DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2017

Nomor: 7
Tahun: 2017
Ditetapkan: 20 Juni 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan atau Kelurahan menjadi Desa yaitu : - Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa pembentukan Desa merupakan tindakan pembentukan Desa baru di luar Desa yang ada. - Pasal 6 menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah dalam melakukan pembentukan Desa melalui pemekaran Desa wajib mensosialisasikan rencana pemekaran Desa kepada Pemerintah Desa Induk dan masyarakat Desa yang bersangkutan. -Pasal 9 mengatur mengenai proses pemekaran Desa dari mulai pembentukan Desa Persiapan menjadi Desa. -Pasal 10 menyebutkan bahwa Desa Persiapan dapat ditingkatkan menjadi Desa paling lama 3 tahun sejak ditetapkannya Desa Persiapan. -Pasal 11 menyebutkan Penjabat Kepala Desa Persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan Desa Persiapan kepada Kepala Desa Induk dan Bupati melalui Camat. - Pasal 12 mengatur tentang rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa . - Pasal 17 mengatur tentang Pembentukan Desa melalui penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru. - Pasal 35 mengatur tentang Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. - Menghapus Pasal 37.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dengan diundangkannya Undang Tahun 2014 tentang Desa dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kabupaten Kudus telah

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan atau Kelurahan menjadi Desa;

b.bahwa dengan terjadinya perubahan terhadap Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa melalui Peraturan Pemerintah Nomor tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan 6 Tahun 2014 tentang Desa, Gubernur Jawa Tengah tanggal 12 Oktober 2015 Nomor 180/015105 Perihal Hasil Klarifikasi Peraturan Daerah Kabupaten Kudus, perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2015 te Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan atau Kelurahan menjadi Desa;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu me tentang Perubahan atas SALINAN BUPATI KUDUS PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2017017 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN MENJADI DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KUDUS, bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kabupaten us telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan atau dengan terjadinya perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 20 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 tentang Desa, dan berdasarkan surat Gubernur Jawa Tengah tanggal 12 Oktober 2015 Nomor 180/015105 Perihal Hasil Klarifikasi Peraturan Daerah perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan atau Kelurahan bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud , perlu membentuk Peraturan Daerah atas Peraturan Daerah Kabupaten DESA MENJADI KELURAHAN Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kabupaten us telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan atau Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Tahun 2014 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Undang Nomor urat Gubernur Jawa Tengah tanggal 12 Oktober 2015 Nomor 180/015105 Perihal Hasil Klarifikasi Peraturan Daerah perlu mengubah Peraturan Daerah ntang dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan atau Kelurahan bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud Daerah Peraturan Daerah Kabupaten 2 Kudus Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan atau Kelurahan menjadi Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. 3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. 4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. 6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. 8.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 3
8. 9.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan atau Kelurahan menjadi Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Kabupaten Kudus Nomor 181); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS dan BUPATI KUDUS MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN, DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN ATAU KELURAHAN MENJADI DESA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan atau Kelurahan menjadi Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 181), diubah sebagai berikut:
9. 1.Pasal 4 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a merupakan tindakan pembentukan Desa baru di luar Desa yang ada.

2.Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Pemerintah Daerah dalam melakukan pembentukan Desa melalui pemekaran Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a wajib mensosialisasikan rencana pemekaran Desa kepada Pemerintah Desa Induk dan masyarakat Desa yang bersangkutan.

3.Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Bupati menyampaikan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) kepada Gubernur. 4
(2)Berdasarkan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menerbitkan surat yang memuat kode register Desa Persiapan.
(3)Kode register Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari kode Desa Induknya.
(4)Surat Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan sebagai dasar bagi Bupati untuk mengangkat Penjabat Kepala Desa Persiapan.
(5)Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam masa jabatan yang sama.
(6)Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Desa Induknya.
(7)Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mempunyai tugas melaksanakan pembentukan Desa Persiapan meliputi:
1. a.penetapan batas wilayah Desa sesuai dengan kaidah kartografis;
2. b.pengelolaan anggaran operasional Desa Persiapan yang bersumber dari APBDesa Induk;
3. c.pembentukan struktur organisasi;
4. d.pengangkatan perangkat Desa;
5. e.penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Desa;
6. f.pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa;
7. g.pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan, dan kesehatan; dan
8. h.pembukaan akses perhubungan antarDesa.
(8)Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Penjabat Kepala Desa mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa.

4.Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Desa Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat

(5)dapat ditingkatkan statusnya menjadi Desa dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan sebagai Desa Persiapan.

