DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2014

Nomor: 5
Tahun: 2014
Ditetapkan: 15 September 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 213

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang bentuk badan hukum dan tempat kedudukan, asas, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, modal, organ PD BPR Bank Pasar, kewenangan Bupati, dewan pengawas, direksi, pegawai, dana pensiun, perencanaan dan pelaporan, tahun buku dan penggunaan laba, struktur organisasi dan tata kerja, pembinaan, tanggung jawab dan tuntutan ganti rugi, kerja sama dan pengadaan barang/jasa, pembubaran, ketentuna peralihan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kudus; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
4.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790); 2
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Taghun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962) ;
6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembantukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); 3
12.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16.Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
17.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 106); 4

Menetapkan

Menetapkan : Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS dan BUPATI KUDUS MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PEKREDITAN RAKYAT BANK PASAR KABUPATEN KUDUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Kudus.
4.Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
5.Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kudus yang selanjutnya disebut PD. BPR Bank Pasar adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Kabupaten Kudus yang bergerak dibidang Perbankan yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah yang berasal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan.
6.Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kudus.
7.Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kudus.
8.Pegawai adalah pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kudus.
9.Gaji adalah gaji pokok yang ditentukan dalam daftar skala gaji pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kudus. 5
10.Penghasilan adalah gaji ditambah dengan tunjangan- tunjangan yang sah.
11.Daftar Penilaian Kerja adalah daftar penilaian prestasi kerja yang ditetapkan oleh Direksi.
12.Ijazah adalah surat tanda tamat belajar sekolah/pendidikan negeri/swasta yang disamakan atau ditetapkan sederajat oleh Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
13.Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang pegawai dalam rangkaian susunan kepegawaian
14.Modal Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar adalah kekayaan Daerah berupa uang dan barang yang dipisahkan.
15.Barang Daerah yang dipisahkan yang selanjutnya disebut barang adalah barang milik daerah baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kudus.
16.Pengadaan barang daerah yang dipisahkan adalah kegiatan untuk melakukan pengurusan, penyelenggaraan dan pengaturan pemenuhan kebutuhan barang dan jasa.
17.Pemeliharaan barang daerah yang dipisahkan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang daerah yang dipisahkan selalu dalam keadaan baik dan siap dipakai secara berdaya guna dan berhasil guna.
18.Perubahan status hukum barang daerah yang dipisahkan adalah setiap perbuatan/tindakan hukum yang mengakibatkan terjadinya perubahan status kepemilikan barang.

BAB II

BENTUK BADAN HUKUM DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

(1)Bentuk Badan Hukum PD BPR Bank Pasar adalah Perusahaan Daerah.
(2)PD BPR Bank Pasar berkedudukan di Kabupaten Kudus.
(3)PD BPR Bank Pasar dapat membuka Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas atau Unit Pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 6

BAB III

ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 3

PD BPR Bank Pasar dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian dan profesionalisme.

Pasal 4

Maksud didirikannya PD BPR Bank Pasar adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang jasa keuangan.

Pasal 5

Tujuan didirikannya PD BPR Bank Pasar adalah :

a.mengembangkan perekonomian, usaha mikro, kecil dan menengah;
b.menggerakkan pembangunan daerah;
c.membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah;
d.pelayanan kepada masyarakat dibidang perbankan; dan
e.sumber Pendapatan Asli Daerah.

BAB IV

KEGIATAN USAHA

Pasal 6

Usaha PD BPR Bank Pasar meliputi :

a.menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito berjangka dan/atau bentuk lain yang dipersamakan;
b.memberikan kredit serta memberikan pembinaan kepada usaha mikro, kecil dan menengah dengan berdasarkan pada prinsip kehati-hatian;
c.menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito dan tabungan antar bank lainnya; dan
d.menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

MODAL

Pasal 7

(1)Modal Dasar PD BPR Bank Pasar sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
(2)Modal Dasar PD BPR Bank Pasar merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan. 7
(3)Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk modal Pemerintah Daerah yang telah disetor sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan.
(4)Perubahan Modal Dasar PD BPR Bank Pasar ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(5)Pemenuhan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan secara bertahap dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB VI

ORGAN PD BPR BANK PASAR

Pasal 8

Organ PD BPR Bank Pasar terdiri dari Bupati, Dewan Pengawas, dan Direksi.

BAB VII

KEWENANGAN BUPATI

Pasal 9

(1)Bupati memegang kekuasaan tertinggi dan segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
(2)Bupati mewakili Daerah selaku pemegang saham PD BPR Bank Pasar dalam RUPS.
(3)Dalam hal seluruh saham PD BPR Bank Pasar dimiliki oleh satu daerah, Bupati bertindak selaku RUPS.
(4)Bupati dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada pejabat Pemerintah Daerah untuk mewakilinya sebagai pemegang saham.
(5)Pihak yang menerima kuasa dengan hak substitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus mendapat persetujuan Bupati untuk mengambil keputusan mengenai:
1. a.perubahan anggaran dasar;
2. b.perubahan jumlah modal;
3. c.pengalihan aset tetap;
4. d.penggunaan laba;
5. e.investasi dan pembiayaan jangka panjang;
6. f.kerjasama PD BPR Bank Pasar;
7. g.pengesahan rencana kerja dan anggaran tahunan; dan
8. h.penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran PD BPR Bank Pasar. 8

Isi peraturan

Teks213PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kudus Nomor 20 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kudus Nomor 20 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2018