DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2025

Nomor: 8
Tahun: 2025
Ditetapkan: 6 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 91

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan Pasal 1, perubahan Pasal 5, perubahan Pasal 6, perubahan Pasal 7, perubahan Pasal 8, perubahan Pasal 9, penyisipan Pasal 9A dan Pasal 9B, perubahan Pasal 12, perubahan Paragraf 3 Bagian Kesatu BAB III, perubahan Pasal 13, perubahan Pasal 14, perubahan Pasal 15, perubahan Pasal 20, perubahan Pasal 23, perubahan Pasal 27, perubahan Pasal 30, perubahan Pasal 38, perubahan Pasal 39, perubahan Pasal 40, perubahan Pasal 41, perubahan Pasal 59, perubahan Pasal 68, perubahan Pasal 72, perubahan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 74, perubahan Pasal 75, perubahan ayat (1) Pasal 76, perubahan Pasal 77, perubahan Pasal 78, perubahan Pasal 80, perubahan Pasal 81, perubahan ayat (3) Pasal 82, perubahan ayat (1) Pasal 84, perubahan ayat (5) Pasal 92, perubahan Pasal 96, perubahan ayat (2) Pasal 97, perubahan ayat (4) Pasal 99, perubahan ayat (6), ayat (8) dan ayat (9) Pasal 102, perubahan Pasal 104, perubahan ayat (2) huruf a Pasal 107, perubahan Pasal 117, perubahan ayat (1) Pasal 118, perubahan ayat (4) Pasal 119, perubahan Pasal 123, perubahan Pasal 124, perubahan Pasal 125, penghapusan Pasal 126, Pasal 127, Pasal 128, Pasal 129, perubahan Pasal 130.

Isi peraturan

Menimbang

d.bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah ten tang Perubahan alas Peraturan Daerah Nornor 4 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung;

a.bahwa ketentuan perizinan bidang Bangunan Gedung di Daerah harus mendukung iklim investasi dan kemudahan berusaha sehingga berdarnpak pada peningkatan ekonorni nasional dan kesejahteraan masyarakat;
b.bahwa guna efektivitas pelayanan perizinan bidang Bangunan Gedung, perlu dilakukan sinkronisasi antar instansi dan ketentuan teknis penyelenggaraan perizinan bidang Bangunan Gedung di Kabupaten Kudus;
c.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2014 ten tang Bangunan Gedung sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan rnasyarakat, sehingga perlu diubah; BUPATI KUDUS, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Menimbang PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 8 TAHUN 2025 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG BANGUNAN GEDUNG BUPATI KUDUS PROVlNSI JA WA TENGAH SALINAN Dalam Peraturan Daerah ini yang dirnaksud dengan:
1. 1.Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. 2.Pernerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pernerintahan Daerah yang memirnpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonorn.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 177), diubah sebagai berikut:

l.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG BANGUNANGEDUNG. Menetapkan DEWANPERWAKlLANRAKYATDAERAHKABUPATENKUDUS dan BUPATIKUDUS Dengan Persetujuan Bersama

