DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2021

Nomor: 5
Tahun: 2021
Ditetapkan: 20 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 93

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Kewenangan, Strategi dan Prioritas Daerah dalam Pelaksaan Penguatan Pendidikan Karakter Bab III Penyelenggaraan Penguatan Pendidikan Karakter Bab IV Kebijakan Rencana Aksi Daerah Penguatan Pendidikan Karakter Bab V Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Bab VI Penilaian, Pemantauan, Evaluasi dan Tindak Lanjut Bab VII Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha Bab VIII Pendanaan Bab IX Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penguatan Pendidikan Karakter;

b.bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkarakter baik sebagaimana dimaksud huruf a, serta guna menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter, perlu adanya upaya penguatan pendidikan karakter melalui jalur pendidikan formal, nonformal, maupun informal;
a.bahwa gagasan pembangunan pendidikan nasional di Daerah merupakan upaya terencana dan berkelanjutan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkarakter baik yang meliputi sifat beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, beretos kerja tinggi, demokratis dan bertanggung jawab sesuai dengan fungsi dan tujuan pendidikan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; BUPATI KUDUS, DENGAN RAHMATTUHAN YANGMAHAESA PENGUATANPENDIDIKANKARAKTER TENTANG PERATURANDAERAH KABUPATENKUDUS NOMOR 5 TAHUN 2021 BUPATI KUDUS PROVINS!JAWA TENGAH Mengingat Menimbang "'iii' -~ I Balai• ~....,.; Sertifikasi , Elektronik Bagian Hukum Setda Kah. Kudus PERATURAN DAERAH TENTANG PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER. Menetapkan MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENKUDUS dan BUPATIKUDUS
1. 10.Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2010 tentang Wajib Belajar 12 {Dua Belas) Tahun (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 123);
2. 9.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
3. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
5. 6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. 5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. 4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. 5.Penguatan Pendidikan Karakter yang selanjutnya disingkat PPK adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olahraga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).
9. 6.Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas taman kanak- kanak dan pendidikan dasar.
10. 7.Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar Pendidikan Formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
11. 8.Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
12. 9.Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
13. 10.Satuan Pendidikan Formal adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Formal, terstruktur dan berjenjang, terdiri atas taman kanak-kanak dan satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, dan masyarakat.
14. 11.Intralrurikuler adalah kegiatan pembelajaran untuk pemenuhan beban belajar dalam kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. 12.Kokurikuler adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk penguatan, pendalaman, dan/ atau pengayaan kegiatan Intralrurikuler.
16. 13.Ekstrakurikuler adalah kegiatan pengembangan karakter dalam rangka perluasan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerja sama, dan kemandirian peserta didik secara optimal.

Pasal 1

1.Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati penyenggara pemerintahan daerah pelaksanaan urusan pemerintahan kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kudus. Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.kewenangan, strategi, dan prioritas;

BAB I

sebagai unsur yang merrnmpm yang menjadi Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

Pasal 3

PPK di Daerah memiliki tujuan:

a.membangun dan membekali Peserta Didik di Daerah sebagai generasi emas Indonesia Tahun 2045 yang religius, berakhlak mulia, modern, inovatif, dan berjiwa Pancasila guna menghadapi dinamika perubahan dimasa depan;
b.mengembangkan platfonn pendidikan di Daerah yang meletakkan pendidikan karakter sebagai jiwa utama dalam penyelenggaraan pendidikan bagi Peserta Didik, dengan dukungan pelibatan publik yang dilalrukan melalui Pendidikan Formal, Nonformal, dan Informal dengan memperhatikan keberagaman budaya di Daerah; dan
c.merevitalisasi dan memperkuat potensi dan kompetensi pendidik, tenaga kependidikan, Peserta Didik, Masyarakat, dan lingkungan keluarga dalam mengimplementasikan PPK di Daerah.