5.Pasal 11 ayat (3), ayat (5), dan ayat (8) diubah, sehingga Pasal 11 seluruhnya berbunyi: 5

Pasal 11

(1)Penjabat Kepala Desa Persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan Desa Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (7) kepada:
1. a.Kepala Desa Induk; dan
2. b.Bupati melalui Camat.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
(3)Setelah mendapat laporan dari Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat melakukan kajian, memberikan pertimbangan, dan meneruskan laporan yang telah dikaji dan diberi pertimbangan tersebut kepada Bupati.
(4)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Bupati.
(5)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Bupati kepada tim Pembentukan Desa Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) untuk dikaji dan diverifikasi.
(6)Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan Desa Persiapan tersebut layak menjadi Desa, Bupati menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Persiapan menjadi Desa.
(7)Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten.
(8)Apabila rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disetujui bersama oleh Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah kepada Gubernur untuk dievaluasi sebagai bahan untuk memberikan persetujuan atau penolakan.

6.Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Dalam hal hasil evaluasi Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (8) memberikan persetujuan, Pemerintah Daerah melakukan penyempurnaan dan penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa menjadi Peraturan Daerah dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari sejak hasil evaluasi/persetujuan diterima. 6
(2)Dalam hal Bupati tidak menetapkan rancangan Peraturan Daerah Pembentukan Desa yang telah disetujui oleh Gubernur, rancangan Peraturan Daerah tersebut dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari setelah tanggal persetujuan Gubernur dinyatakan berlaku dengan sendirinya.
(3)Dalam hal Gubernur tidak memberikan persetujuan atau penolakan terhadap rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (8), Bupati dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari setelah diajukan kepada Gubernur, dapat mengesahkan rancangan Peraturan Daerah dimaksud serta Sekretaris Daerah dapat mengundangkannya dalam Lembaran Daerah.

7.Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1)Pembentukan Desa melalui penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan berdasarkan kesepakatan Desa yang bersangkutan.
(2)Kesepakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihasilkan melalui mekanisme:
1. a.Badan Permusyawaratan Desa yang bersangkutan menyelenggarakan musyawarah Desa;
2. b.hasil musyawarah Desa dari setiap Desa menjadi bahan kesepakatan penggabungan Desa;
3. c.hasil kesepakatan musyawarah Desa ditetapkan dalam Keputusan Bersama Badan Permusyawaratan Desa;
4. d.keputusan bersama Badan Permusyawaratan Desa ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa yang bersangkutan;
5. e.para Kepala Desa secara bersama-sama mengusulkan penggabungan Desa kepada Bupati melalui Camat dalam 1 (satu) usulan tertulis dengan melampirkan kesepakatan bersama.
6. f.Camat melakukan kajian dan memberikan pertimbangan terhadap usulan penggabungan Desa, dan meneruskan usulan yang telah dikaji dan diberi pertimbangan tersebut kepada Bupati.
(3)Penggabungan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten.

8.Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 7

Pasal 35

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) meliputi:

a.memberikan pedoman pelaksanaan penugasan urusan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Desa bagi Desa baru;
b.memberikan pedoman penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa bagi Desa baru;
c.memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif bagi Desa baru;
d.melakukan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa bagi Desa baru;
e.melakukan evaluasi dan pengawasan Peraturan Desa bagi Desa baru;
f.menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk Desa baru;
g.mengawasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa bagi Desa baru;
h.melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa bagi Desa baru;
i.menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan lembaga kemasyarakatan bagi Desa baru;
j.memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat;
k.melakukan upaya percepatan pembangunan perdesaan bagi Desa baru;
l.melakukan upaya percepatan Pembangunan Desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis bagi Desa baru;
m.melakukan peningkatan kapasitas Badan Usaha Milik Desa dan lembaga kerja sama antar Desa bagi Desa baru; dan
n.memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1. 9.Pasal 37 dihapus. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 8 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus. Ditetapkan di Kudus pada tanggal 20 Juni 2017 BUPATI KUDUS, ttd. M U S T H O F A Diundangkan di Kudus pada tanggal 21 Juni 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS, ttd. N O O R Y A S I N LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2017 NOMOR 7. NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS,PROVINSI JAWA TENGAH : ( 7/2017 ). PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 7 TAHUN 2017 017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN, DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN ATAU KELURAHAN MENJADI DESA I. PENJELASAN UMUM Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan berdasarkan surat Gubernur Jawa Tengah tanggal 12 Oktober 2015 Nomor 180/015105 Perihal Hasil Klarifikasi Peraturan Daerah Kabupaten Kudus, perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan atau Kelurahan menjadi Desa. Perubahan terhadap Peraturan Daerah tersebut, meliputi:
2. 1.penghapusan pengaturan mengenai kewenangan Gubernur;
3. 2.penandatanganan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa;
4. 3.penghapusan ketentuan mengenai ketentuan pembinaan dan pengawasan;
5. 4.penghapusan ketentuan mengenai blangko delegasi yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan atau Kelurahan menjadi Desa. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 200.

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…