4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali tcrakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
7.Peraturan Daerah Kabupalen Kudus Nomor 4 Tahun 2014 ten tang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 177);
3.Bupati adalah Bupati Kudus.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus.
5.Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menya tu dengan ternpat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kcgiatan usaha, kcgiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
6.Bangunan Gedung Adat adalah Bangunan Gedung yang didirikan berdasarkan kaidah-kaidah adat atau tradisi masyarakat sesuai budayanya, misalnya bangunan rumah adat.
7.Penyelenggaraan Bangunan Gedung adalah kegiatan pembangunan yang meliputi perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian dan pem bongkaran.
8.Penyelenggara Bangunan Gedung adalah pemilik, penyediajasa konstruksi, TPA, TPT, Penilik, Sekretariat, pengelola Bangunan Gedung dan pengelola teknis BGN.
9.Mendirikan Bangunan Gedung adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian, termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau rneratakan tanah yang berhubungan dengan kegiatan pengadaan Bangunan Gedung.
10.Mengubah Bangunan Gedung adalah pekerjaan mengganti dan/atau menambah atau mengurangi bagian bangunan tanpa mengubah fungsi bangunan.
11.Pembongkaran adalah kegiatan membongkar atau rnerobohkan seluruh atau sebagian Bangunan Gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarananya.
12.Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada Pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
13.Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase berdasarkan perbandingan antara luas seluruh lantai dasar Bangunan Gedung terhadap luas lahan perpetakan atau daerah perencanaan sesuai Keterangan Rencana Kota (KRK).
14.Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya clisingkat KLBadalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai Bangunan Gedung terhadap luas lahan perpetakan a tau daerah perencanaan sesuai Keterangan Rencana Kota (KRK).
15.Koefisien Tapak Basemen yang selanjutnya disingkat KTB adalah angka persentase berdasarkan perbandingan antara luas tapak basemen terhadap luas lahan perpetakan atau daerah perencanaan sesuai Keterangan Rencana Kota (KRK).
16.Tim Profesi Ahli yang selanjutnya clisingkat TPA adalah tim yang terdiri atas profesi ah1i yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan pertimbangan teknis dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
17.Tim Penilai Teknis yang selanjutnya disingkat TPT adalah tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang terdiri atas instansi terkait penyelenggara Bangunan Gedung untuk memberikan pertimbangan teknis dalam proses penilaian dokurnen rencana teknis Bangunan Gedung dan RTB berupa rumah tinggal tunggal l (satu) lantai dengan luas paling banyak 72 rn? (tujuh puluh dua meter persegi) dan rumah tinggal tunggal 2 (dua) lantai dengan luas lantai paling banyak 90 m2 (sembilan puluh meter persegi) serta pemeriksaan dokumen permohonan SLF pcrpanjangan.
18.Penilik Bangunan Gedung yang selanjutnya clisebut Penilik adalah orang perseorangan yang memiliki kompetensi dan diberi tugas oleh pemerintah pusat a tau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan inspeksi terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
19.Scrtifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
20.Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis yang mengatur batasan lahan yang tidak boleh dilcwati dengan bangunan yang membatasi fisik bangunan ke arah depan, belakang maupun samping.
21.Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus yang selanjutnya disingkat RTRWadalah rencana tata ruang yang bersifat urnum dari wilayah kabupaten, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten, penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

(1)Fungsi Bangunan Gedung merupakan ketetapan pcmcnuhan Standar Teknis, yang ditinjau dari segi tata bangunan dan lingkungannya maupun keandalan Bangunan Gedung.
(2)Fungsi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.fungsi hunian;
2. b.fungsi keagamaan;
3. c.fungsi usaha;
4. d.fungsi sosial dan budaya; dan

Pasal 5

2.Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
22.Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah Daerah yang dilengkapi dengan peraturan Zonasi Daerah.
23.Ruang Terbuka Hijau Pekarangan yang selanjutnya disingkat RTHP adalah ruang yang didorninasi oleh lingkungan alami di halaman rumah di kawasan perumahan, perkantoran, perdagangan dan kawasan industri.
24.Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting pada Lingkungan Hidup dari suatu usaha dan/ atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta tennuat dalam Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
25.Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pernantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UK.L-UPLadalah rangkaian proses pengelolaan dan pcmantauan Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
26.Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak alas status kepemilikan Bangunan Gedung.
27.Pengkaji Teknis adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukurn, yang mempunyai sertifikat kompetensi kerja kualifikasi ahli atau sertifikat badan usaha untuk melaksanakan pengkajian teknis atas kelaikan fungsi Bangunan Gedung.

(2)Bangunan Gedung fungsi keagamaan dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan ibadah keagamaan dapat berbentuk:
1. a.bangunan masjid, rnushalla, langgar, surau;
2. b.bangunan gereja, kapel;
3. c.bangunan pura;
4. d.bangunan vihara;
5. e.bangunan kelenteng; dan
(1)Bangunan Gedung fungsi hunian dengan fungsi utama sebagai tempat manusia tinggal dapat berbentuk:
1. a.bangunan rumah tinggal tunggal;
2. b.bangunan rumah tinggal deret; dan
3. c.bangunan rumah susun.

