DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2022

Nomor: 4
Tahun: 2022
Ditetapkan: 10 Mei 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan Pasal 1, perubahan ayat (1) Pasal 5, perubahan Pasal 35, perubahan Pasal 36, perubahan Pasal 58, perubahan Judul Bagian Kesatu Nan XII, perubahan Pasal 60, penghapusan Pasal 61, perubahan Pasal 62, perubahan Judul Bagian Kedua Bab XII, perubahan Pasal 63, perubahan Pasal 64, perubahan Pasal 65, perubahan Pasal 69, penghapusan Paragraf 7 Bagian Kedua Bab XIV, penghapusan Pasal 74, penyisipan Bab XVIIA, penyisipan 77A.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka terdapat perubahan terhadap ketentuan dalam Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sehingga beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Kudus tidak sesuai lagi dan perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Kudus; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 186); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS dan BUPATI KUDUS MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN KUDUS. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 186), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kudus.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
6.Tanah adalah salah satu komponen lahan, berupa lapisan teratas kerak bumi yang terdiri dari bahan mineral dan bahan organik serta mempunyai sifat fisik, kimia, biologi, dan mempunyai kemampuan menunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
7.Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
8.Biomassa adalah tumbuhan atau bagian-bagiannya yaitu bunga, biji, buah, daun, ranting, batang, dan akar, termasuk tanaman yang dihasilkan oleh kegiatan pertanian, perkebunan, dan hutan tanaman.
9.Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa adalah berubahnya sifat dasar tanah yang melampaui kriteria baku kerusakan tanah.
10.Produksi Biomassa adalah adalah bentuk-bentuk pemanfaatan sumber daya tanah untuk menghasilkan biomassa.
11.Pengawasan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut pengawasan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh pejabat pengawas Lingkungan Hidup untuk mengetahui dan/atau menetapkan tingkat ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah serta peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
12.Pengendalian Kerusakan Tanah adalah upaya pencegahan dan penanggulangan kerusakan tanah serta pemulihan kondisi tanah.
13.Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Lingkungan Hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
14.Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek Lingkungan Hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan Lingkungan Hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
15.Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah Lingkungan Hidup, serta upaya Perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
16.Ekosistem adalah tatanan unsur Lingkungan Hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas Lingkungan Hidup.
17.Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup.
18.Dampak Lingkungan Hidup adalah pengaruh perubahan pada Lingkungan Hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
19.Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan Lingkungan Hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.
20.Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan Lingkungan Hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
21.Sumber Daya Alam adalah unsur Lingkungan Hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
22.Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
23.Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting pada Lingkungan Hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
24.Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
25.Baku Mutu Lingkungan Hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur Lingkungan Hidup.
26.Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam Lingkungan Hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu Lingkungan Hidup yang telah ditetapkan.
27.Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati Lingkungan Hidup yang dapat ditenggang oleh Lingkungan Hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
28.Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati Lingkungan Hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan Lingkungan Hidup.
29.Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati Lingkungan Hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan Lingkungan Hidup.
30.Konservasi Sumber Daya Alam adalah pengelolaan Sumber Daya Alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
31.Perubahan Iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfir secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
32.Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
33.Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak Lingkungan Hidup, dan/atau membahayakan Lingkungan Hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
34.Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
35.Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
36.Sengketa Lingkungan Hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada Lingkungan Hidup.
37.Organisasi Lingkungan Hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan Lingkungan Hidup.
38.Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola Lingkungan Hidup secara lestari.
39.Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan Lingkungan Hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.
40.Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
41.Instrumen ekonomi Lingkungan Hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau setiap orang ke arah pelestarian fungsi Lingkungan Hidup.
42.Ancaman serius adalah ancaman yang berdampak luas terhadap Lingkungan Hidup dan menimbulkan keresahan masyarakat.
43.Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Daerah.
44.Persetujuan Pemerintah adalah bentuk keputusan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah.
45.Persetujuan Teknis adalah persetujuan dari Pemerintah Daerah berupa ketentuan mengenai standar Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan/atau analisis mengenai dampak lalu lintas Usaha dan/atau Kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan.
46.Surat Kelayakan Operasional yang selanjutnya disingkat SLO adalah surat yang memuat pernyataan pemenuhan mengenai standar Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
47.Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
48.Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan Lingkungan Hidup.
49.Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup atas dampak Lingkungan Hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.
50.Gas Rumah Kaca yang selanjutnya disingkat GRK adalah gas yang terkandung dalam atmosfer, baik alami maupun anthropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi infra merah.
51.Emisi adalah Pencemar Udara yang dihasilkan dari kegiatan manusia yang masuk dan/atau dimasukkannya ke dalam udara, mempunyai dan/atau tidak mempunyai potensi Pencemaran Udara.
52.Pejabat Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan dan/atau penegakan hukum Lingkungan Hidup.
53.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakuan penyidikan.
54.Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
55.Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan adalah setiap orang, perorangan dan/atau badan hukum yang usaha dan/atau kegiatannya berpotensi menimbulkan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan.
56.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
57.Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
2.Ketentuan ayat (1) Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bertugas dan berwenang:
1. a.menetapkan kebijakan tingkat Daerah;
2. b.menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat Daerah;
3. c.menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH tingkat Daerah;
4. d.melaksanakan kebijakan mengenai Amdal dan UKL-UPL;
5. e.menyelenggarakan inventarisasi Sumber Daya Alam dan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) pada tingkat Daerah;
6. f.mengembangkan dan melaksanakan kerjasama dan kemitraan;
7. g.mengembangkan dan menerapkan instrumen Lingkungan Hidup;
8. h.memfasilitasi penyelesaian sengketa Lingkungan Hidup;
9. i.melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. j.melaksanakan standar pelayanan minimal;
11. k.melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada tingkat Daerah;
12. l.mengelola informasi Lingkungan Hidup tingkat Daerah;
13. m.mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi Lingkungan Hidup tingkat Daerah;
14. n.memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
15. o.menerbitkan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah Daerah pada tingkat Daerah; dan
16. p.melakukan penegakan hukum Lingkungan Hidup pada tingkat Daerah.
(2)Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mempunyai kewenangan lain di bidang Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dan/atau dikoordinasikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.

