DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2021

Nomor: 7
Tahun: 2021
Ditetapkan: 20 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 157

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup Bab III Perencanaan Bab IV Perlindungan Petani Bab V Pemberdayaan Petani Bab VI Pembiayaan dan Pendanaan Bab VII Pengawasan Bab VIII Peran Serta Pemerintah Desa dan Masyarakat Bab IX Penghargaan Bab X Sanksi Administratif Bab XI Ketentuan Penyidikan Bab XII Ketentuan Pidana Bab XIII Ketentuan Peralihan Bab XIV Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;

c.bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, maka Pemerintah Daerah wajib menjalankan kewenangan terkait menetapkan strategi perlindungan Petani;
b.bahwa dengan adanya kondisi semakin meningkatnya perubahan iklim, tantangan serta gejolak ekonomi global, kerentanan terhadap bencana alam dan risiko usaha, serta sistem pasar yang tidak berpihak kepada petani, maka dibutuhkan kebijakan untuk memaksimalkan perlindungan petani di Daerah;
a.bahwa dalam rangka terpenuhinya kesejahteraan bagi masyarakat di Kabupaten Kudus sesuai amanat Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah menyelenggarakan upaya perlindungan dan pemberdayaan petani yang merupakan komponen pendukung dasar hidup dan mitra utama dan strategis bagi kesejahteraan masyarakat secara terencana, terarah, terpadu dan berkelanjutan; BUPATIKUDUS, DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA PERLINDUNGANDAN PEMBERDAYAANPETANI TENTANG PERATURANDAERAHKABUPATENKUDUS NOMOR 7 TAHUN 2021 BUPATI KUDUS PROVINS!JAWA TENGAH Mengingat Menimbang sebagai unsur yang memimpin yang menjadi
1. 2.Bupati adalah Bupati Kudus.
2. 3.Pemerintah Daerah adalah Bupati penyelenggara Pemerintahan Daerah pelaksanaan urusan pemerintahan kewenangan daerah otonom.
3. 4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. 5.Petani adalah warga masyarakat Indonesia baik perseorangan dan/ atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/ atau peternakan. Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
5. 1.Daerah adalah Kabupaten Kudus.

Pasal 1

KETENTUANUMUM BABI PERATURAN DAERAH TENTANG PERLlNDUNGAN DAN PEMBERDAYAANPETANI. MEMUTUSKAN: DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENKUDUS dan BUPATIKUDUS Dengan Persetujuan Bersama

5.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 82);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 2 Menetapkan
6.Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu petani menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi dan perubahan iklim.
7.Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk melaksanakan Usaha Tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan perta.nian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan Kelembagaan Petani.
8.Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
9.Usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang Pertanian, mulai dari saran.a produksi, produksi/budidaya, penanganan pascapanen, pengelolaan, pemasaran hasil, dan/ atau jasa penunjang.
10.Komoditas Pertanian adalah hasil dari Usaha Tani yang dapat diperdagangkan, disimpan dan/ atau dipertukarkan.
11.Pelaku Usaha adalah setiap orang yang melakukan usaha sarana produksi Pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil Pertanian, serta jasa penunjang Pertanian.
12.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
13.Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk Petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan Petani.
14.KelompokTani adalah kumpulan Petani yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
15.Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan, adalah kumpulan beberapa KelompokTani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
16.Asosiasi Komoditas Pertanian adalah kumpulan dari Petani, Kelompok Tani, dan/ atau Gapoktan untuk memperjuangkan kepentingan Petani.
17.Kelembagaan Ekonomi Petani adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan Usaha Tani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi Usaha Tani, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. 3 Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Daerah bertujuan untuk:

a.mewujudkan kedaulatan dan kemandirian Petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik;

Pasal 3

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Daerah berasaskan :

a.kedaulatan;
b.kemandirian;
c.kebermanfaatan;
d.kebersamaan;
e.keterpaduan;
f.keterbukaan;
g.efisiensi-berkeadilan;
h.keberlanjutan; dan
i.kearifan lokal.

