DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2019

Nomor: 8
Tahun: 2019
Ditetapkan: 26 Desember 2019
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Dearah ini mengatur tentang nama, objek dna subjek retribusi, golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif, wilayah pemungutan, saat retribusi terutang, pemungutan retribusi, penentuan pembayaran, tempat pembayaran angsuran, dan penundaan pembayaran, sanksi administrasi, penagihan retribusi, pengembangan kelebihan pembayaran, penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa, pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, pembetulan, pengurangan atau pembatalan ketetapan serta penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi, insentif pemungutan, pelayanan tera/tera ulang dan pengujian barang dalam kemasan tertutup, penyidikan, ketentuan pidana.

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan MEMUTUSKAN : BUPATI KUDUS clan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS D ngan Pcrsetujuan Bersama 1 h. Peraturan Dacrah Kabupatcn I udus Nomor 16 Tahun 2017 ten ta 1g Pcnyidik Pegawai Ncgeri Sipil di Lingkungan Pcmcrintah Kabupatcn Kudus (Lembaran Oaerah Kabupatcn Kudus Tahun 017 Nomor 6, Tambahan Lemba.ran Dacrah Kabupatcn Kudus Nomor 199); 15. Peraturan Dacrah Kabupaten Kudu Nomor 3 Tahun 2007 tenrang Pokok-pokok Pcngclolaan Keuangan Dacrah (Lcmbaran Dc1 rah Kabupatcn Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lcmbaran Daerah Kabupatcn Kudus Nornor 99); -r . Pcraturan Nomor 87 Tahun 2014 tcnt8ng Per, turan Pelaksan.ian Undan 1-Und~mg Nornor 12 Tahun 2011 Len Lang Pcmbcruuknn Pcraiuran P rundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20H omor L9); ·,o

16.Surat Keterangan Pengujian/Sertifikat adalah surat yang berisi hasil pengujian yang telah dilakukan tera ulang alat- alat Ukur, Takar, Timbang dan P rlengkapannya. 15.Pengujian BDKT adalah pengujian kuantitas barang tidak terrnasuk bungkus atau kemasan.
14.Barang Dalam Keadaan Terbungku yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang yang ditempatkan dalarn bungkusan atau kemasan tertutup yang untuk mempergunakannya harus merusak pembungku atau segel pembungkusnya.
13.Pengujian adalah keseluruhan tindakan teknis yang dilakukan oleh penera untuk membandingkan alat ukur dengan standar untuk satuan ukuran yang sesuai, guna menetapkan sifat atau karakteristik UTTP (sifat rnetrology) untuk menentukan besaran atau kesalah pengukuran.
12.Penera adalah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kata Kudus yang mempunyai keahlian khusus dan diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwewenang untuk melakukan kegiatan pelayanan kemetrologian.
11.Tera lanz adalah hal mcnandai berkala dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku a tau mem berikan kcterangan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas Alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang telah ditera. . Tera adalah ha] menandai d ngan tanda tera sah A tau tera batal yang bcrlaku atau mcmb rikan kctcrangan- kctcrangan t rtulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang bcrlaku, dilakukan oleh pegawai-pcgawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas Alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang bclum dipakai.Alat P rlcngkapan aclalah alat yang dipc untukkan atau dipakai sebagai pclengkap atau tarnbahan pada alat-alat ukur, takar atau Limbang yang m n ntukan hasil pcngukuran, pcnakaran atau penimbangan . 8. Alat Timbang adalah alat yang dipcruntukkan atau dipakai baei pcngukuran massa atau pcnimbangan. 7. Alat Tahir adalah a lat clip ·runtukan atau dipakai bag: pcngukuran kuantitus atau pcnakaran. •). Al.u Ukur adalah al.::1l yang direr nt ukan atau di _;1kai bagi pcngukurt n kuantita - dan atau kuahtas. 4
22.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi · yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi terutang.
23.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar . ang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi terutang atau seharusnya tidak terutang. 24. urat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan / a tau sanksi administrasi berupa bunga dan/ a tau denda.
21.Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firrna, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
20.\\ ajib Rctribusi Tera dan/ atau Tera Ulang adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dari/ atau bertanggung jawab atas UITP menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan tera dan/ atau tera ulang. 19.Ja~a mum adalah jasa yF1ng disediakan atau dibcrikan oleh Pcrnerintah Dacrah untuk tujuan kepentingan clan kemanfaatan umurn serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 17 RL·1ribusi Pclayanan Tera/ Tera Ulang, yang sclanjutny~ discbui R tribusi, adalah pungutan da .rah scb~t_g,u p mbay,mm atas Lera / tcra ulang UTTP dan penguJ1a~ OKT Pcmungut n adalah suatu rangkaian kegiatan mul~ dart p nghirnpunan data obj k dan ubjck retribus1'. pen ntuan bcsarnva rciribusi yang t rutang arnpat k giatan pcnagihan r iribusi kepada Wajib Retribusi s rta pe ngawasan p nvetoranny yang khusus cliscdiakan clan I atau dibcrikan oleh Pcm ~rintah Daerah untuk kcpcntingan pribadi atau Baclan . . Reiribusi Oacrah adalah pungutan dacrah sebagai pembayaran alas jasa atau pemberian izin tcrtentu yang khusus discdiakan dan/atau diberikan olch Pemerintah Daerab untuk kepcntingan orang pribadi atau badan.