Pasal 6

3.Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(7)Bangunan Gedung yang memiliki lebih dari 1 (satu) fungsi scbagaimana dimaksud pada ayat (6) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. a.gabungan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2);
1. b.fungsi hunian tidak boleh digabung dengan fungsi usaha yang berupa:
  1. 1.lndustri;
  2. 2.peternakan; dan/atau
  3. 3.budidaya hewan;
2. c.fungsi sosial budaya yang berupa rumah sakit tidak botch digabung dengan fungsi lainnya.
(6)Fungsi campuran scbagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri lcbih dari 1 (satu) fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dimilik.i Bangunan Gedung.
(5)Penctapan fungsi utama scbagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan berdasarkan aktivitas yang diprioritaskan pada Bangunan Gedung.
(4)Fungsi Bangunan Gcdung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditclapkan berdasarkan fungsi utarna.
(3)Selain fungsi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), fungsi Bangunan Gedung dapat berupa fungsi campuran.
1. e.fungsi khusus.
(4)Bangunan Gedung sosial dan budaya dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan kegiatan sosial dan budaya dapat berbentuk:
1. a.Bangunan Gedung pelayanan Pendidikan;
2. b.Bangunan Gedung pelayanan kesehatan;
3. c.Bangunan Gedung pelayanan kebudayaan;
4. d.Bangunan Gedung laboratorium; dan
5. c.Bangunan Gedung pelayanan umum.
(3)Bangunan Gedung fungsi usaha dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan kegiatan usaha dapat berbentuk:
1. a.Bangunan Gedung perkantoran seperti bangunan perkantoran pemerintah maupun non pemerintah, tennasuk kantor yang disewakan dan sejenisnya;
2. b.Bangunan Gedung perdagangan seperti bangunan warung, toko, pasar, pertokoan, pusat perbelanjaan, mal dan sejenisnya;
3. c.Bangunan Gedung perindustrian seperti pabrik, laboratorium, dan perbengkelan;
4. d.Bangunan Gedung pelernakan, seperti temak sapi, ternak ayam, sarang burung walet, atau bangunan sejenis lainnya;
5. e.Bangunan Gedung laboratorium yang termasuk dalam Iungsi usaha yang bukan merupakan fasilitas penunjang;
6. f.Bangunan Gedung perhotelan, seperti wisma, losmen, hostel, motel, rumah kos, hotel, kondotel, penginapan dan sejenisnya;
7. g.bangunan wisata dan rekreasi, seperti gedung pertemuan, olahraga, anjungan, bioskop gedung pertunjukan dan sejenisnya;
8. h.Bangunan Gedung terminal, seperti terminal angkutan darat, stasiun kereta api, bandara, dan pelabuhan laut; dan
9. i.Bangunan Gedung tempat penyimpanan, seperti gudang, tempat pendinginan, dan gedung parkir.
10. f.bangunan keagamaan dengan sebutan lainnya yang diakui oleh Negara. Bangunan Gedung diklasifikasikan berdasarkan:
11. a.Tingkat Kompleksitas meliputi:
  1. 1.Bangunan Gedung sederhana yaitu Bangunan Gcdung dengan karakter sederhana dan memiliki kompleksitas serta tek.nologi sederhana dan/ atau Bangunan Gedung yang sudah ada desain prototipnya;
  2. 2.Bangunan Gedung tidak sederhana yaitu Bangunan Gedung dengan karakter sederhana dan memiliki kompleksitas serta teknologi tidak sederhana; dan

Pasal 8

(3)Perubahan fungsi Bangunan Gedung yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperoleh persetujuan dan penetapan dari Bupati.

5.Ketentuan Pasal 8 diubah schingga berbunyi sebagai berikut:

(2)Penetapan fungsi Bangunan Gedung dilakukan oleh Bupati melalui penerbitan PBG.
(1)Fungsi Bangunan Gcdung diusulkan oleh pemilik Bangunan Gedung dalam bentuk rencana teknis Bangunan Gedung sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam RTRW dan persyaratan yang diwajibkan sesuai dengan fungsi Bangunan Gedung.

