DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2025

Nomor: 6
Tahun: 2025
Ditetapkan: 6 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 82

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Penataan dan Pengelolaan Parkir, Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan, Juru Parkir, Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan, Ganti Rugi atas Kehilangan, Hak, Kewajiban dan Larangan, Pembinaan dan Pengawasan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa penataan dan pengelolaan parkir mempunyai peran penting dalam mendukung kegiatan masyarakat sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya memajukan kesejahteraan masyarakat;
b.bahwa untuk meningkatkan pelayanan dalam penyediaan tempat parkir dan adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, maka diperlukan pengembangan dan penataan kawasan parkir di Kabupaten Kudus;
c.bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan memberi pedoman dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan parkir di Kabupaten Kudus perlu mengatur mengenai penataan dan pengelolaan parkir;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pengelolaan Parkir; BUPATI KUDUS, DENGAN RAHMATTUHAN YANGMAHAESA PERATURANDAERAH KABUPATENKUDUS NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG PENATAANDAN PENGELOLAANPARKIR BUPATI KUDUS PROVINS!JAWA TENGAH SALINAN Mengingat Menimbang Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kudus.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

Pasal 1

Menetapkan MEMUTUSKAN: DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENKUDUS dan BUPATI KUDUS Dengan persetujuan bersama

4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 11 tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
6.Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok masyarakat dan/ atau organisasi kemasyarakatan.
7.Parkir adalah kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan oleh pengemudinya.
8.Kendaraan adalah suatu sarana angkut dijalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
9.Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
10.Kendaraan Tidak Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang dan/ atau hewan.
11.Tempat Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan di lokasi yang ditentukan, yaitu di tepi jalan umum atau di badan jalan termasuk ternpat parkir tidak tetap atau parkir kendaraan di badan jalan secara tetap atau rutin dilokasi yang sama atau tempat diluar badanjalan yang merupakan fasilitas parkir untuk umum meliputi tempat khusus parkir, dan tempat penitipan kendaraan yang memungut biaya tertentu.
12.Satuan Ruang Parkir yang selanjutnya disingkat SRP adalah satuan ukuran luas efektif yang digunakan untuk meletakkan satu kendaraan.
13.Fasilitas Parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu.
14.Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan adalah tempat parkir di dalam ruang milik jalan yang ditentukan oleh Bupati sebagai tempat parkir kendaraan.
15.Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan adalah tempat parkir kendaraan beserta fasilitas penunjangnya yang meliputi gedung parkir, taman parkir, dan pelataran atau lingkungan parkir.
16.Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan Pemerintah Daerah adalah tempat khusus parkir yang dimiliki Pemerintah Daerah yang dapat dikelola oleh Pemerintah Daerah atau badan atau orang pribadi. 1 7. Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik J alan Swasta adalah tempat parkir yang bukan milik pemerintah, yang dikelola oleh orang pribadi atau badan.
18.Fasilitas Parkir Insidental adalah ternpat-tempat parkir kendaraan yang dilaksanakan sewaktu-waktu, tidak rutin dan bersifat sementara karena adanya suatu kepentingan atau kegiatan dan/ atau keramaian baik mempergunakan fasilitas umum maupun fasilitas sendiri. Penataan dan pengelolaan parkir bertujuan:

a.terwujudnya pelayanan parkir yang aman, tertib, lancar, dan terpadu dengan pusat kegiatan dan/ atau angkutan jalan;
b.terwujudnya penataan dan pengelolaan pelayanan parkir yang layak sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik;
c.terpenuhinya penataan dan pengelolaan parkir yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 3

Penataan dan pengelolaan parkir berdasarkan asas sebagai berikut:

a.asas kepastian hukum;
b.asas transparansi;
c.asas akuntabel;
d.asas keseimbangan; dan
e.asas keamanan dan keselamatan.

Pasal 2

19.Petugas Parkir adalah orang yang dipekerjakan oleh penyelenggara tempat parkir sebagai tukang parkir pada fasilitas parkir di luar ruang milik jalan.
20.Juru Parkir adalah orang yang diberi izin untuk melaksanakan tugas parkir pada fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan.
21.Pembantu Juru Parkir adalah orang yang membantu tugas juru parkir pada fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan.
22.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenisnya, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan usaha lainnya.
23.Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecualijalan rel, jalan lori, dan jalan kabel.

