DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2025

Nomor: 7
Tahun: 2025
Ditetapkan: 6 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 71

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pelaksanaan Bantuan Hukum, Hak dan Kewajiban, Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum, Standar Bantuan Hukum, Bantuan Hukum bagi Warga Rentan, Ketentuan Pidana dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa guna mewujudkan akses terhadap keadilan, Daerah menyelenggarakan pemberian Bantuan Hukum bagi warga miskin di Kabupaten Kudus;
c.bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 ten tang Bantuan Hukum, perlu menyelenggarakan Bantuan Hukum bagi Warga Miskin yang berorientas pada terwujudnya perubahan sosial yang berkeadilan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum bagi Warga Miskin;

a.bahwa negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia; BUPATI KUDUS, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHAESA PERATURAN DAERAH KABUPATENKUDUS NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG BANTUANHUKUM BAGI WARGAMISKIN BUPATI KUDUS PROVINS! JAWA TENGAH SALINAN Mengingat Menimbang . 4-J~ se bagai unsur yang memimpin yang menjadi Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. 1.Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. 2.Pemerintah Daerah adalah Bupati penyelenggara Pemerintahan Daerah pelaksanaan urusan pemerintahan kewenangan daerah otonom.

Pasal 1

MEMUTUSKAN: DEWAN PERWAKILAN RAKYATDAERAH KABUPATEN KUDUS dan BUPATI KUDUS Dengan Persetujuan Bersama

5.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421); Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas:

a.keadilan;

BAB I

KETENTUAN UMUM Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI WARGAMISKIN.

Pasal 2

3.Bupati adalah Bupati Kudus.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
7.Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang mi skin.
8.Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
9.Warga adalah orang perseorangan a tau sekelompok orang yang memiliki identitas kependudukan yang sah di Kabupaten Kudus.
10.Warga Miskin adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan miskin yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa/ Lurah.
11.Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
12.Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
13.Nonlitigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
14.Dana Bantuan Hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk membiayai pelaksanaan Bantuan Hukum kepada Warga Miskin.
15.Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh panitia verifikasi dan akreditasi setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum.
16.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus. 1 7. Hari adalah hari kerj a.

(2)Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu Warga Miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
(1)Pemerintah Daerah memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum melalui Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 5

a.pelaksanaan Bantuan Hukum;
b.hak dan kewajiban;
c.syarat dan tata cara pemberian Bantuan Hukum;
d.standar Bantuan Hukum;
e.Bantuan Hukum bagi Warga Rentan;
f.kelembagaan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
g.larangan;
h.pengawasan;dan
1. 1.pendanaan.

BAB II

PELAKSANAANBANTUANHUKUM Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah iru, meliputi:

Pasal 4

Bantuan Hukum bertujuan untuk:

a.mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuar prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
b.terpenuhinya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia;
c.menjamin pemenuhan hak Penerima Bantuan Hukum untuk memperoleh akses keadilan; dan
d.menjamin bahwa Bantuan Hukum dapat dimanfaatkan secara merata oleh seluruh warga.

Pasal 3

b.persamaan kedudukan di dalam hukum;
c.perlindungan terhadap hak asasi manusia;
d.keterbukaan;
e.efisiensi;
f.efektivitas; dan
g.akuntabilitas.

(2)Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dapat memberikan Bantuan Hukum harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut:
1. a.berbadan hukum;
(1)Pemberian Bantuan Hukum dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 7

(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai Bantuan Hukum Nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur dalam Peraturan Bupati.
(3)Bantuan Hukum diberikan hingga masalah hukumnya selesai dan/ a tau Perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa.
(2)Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
1. a.Litigasi, meliputi:
  1. 1.Perkara perdata, upaya perdamaian atau putusan pengadilan tingkat I, putusan pengadilan tingkat banding, putusan pengadilan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali;
  2. 2.Perkara pidana, penyidikan, persidangan tingkat I, persidangan tingkat banding, persidangan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali; dan
  3. 3.Perkara tata usaha negara, pemeriksaan pendahuluan, putusan pengadilan tingkat I, putusan pengadilan tingkat banding, putusan pengadilan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali;
2. b.Nonlitigasi, meliputi:
  1. 1.penyuluhan hukum;
  2. 2.konsultasi hukum;
  3. 3.investigasi Perkara;
  4. 4.penelitian hukum;
  5. 5.mediasi;
  6. 6.negosiasi;
  7. 7.pemberdayaan warga;
  8. 8.pendampingan di luar pengadilan; dan
  9. 9.drafting dokumen hukum.
(1)Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi masalah hukum perdata, pidana, dan tata usaha negara.

Pasal 6

(1)Penerima Bantuan Hukum wajib:
1. a.menyampaikan bukti, informasi, dan/ a tau keterangan Perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan

Pasal 11

Penerima Bantuan Hukum berhak:

a.mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau Perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
b.mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/ atau Kode Etik Advokat; dan
c.mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Penerima Bantuan Hukum BAB III HAKDANKEWAJIBAN Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme kerja sama dengan lembaga Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III

HAKDANKEWAJIBAN Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme kerja sama dengan lembaga Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

Dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum, Bupati menjalin kerja sama dengan lembaga Bantuan Hukum yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks71PDFHirarki

Memuat teks peraturan…