menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelindungan dan Pernberdayaan Usaha Mikro dan Koperasi;
c.bahwa untuk memberikan landasan hukum dalam pelindungan dan pemberdayaan usaha rnikro dan koperasi perlu pengaturannya;
b.bahwa dalam rangka pemberdayaan usaha mikro dan kopcrasi yang mempunyai kcdudukan dan pcran stratcgis dalam meningkatkan perekonomian Kabupaten Kudus, diperlukan peranan Pemerintah Daerah dalam mendorong dan mcmbcri pclindungan serta peluang berusaha yang kondusif agar mampu mewujudkan peran secara optimal dalam pcmbangunan ekonomi di daerah;
a.bahwa usaha mikro dan koperasi merupakan bagian dari ekonomi rakyat yang memiliki potensi strategis untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan peningkalan pcndapalan rakyat, penciptaan lapangan kcrja, pengentasan kemiskinan, dan memajukan pembangunan;
BUPATT KUDUS, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Menimbang TENT ANG PELINDUNGAN DAN PEMBERDA YAAN USAHA MIKRO DAN KOPERASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 3 TAHUN 2025 BUPATI KUDUS PROVINS! JAWA TENGAH SALINAN Dengan Persetujuan Bcrsama DEWANPERWAKlLANRAKYATDAERAHKABUPATENKUDUS dan BUPATI KUDUS
7.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 ten tang Kemudahan Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6619);
6.Undang-Undang Nomor 1 l Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nornor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 lcntang Penctapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 3502), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dcngan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemcrintahan Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Dalam Peraturan Daerah ini yang dim.aksud dengan:
l.Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2.Pcmerintah Daerah adalah Bupali sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerinlahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adaJah Bupati Kudus.
4.Dinas adalah Perangkal Daerah yang menyclenggarakan urusan pemerintahan bidang Usaha Mikro dan Koperasi.
5.Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/alau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dala.m Peraturan Daerah ini.
6.Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaJigus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas dasar asas kekeluaragaan.
7.Pelindungan adalah upaya yang dilakukan oleh Pernerintah Daerah dalam bentuk kebijakan dan program untuk melindungi Koperasi dan Usaha Mikro dari praklik persaingan usaha tidak sehat dan dampak dari kondisi perekonomian Daerah dan Nasional.
8.Pemberdayaan Usaha Mikro adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sincrgis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap usaha mikro sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang menjadi usaha kecil.
9.Pemberdayaan Koperasi adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Koperasi sehingga mampu tumbuh dan berkem bang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
I 0. Inkubasi adaJah suatu proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan yang diberikan oleh lembaga inkubator kepada peserta Inkubasi (tenanq.
11.Fasilitasi adaJah pemberian sarana dari Pemerintah Daerah untuk mcndorong peningkatan pemberdayaan Usaha Mikro dan Koperasi.