DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2026

Nomor: 4
Tahun: 2026
Ditetapkan: 26 Januari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 78

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pelembagaan, Penyelenggaraan PUG, Kerja Sama, Peran Serta Masyarakat, Pembiayaan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan hurnf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender;

c.bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pengarusutamaan gender, maka diperlukan pengaturan tentang Pengarusutamaan Gender;
b.bahwa penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di Daerah masih terdapat ketidaksetaraan dan ketidakadilan Gender, sehingga diperlukan strategi peningkatan pengintegrasian Gender melalui penguatan kelembagaan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pengawasan atas kebijakan, program, dan kegiatan yang responsif Gender di Daerah;
a.bahwa kesetaraan dan keadilan Gender dalam segala aspek kehidupan perlu diwujudkan sehingga tercapai kesejahteraan dan keadilan sosial di masyarakat; BUPATIKUDUS, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PERATURANDAERAHKABUPATENKUDUS NOMOR 4 TAHUN 2026 TENTANG PENGARUSUTAMAANGENDER BUPATIKUDUS PROVINS!JAWA TENGAH SALINAN Mengingat Menimbang Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. 1.Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. 2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. 3.Bupati adalah Bupati Kudus.
4. 4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. 5.Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi untuk mewujudkan Kesetaraan Gender, melalui integrasi perspektif Gender ke dalam proses pembangunan yang mencakup penyusunan kebijakan, perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pengawasan.
6. 6.Gender adalah nilai, peran, dan tanggung jawab perempuan dan laki-laki yang dikonstruksikan secara sosial dan budaya masyarakat.
7. 7.Kesetaraan Gender adalah kondisi dan kedudukan yang setara antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh hak-haknya sebagai manusia, dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan, serta memperoleh manfaat dari pembangunan.
8. 8.Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.

Pasal 1

Menetapkan MEMUTUSKAN: BUPATIKUDUS dan DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENKUDUS Dengan Persetujuan Bersama

4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
9.Analisis Gender adalah proses analisis data Gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol, dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan. 10.Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak Pengarusutamaan Gender dari berbagai instansi/lembaga di Daerah. 11.Tim Teknis PUG adalah wadah yang dibentuk dan beranggotakan aparatur yang memahami analisis anggaran yang responsif Gender. 12.Focal Point PUG adalah tim yang dibentuk pada Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan Pengarusutamaan Gender di unit kerjanya masing-masing. 13.Data Terpilah Gender adalah data yang dipilah menurut jenis kelamin dan umur.
14.Gender Analysis Pathway yang selanjutnya disingkat GAP adalah suatu alat Analisis Gender yang digunakan untuk membantu para perencana dalam melakukan Pengarusutamaan Gender dalam perencanaan kebijakan/ program/kegiatan pembangunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
15.Strength, Weakness, Opportunities and Threats yang selanjutnya disingkat SWOT adalah teknik analisis Gender dengan cara mengidentifikasi secara internal kekuatan (strenght), kelemahan (Weakness) dan secara eksternal mengenai peluang (Opportunities) dan ancaman (Threats) untuk menangani permasalahan kesenjangan Gender.
16.Problem Based Approach yang selanjutnya disebut PROBA adalah analisis yang menekankan pada penyelesaian permasalahan Gender yang terjadi di Daerah untuk menyelesakan isu strategis Gender maupun isu strategis Gender yang bersifat mainstreaming. 1 7. Gender Action Budget yang selanjutnya disingkat GAB adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif Gender terhadap isu Gender yang ada dan/ atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan Gender. 18.Rencana Aksi Daerah PUG yang selanjutnya disingkat RAD PUG adalah dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pedoman dalam upaya percepatan pencapaian Kesetaraan dan Keadilan Gender melalui PUG dalam peraturan perundang-undangan di Daerah, PUG dalam siklus pembangunan di Daerah, penguatan kelembagaan PUG dan penguatan peran serta masyarakat di Daerah.
19.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini un tuk mem berikan pedoman kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang berperspektif Gender.

BAB I

KETENTUAN UMUM PENGARUSUTAMAANTENTANGDAERAHPERATURAN GENDER.

