DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2024

Nomor: 6
Tahun: 2024
Ditetapkan: 2 Januari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 104

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Landasan, Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup, Kewenangan Pemerintah Daerah, Pelayanan Tenaga Kerja, Pelindungan Tenaga Kerja, Hubungan Industrial, Pendanaan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan suatu upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pelayanan dan pelindungan tenaga kerja lokal dan pekerja migran di Daerah;
c.bahwa dalam upaya peningkatan pelayanan dan pelindungan tenaga kerja lokal dan pekerja migran di Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, diperlukan payung hukum dalam penyelenggaraannya dalam Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelayanan dan Pelindungan Tenaga Kerja; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); SALINAN Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS dan BUPATI KUDUS MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN DAN PELINDUNGAN TENAGA KERJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
4.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Bupati adalah Bupati Kudus.
6.Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.
8.Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
9.Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
10.Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
11.Pengusaha adalah:

a.orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
b.orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
c.orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
1. 12.Perusahaan adalah:
a.setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan Pekerja/Buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
b.usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
1. 13.Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
2. 14.Produktivitas adalah sikap mental yang selalu berusaha untuk melakukan perbaikan mutu kehidupan secara berkelanjutan melalui peningkatan efisiensi, efektivitas, dan kualitas.
3. 15.Antarkerja adalah sistem yang meliputi pelayanan informasi pasar kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan, dan perantaraan kerja.
4. 16.Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja adalah kegiatan untuk mempertemukan tenaga kerja dengan pemberi kerja, sehingga tenaga kerja dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya, dan pemberi kerja dapat memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhannya.
5. 17.Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta yang selanjutnya disingkat LPTKS adalah lembaga berbadan hukum yang telah memperoleh izin tertulis untuk menyelenggarakan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dalam negeri.
6. 18.Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha danf atau kegiatannya.
7. 19.Informasi Pasar Kerja yang selanjutnya disingkat IPK adalah keterangan mengenai karakteristik kebutuhan dan persediaan tenaga kerja, baik dalam dan luar negeri.
8. 20.Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/ kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
9. 21.Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
10. 22.Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
11. 23.Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.
12. 24.Hubungan Industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai nilai Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
13. 25.Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.
14. 26.Peraturan Perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat syarat kerja dan tata tertib perusahaan.
15. 27.Perjanjian Kerja Bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.
16. 28.Antar Kerja Lokal yang selanjutnya disingkat AKL adalah sistem Penempatan Tenaga Kerja dalam Daerah.
17. 29.Pencari Kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan, baik di dalam atau luar negeri dengan mendaftarkan diri kepada pelaksana penempatan tenaga kerja atau secara langsung melamar pekerjaan kepada pemberi kerja.
18. 30.Lembaga Pelatihan Kerja yang selanjutnya disingkat LPK adalah instansi pemerintah, badan hukum atau perorangan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan kerja.

BAB II

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

Penyelengaraan Pelayanan dan Pelindungan Tenaga Kerja berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Penyelenggaraan Pelayanan dan Pelindungan Tenaga Kerja berdasarkan asas:

a.keterpaduan;
b.persamaan hak;
c.pengakuan atas martabat dan hak asasi manusia;
d.demokrasi;
e.keadilan sosial;
f.kesetaraan dan keadilan gender;
g.nondiskriminasi;
h.anti-perdagangan manusia;
i.transparansi;
j.akuntabilitas; dan
k.berkelanjutan.

Pasal 4

Penyelenggaraan Pelayanan dan Pelindungan Tenaga Kerja bertujuan:

a.memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi;
b.mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah;
c.memberikan pelindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan; dan
d.meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.Kewenangan Pemerintah Daerah;
b.Pelayanan Tenaga Kerja:
c.Pelindungan Tenaga Kerja;
d.Hubungan Industrial; dan
e.Pendanaan.

Pasal 6

Dalam penyelenggaraan Ketenagakerjaan Pemerintah Daerah berwenang:

a.Pelaksanaan Pelatihan Kerja berdasarkan unit kompetensi;
b.Pembinaaan LPK swasta;
c.Perizinan dan pendaftaran LPK;
d.Konsultansi produktivitas pada perusahaan kecil;
e.Pengukuran produktivitas tingkat Daerah;
f.Pelayanan Antarkerja di Daerah;
g.Perizinan LPTKS di Daerah;
h.Pengelolaan informasi pasar kerja di Daerah; dan
i.Memfasilitasi Pelindungan Pekerja Migran di luar negeri.

BAB III

PELAYANAN TENAGA KERJA

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah melaksanakan Pelayanan Tenaga Kerja.
(2)Pelayanan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Penyelenggaraan Pelatihan Kerja;
2. b.Produktivitas Kerja; dan
3. c.Penempatan Tenaga Kerja.

Pasal 8

Penyelenggaraan Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja meliputi:

a.pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi;
b.pembinaaan LPK swasta;
c.perizinan dan pendaftaran LPK;
d.konsultasi Produktivitas pada Perusahaan kecil;
e.pengukuran Produktivitas tingkat Daerah.

Pasal 9

(1)Pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan interaksi antara tenaga pelatih dan peserta dengan menerapkan berbagai metode dan teknik pelatihan, serta pemanfaatan media pelatihan yang relevan untuk mencapai tujuan pelatihan.
(2)Pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan metode:
1. a.pelatihan di lembaga pelatihan atau off the job training; dan
2. b.pelatihan di tempat kerja atau on the job training.

Pasal 10

(1)Pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi disetiap kejuruan/sub kejuruan/program pelatihan mengacu pada:
1. a.jenjang kualifikasi;
2. b.klaster kompetensi; dan
3. c.unit kompetensi.
(2)Pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi yang mengacu pada jenjang kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk mendapatkan capaian kompetensi berdasarkan jenjang kerangka kualifikasi nasional Indonesia.
(3)Dalam hal kejuruan/sub kejuruan/program pelatihan belum memiliki penetapan kualifikasi berdasarkan kerangka kualifikasi nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi mengacu pada klaster kompetensi dan/atau unit kompetensi.

Isi peraturan

Teks104PDFHirarki

Memuat teks peraturan…