonomi;
f.mewujudkan keterpaduan pengelolaan pasar secara selaras, serasi, dan seimbang dengan penataan ruang secara berkelanjutan; dan
g.mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pasal 3

(5)Pasar Rakyat tipe D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memiliki kriteria:
1. a.beroperasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) pekan;
2. b.memiliki jumlah pedagang paling sedikit 100 (seratus) orang; dan
3. c.memiliki luas lahan paling sedikit 2.000m2 (dua ribu meter persegi).
(4)Pasar Rakyat tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki kriteria:
1. a.beroperasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) pekan;
2. b.memiliki jumlah pedagang paling sedikit 200 (dua ratus) orang; dan
3. c.memiliki luas lahan paling sedikit 3.000m2 (tiga ribu meter persegi).
(3)Pasar Rakyat tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki kriteria:
1. a.beroperasi paling sedikit 3 {tiga) hari dalam 1 {satu) pekan;
2. b.memiliki jumlah pedagang paling sedikit 275 (dua ratus tujuh puluh lima) orang; dan
3. c.memiliki luas lahan paling sedikit 4.000m2 (empat ribu meter persegi).
(2)Pasar Rakyat tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat {l) huruf a memiliki kriteria:
1. a.beroperasi setiap hari;
2. b.memilikijumlah pedagang paling sedikit 400 {empat ratus) orang; dan
3. c.memiliki luas lahan paling sedikit 5.000m2 {lima ribu meter persegi). ( 1) Klasifikasi Pasar Rakyat pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c terdiri atas:
4. a.Pasar Rakyat tipe A;
5. b.Pasar Rakyat tipe B;
6. c.Pasar Rakyat tipe C; dan
7. d.Pasar Rakyat tipe D.

Pasal 9

Penggolongan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b didasarkan pada letak strategis, fasilitas, nilai transaksi, dan aktivitas pasar.

Pasal 8

c.luas bangunan paling sedikit 4.400 m2 {empat ribu empat ratus meter persegi); dan
d.luas lahan paling sedikit 10.000 m2 {sepuluh ribu meter persegi).

(2)Perencanaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), meliputi:
1. a.fisik;
2. b.manajemen;
3. c.ekonomi; dan
4. d.sosial.
(1)Pemerintah Daerah melakukan perencanaan Pasar Rakyat.

Pasal 14

Pembangunan dan/ a tau revitalisasi Pasar Rakyat, meliputi:

a.Perencanaan; dan
b.Pelaksanaan.

Isi peraturan

Teks131PDFHirarki

Memuat teks peraturan…