(3)Untuk merncnuhi pcrsyaralan tcknis csuai dcngan standar dan kctcntuan peraturnn p rundang-undangnn, sctiap UTIP scbagaimana dirnaksud pada ayat
(1)wajib dilakukan tera/tcra ulang, dan BDKT s bagaimana dimaksud pada ayat
(2)wajib dilakukan pengujian secara berkala.
(2)Setiap BDKT .
ang dicdarkan, dijual. ditawarl an atau diparn rkan, wajib m ·mcnuhi keteniuan pcraturan perundang-unda ngan. c. mcncntukan produk akhir dalarn pcrusahaan: clan r. mclaksanakan pcraturan pcrunclang-undangan, harus memcnuhi persyaratan tcknis esuai dengan standar yang b rlaku. 14
(1)Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang.
Pasal 30 KETENTUAN PIDANA BAB XX
(4)Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut melalui Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
a. mcneruna, mcucari, mengurnpulkan, dan rn ncliu J· etcrangan alau laporan bcrk naan dengan tindak pids na a ar kctcrangan atau laporan tcrscbut m njadi lcbih I ngkap dan jclas: b. mr neliti, m ncari, dan mcngumpulkan kct rangan mengcnai orang pribadi atau Badan tcntang kcbcnaran p rbuatan yang dilakukan sehubungan dcngan tindak pidana; c. mcminta kctcrangan dan bahan bukti d ri orang pribadi atau Badan schubungan dengan tindak pidana; d. mcmerik a buku, catatan, dan dokumen lain berkcnaan dcng n tindak pidana; c. melal ukan pcnggclcdahan untuk mcndapatkan bahan bukti pernbukuan, pcncatatan, dan dokurnen lain, rta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tcrs but; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana; g. menyuruh berhenti dan/ a tau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana; 1. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; J. menghentikan penyidikan; dan/ atau k. melakukan tindakan lain yang perlu un tuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 15 NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS, PROVINS! JAWA TENGAH: (8-406/2019). LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2019 NOMOR 8 tz-tA~ lni, '-- SAM'ANI INTAKORIS SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,Diundangkan di Kudus pad a tanggal '. 7 :u~,;(''1 er 2119 HARTOPO Pit. BUPATI KUDUS WAKIL BUPATI, -------- ,,,-----~ _ _,,,,, / ~ .> (.i ->: Ditctapkan di Kudus padatanggal 261,.,.2r:r,tJ.•r ?l19 .i\•""ar setiap orang met igctahuinya, mcmcrintahkan pcngundan zan P raturan Dacrah ini, dcngan pcnernpatannya dalarn Lcmbaran Dacrah Ka 1 upatcn Kudus. Peraiuran Dacrah irn rnulai berlaku padu tanggal drundaugkan . Pa ',JI '.11 K~TSNTUAN PENUTUP r::AP XX!
(2)Tindak Pidana scbagaimana dimaksud pads ayat (
1) adalah p -iauggaran. 16 II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup Jelas Pasa.12 Cukup Jelas Pasal 3 Cukup Jelas Pasa.14 Cukup Jelas Pasal 5 Cukup Jelas