DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2023

Nomor: 3
Tahun: 2023
Ditetapkan: 22 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024 berjumJah Rp2. 198.060.695. 742,00 ( dua triliun seratus sembilan puluh delapan miliar enam puluh juta enam ratus sembiJan puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah). Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Pasal 4

(1)Pcndapatan Asli Oaerah sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp438.526.613.000,00 (empat ratus tiga puluh delapan miliar lima ratus dua puluh enam juta enam ratus tiga belas ribu rupiah) yang terdui atas:
1. a.Pajak Daerah;
2. b.Retribusi Oaerah;
3. c.Hasil pengelolaan kekayaan Oaerah yang dipisahkan; dan
4. d.Lain-lain Pendapatan Asli Oaerah yang sah. 4
(2)Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (J) huruf a direncanakan sebesar Rpl81.448. l 12.000,00 (seratus delapan puluh satu miliar empat rarus empat puluh delapan juta seratus dua be las ribu rupiah)
(3)Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp229.537.647.000,00 (dua rarus dua puluh sembilan miliar lima ratus tiga puluh tujuh Juta enam ralus empat puluh tujuh ribu rupiah)
(4)Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaima.na dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar RpS.229.035.000,00 (delapan miliar dua ratus dua puluh sembilan juta tiga puluh lima r ibu rupiah).
(5)Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rpl9.31 l.819.000,00 (sembilan betas miliar tiga ralus sebelas juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah).

Pasal 5

( 1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rpl.607.302.784.742,00 (satu triliun enarn rarus tujuh mlliar liga ratus dua juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu tujuh racus empat puluh dua rupiah). yang terdiri a tas:

a.Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
b.Pendapatan transfer antar daerah.

(2)Penda,patan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rpl.397.605.285.742,00 (satu triliun tiga ratus sembilan puluh tujuh miliar enam ratus lima juta dua ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah).
(3)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pad a ayat (l) huruf b direncanakan sebesar Rp209.697.499.000,00 (dua ratus sembilan miliar enam ratus sembilan puluh tujuh jula empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 6

(1)Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah scbagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah),yang terdiri alas: a . Pendapatan hibah;
1. b.Dana darurat; dan
2. c.Lain-lain pcndapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5
(2)Pendapalan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(3)Dana darurat sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan se besar Rp0,00 (nol rupiah).
(4)Lain -lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-UJ1dangan sebagaima.na climaksud pada ayat
(1)huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (no! rupiah).

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp2.198.060.695.742,00 (dua triJiun seratus sembilan puluh delapan mlliar enam puluh juta enam ratus sembilan pu1uh lima ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah) yang terdiri atas:

a.Belanja operasi;
b.Belanja modal;
c.Belanja tidak terduga; dan
d.Belanja transfer.

Pasal 8

(I ) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud daJam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rpl.627.618.970.807,00 (satu triliun enam ratus dua puluh tujuh miliar ena.m ratus delapan betas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu delapan ratus tujuh rupiah) yang terdiri atas:

a.Belanja pegawai;
b.Belanja barang dan jasa; c . Belanja bunga: d . Belanja subsidi; e . Belanja hlbah; dan
f.Belanja bantuan sosia1.

(2)Belanj a pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp923.947. l53.777,00 (sembilan ratus dua puluh tiga miliar sembilan ratus empat puluh lujuh juta seratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (J) huruf b direncanakan sebesar Rp610.930. 754 .630,00 (enarn ratus sepuluh miliar sembilan racus tiga puluh juta tujuh ratus Hrna puluh empat ribu enam ratus tiga puluh rupiah).
(4)Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 ( nol rupiah). 6
(5)Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (no! rupiah ).
(6)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf e direncanakan sebesar Rp90.379.812.400,00 (sembilan puluh miliar t.iga ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus dua belas ribu empat ratus rupiah)
(7)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huru:f f direncanakan sebesar Rp2.361.250.000,00 (dua miliar tiga rarus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 9

