DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 6 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 141

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kewenangan Daerah, Kriteria, Usaha Mikro, Koperasi, Kebijakan dan Strategi, Penyediaan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Penyelenggaraan Inkubasi, Kemitraan, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah, Pembinaan dan Pengawasan, Kewajiban dan Larangan, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelindungan dan Pernberdayaan Usaha Mikro dan Koperasi;

c.bahwa untuk memberikan landasan hukum dalam pelindungan dan pemberdayaan usaha rnikro dan koperasi perlu pengaturannya;
b.bahwa dalam rangka pemberdayaan usaha mikro dan kopcrasi yang mempunyai kcdudukan dan pcran stratcgis dalam meningkatkan perekonomian Kabupaten Kudus, diperlukan peranan Pemerintah Daerah dalam mendorong dan mcmbcri pclindungan serta peluang berusaha yang kondusif agar mampu mewujudkan peran secara optimal dalam pcmbangunan ekonomi di daerah;
a.bahwa usaha mikro dan koperasi merupakan bagian dari ekonomi rakyat yang memiliki potensi strategis untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan peningkalan pcndapalan rakyat, penciptaan lapangan kcrja, pengentasan kemiskinan, dan memajukan pembangunan; BUPATT KUDUS, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Menimbang TENT ANG PELINDUNGAN DAN PEMBERDA YAAN USAHA MIKRO DAN KOPERASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 3 TAHUN 2025 BUPATI KUDUS PROVINS! JAWA TENGAH SALINAN Dengan Persetujuan Bcrsama DEWANPERWAKlLANRAKYATDAERAHKABUPATENKUDUS dan BUPATI KUDUS
1. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 ten tang Kemudahan Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
2. 6.Undang-Undang Nomor 1 l Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nornor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
3. 5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 lcntang Penctapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. 4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 3502), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dcngan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemcrintahan Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Dalam Peraturan Daerah ini yang dim.aksud dengan:
l.Daerah adalah Kabupaten Kudus.
1. 2.Pcmerintah Daerah adalah Bupali sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerinlahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. 3.Bupati adaJah Bupati Kudus.
3. 4.Dinas adalah Perangkal Daerah yang menyclenggarakan urusan pemerintahan bidang Usaha Mikro dan Koperasi.
4. 5.Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/alau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dala.m Peraturan Daerah ini.
5. 6.Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaJigus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas dasar asas kekeluaragaan.
6. 7.Pelindungan adalah upaya yang dilakukan oleh Pernerintah Daerah dalam bentuk kebijakan dan program untuk melindungi Koperasi dan Usaha Mikro dari praklik persaingan usaha tidak sehat dan dampak dari kondisi perekonomian Daerah dan Nasional.
7. 8.Pemberdayaan Usaha Mikro adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sincrgis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap usaha mikro sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang menjadi usaha kecil.
8. 9.Pemberdayaan Koperasi adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Koperasi sehingga mampu tumbuh dan berkem bang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. I 0. Inkubasi adaJah suatu proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan yang diberikan oleh lembaga inkubator kepada peserta Inkubasi (tenanq.
9. 11.Fasilitasi adaJah pemberian sarana dari Pemerintah Daerah untuk mcndorong peningkatan pemberdayaan Usaha Mikro dan Koperasi.

Pasal 1

MEMUTUSKAN: Menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro dan Koperasi bertujuan untuk:

a.meningkatkan produktivitas Usaha Mikro dan Koperasi demi terciptanya perekonomian yang berdaya saing dan berdaya sanding;

BAB I

KETENTUAN UMUM PERATURAN DAERAH TENTANG PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO DAN KOPERASI.

Pasal 4

Peraturan Dacrah tentang Pclindungan dan Pcmberdayaan Usaha Mikro dan Koperasi dimaksudkan untuk mewujudkan dan meningkatkan pcrckonomian Dacrah serta kesejahteraan masyarakat melalui peran Usaha Mikro dan Koperasi secara berkclanjutan.

Pasal 3

Pelindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro dan Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, scrta berdasarkan asas:

a.kekeluargaan;
b.profesional usaha;
c.demokrasi ekonomi;
d.kebersamaan;
c.berkcadilan;
f.berkelanjutan;
g.ekonomi hijau;
h.kemandirian;
i.keseimbangan; dan
j.kesatuan Ekonomi.

Pasal 2

12.Pengawasan Koperasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengawas koperasi untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan/atau penerapan sanksi terhadap Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13.Penilaian adalah suatu kegiatan guna mengukur kondisi dan atau kinerja koperasi melalui sistem pengukuran atau parameter yang obyektif dan transparan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang dapat menggarnbarkan tingkat kualitas dari suatu koperasi.
14.Akses Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat melalui Bank, Koperasi, dan Lembaga Keuangan bukan Bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan usaha mikro.
15.Kemitraan adalah kerja sarna dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, mcmperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Koperasi dan Usaha Mikro dengan usaha kecil dan menengah dan/atau usaha besar.
16.Penataan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian Koperasi dan Usaha Mikro agar masing-masing berkembang secara serasi, saling menguntungkan, dan saling memperkuat.

