DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2024

Nomor: 7
Tahun: 2024
Ditetapkan: 15 Mei 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 42

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup, Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, Pembiayaan, Penghargaan dan Pembinaan, Peran Serta Masyarakat dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa singkronisasi tersebut untuk meningkatkan kesadaran Perusahaan terhadap pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Kudus;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, maka diperlukan pengaturan tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
7.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 87); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS Dan BUPATI KUDUS MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kudus.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Perusahaan adalah Perseroan, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha lainnya di wilayah Kabupaten Kudus.
6.Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah komitmen Perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.
7.Program TJSLP adalah rencana kegiatan TJSLP dan anggarannya.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut:

a.menciptakan kondisi pembangunan berkelanjutan yang bermanfaat bagi Perusahaan, masyarakat, Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingn lainnya;
b.menjaga kelestarian lingkungan hidup untuk mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan ke generasi selanjutnya; dan
c.meningkatkan kesadaran Perusahaan terhadap pelaksanaan TJSLP di wilayah Daerah.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut:

a.terwujudnya peran perusahan dalam pelaksanaan TJSLP yang optimal untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat di Daerah;
b.terciptanya keselarasan dan sinergi penyelenggaraan TJSLP Perusahaan dengan program Pemerintah Daerah; dan
c.terjalinnya hubungan yang harmonis dan saling mendukung antara Perusahaan, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup Penyelenggaraan TJSLP dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.Program TJSLP;
b.Pembiayaan;
c.Penghargaan dan Pembinaan; dan
d.Peran Serta Masyarakat.

BAB III

PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

Pasal 5

(1)Perusahaan wajib memprioritaskan TJSLP di Daerah.
(2)Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Perusahaan yang berstatus pusat, cabang dan/atau kantor operasional perusahaan yang berkedudukan di wilayah Daerah.
(3)Perusahaan dengan skala usaha mikro dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4)Perusahaan dengan skala usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melaksanakan TJSLP sesuai kemampuan dan kondisi Perusahaan.

Pasal 6

(1)Setiap Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dikenakan sanksi adminsitratif berupa:
1. a.peringatan tertulis; dan/atau
2. b.diumumkan di media massa cetak dan elektronik Daerah.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1)Perencanaan Program TJSLP dilakukan melalui pendekatan:
1. a.partisipatif, yaitu pendekatan yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan yang akan dibiayai oleh perusahaan;
2. b.kemitraan, yaitu pendekatan yang lebih mengutamakan kepentingan dan kebutuhan bersama dalam mewujudkan manfaat bersama; dan
3. c.kesepakatan, yaitu pendekatan yang didasarkan kesamaan cara pandang dalam penyelenggaraan TJSLP.
(2)Perusahaan dalam merencanakan Program TJSLP harus memberikan prioritas Program TJSLP di wilayah Daerah tetapi tidak membatasi kegiatan TJSLP di daerah lain.

Pasal 8

TJSLP dilaksanakan dengan mengacu pada:

a.rencana kerja tahunan Perusahaan; dan
b.arah kebijakan pembangunan Daerah.

Pasal 9

Perusahaan dapat menginformasikan pelaksanaan TJSL kepada masyarakat baik melalui media massa ataupun menempatkan logo di objek TJSLP.

Pasal 10

Program TJSLP di Daerah dapat dilaksanakan pada bidang sebagai berikut:

a.infrastruktur sosial;
b.pendidikan;
c.kesehatan;
d.kegiatan kepemudaan;
e.olahraga, seni dan budaya;
f.kesejahteraan sosial;
g.usaha mikro dan koperasi;
h.pelestarian lingkungan hidup;
i.penanggulangan bencana/kondisi darurat; dan/atau
j.bidang lainnya yang dapat memberikan dampak peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Isi peraturan

Teks42PDFHirarki

Memuat teks peraturan…