(1)Objek Retribusi adalah pelayanan UTIP yang meliputi: a. tera/ tera ulang UTIP, meliputi:1. a.lat ukur panjang; 2. a.lat ukur permukaan cairan (level gauge); 3. takaran (basah/kering); 4. tangki ukur; 0. tangki ukur gerak; 6. alat ukur dari gelas; 7. bejana ukur; 8. meter taksi; 9. speedometer; 10. meter rem 11. tachometer; 12. thermometer; 13. tensimeter; 14. viskometer; 15. alat ukur luas; 16. alat ukur sudut, l 7. alat ukur cairan min yak, 18. alat ukur gas; 19. meter air; 20. meter cairan minum selain air; 21. alat kompensasi suhu (ATC), tekanan atau kompensasi lainnya; 22. meter prover; Pasal 3 Dcngan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut Retribusi atas jasa pelayanan UTIP yang meliputi Tera/Tera Ulanz UTTP dan pengujian BDKT serta sertifikasi atau tabel. Pasal 2 NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

BAB II

2

Pasal 9

Pl Struktur dan bcsarnya tarif Retribusi sebagaimana t r antum dalam Larnpiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pcraturan Daerah ini. ( l) Struktur dan bcsarnya taril Retibusi ditetapkan ocrdasarkan jenis UTTP dan pclayanan UTIP. Pasal 8 STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRJBUSI BAB VI Prin: 'P dan sasaran dalarn pcnctaj an strul tur dan b sar nya tarif rctribusi didasarkan dcngan mempcrhatikan biaya opcr sional, biaya pcrawatan dan pcrncliharaan, kcrnampuan masyarakat, asp. k keadilan, dan kcpasunn hukurn. Pa 1 7 PRlNSlr DAN SASARAN DALAM PCNETAPAN STRUKTUR AN BESARNY!\ TAr~IP BAB V 8

(2)Tempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dapat dilakukan pada Bank, Bendahara Penerimaan, atau petugas yang ditunjuk pada Perangkat Daerah yang mernbidangi pcrdagangan.
(1)Retribusi dibayarkan pada kas daerah atau t mpat lain yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 15

(3)Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku, dan tanda bukti pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
(2)Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
(1)Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 13

diberikan tanda bukti pembayaran.

Pasal 14

(3)Tata cara pembayaran, penentuan tempat, angsuran, dan penundaan pembayaran diatur · lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. (~) Retribusi terutang dilunasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang di persamakan. ccara terutang dilakukan l l) Pembayaran rctribusi runai/Iunas. Pasal 13 PENENTUi\N PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN BAB,.·
(4)Tena am. pernungutan rctribusi diatur lchih l njut dcngan P raturan upati, (?) Dokui en lain yang diper arnakan scbagaimana dirnaksud pada aval
(2)dapat bcrupa kari.is, kupon atau kuitansi.
(2)Rctribusi dipungut dcngan mcnggunakan Sf,] 'U a tau d kumcn lain Jang dip .rsamakan. (l) Pemunguian Relribusi tiduk dapar diborongkan. ! 'asal 12 Pl~MUf GUTAN RSTRIBUSI HAG IX ( 1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati. Pasal 20 PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN cara penagihan dan penerbitan surat teguran diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

Tata

Pasal 19

(3)Bupati dapat mendelegasikan penandatanganan -surat teguran kepada SK.PD terkait.
(2)Jangka waktu pelunasan dan sanksi Retribusi terutang dicantumkan dalam surat teguran.
(1)Oalam hal Wajib Retribusi belurn atau tidak melunasi pembayaran retribusi, maka Bupati mengeluarkan surat teguran. Pasal 18 PENAGIHAN RETRIBUSI hal Wajib Retribusi tidak mcmbayar tcpat pada waktunya atau kurang mernbayar, dikenakan sanksi administrasi atau bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII

Dalam

Pasal 17

SJ\NKSI J\OMINISTRASfBAB XI (~) Kctcntuan 1 bih la njut mcngcnai angsuran dan penundaan pcrnba aran diatur lcbih lanjut dcngan Pcraturan Bupati. ('.2) Perrnohonan angsurnn a tau pcnundus n pcrnbayaran cbagairnaria dimaksud pada ayat (1 ), harus m nyebutkan alasan yang j las. ( 1) .. lam hal Wajib Rctribusi tidal dapat mcrnbayar L pal adn waktunva atau kurang m mbayar, dapat mengajukan pcrrnohonan angsuran ata I pcnundaan pcrnbayaran kcpad. Bupnti. Pasal 16 J.0

(4)Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
(3)Dalarn hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
(2)Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
1. a.diterbitkan Surat Teguran; atau
2. b.ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
(1)Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi. Pasal 21 PENGHAPUSAN PIUTANG RETRJBUSI YANG KEDALUWARSA
(7)Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
(6)Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan tas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.
(5)Pengcmbalian kclcbihan pernbayaran Retribusi sebaaaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkarmya SKRDLB. H) pabila Wajib Rctribusi mernpunyai utang Rctribusi lainn a, kclcbihan pcmbayaran Retribusi scb: gaimana dimaksud pada ayat {l) langsung dipcrhitungkan untuk melunasi terlcbih dahulu utang Retribusi tcrscbut. (::\) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) iclah dilarnpaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan. perrnohonan pengerubalian pcmbayaran Retribusi diunggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama l (satu) bulan.
(2)Bupati dalarn jangka waktu paling lama 6 (cnam) bulan, sejak diterirnanya pcrrnohonan pengernbalian kelebihan pcrnbayaran Retribusi scbagaimana dirnaksud pada ayat
(1), harus memb rikan keputusan.
(1)Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan:
1. a.pembetulan SKRD atau STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hi tung, dan/ a tau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang- undangan retribusi daerah:
2. b.pengurangan atau pernbatalan ketetapan retribusi yang tidak benar;

Pasal 24

PEMBETULAN, PENGURANGAN, ATAU PEMBATALAN KETETAPAN SERTA PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKS! ADMINISTRASI

(4)Tata cara pemberian pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
(3)Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diberikan dengan melihat fungsi objek retribusi.
(2)Pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diberikan dengan melihat kemampuan wajib retribusi.
(1)Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi.

Pasal 23

PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Tata cara penghapusan piutang Rctribusi ang sudah kedaluwarsa diatur lcbih lanjut dengan Peraturan Bupati.

(2)Bupati mcnctapkan Kcputu an Penghapusan Piutang Rctribusi yang , udah kcdaluwarsa scba airnana dirnaksud pacla ayat (l).
(1)Piutang Rctribusi yang tidak mungkin rhtagih lagi karcna hak untuk mclakukan pcnagihan sudah kcdaluwarsa dapat dihapu: kan.

BAB XV

(31

Pasal 22

15) Pengakuan utang Retribusi sccara tidal langsung sebagaimana dimaksud pada ayat

(2)huruf b dapat diketahui dari pcngajuan pcrmohonan angsuran atau pcnundaan pcrnbayaran olch Wajib Retribusi. 12 ( l) Setiap UTIP yang secara langsung ataupun tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan menentukan hasil p ngukuran, atau penimbangan untuk: a. kepentingan um um; b. usaha; c. menyerahkan atau menerima barang; d. menenlukan pungutan atau upah; Pasal 26 PELAYANAN TERA/TERA ULANG DAI PE GUJJAN BARA G DALAM KEMASAN TERTUTUP BAB XVIII
(3)Tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati mengacu pada ketentuan perundang-undangan.
(2)Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. ( l) Perangkat Dae rah yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif berdasar pencapaian kinerja tertentu. Pasal 25 INSENTIF PEMUNGUTAN BAB XVII (4-) .Jawaban atas pcrmohonan scbagaimana dimaksud pada ayat
(3)dituangkan dalam bentuk Surat Bupati.
(3)Paling lambat 30 [tiga puluh) hari terhitung scjak ditcrimanya permohonan pernbetulan, perigurangan, dan pernbatalan ketetapan serta pcngurangan a tau perighapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Bupati sudah memberikan jawaban atas permohonan tersebut.
(2)Perm h man pcmbctulan. pengurangan, aiau pembatalan kctctapan crta p ngurangan atau pcnghapusan sanksi ad mini trasi bagaimana dimaksud pada ayat ( l) harus disarnpaikan cara tcrtulis olch Wajib R Lribusi kcpada Bupati palii g larnbat 30 (tiga puluh] hari scjak tanggal ditcrimanya SKRD dan STRD dcngan mcrnbcrikan lasan yang jclas untuk rnendukung prrrnohonannva. - . p n I.TU rangan u Lau penghapu san anksi adrnim s tras I bcrupa bunga dan kenaikan retribusi lerutang dalarn hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Relribusi atau bukan kesalahannya. 13
(3)Wewenang Penyidik Pegawai Negen Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
(2)Penyidik sebagaimana dimaksud pada a at ( 1) diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1)Pejabat Pegawai Negeri Sipil dapat diberi wewenang khusus untuk melakukan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pasal lebih lanjut tentang tata cara penyelenggaraan pelayanan tera/tera ulang atas UTIP serta pengujian BDKT sebagai mana dimaksud dalam

