DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2021

Nomor: 6
Tahun: 2021
Ditetapkan: 20 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 52

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Tanggung Jawab Bab III Perencanaan Prasarana Olahraga Bab IV Pengadaan Prasarana Olahraga Bab V Penetapan Prasarana Olahraga Bab VI Pemanfaatan Prasarana Olahraga Bab VII Pemeliharaan Prasarana Olahraga Bab VIII Pengawasan Prasarana Olahraga Bab IX Larangan Bab X Pendanaan Bab XI Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Prasarana Olahraga;

c.bahwa guna memberikan pedoman dalam penyediaan prasarana olahraga, serta untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 ten tang Tata Cara Penetapan Prasarana Olahraga, perlu mengatur kebijakan mengenai prasarana olahraga;
b.bahwa guna mendukung penyelenggaraan kegiatan olahraga diperlukan adanya penyediaan prasarana olahraga yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat di Kabupaten Kudus;
a.bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera di Kabupaten Kudus perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat secara jasmaniah, rohaniah, dan sosial melalui kegiatan olahraga; BUPATIKUDUS, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PRASARANAOLAHRAGA TENTANG PERATURANDAERAHKABUPATENKUDUS NOMOR6 TAHUN2021 BUPATIKUDUS PROVINS!JAWA TENGAH Mengingat Menimbang Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. 1.Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. 2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. 3.Bupati adalah Bupati Kudus.
4. 4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. 5.Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/ at.au penyelenggaraan keolahragaan.
6. 6.Perencanaan adalah suatu proses menentukan ketersediaan Prasarana Olahraga sesuai dengan standar dan kebutuhan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
7. 7.Pengadaan adalah kegiatan untuk memperoleh Prasarana Olahraga oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Prasarana Olahraga.
8. 8.Penetapan Prasarana Olahraga adalah kebijakan untuk menetapkan tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan.
9. 9.Pemanfaatan adalah penggunaan Prasarana Olahraga untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan.

Pasal 1

KETENTUANUMUM BABI Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENKUDUS dan BUPATIKUDUS MEMUTUSKAN: PERATURANDAERAHTENTANGPRASARANAOLAHRAGA.Menetapkan

6.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 ten tang Tata Cara Penetapan Prasarana Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702); Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah 101 meliputi:

a.tanggung jawab;
b.Perencanaan Prasarana Olahraga;
c.Pengadaan Prasarana Olahraga;
d.Penetapan Prasarana Olahraga;

Pasal 3

Tujuan dari pembentukan Peraturan Daerah ini adalah:

a.memperjelas kewenangan Pemerintah Daerah dalam menetapkan Prasarana Olahraga untuk kepentingan Masyarakat;
b.merealisasikan Prasarana Olahraga di setiap wilayah Daerah sebagai fasilitas publik yang dapat menopang kegiatan sosial dan kesehatan Masyarakat; dan
c.menjadi instrumen dalam melakukan pemanfaatan, pemeliharaan dan pengawasan Prasarana Olahraga sehingga bermanfaat secara berkelanjutan.

Pasal 2

10.Pemeliharaan adalah proses untuk menjaga dan merawat Prasarana Olahraga menurut jenis da:n fungsinya.
11.Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar kegiatan perencana~ _ pengadaan, pemanfaataan dan pemeliharaan Prasaranaolahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12.Masyarakat adalah kelompok warga Daerah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang keolahragaan.
13.Pelaku Usaha adalah perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan ekonomi yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga.
14.Olahraga Pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
15.Olahraga Rekreasi adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh berkembang sesuai kondisi dan nilai budaya masyarakat untuk kesehatan, kebugaran, dan kesenangan.
16.Olahraga Prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan. 1 7. Olahraga Penyandang Disabilitas adalah olahraga yang khusus dilakukan sesuai kondisi kelainan fisik, intelektual, dan gangguan sensorik.
18.Setiap Orang adalah seseorang, orang perseorangan, kelompok orang, kelompok masyarakat, atau badan hukum.

(2)Pemerintah Daerah mencantumkan perencanaan Prasarana Olahraga ke dalam:
1. a.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah]; (1} Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan bertanggung jawab atas Perencanaan Prasarana Olahraga.