Pasal 2

14.Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
15.Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
16.Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
17.Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali Peserta Didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
18.Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
19.Filosofi Gusjigang yang selanjutnya disebut Gusjigang adalah Filosofi bagus laku , pinter ngaji, uiasis dagang yang diartikan dengan berakhlak bagus, pintar bergerak ke arah aji/martabat dan pintar berdagang yang merupakan sinkronisasi religiositas, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, dan integritas.
20.Kegiatan Tertentu adalah kegiatan yang terkait dengan mata pelajaran muatan Iokal yang ditetapkan pemerintah daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atau Kokulikuler, Ekstrakurikuler, kegiatan umat beragama, dan/ atau kegiatan wajib selain pramuka yang diikuti oleh setiap peserta didik pada satuan pendidikan jenjang Taman Kanak-Kanak, pendidikan dasar. 1· sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang- Kewenangan dilaksanakan undangan.

(2)
(1)Dalam melaksanakan PPK,Pemerintah Daerah berwenang:
1. a.menyusun kebijakan dan rencana aksi pelaksanaan PPK sesuai dengan kewenangannya; b, mensosialisasikan, melaksanakan, dan mengoordinasikan penyelenggaraan PPK;
2. c.melakukan kerjasama antar kementerian/lembaga yang mendulrung penyelenggaraan PPK;
3. d.menjamin terlaksananya penyelenggaraan PPK sesuai dengan kewenangannya;
4. e.menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten dalam penyelenggaraan PPK;
5. f.memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan PPK;
6. g.melaporkan penyelenggaraan PPK kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; dan
7. h.menetapkan kegiatan tertentu menjadi kegiatan Kokurikuler atau Ekstrakurikuler wajib yang diikuti oleh setiap Peserta Didik untuk melestarikan dan mengembangkan suatu identitas dan ciri khas Daerah serta kearifan lokal.

Pasal 5

a.berorientasi pada berkembangnya potensi Peserta Didik secara menyeluruh dan terpadu;
b.keteladanan dalam penerapan pendidikan karakter pada masing-masing lingkungan pendidikan; dan
c.berlangsung melalui pembiasaan dan sepanjang waktu dalam kehidupan sehari-hari.

BAB II

PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan dengan menggunakan prinsip sebagai berikut:

Pasal 4

b.penyelenggaraan PPK;
c.kebijakan rencana aksi Daerah PPK;
d.hak, kewajiban, dan tanggung jawab;
e.penilaian, pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut;
f.peran serta Masyarakat dan dunia usaha; dan
g.pendanaan. !'

(3)Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan melakukan pendampingan, penguatan sumber daya manusia serta memantau dan mengevaluasi atas pelaksanaan implementasi langkah-langkah strategi pelaksanaan PPKdi Satuan Pendidikan.
(2)Strategi pelaksanaan PPK di Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diimplementasikan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
1. a.sosialisasi ke stakeholder yaitu komite sekolah, masyarakat, dan lembaga-lembaga;
2. b.pengembangan dalam kegiatan sekolah;
3. c.kegiatan pembelajaran;
4. d.pengembangan budaya sekolah dan pusat kegiatan belajar;
5. e.kegiatan Kokurikuler dan/atau kegiatan Ekstrakurikuler; dan
6. f.kegiatan keseharian di rumah dan di Masyarakat.
(1)Strategi pelaksanaan PPKdi Satuan Pendidikan merupakan suatu kesatuan dari program manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah yang terimplementasi dalam pengembangan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum oleh setiap Satuan Pendidikan. Paragraf2 Strategi Satuan Pendidikan
(2)Strategi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan melalui upaya yang saling berhubungan satu dengan yang lain.
(1)Strategi Daerah dalam PPK,sebagai berikut:
1. a.penyusunan perangkat kebijakan;
2. b.penyiapan dan penyebaran bahan PPK yang diprioritaskan;
3. c.pemberian dukungan pengembangan kurikulum;
4. d.pemberian dukungan sarana, prasarana, sumber daya manusia, dan pembiayaan; dan
5. e.sosialisasi.

Pasal 7

a.Formal;
b.Nonformal; dan
c.Informal.

