DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2014

Nomor: 6
Tahun: 2014
Ditetapkan: 5 November 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 1 angka 7, angka 9, dan angka 10, Pasal 2, penyisipan Pasal 2A, perubahan pada Pasal 6, Judul BAB VIII, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, penyisipan Pasal 46A, perubahan pada Judul BAB XIII, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 57, Pasal 60.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kudus; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 2
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );
11.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
14.Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang- undangan; 3
15.Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
16.Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 106);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 117); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS dan BUPATI KUDUS

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, LEMBAGA TEKNIS DAERAH, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, DAN KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN KUDUS. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 117) diubah sebagai berikut :

1.Ketentuan Pasal 1 angka 7, angka 9, dan angka 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
7.Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pendukung tugas Bupati di bidang kepegawaian, pemberdayaan masyarakat, perempuan dan Keluarga Berencana, ketahanan pangan, kesatuan bangsa dan politik, perpustakaan dan arsip daerah, dan lingkungan hidup di Daerah serta pelayanan kesehatan. 4
9.Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam menegakkan peraturan daerah, memelihara dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat.
10.Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah unsur pendukung tugas Bupati bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu.
2.Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk :

a.Inspektorat;
b.BAPPEDA;
c.Lembaga Teknis Daerah :
1. 1.Badan Kepegawaian Daerah;
2. 2.Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana;
3. 3.Kantor Ketahanan Pangan;
4. 4.Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
5. 5.Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah;
6. 6.Kantor Lingkungan Hidup; dan
7. 7.Rumah Sakit Umum Daerah.
d.Satuan Polisi Pamong Praja; dan
e.Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu.
1. 3.Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 2 A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

A Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c angka 7, diberi nama Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi.

4.Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1)Susunan organisasi Inspektorat terdiri dari :
1. a.Inspektur;
2. b.Sekretariat, membawahkan:
  1. 1.Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
  2. 2.Subbagian Keuangan;
  3. 3.Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. c.Inspektur Pembantu Wilayah I;
4. d.Inspektur Pembantu Wilayah II;
5. e.Inspektur Pembantu Wilayah III;
6. f.Inspektur Pembantu Wilayah IV; dan
7. g.Kelompok Jabatan Fungsional. 5
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
(3)Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
(4)Inspektur Pembantu Wilayah I, Inspektur Pembantu Wilayah II, Inspektur Pembantu Wilayah III, dan Inspektur Pembantu Wilayah IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing- masing dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu Wilayah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
(5)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
(6)Bagan organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

5.Judul BAB VIII diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
6.Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VIII

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Pasal 23

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang kesatuan bangsa dan politik yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

7.Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.

8.Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik; 6
b.penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik;
c.pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa, politik, kewaspadaan nasional, ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan;
d.pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kesatuan bangsa dan politik;
e.pelaksanaan kesekretariatan kantor; dan
f.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
1. 9.Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

(1)Susunan organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari :
1. a.Kepala Kantor;
2. b.Subbagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Politik dan Kewaspadaan Nasional;
4. d.Seksi Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
5. e.Seksi Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan; dan
6. f.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
(3)Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
(4)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
(5)Bagan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

10.Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 44

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok penegakan Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat. 7

11.Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, pengembangan kapasitas, serta perlindungan masyarakat;
b.pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
c.pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
d.pelaksanaan kebijakan pengembangan kapasitas;
e.perlaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
f.pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan kerjasama penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparatur lainnya;
g.pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan
h.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
1. 12.Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2014

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 2

Pasal 6

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 44

Pasal 45

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2008

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 2

Pasal 6

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 44

Pasal 45

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2008