(2)Pengelolaan Fasilitas Parkir dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pengelolaan pada Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan;
2. b.pengelolaan pada Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan Pemerintah Daerah;
3. c.pengelolaan pada Fasilitas Parkir Insidental di Dalam Ruang Milik J alan; dan
(1)Pengelolaan Fasilitas Parkir dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau Swasta.

Pasal 6

(3)Penataan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dapat dilaksanakan secara tetap dan insidental.
(2)Penataan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.penataan pada Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan; dan
2. b.penataan pada Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan.
(1)Penataan parkir dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 5

a.penataan dan pengelolaan parkir;
b.fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan;
c.Juru Parkir;
d.fasilitas parkir di luar ruang milik jalan;
e.ganti rugi atas kehilangan;
f.hak, kewajiban, dan larangan; dan
g.pembinaan dan pengawasan.

BAB II

PENATAANDANPENGELOLAANPARKIR Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

Pasal 4

d.terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum dalam Penataan dan pengelolaan parkir;
e.terwujudnya tertib lalu lintas dan angkutan jalan; dan
f.terwujudnya transparansi penerimaan pendapatan asli daerah dibidang penataan dan pengelolaan parkir.

(3)Ruas jalan tertentu yang tidak diperbolehkan sebagai tempat parkir dipasang rambu parkir dan/atau marka parkir antara lain:
1. a.sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah tempat penyeberangan pejalan kaki a tau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;
2. b.sepanjang jalur khusus pejalan kaki;
3. c.sepanjang 25 (dua puluh lima) meter sebelum dan sesudah tikungan tajam dengan radius kurang dari 500 (lima ratus) meter;
4. d.sepanjang 50 (lima puluh) meter sebelum dan sesudah jembatan;
(2)Setiap ruas jalan yang ditetapkan sebagai lokasi parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandai dengan rambu parkir dan/ atau marka parkir. ( 1) Bupati menetapkan lokasi ruas jalan yang digunakan sebagai Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan.

Pasal 8

(2)Sistem teknologi informasi penataan dan pengelolaan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
1. a.sistem teknologi yang berupa aplikasi dengan fitur informasi terkini kondisi parkir dan detail jasa biaya parkir serta fasilitas tempat parkir;
2. b.aplikasi yang dikembangkan oleh Dinas Perhubungan beserta Instansi Pemerintah Daerah terkait; dan
3. c.· aplikasi yang dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan pada penataan parkir.
(1)Penataan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(2)huruf a dan huruf b dapat dilaksanakan dengan menggunakan sistem teknologi informasi yang dilaksanakan oleh Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

BAB III

FASILITASPARKIRDI DALAMRUANGMILIKJALAN

Pasal 7

(3)Pengelolaan Fasilitas Parkir Pada Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan Milik Swasta dilakukan oleh Swasta.
1. d.pengelolaan pada Fasilitas Parkir Insidental di Luar Ruang Milik Jalan Pemerintah Daerah.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izinjuru parkir sebagairnana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
(2)Juru Parkir sebagairnana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada pejabat yang ditunjuk.
(1)Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada Juru Parkir untuk setiap Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan.

Pasal 10

(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Penataan dan Pengelolaan Parkir sebagairnana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
(1)Dalam kondisi tertentu Penataan dan Pengelolaan Parkir dapat dilakukan pada ruas-ruas jalan yang sudah ditutup.

BAB IV

JURU PARKIR

Pasal 9

(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan ruas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
(5)Lokasi fasilitas Parkir sebagairnana dimaksud pada ayat (1) ditentukan melalui forum lalu lintas dan angkutan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan di kawasan tempat ibadah dan pendidikan dipergunakan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.
1. e.sepanjang 100 (seratus) meter sebelum dan sesudah perlintasan sebidang;
2. f.sepanjang 25 (dua puluh lima) meter sebelum dan sesudah persimpangan;
3. g.sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah akses bangunan;
4. h.pada tempat-ternpat yang dapat menutupi rambu- rambu atau alat pemberi isyarat lalu lintas; dan
  1. 1.sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah keran pemadam kebakaran atau sumber air sejenis.
(2)Juru parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh pembantu Juru Parkir.
(3)Juru Parkir yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa:
1. a.teguran lisan;
2. b.surat himbauan; dan
(1)Juru Parkir dilarang mengalihkan tugas dan tanggung jawabnya kepada pihak lain.

Isi peraturan

Teks82PDFHirarki

Memuat teks peraturan…