DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2024

Nomor: 4
Tahun: 2024
Ditetapkan: 15 Mei 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 96

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Tugas dan Wewenang Pemerintah DAerah, Hak dan Kewaiban, Pengelolaan Sumber Daya Air, Tahapan Pengelolaan Sumber Daya Air, Perizinan Berusaha, Sistem Informasi Sumber Daya Air, Pemberdayaan dan Pengawasan, Pendanaan, Peran Serta Masyarakat, Koordinasi, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pemerintah Daerah dan masyarakat Kabupaten Kudus secara bersama-sama berupaya untuk berperan serta dalam melestarikan dan menjaga keberlangsungan sumber daya air sebagai sumber kehidupan dengan mengedepankan kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat;
c.bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus perlu mengatur pengelolaan sumber daya air;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sumber Daya Air; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS dan BUPATI KUDUS MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kudus.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
6.Sumber Daya Air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
7.Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
8.Air Permukaan adalah semua Air yang terdapat pada permukaan tanah.
9.Air Tanah adalah Air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
10.Air Minum adalah air yang melalui pengolahan atau tanpa pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
11.Sumber Air adalah tempat atau wadah Air alami dan/ atau buatan yang terdapat pada, di atas, atau di bawah permukaan tanah.
12.Daya Air adalah potensi yang terkandung dalam Air dan/atau pada Sumber Air yang dapat memberikan manfaat ataupun kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya.
13.Pengelolaan Sumber Daya Air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan Konservasi Sumber Daya Air, Pendayagunaan Sumber Daya Air, dan Pengendalian Daya Rusak Air.
14.PoIa Pengelolaan Sumber Daya Air adalah kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan Konservasi Sumber Daya Air, Pendayagunaan Sumber Daya Air, dan Pengendalian Daya Rusak Air.
15.Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air adalah hasil Perencanaan secara menyeluruh dan terpadu yang diperlukan untuk menyelenggarakan Pengelolaan Sumber Daya Air.
16.Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah Pengelolaan Sumber Daya Air dalam satu atau lebih Daerah Aliran Sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 (dua ribu) kilometer persegi.
17.Daerah Aliran Sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan Air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alamiah, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
18.Cekungan Air Tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis, seperti pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan Air Tanah berlangsung.
19.Konservasi Sumber Daya Air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi Sumber Daya Air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
20.Pendayagunaan Sumber Daya Air adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, dan pengembangan Sumber Daya Air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna.
21.Daya Rusak Air adalah Daya Air yang merugikan kehidupan.
22.Pengendalian Daya Rusak Air adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh Daya Rusak Air.
23.Perencanaan adalah suatu proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara terkoordinasi dan terarah dalam rangka mencapai tujuan Pengelolaan Sumber Daya Air.
24.Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pelaksanaan, perawatan, pemantauan, dan evaluasi untuk menjamin keberadaan dan kelestarian fungsi serta manfaat Sumber Daya Air dan prasarananya.
25.Prasarana Sumber Daya Air adalah bangunan Air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air, baik langsung maupun tidak langsung.
26.Pengelola Sumber Daya Air adalah institusi yang diberi tugas dan tanggung jawab oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sumber Daya Air berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
27.Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air yang selanjutnya disingkat BJPSDA adalah biaya yang dikenakan, baik sebagian maupun secara keseluruhan, kepada pengguna Sumber Daya Air yang dipergunakan untuk Pengelolaan Sumber Daya Air secara berkelanjutan.
28.Sistem Penyediaan Air Minum adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.

Pasal 2

Pengelolaan Sumber Daya Air dilaksanakan berdasarkan asas:

a.kemanfaatan umum;
b.keterjangkauan;
c.keadilan;
d.keseimbangan;
e.kemandirian;
f.kearifan lokal;
g.wawasan lingkungan;
h.kelestarian;
i.keberlanjutan;
j.keterpaduan dan keserasian; dan
k.transparansidan akuntabilitas.

Pasal 3

Pengelolaan Sumber Daya Air bertujuan untuk:

a.memberikan pelindungan dan menjamin pemenuhan hak masyarakat atas Air;
b.menjamin keberlanjutan ketersediaan Air dan Sumber Air agar memberikan manfaat secara adil bagi masyarakat;
c.menjamin pelestarian fungsi Air dan Sumber Air untuk menunjang keberlanjutan pembangunan;
d.menjamin terciptanya kepastian hukum bagi terlaksananya partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap pemanfaatan Sumber Daya Air mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pemanfaatan;
e.menjamin pelindungan dan pemberdayaan masyarakat, dalam upaya konservasi Air dan Sumber Air; dan
f.mengendalikan Daya Rusak Air secara menyeluruh yang mencakup upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
b.hak dan kewajiban;
c.Pengelolaan Sumber Daya Air;
d.Tahapan Pengelolaan Sumber Daya Air;
e.perizinan berusaha;
f.sistem informasi Sumber Daya Air;
g.pemberdayaan dan pengawasan;
h.pendanaan;
i.peran serta masyarakat;
j.koordinasi;
k.ketentuan penyidikan; dan
l.ketentuan pidana.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Dalam mengatur dan mengelola Sumber Daya Air, Pemerintah Daerah bertugas:

