DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2025

Nomor: 5
Tahun: 2025
Ditetapkan: 6 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 46

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kekayaan Intelektual, Fasilitasi Kekayaan Intelektual, Pembinaan dan Pengawasan, Kelembagaan, Sinergitas dan Kerja Sama, Sistem Informasi, Pembiayaan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Kekayaan Intelektual mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b.bahwa guna perlindungan hasil kreativitas dan daya cipta Masyarakat Kudus, perlu adanya dukungan Pemerintah Daerah berupa pemberian fasilitasi untuk memperoleh Kekayaan Intelektual;
c.bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum pemberian Fasilitasi Kekayaan Intelektual oleh Pemerintah Daerah, perlu peraturan mengenai Fasilitasi Kekayaan Intelektual;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Kekayaan Intelektual; BUPATI KUDUS, DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG FASILITASIKEKAYAANINTELEKTUAL PERATURANDAERAH KABUPATENKUDUS BUPATIKUDUS PROVINS!JAWA TENGAH SALINAN Mengingat Menimbang

9.Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10.Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas atau pribadi.
3.Bupati adalah Bupati Kudus.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok masyarakat dan/ a tau organisasi kemasyarakatan.
6.Fasilitasi adalah sarana untuk melancarkan pelaksanaan fungsi, kemudahan, dan memberikan fasilitas.
7.Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta, rasa, dan karsanya yang dapat berupa di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.
8.Karya Intelektual adalah hasil karya olah pikir manusia di bidang industri, teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. se bagai unsur yang memimpin yang menjadi Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati penyelenggara Pemerintahan Daerah pelaksanaan urusan pemerintahan kewenangan daerah otonom.

Pasal 1

Menetapkan MEMUTUSKAN: DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATEN KUDUS dan BUPATIKUDUS Dengan Persetujuan Bersama

4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
11.Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.
12.Varietas Tanaman adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotype yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.
13.Hak Perlindungan Varietas Tanaman adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemulia dan/ atau pemegang Hak PVT untuk menggunakan sencliri varietas hasil pemuliaannya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu.
14.Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/ a tau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur terse but untuk membedakan barang dan/ atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/ atau jasa.
15.Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.
16.Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/ a tau produk yang dihasilkan. 1 7. Hak atas lndikasi Geografis adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak lndikasi Geografis yang terdaftar, selama reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya pelindungan atas lndikasi Geografis tersebut masih ada.
18.Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan wama, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat clipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoclitas industri, atau kerajinan tangan. Maksud di susunnya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam pemberian Fasilitasi Kekayaan Intelektual.

BAB I

KETENTUANUMUM PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI KEKAYAAN INTELEKTUAL.

Pasal 2

19.Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada Inventor atas hasil invensinya dibidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
20.Invensi adalah ide Inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologiberupa produk atau proses, atau penyempumaan dan pengembangan produk atau proses.
21.Inventor adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi.
22.Imbalan adalah kompensasi yang diterima oleh pihak yang berhak memperoleh Paten atas suatu Invensi yang dihasilkan, dalam hubungan kerja atau Invensi yang dihasilkan baik oleh karyawan maupun pekerja yang menggunakan data dan/ a tau sarana yang tersedia dalam pekerjaannya sekalipun perjanjian tersebut tidak mengharuskannya untuk menghasilkan Invensi atau Pemegang Paten atas Invensi yang dihasilkan oleh Inventor dalam hubungan dinas atau pemegang paten dari Penerima lisensi-wajib atau pemegang paten atas Paten yang dilaksanakan oleh pemerintah.
23.Kekayaan Intelektual Komunal yang selanjutnya disingkat KIK adalah kekayaan intelektual yang kepemilikannya bersifat komunal dan memilikinilai ekonomis dengan tetap menjunjung tinggi nilai moral, sosial, dan budaya bangsa.
24.Ekspresi Budaya Tradisional adalah segala bentuk ekspresi karya cipta, baik berupa benda maupun tak benda, atau kombinasi keduanya yang menunjukkan keberadaan suatu budaya tradisional yang dipegang secara komunal dan lintas generasi.
25.Alih Teknologi adalah pengalihan kemampuan memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi antar lembaga, badan atau orang, baik yang berada dalam lingkungan dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri atau sebaliknya.
26.Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi a tau setengah j adi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya sating berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. . (,J t-d'