Pasal 9

Umum PENYELENGGARAAN PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER

(2)Dua puluh dua nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
1. a.religius;
2. b.JUJur;
3. c.toleransi;
4. d.disiplin;
5. e.kerja keras;
6. f.kreatif dan inovatif;
7. g.mandiri;
8. h.demokratis;
  1. 1.rasa ingin tahu;
9. j.semangat kebangsaan;
10. k.cinta tanah air;
  1. 1.menghargai prestasi;
11. m.bersahabat/ komunikatif;
12. n.cinta damai;
13. o.gemar membaca;
14. p.peduli lingkungan;
15. q.peduli sosial;
16. r.tanggung jawab;
17. s.bernalar kritis;
18. t.berkebhinekaan global;
19. u.gotong royong; dan
20. v.hormat dan berbakti pada orang tua dan guru.
(1)Prioritas Pelaksanaan PPK dilaksanakan dengan mengimplementasikan Filosofi Gusjigang yang diaktualisasikan melalui PPK pada Satuan Pendidikan dengan mengembangkan 22 (dua puluh dua) nilai yang bersumber dari agama, Pancasila, budaya, dan tujuan pendidikan nasional.

Pasal 8

(4)Pengoptimalan penyelenggaraan PPK oleh keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui kegiatan bersama dan pelibatan keluarga di sekolah, rumah, dan lingkungan Masyarakat.
(3)Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Satuan Pendidikan Formal pada:
1. a.taman kanak-kanak diselenggarakan melalui kegiatan Intrakurikuler; dan
2. b.satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar diselenggarakan melalui kegiatan Intrakurikuler, Kokurikuler, dan Ekstrakurikuler yang dilaksanakan secara kreatif dan terpadu. {2) PPK pada Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diselenggarakan dengan mengoptimalkan fungsi kemitraan tripusat pendidikan yang meliputi:
3. a.sekolah;
4. b.keluarga; dan
5. c.Masyarakat.
(1)Penyelenggaraan PPK pada Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilaksanakan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang pendidikan.

Pasal 11

(3)Penetapan hari sekolah dalam penyelenggaraaan PPK oleh Satuan Pendidikan bersama-sama dengan Komite Sekolah dan dilaporkan kepada Pemerintah Daerah.
(2)Penyelenggaraan PPK dalam 6 (enam) atau 5 (lima) hari sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
1. a.kecukupan pendidik dan tenaga kependidikan;
2. b.ketersediaan sarana dan prasarana;
3. c.kearifan lokal sesuai dengan karakteristik dan ciri khas Daerah; dan
4. d.pendapat tokoh masyarakat dan/ atau tokoh agama di luar Komite Sekolah.
(1)Penyelenggaraan PPK pada Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dapat dilaksanakan dalam 6 (enam) atau 5 (lima) hari sekolah dalam 1 (satu) minggu.

Pasal 10

(5)Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang pendidikan memfasilitasi Satuan Pendidikan Formal dalam menyiapkan instrumen pelaksanaan PPK di Satuan Pendidikan.
(4)Dalam pelaksanaan PPK melalui penguatan kurikulum pada Satuan Pendidikan dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
1. a.penyiapan sumber daya manusia pada tingkat Satuan Pendidikan;
2. b.pemetaan kesiapan PPK pada tingkat Satuan Pendidikan;
3. c.penyiapan bahan pelaksanaan PPK pada setiap Satuan Pendidikan;
4. d.penyiapan bahan sosialisasi berupa bahan/ materi pelatihan untuk pelaksanaan PPK dengan waktu/ masa pelatihan yang bervariasi; dan
5. e.pembiasaan pelaksanaan PPK pada setiap Satuan Pendidikan.
(3)Prosedur pengembangan kurikulum yang mengintegrasikan PPK di Satuan Pendidikan dilakukan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengembangan.
(2)PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara dokumen diintegrasikan ke dalam Kurikulum di sekolah mulai dari visi, misi, tujuan, struktur, muatan kurikulum, kalender pendidikan, silabus, dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).
(1)Pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) merupakan kebijakan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan PPK yang merupakan satu kesatuan program pada kurikulum Satuan Pendidikan.

Isi peraturan

Teks93PDFHirarki

Memuat teks peraturan…