a.menyusun kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air di Daerah berdasarkan kebijakan nasional Sumber Daya Air dan kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air provinsi dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/kota sekitarnya;
b.menyusun Pola Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai dalam satu Daerah;
c.menyusun Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai;
d.mengembangkan dan mengelola sistem irigasi sebagai satu kesatuan sistem pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
e.mengelola kawasan lindung Sumber Air pada Wilayah Sungai;
f.menyelenggarakan proses perizinan penggunaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai;
g.menjamin penyediaan Air baku yang memenuhi kualitas untuk pemenuhan kebutuhan pokok minimal sehari-hari masyarakat pada Wilayah Sungai;
h.mengupayakan penyediaan air untuk pemenuhan pertanian rakyat, kegiatan bukan usaha, dan/atau kegiatan usaha pada wilayah sungai;
i.memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari atas Air bagi masyarakat di Daerah;
j.melaksanakan Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai, termasuk Cekungan Air Tanah pada Wilayah Sungai tersebut;
k.mengembangkan dan mengelola Sistem Penyediaan Air Minum di Daerah;
l.menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai;
m.memberikan bantuan teknis dan bimbingan teknis dalam Pengelolaan Sumber Daya Air kepada pemerintah desa; dan
n.memfasilitasi penyelesaian sengketa dalam Pengelolaan Sumber Daya Air.

Pasal 6

Dalam mengatur dan mengelola Sumber Daya Air, Pemerintah Daerah berwenang:

a.menetapkan kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air di wilayahnya berdasarkan kebijakan nasional Sumber Daya Air dan kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air provinsi dengan memperhatikan kepentingan Daerah;
b.menetapkan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai dengan memperhatikan kepentingan Daerah;
c.menetapkan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai dengan memperhatikan kepentingan Daerah;
d.menetapkan kawasan lindung Sumber Air pada Wilayah Sungai;
e.mengatur, menetapkan, dan memberi izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan bukan usaha dan izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha pada lokasi tertentu di Wilayah Sungai;
f.membentuk wadah koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai;
g.menetapkan nilai satuan BJPSDA dengan melibatkan para pemangku kepentingan terkait;
h.memungut, menerima, dan menggunakan BJPSDA pada Wilayah Sungai; dan
i.menetapkan kebijakan dan strategi Daerah dalam penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

Dalam melaksanakan Pengelolaan Sumber Daya Air, masyarakat berhak untuk:

a.memperoleh akses untuk memanfaatkan Sumber Daya Air;
b.menggunakan Air bagi pemenuhan kebutuhan pokok minimal sehari-hari, pertanian rakyat, dan kegiatan bukan usaha;
c.memperoleh manfaat atas Pengelolaan Sumber Daya Air;
d.memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air;
e.memperoleh informasi yang berkaitan dengan Pengelolaan Sumber Daya Air;
f.menyatakan pendapat terhadap Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air yang sudah diumumkan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kondisi setempat;
g.mengajukan laporan dan pengaduan kepada pihak yang berwenang atas kerugian yang menimpa dirinya yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pengelolaan Sumber Daya Air; dan/atau
h.mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap berbagai masalah Sumber Daya Air yang merugikan kehidupannya.

Pasal 8

Dalam menggunakan Sumber Daya Air, masyarakat berkewajiban untuk:

a.melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi Sumber Daya Air;
b.melindungi dan mengamankan Prasarana Sumber Daya Air;
c.melakukan usaha penghematan dalam penggunaan Air;
d.melakukan usaha pengendalian dan pencegahan terjadinya pencemaran Air;
e.melakukan perbaikan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan yang ditimbulkan;
f.memberikan akses untuk penggunaan Sumber Daya Air dari Sumber Air yang berada di tanah yang dikuasainya bagi masyarakat;
g.memberikan kesempatan kepada pengguna Air lain untuk mengalirkan Air melalui tanah yang dikuasainya;
h.memperhatikan kepentingan umum; dan
i.melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

Pasal 9

(1)Sumber Daya air mempunyai fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi yang diselenggarakan serta diwujudkan secara selaras.
(2)Sumber Daya Air dikelola secara terpadu, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan.

Pasal 10

(1)Pengelolaan Sumber Daya Air didasarkan pada Wilayah Sungai dengan memperhatikan keterkaitan penggunaan Air Permukaan dan Air Tanah dengan mengutamakan pendayagunaan Air Permukaan.
(2)Pengelolaan Sumber Daya Air berdasarkan Wilayah Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memperhatikan:
1. a.Daerah Aliran Sungai secara alamiah;
2. b.karakteristik fungsi Sumber Air;
3. c.daya dukung Sumber Daya Air;
4. d.kekhasan dan aspirasi daerah dan masyarakat sekitar dengan melibatkan para pemangku kepentingan terkait;
5. e.kemampuan pendanaan;
6. f.perubahan iklim;
7. g.konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
8. h.pengembangan teknologi; dan
9. i.jumlah dan penyebaran penduduk serta proyeksi pertumbuhannya.
(3)Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (l) merupakan Air Tanah pada Cekungan Air Tanah yang terdapat pada Wilayah Sungai yang bersangkutan.
(4)Wilayah Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota, dan Wilayah Sungai dalam Daerah.

Isi peraturan

Teks96PDFHirarki

Memuat teks peraturan…