Pasal 7

4.Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(5)Bangunan fungsi khusus merupakan Bangunan Gedung yang fungsinya:
1. a.mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi untuk kepentingan nasional atau yang penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat di sekitarnya dan/ atau mempunyai risiko bahaya tinggi, dan penetapannya dilakukan oleh menteri yang membidangi Bangunan Gedung berdasarkan usulan menteri terkait tempat melakukan kcgiatan yang mempunyai tingkat kerahasiaan tingkat nasional;
2. b.sebagai bangunan instalasi pertahanan misalnya kubu-kubu dan/atau pangkalan-pangkalan pertahanan (instalasi peluru kendali), pangkalan laut dan pangkalan udara, serta depo amunisi; dan
3. c.sebagai bangunan instalasi keamanan misalnya laboratorium forensik dan depo arnunisi.
  1. 3.klas 3;
  2. 4.klas 4;
  3. 5.klas 5;
  4. 6.klas 6;
  5. 7.klas 7;
  6. 8.klas 8;
  7. 9.klas 9; dan
  8. 10.klas 10.
4. b.Tingkat Permanensi meliputi:
  1. 1.Bangunan Gedung permanen; dan
  2. 2.Bangunan Gedung nonpermanen;
5. c.Tingkat Risiko Bahaya Kebakaran meliputi:
  1. 1.tingkat risiko kebakaran rcndah;
  2. 2.tingkat risiko kebakaran sedang, dan
  3. 3.tingkat risiko kebakaran tinggi;
6. d.Lokasi meliputi:
  1. 1.Bangunan Gedung di lokasi renggang;
  2. 2.Bangunan Gedung di lokasi sedang, dan;
  3. 3.Bangunan Gedung di lokasi padat;
7. e.Ketinggian Bangunan Gcdung meliputi:
  1. 1.Bangunan Gedung super tinggi;
  2. 2.Bangunan Gedung pencakar langit;
  3. 3.Bangunan Gedung bertingkat tinggi;
  4. 4.Bangunan Gedung bertingkat sedang; dan
  5. 5.Bangunan Gedung bertingkat rendah;
8. f.Kepemilikan meliputi: l . Bangunan Gedung milik Negara; dan
  1. 2.Bangunan Gedung selain milik Negara;
9. g.Klas Bangunan dibagi menjadi:
  1. 1.k:Jas l;
  2. 2.klas 2;
  3. 3.Bangunan Gedung khusus yaitu Bangunan Gedung yang memiliki penggunaan clan persyaratan khusus yang dalam percncanaan clan pelaksanaannya memerlukan penyelesaian dan/atau teknologi khusus;
10. i.perintah Pembongkaran Bangunan Gedung. padatetapd. penghentian sernentara atau Pemanfaatan Bangunan Gedung;
11. c.pcmbekuan PBG;
12. f.pencabutan PBG;
13. g.pembekuan SLF Bangunan Gedung;
14. h.pencabutan SLF Bangunan Gedung; dan/atau
(1)Pemilik yang tidak memenuhi kesesuaian penetapan fungsi dalam P8G sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dikenai sanksi administratif.
(2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat bcrupa:
1. a.peringatan tertulis;
2. b.pcmbatasan kegiatan pembangunan;
3. c.penghenlian sernentara atau tetap pada pckerjaan pelaksanaan pembangunan;
(2)Dalam hal terdapat perubahan fungsi dan/ atau klasifikasi 8angunan Gedung, pemilik wajib mengajukan PBG perubahan.

Pasal 98

(1)Fungsi 8angunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) serta klasifikasi 8angunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dicantumkan dalam P8G, SLF, dan S8KBG.

Pasal 9A

7.Diantara ketentuan Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 2 (dua) Pasal baru yakni Pasal 9A dan Pasal 98 sehingga berbunyi sebagai berikut:

(2)8angunan Gedung dapal merniliki klasifikasi jamak, dalam hal terdapat beberapa bagian dari 8angunan Gedung yang harus diklasifikasikan secara terpisah.
(1)Bagian 8angunan Gedung yang penggunaannya insidenlal dan sepanjang tidak mengakibatkan gangguan pada bagian Bangunan Gedung lainnya, dianggap memilik:i klasifikasi yang sama dengan bangunan utamanya.

Pasal 9

6.Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(7)Proses Penerbitan SLF dan SBKBG scbagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak surat pernyataan kclaikan fungsi diunggah melalui SIMBG.
(8)Penerbitan SLF dan SBKBG sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tanpa dipungut biaya.
(6)Penerbitan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SBKBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan rnelalui SIMBG.
(5)Lampiran dokumen SBKBG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mcliputi informasi:
1. a.surat perjanjian pemanfaatan tanah;
2. b.akta pemisahan;
3. c.gambar situasi; dan/atau
4. d.akta fidusia bila dibebani hale. (3} SBKBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
5. a.dokumen SBKBG; dan
6. b.lampiran dokumen SBKBG.
(4)Dokumen SBKBG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi iniormasi rncngenai:
1. a.kepemilikan atas Bangunan Gedung atau bagian Bangunan Gedung;
2. b.alamat Bangunan Gedung;
3. c.status hak atas tanah;
4. d.nomor PBG; dan
5. e.nomor SLF atau nomor perpanjangan SLF.
(2)Surat kepemilikan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
1. a.SBKBG;
2. b.sertifikat kepemilikan Bangunan Gedung satuan rurnah susun; atau
3. c.sertifikat hak milik satuan rumah susun.
(1)Status kepemilikan Bangunan Gedung dibuktikan dengan surat kepemilikan Bangunan Gedung setelah diterbitkannya SLF.

Pasal 12

8.Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga bcrbunyi sebagai berikut:

(1)Bangunan Gedung harus diselenggarakan sesuai dengan peruntukan Lokasi yang telah ditetapkan dalam RTRW dan/atau RDTR dan/atau RRTBL dan sesuai dengan fungsi dan klasifikasinya.

Isi peraturan

Teks91PDFHirarki

Memuat teks peraturan…