Pasal 2

18.Badan Usaha Milik Petani adalah badan usaha berbentuk koperasi atau badan usaha lainnya yang dimiliki oleh petani.
19.Lembaga Keuangan Petani adalah badan usaha yang menghimpun dana dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat, dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada petani dalam bentuk: kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka pembiayaan usaha tani.
20.Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal untuk memfasilitasi dan membantu Petani dalam melakukan Usaha Tani.
21.Asuransi Pertanian adalah perjanjian antara Petani dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungan risiko Usaha Tani.
22.Organisme Pengganggu Tumbuhan, yang selanjutnya disingkat OP'f, adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian tumbuhan.
23.Rencana Tata Ruang Wilayah adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
24.Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/ atau hamparan Laban Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. 4

(3)Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang merupakan bagian integral dari:
1. a.kesesuaian rencana pembangunan nasional;
2. b.kesesuaian rencana pembangunan Provinsi Jawa Tengah;
3. c.kesesuaian rencana pembangunan di Daerah;
4. d.kesesuaian rencana pembangunan Pertanian;
5. e.kesesuaian rencana anggaran pendapatan dan belanja negara; (2J Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (IJ harus dilakukan dengan berdasarkan pada:
6. a.daya dukung sumberdaya alam lingkungan;
7. b.Rencana Tata Ruang Wilayah;
8. c.perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
9. d.tingkat pertumbuhan ekonomi;
10. e.jumlah Petani.
11. f.kebutuhan prasarana dan sarana; dan
12. g.kelayakan teknis dan ekonomis serta kesesuaian dengan kelembagaan dan budaya setempat.
(1)Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian wajib menyusun perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Daerah secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel.

Pasal 5

a.perencanaan;
b.Perlindungan Petani;
c.Pemberdayaan Petani;
d.pembiayaan dan pendanaan;
e.pengawasan;
f.peran serta masyarakat; dan
g.penghargaan.

BAB III

Ruang lingkup pengaturan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Daerah meliputi:

Pasal 4

b.menyediakan prasarana dan sarana Pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan Usaha Tani;
c.memberikan kepastian Usaha Tani;
d.melindungi Petani dari fluktuasi harga, praktik ekonomi biaya tinggi, dan gagal panen;
e.meningkatkan kemampuan dan kapasitas Petani serta Kelembagaan Petani dalam menjalankan Usaha Tani yang produktif, maju, modern dan berkelanjutan; dan
f.menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan Pertanian yang melayani kepentingan Usaha Tani. 5

(3)Strategi Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dilakukan melalui:
1. a.pendidikan dan pelatihan;
2. b.penyuluhan dan pendampingan;
3. c.pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian;
4. d.konsolidasi dan jaminan luasan lahan Pertanian;
5. e.penyediaan fasilitas pembiayaan dan pennodalan;
6. f.kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan
7. g.penguatan Kelembagaan Petani.
(2)Strategi Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. ( 1) Strategi Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan pada kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Pasal 7

(2)Dalam menetapkan kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah harus mempertimbangkan:
1. a.keselarasan dengan program pemberdayaan masyarakat dan;
2. b.peran serta masyarakat dan/ atau pemangku kepentingan lainnya sebagai mitra Pemerintah Daerah.
(1)Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan asas dan tujuan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Pasal 6

(5)Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Daerah yang disusun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian ditetapkan dengan keputusan Bupati.
(4)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat strategi dan kebijakan.
1. f.kesesuaian rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi;dan
2. g.kesesuaian rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 6
(1)Perlindungan Petani dilakukan dalam bentuk:
1. a.prasarana dan sarana produksi Pertanian;
2. b.kepastian usaha;
3. c.harga komoditas pertanian;

Pasal 11

Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas Perlindungan Petani di Daerah.

Pasal 10

(3)Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani menjadi pedoman untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
(2)Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani mencakup:
1. a.rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani jangka pendek;
2. b.rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani jangka menengah; dan
3. c.rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani jangka pan Jang.
(1)Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian menyusun perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan Petani dan Penyuluh Pertanian.

Pasal 9

(2)Dalam menetapkan kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mempertimbangkan:
1. a.Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dilaksanakan selaras dengan program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;dan
2. b.Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dapat dilaksanakan oleh masyarakat dan/ atau pemangku kepentingan lainnya sebagai mitra Pemerintah Daerah.
(1)Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dengan memperhatikan asas dan tujuan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Isi peraturan

Teks157PDFHirarki

Memuat teks peraturan…