Pasal 3

PUGdilaksanakan berdasarkan asas:

a.keadilan;
b.kesetaraan;
c.inklusi;
d.partisipatif;
e.non diskriminatif;
f.penghormatan terhadap hak asasi manusia; dan
g.sinergitas.

Pasal 2

20.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

21.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMDadalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima)tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah. 22.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RPKDadalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan Daerah. 23.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima}tahun. 24.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 25.Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKAPerangkat Daerah adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja Perangkat Daerah atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi bendahara umum Daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD. 26.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut DPAPerangkat Daerah adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja Perangkat Daerah atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi bendahara umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

(2)Dalam menentukan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
1. a.analisa kebijakan berdasarkan parameter kesetaraan Gender sehingga kebijakan yang ditetapkan tidak diskriminatif;
2. b.dalam hal kebijakan yang dianalisis berpotensi diskriminatif Gender, perlu disusun rekomendasi kebijakan sebagai tindak lanjut hasil analisis; dan
3. c.rekomendasi kebijakan dari hasil analisis diharapkan dapat mendukung kebijakan tersebut menjadi lebih responsif Gender.
(1)Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan yang responsif Gender.

Pasal 6

a.pelembagaan;
b.penyelenggaraan PUG;
c.kerja sama;
d.peran serta masyarakat; dan
e.pembiayaan.

BAB II

PELEMBAGAAN Ruang lingkup Peraturan Daerah terdiri atas:

Pasal 5

Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini sebagai berikut:

a.memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian Gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di Daerah;
b.mewujudkan perencanaan berperspektif Gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian kesenjangan Gender;
c.mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa, dan bernegara;
d.mewujudkan pengelolaan anggaran Daerah yang responsif Gender;
e.meningkatkan Kesetaraan dan Keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan; dan
f.meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan.

Pasal 4

(1)Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas:
1. a.mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing Perangkat Daerah;
2. b.melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Camat, Kepala Desa, dan Lurah;
3. c.menyusun program kerja setiap tahun;
4. d.mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif Gender;
5. e.menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
6. f.merumuskan rekomendasi kebijakan di Daerah;
7. g.menyusun profil Gender Daerah;
8. h.melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masmg- masing Perangkat Daerah;

Pasal 9

(3)Pembentukan Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2)Susunan Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan sebagai Ketua Pokja PUG;
2. b.Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai sekretaris Pokja PUG; dan
3. c.seluruh Kepala Perangkat Daerah, sebagai anggota Pokja PUG.
(1)Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dibentuk dalam upaya percepatan pelembagaan PUG di seluruh Perangkat Daerah.

Pasal 8

a.Pokja PUG;
b.Tim Teknis PUG; dan
c.Focal Point PUG.

Pasal 7

(3)Parameter kesetaraan Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. Tim Teknis PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas sebagai berikut:
1. a.menelaah dan melakukan Analisis Gender terhadap perencanaan pembangunan Daerah;
2. b.menelaah dan melakukan analisis terhadap anggaran Daerah;
3. c.menyiapkan rancangan kebijakan implementasi PUG;

Pasal 11

(5)Pembentukan Tim Teknis PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Pokja PUG.
(4)Susunan Tim Teknis PUG sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri atas:
1. a.Ketua, yang dijabat oleh pejabat pada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan;
2. b.Sekretaris, yang dijabat oleh pejabat pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;dan
3. c.Anggota terdiri atas unsur perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang:
  1. 1.perencanaan;
  2. 2.pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  3. 3.pemberdayaan masyarakat dan desa;
  4. 4.keuangan;
  5. 5.pengawasan;
  6. 6.komunikasi dan informasi; dan/atau
  7. 7.tenaga ahli atau akademisi yang memahami analisis anggaran yang responsif Gender.
(3)Tim Teknis PUG beranggotakan Aparatur Sipil Negara dan dapat melibatkan tenaga ahli atau akademisi yang memahami analisis anggaran yang responsif Gender.
(2)Tim Teknis PUG berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pokja PUG.
(1)Tim Teknis PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dibentuk dalam membantu pelaksanaan dan analisis penyelenggaraan PUG.

Isi peraturan

Teks78PDFHirarki

Memuat teks peraturan…