BAB I KETENTUAN UMUM PENGARUSUTAMAANTENTANGDAERAHPERATURAN GENDER. Menetapkan MEMUTUSKAN: BUPATIKUDUS dan DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENKUDUS Dengan Persetujuan Bersama
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
9.Analisis Gender adalah proses analisis data Gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol, dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
10.Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak Pengarusutamaan Gender dari berbagai instansi/lembaga di Daerah. 11.Tim Teknis PUG adalah wadah yang dibentuk dan beranggotakan aparatur yang memahami analisis anggaran yang responsif Gender. 12.Focal Point PUG adalah tim yang dibentuk pada Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan Pengarusutamaan Gender di unit kerjanya masing-masing. 13.Data Terpilah Gender adalah data yang dipilah menurut jenis kelamin dan umur.
14.Gender Analysis Pathway yang selanjutnya disingkat GAP adalah suatu alat Analisis Gender yang digunakan untuk membantu para perencana dalam melakukan Pengarusutamaan Gender dalam perencanaan kebijakan/ program/kegiatan pembangunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
15.Strength, Weakness, Opportunities and Threats yang selanjutnya disingkat SWOT adalah teknik analisis Gender dengan cara mengidentifikasi secara internal kekuatan (strenght), kelemahan (Weakness) dan secara eksternal mengenai peluang (Opportunities) dan ancaman (Threats) untuk menangani permasalahan kesenjangan Gender.
16.Problem Based Approach yang selanjutnya disebut PROBA adalah analisis yang menekankan pada penyelesaian permasalahan Gender yang terjadi di Daerah untuk menyelesakan isu strategis Gender maupun isu strategis Gender yang bersifat mainstreaming.
1 7. Gender Action Budget yang selanjutnya disingkat GAB adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif Gender terhadap isu Gender yang ada dan/ atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan Gender. 18.Rencana Aksi Daerah PUG yang selanjutnya disingkat RAD PUG adalah dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pedoman dalam upaya percepatan pencapaian Kesetaraan dan Keadilan Gender melalui PUG dalam peraturan perundang-undangan di Daerah, PUG dalam siklus pembangunan di Daerah, penguatan kelembagaan PUG dan penguatan peran serta masyarakat di Daerah.
19.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini un tuk mem berikan pedoman kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang berperspektif Gender.