(3)Kekayaan Intelektual kepemilikian personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.Hak Cipta;
2. b.Hak Perlindungan Varietas Tanaman;
3. c.Hak Kekayaan lndustri, terdiri dari;
  1. 1.Paten;
  2. 2.Rahasia Dagang;
  3. 3.Merek;
  4. 4.Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu; dan
  5. 5.Desain Industri.
(2)Kekayaan Intelektual kepemilikan komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.Ekspresi Budaya Tradisional;
2. b.pengetahuan tradisional;
3. c.sumber daya genetic;
4. d.potensi indikasi geografis; dan
5. e.indikasi asal atau lndikasi Geografis.
(1)Kekayaan Intelektual terdiri dari:
1. a.Kekayaan Intelektual kepemilikan komunal; dan
2. b.Kekayaan Intelektual kepemilikan personal.

Pasal 5

a.Kekayaan Intelektual;
b.fasilitasi Kekayaan Intelektual;
c.pembinaan dan pengawasan;
d.kelembagaan;
e.sinergitas dan kerja sama;
f.sis tern informasi; dan
g.pembiayaan.

BAB II

KEKAYAANINTELEKTUAL Ruang lingkup Fasilitasi Kekayaan lntelektual meliputi:

Pasal 4

Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah:

a.mendorong peningkatan produktivitas, kreativitas dan inovasi Kekayaan Intelektual masyarakat daerah;
b.mengembangkan masyarakat berbudaya ilmu pengetahuan dan teknologi dan inovasi; dan
c.memberikan kepastian hukum atas Kekayaan Intelektual yang dihasilkan.

Pasal 3

(2)Pendataan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang terkait dengan Kekayaan lntelektual.
(1)Pemerintah Daerah melakukan pendataan dan pendokumentasian Karya lntelektual yang dihasilkan atau dikuasai oleh Masyarakat.

Pasal 9

Pemerintah Daerah melakukan pendataan mengenar jerus, ragam, dan bentuk Karya Intelektual.

Pasal 8

Bagian Ketiga Pendataan Pemerintah Daerah menganalisa jenis Kekayaan Intelektual pada karya yang dihasilkan dari penelitian.

Pasal 7

(3)Bentuk Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.penelitian;
2. b.pendataan;
3. c.pencatatan;
4. d.pendampingan pendaftaran; dan
5. e.pembiayaan.
(2)Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
1. a.Perangkat Daerah;
2. b.Pemerintah Desa;
3. c.Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
4. d.Koperasi dan Usaha Mikro; dan
5. e.Masyarakat.
(1)Pemerintah Daerah memberikan Fasilitasi Kekayaan Intelektual.

Pasal 6

(3)Fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan instansi vertikal dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum Kekayaan Intelektual.
(2)Fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.Kekayaan Intelektual Komunal; dan
2. b.Kekayaan Intelektual personal.
(1)Pemerintah Daerah memfasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual sampai dengan memperoleh Sertifikat Kekayaan lntelektual.

BAB III

FASILITASI KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 12

Bagian Kelima Pendampingan Pendaftaran Pendataan dan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan.

Isi peraturan

Teks46PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

KETENTUANUMUM PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI KEKAYAAN INTELEKTUAL.

Pasal 2

Pasal 5

KEKAYAANINTELEKTUAL Ruang lingkup Fasilitasi Kekayaan lntelektual meliputi:

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 6

FASILITASI KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 12

Dasar hukum (1)

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

KETENTUANUMUM PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI KEKAYAAN INTELEKTUAL.

Pasal 2

Pasal 5

KEKAYAANINTELEKTUAL Ruang lingkup Fasilitasi Kekayaan lntelektual meliputi:

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 6

FASILITASI KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 12

Dasar hukum (1)

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945