3.Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Pencegahan kerusakan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a dilakukan melalui upaya:

a.penetapan kriteria baku kerusakan tanah daerah; dan
b.penetapan Persetujuan Lingkungan.
1. 4.Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

Pemegang Persetujuan Lingkungan wajib mentaati persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Persetujuan Lingkungan.

5.Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

Setiap orang dilarang:

a.melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan Lingkungan Hidup;
b.memasukkan B3 yang dilarang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ke dalam Daerah;
c.memasukkan limbah yang berasal dari luar Daerah ke media Lingkungan Hidup di Daerah;
d.dengan sengaja merusak, mematikan dan/atau menebang pohon penghijauan tanpa izin;
e.dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambient, baku mutu air, baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan atau kriteria baku kerusakan Lingkungan Hidup;
f.melepaskan produk rekayasa genetik ke media Lingkungan Hidup yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
g.membuang limbah, B3, dan limbah B3 ke media Lingkungan Hidup;
h.melakukan pembukaan lahan dengan cara merusak dan menimbulkan pencemaran Lingkungan Hidup;
i.melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki Persetujuan Lingkungan;
j.menyusun Amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal;
k.memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar;
l.dengan sengaja mencegah, atau menggagalkan pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup dan/atau PPNS;
m.membuang sampah di sungai, saluran air, jalur hijau, taman, dan tempat umum, kecuali pada fasilitas yang telah disediakan; dan/atau
n.melakukan pengambilan air tanah dan/atau air permukaan untuk diperjualbelikan tanpa Persetujuan Lingkungan.
1. 6.Judul Bagian Kesatu dalam BAB XII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
2. 7.Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

(1)Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL yang menjadi kewenangan Daerah wajib memiliki Persetujuan Lingkungan dari Bupati.
(2)Bupati mendelegasikan kewenangan dalam menerbitkan Persetujuan Lingkungan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.
(3)Bupati mendelegasikan notifikasi penerbitan Persetujuan Lingkungan pada Sistem OSS kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayanan terpadu satu pintu.
(4)Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir bersamaan dengan berakhirnya Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah

8.Ketentuan Pasal 61 dihapus.
9.Ketentuan Pasal 62 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

Ketentuan lebih lanjut mengenai Persetujuan Lingkungan yang menjadi kewenangan Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

10.Judul Bagian Kedua dalam BAB XII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
11.Ketentuan Pasal 63 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

(1)Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan air limbah, emisi, limbah B3 wajib memiliki Persetujuan Teknis.
(2)Persetujuan Teknis yang menjadi kewenangan Daerah diterbitkan oleh Bupati meliputi:
1. a.pemenuhan baku mutu air limbah;
2. b.pemenuhan baku mutu emisi;
3. c.pengelolaan limbah B3; dan/atau
4. d.analisis mengenai dampak lalu lintas.
(3)Bupati dalam menerbitkan Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c didelegasikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c diatur dalam Peraturan Bupati.

12.Ketentuan Pasal 64 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

(1)Bupati berwenang melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang meliputi:
1. a.Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah; dan
2. b.Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
(2)Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.
(3)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan terhadap analisis mengenai dampak lalu lintas yang pengawasannya didelegasikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
(4)Dalam hal Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan mensyaratkan SLO dan belum terpenuhi, Bupati sesuai kewenangannya melakukan pengawasan terhadap kewajiban lainnya dalam Persetujuan Lingkungan.
(5)Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menetapkan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang merupakan pejabat fungsional.
(6)Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berwenang:
1. a.melakukan pemantauan;
2. b.meminta keterangan;
3. c.membuat salinan dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
4. d.memasuki tempat tertentu;
5. e.memotret;
6. f.membuat rekaman audio visual;
7. g.mengambil sampel;
8. h.memeriksa peralatan;
9. i.memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
10. j.menghentikan pelanggaran tertentu.
(7)Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dapat melakukan koordinasi dengan PPNS.
(8)Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan PPNS.
(9)Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pengangkatan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

13.Ketentuan Pasal 65 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

(1)Bupati menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menjadi kewenangan Daerah, jika dalam pengawasan ditemukan ketidaksesuaian dengan kewajiban dalam:
1. a.Persetujuan Lingkungan;
2. b.Persetujuan Teknis; dan/atau
3. c.Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
(2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari kewajiban dan tanggung jawab pemulihan atau sanksi pidana.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

14.Ketentuan Pasal 69 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…