Pasal 6

(2)Tata cara Penetapan Prasarana Olahraga dilakukan melalui:
1. a.Perencanaan;
2. b.Pengadaan;
3. c.Penetapan;
4. d.Pemanfaatan;
5. e.Pemeliharaan; dan
6. f.Pengawasan.
(1)Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan bertanggung jawab dalam menetapkan Prasarana Olahraga di Daerah.

Pasal 5

(3)Masukan dan saran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan secara lisan dan tertulis kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan. (2} Tanggung jawab' Masyarakat dalam Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memberikan masukan atau saran kepada Pemerintah Daerah.
(1)Pemerintah Daerah dan Masyarakat bertanggung jawab atas Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana Olahraga sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 4

TANGGUNG JAWAB

e.Pemanfaatan Prasarana Olahraga;
f.Pemeliharaan Prasarana Olahraga; dan
g.Pengawasan Prasarana Olahraga.

(3)Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan uru.san pemerintahan di bidang keolahragaan dapat bekerja sama dengan pihak ketiga dalam melaksanakan ketentuan ayat (1) huruf a dan huruf b sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pengkajian Perencanaan Prasarana Olah.ragasebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan memperhatikan:
1. a.ketentuan tata ruang termasuk peruntukan lokasi dan kepadatan;
2. b.status kepemilikan lahan;
3. c.daya dukung tanah dan aliran air dalam tanah (soiij;
4. d.standar Prasarana Olah.raga;
5. e.prioritas kebutuhan Masyarakat;
6. f.potensi sumber daya keolahragaan;
7. g.prospek pengembangan ekonomi Masyarakat;
8. h.budaya Masyarakat;
  1. 1.partisipasi Masyarakat dalam olahraga; J. pengembangan keolahragaan berkelanjutan;
9. k.pembangunan berwawasan lingkungan; I. kemampuan dalam pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana;
10. m.faktor demografis, topografis dan geografis;
11. n.kebutuhan prasarana pendukung bagi olahragawan penyandang disabilitas;
12. o.fungsi Prasarana Olah.raga;dan
13. p.kemudahan akses bagi penyandang disabilitas. ( 1) Dalam rangka mendukung Perencanaan Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan melakukan:
14. a.inventarisasi dan identifikasi Prasarana Olahraga;
15. b.pengkajian Perencanaan Prasarana Olahraga; dan
16. c.penetapan standar, pedornan, dan bimbingan teknis di bidang Prasarana Olahraga.

Pasal 7

(3)Perencanaan Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
1. b.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah); dan
2. c.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD),dengan berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan pembangunan nasional.
(2)Dalam hal Pengadaan Prasarana Olahraga oleh Pemerintah Daerah yang dilakukan dengan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memerlukan tanah, Pengadaan Prasarana Olahraga dilaksanakan melalui pengadaan tanah atau pembebasan tanah.
(1)Pengadaan Prasarana Olahraga oleh Pemerintah Daerah dapat dilakukan dengan cara:
1. a.pembangunan;
2. b.pembelian;
3. c.tukar menukar atau tukar bangun;
4. d.bangun guna serah atau bangun serah guna;
5. e.hibah; atau
6. f.perolehan lainnya yang sah.

Pasal 10

Bagian Kedua Pengadaan Prasarana Olahraga oleh Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah wajib menyediakan Prasarana Olahraga untuk mengelola paling sedikit 1 (satu) cabang olahraga unggulan yang bertaraf nasional dan/ atau intemasional.

Pasal 9

(4)Jumlah dan jenis Prasarana Olahraga yang dibangun oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat harus memperhatikan potensi keolahragaan yang berkembang di daerah setempat. {3) Pengadaan Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan potensi, jumlah dan jenis, serta standar Prasarana Olahraga pada masing-masing kegiatan olahraga dan/ atau penyelenggaraan keolahragaan yang meliputi olahraga:
1. a.pendidikan;
2. b.rekreasi;
3. c.prestasi; dan
4. d.disabilitas.
(2)Tanggung jawab Masyarakat atas Pengadaan Prasarana Olahraga dapat dilakukan baik oleh perorangan maupun pelaku usaha.
(1)Pemerintah Daerah dan Masyarakat bertanggung jawab atas Pengadaan Prasarana Olahraga.

Pasal 8

Umum PENGADAANPRASARANAOLAHRAGA BABN

(1)Penetapan Prasarana Olahraga oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan kewenangannya.

Isi peraturan

Teks52PDFHirarki

Memuat teks peraturan…