BAB XIX

Ketentuan

Pasal 27

diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pasal 28 (21 UTIP yang tidak memenuhi persyaratan dibubuhi dengan tanda tera batal dan/ atau UTIP serta pengujian BDKT yang tidak memenuhi persyaratan diberikan Surat Keterangan Hasil Pengujian. ( 11 Pcnyelcnggara pclayanan tera / tera ulang atas UTTP dan pcngujian BDKT dilaksanakan di setiap UTTP yang mernenuhi pcrsyaratan clibubuhi dengan tanda tera sah yang berlaku dan/ atau Surat Kcterangan Hasil Pengujian dari setiap BDKT yang memenuhi persyaratan diberikan Surat Keterangan Hasil Pengujian.

Pasal 27

(3)Untuk merncnuhi pcrsyaralan tcknis csuai dcngan standar dan kctcntuan peraturnn p rundang-undangnn, sctiap UTIP scbagaimana dirnaksud pada ayat
(1)wajib dilakukan tera/tcra ulang, dan BDKT s bagaimana dimaksud pada ayat
(2)wajib dilakukan pengujian secara berkala.
(2)Setiap BDKT . ang dicdarkan, dijual. ditawarl an atau diparn rkan, wajib m ·mcnuhi keteniuan pcraturan perundang-unda ngan. c. mcncntukan produk akhir dalarn pcrusahaan: clan r. mclaksanakan pcraturan pcrunclang-undangan, harus memcnuhi persyaratan tcknis esuai dengan standar yang b rlaku. 14
(1)Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang. Pasal PIDANA BAB XX
(4)Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut melalui Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. a. mcneruna, mcucari, mengurnpulkan, dan rn ncliu J· etcrangan alau laporan bcrk naan dengan tindak pids na a ar kctcrangan atau laporan tcrscbut m njadi lcbih I ngkap dan jclas: b. mr neliti, m ncari, dan mcngumpulkan kct rangan mengcnai orang pribadi atau Badan tcntang kcbcnaran p rbuatan yang dilakukan sehubungan dcngan tindak pidana; c. mcminta kctcrangan dan bahan bukti d ri orang pribadi atau Badan schubungan dengan tindak pidana; d. mcmerik a buku, catatan, dan dokumen lain berkcnaan dcng n tindak pidana; c. melal ukan pcnggclcdahan untuk mcndapatkan bahan bukti pernbukuan, pcncatatan, dan dokurnen lain, rta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tcrs but; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana; g. menyuruh berhenti dan/ a tau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana; 1. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; J. menghentikan penyidikan; dan/ atau k. melakukan tindakan lain yang perlu un tuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 15 NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS, PROVINS! JAWA TENGAH: (8-406/2019). LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2019 NOMOR 8 tz-tA~ lni, '-- SAM'ANI INTAKORIS SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,Diundangkan di Kudus pad a tanggal '. 7 :u~,;(''1 er 2119 HARTOPO Pit. BUPATI KUDUS WAKIL BUPATI, -------- ,,,-----~ _ _,,,,, / ~ .> (.i ->: Ditctapkan di Kudus padatanggal 261,.,.2r:r,tJ.•r ?l19 .i\•""ar setiap orang met igctahuinya, mcmcrintahkan pcngundan zan P raturan Dacrah ini, dcngan pcnernpatannya dalarn Lcmbaran Dacrah Ka 1 upatcn Kudus. Peraiuran Dacrah irn rnulai berlaku padu tanggal drundaugkan . Pa ',JI '.11 K~TSNTUAN PENUTUP r::AP XX!
(2)Tindak Pidana scbagaimana dimaksud pads ayat ( 1) adalah p -iauggaran. 16 II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup Jelas Pasa.12 Cukup Jelas Pasal 3 Cukup Jelas Pasa.14 Cukup Jelas Pasal 5 Cukup Jelas

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…