(1)Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp.264.326.594.707,00 (dua ratus enam puJuh empat miliar tiga ratus dua pulun enam juta lima ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus tujuh rupiah) yang terdiri atas:
1. a.Belanja modal tanah;
2. b.Belanja modal peralatan dan mesin;
3. c.Belanja modal gedung dan bangunan;
4. d.Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
5. e.Belanja modal asec tetap lainnya; dan
6. f.Belanja modal aset tidak berwujud.
(2)Belanja modal tanab sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a direncanakan sebesar 0,00 (nol rupiah).
(3)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Rp87.306.055.794,00 (delapan puluh tujuh miliar t.iga ratus enam ju ta lima puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah).
(4)Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf c direncanakan sebesar Rp92.492.036.397,00 (sembilan puluh dua miliar empat ratus sembilan puluh dua juta tiga puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah)
(5)Belanja modal jalan, jaringan, dan lrigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) huruf d direncanakan sebesar Rp83.854. l 74.516,00 (delapan puluh tiga miliar delapan ratus lima puluh empat juta seratus tujuh puluh empat ribu lima ratus cnam belas ribu).
(6)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dirnaksud pads ayat {l) huruf e direncanakan sebesar Rp87.240.000,00 (delapan puluh tujuh juta dua ratus empal puluh ribu rupiah).
(7)Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp587.088.000,00 (lima ratus delapan puJuh tujuh juta dclapan puJuh delapan ribu rupiah). 7

Pasal 10

Aaggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp4.777.643.228,00 (empat miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus cmpat puluh tiga ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah) yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 11

(1)Anggaran belanja transfer sebagaimaaa dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp301.337.487.000,00 (tiga ratus sat:u miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri atas:
1. a.Belanja bagi hasil; dan
2. b.Belanja bantuan keuangan.
(2)Belanja bagi hasll sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp20.998.l JO.OOO,OO (dua puluh miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta seratus sepuluh ribu rupiah).
(3)Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp280.339.377.000,00 (dua ratus delapan puluh miliar tiga ratus Uga puluh sembiJan juta tiga ratus tujuh pulub tujuh ribu rupiah).

Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah 'l'ahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp152.23 l.298.000,00 (seratus lima puluh dua m.iliar dua ratus tiga puluh satu juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) yang tcrdiri atas:

a.Penerimaan pembiayaan; dan
b.Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

(1)Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana cllmaksud dalam PasaJ 12 huruf a direncanakan sebesar Rp 155.23 l.298.000,00 (seratus lima puluh lima miliar dua ratus tiga puluh satu juta dua rarus sembilan puluh delapan ribu rupiah) yang lerdirl atas:
1. a.Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaraa sebelumnya;
2. b.Pencairan dana cadangan;
3. c.Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
4. d.Penerimaaa pinjamaa daerah;
5. e.Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
6. f.Penerimaan pembiayaan lai,nnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 8
(2)Sisa lebih perhirungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar RplSS.231.298.000,00 (seratus lima puluh lima miliar dua ratus tlga puluh satu juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).
(3)Pencairan dana cadangan sebagaimana dirnaksud pada ayat (l) buruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(4)Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(5)Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana diroaksud pada ayat (!) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(6)Penerimaan kembali pemberian ptnJaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(7)Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan pcrundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (!) huruf r direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 14

(l ) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana d imaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebcsar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) yang terdiri atas:

a.Pembentukan dana cadangan;
b.Penyertaan modal daerah;
c.Pembayaran cicilan pokok utang yangjatuh tempo;
d.Pemberian pinjaman daerah; dan e . Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)Pembentukan dana cadangan sebagairnana dimaksud pada ayat {JJ huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(3)Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan scbesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)
(4)Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf c dircncanakan sebesar Rp0,00 (no! rupiah).
(5)Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dircncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(6)Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) buruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah). 9

Pasal 15

(1)Selisib antara anggaran pendapatan daerab dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rpl52.231.298.000,00 (seratus lima puluh du.a miliar dua ratus tiga pulub satu juta dua ratus sembilan puluh delapan rlbu rupiah).
(2)Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan clirencanakan sebesar Rp 152.231.298.000,00 (seratus llma pulub dua miliar dua ratus tiga pulub satu juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah). PasaJ 16 (1 ) DaJam keadaan dar urat tcrmasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengcluara11 yang belum ter sedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ctitetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya ctimasukkan dalam Perubaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
1. a.bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan / a tau kejadian luar bias a;
2. b.pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau;
3. c.kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
(3)Keperluan mendesak sebagalmana di.maksud pada ayat ( 1) meliputi:
1. a.kebutuban Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2. b.belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
3. c.pengeluaran Daerab yang berada diluar kendali Pemerintah Daerab dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang- undangan; dan/atau;
4. d.pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…