(3)Dalarn pelaksanaan sub urusan pengawasan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pemerintah Daerah bcrwenang:
1. a.pemeriksaan dan pengawasan Koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah; dan
2. b.pemeriksaan dan pengawasan Koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotan dalam Daerah.
(2)Dalam pelaksanaan sub urusan izin usaha simpan pinjarn sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pemerintah Daerah berwenang:
1. a.penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk Koperasi dengan wilayah kcanggotaan dalam Daerah; dan
2. b.penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu, dan cabang kas Kopcrasi simpan pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggotan dalam Daerah.
(1)Kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Koperasi, usaha kecil dan menengah terdiri dari sub urusan:
1. a.izin usaha simpan pinjam;
2. b.pcngawasan dan perneriksaan:
3. c.Penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/Unit Simpan Pinjam (USP)Koperasi;
4. d.pendidikan dan latihan perkoperasian;
5. e.Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi;
6. f.Pemberdayaan Usaha Mikro; dan
7. g.Pengembangan Usaha Mikro;

Pasal 6

a.kewenangan Daerah;
b.kriteria;
c.Usaha Mikro;
d.Koperasi;
e.kebijakan dan strategi;
f.penyediaan pembiayaan bagi Usaha Mikro;
g.penyelenggaraan inlrubasi;
h.Kemitraan;
i.pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah; dan
j.kewajiban dan larangan.

BAB II

KEWENANGAN DAERAH Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

Pasal 5

b.meningkatkan peran serta Usaha Mikro dan Koperasi sebagai pelaku ekonomi yang tangguh, profesional, dan mandiri sebagai basis pengembangan ekonomi kerakyatan di Daerah;
c.menumbuhkan iklim usaha yang kondusif; dan
d.meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam upaya pemberdayaan Usaha Mikro dan Koperasi.

(5)Kriteria hasil pcnjualan tahunan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (4), merniliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua m.iliar rupiah}.
(4)Untuk pemberian kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro selain kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan kriteria hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
(3)Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Usaha Mikro merniliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rpl.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
(2)Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha.
(1)Usaha Mikro dikelompokkan berdasarkan:
1. a.kriteria modal usaha; atau
2. b.hasil penjualan tahunan.

Pasal 7

(8)Dalam pelaksanaan sub urusan pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, Pemerintah Daerah berwenang dalam pengembangan Usaha Mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.
(7)Dalam pelaksanaan sub urusan Pemberdayaan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, Pemerintah Daerah berwenang dalam Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, pcnguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.
(6)Dalam pelaksanaan sub urusan Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, Pernerintah Daerah berwenang dalam Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi yang keanggotaannya dalarn Daerah.
(5)Dalam pelaksanaan sub urusan pendidikan dan latihan Perkoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah berwenang dalam pendidikan dan latihan perkoperasian bagi Koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah.
(4)Dala.m pelaksanaan sub urusan penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/Unit Simpan Pinjarn (USP) Koperasi sebagaimana ctimaksud pada ayat (1) huruf c, Pemerintah Daerah berwenang dalam penilaian kesehatan Koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah. Untuk memperoleh layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Usaha Mikro harus memenuhi persyaratan:
1. a.mengajukan pcrmohonan tcrtuJis kcpada Pernerintah Oaerah;
2. b.memiliki nomor induk berusaha; dan
3. c.menyerahkan dokumen yang bcrkenaan dengan pcrkara.

BAB ILL

KRITERIA

Pasal 11

(3)Layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.penyuluhan hukum;
2. b.konsultasi hukum;
3. c.mediasi;
4. d.penyusunan dokumen hukum; dan/ atau
5. c.pendampingan di luar pengadilan. (1} Pernerintah Oacrah mcnycdiakan layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku Usaha Mikro.
(2)Layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku Usaha Mikro scbagaimana dimaksud pada ayal (1) tidak dipungut biaya.

Pasal 10

a.penyediaan layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi Usaha Mikro; dan
b.pemulihan Usaha Mikro.

Pasal 9

a.Pelindungan Usaha Milcro;
b.Pemberdayaan Usaha Mikro;
c.pengembangan Usaha Mikro; dan
d.kemudahan perizinan berusaha. PasaJ 8
a.restrukturisasi kredit;

Isi peraturan

Teks141PDFHirarki

Memuat teks peraturan…