DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017

Nomor: 9
Tahun: 2017
Ditetapkan: 20 Juni 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa yaitu : - Pasal 5A tentang susunan organisasi Pemerintah Desa yang terdiri dari Desa Swasembada, Swakarya, dan Swadaya. -BAB III diubah menjadi tentang Kedudukan, Tugas , Fungsi, Wewenang, Hak dan Kewajiban Kepala Desa. - Pasal 12 tentang (1) laporan penyelenggaraan pemerintahan desa. - Pasal 13 dan 14 tentang Sekretariat Desa. - Pasal 14 A tentang Kepala Urusan. - Pasal 15 tentang Pelaksana Kewilayahan. - Pasal 16 tentang Kepala Dusun. - Pasal 17 tentang Pelaksana Teknis. - Pasal 18 tentang Kepala Seksi. - Pasal 20 tentang pelaksanaan tugas dan wewenang oleh Kepala Desa. - Pasal 22 tentang pembinaan dan pengawasan oleh Bupati dan Camat terhadap Pemerintah Desa.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Kudus Nomor 3 Tahun 2015 Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa; bahwa dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 20 ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, serta surat Gubernur Jawa Tengah tanggal 12 Oktober 2015 Nomor 180/015105 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa; bahwa dengan diadakannya perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada huruf b, Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, akan lebih sejalan dengan kebijakan Pemerintah serta lebih sesuai dengan kebutuhan Desa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaima huruf a, huruf b, dan huruf c SALINAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS 20172017 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KUDUS, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kabupaten Kudus telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Perubahan atas Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Tahun 2014 tentang Desa, dan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja urat Gubernur Jawa Tengah tanggal Oktober 2015 Nomor 180/015105 perihal Hasil Klarifikasi raturan Daerah Kabupaten Kudus, perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja bahwa dengan diadakannya perubahan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b, Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, akan lebih sejalan dengan kebijakan Pemerintah serta lebih sesuai dengan kebutuhan Desa; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud , dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Kabupaten n Daerah Kabupaten tang Pedoman Penyusunan 47 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Peraturan Pelaksanaan dan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja urat Gubernur Jawa Tengah tanggal erihal Hasil Klarifikasi perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja bahwa dengan diadakannya perubahan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b, Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, akan lebih sejalan dengan kebijakan Pemerintah serta a dimaksud , perlu membentuk Peraturan 2 Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 3 Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 10.Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daera Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 183); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS dan BUPATI KUDUS MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 183), diubah sebagai berikut:
1.Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipi 1 (satu) Pasal yakni Pasal 5A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

(1)Susunan organisasi Pemerintah Desa disesuaikan dengan tingkat perkembangan desa yaitu Desa Swasembada, Swakarya, dan Swadaya.
(2)Desa Swasembada wajib memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi.
(3)Desa Swakarya dapat memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi.
(4)Desa Swadaya memiliki 2 (dua) urusan dan 2 (dua) seksi. 4
(5)Klasifikasi jenis desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(6)Struktur dan Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

2.Pasal 6 dihapus.
3.Pasal 7 dihapus.
4.Pasal 8 dihapus.
5.Judul BAB III diubah sehingga judul BAB III berbunyi sebagai berikut:
6.Pasal 9 ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (1) dan ayat (3) sedangkan ayat (2) menjadi ayat (4) dan wewenang Kepala Desa ditambah 2 (dua) huruf yakni huruf d dan huruf e sehingga urutan huruf di bawahnya menyesuaikan, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, WEWENANG, HAK, DAN KEWAJIBAN KEPALA DESA

Pasal 9

(1)Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
(2)Kepala Desa mempunyai tugas pokok menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
(3)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:
1. a.menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
2. b.melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
3. c.pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan. 5
4. d.pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
5. e.menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.
(4)Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa mempunyai wewenang:
1. a.memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa;
2. b.mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
3. c.memegang kekuasaaan pengelolaan keuangan dan aset Desa;
4. d.mengusulkan rancangan peraturan Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa;
5. e.mengusulkan APBDesa kepada Badan Permusyawaratan Desa;
6. f.menetapkan peraturan Desa;
7. g.menetapkan APBDesa;
8. h.membina kehidupan masyarakat Desa;
9. i.membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
10. j.membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
11. k.mengembangkan sumber pendapatan Desa;
12. l.mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
13. m.mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
14. n.memanfaatkan teknologi tepat guna;
15. o.mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif;
16. p.mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
17. q.melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  1. 7.Pasal 11 ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (2) dan ayat (3), sehingga Pasal 11 seluruhnya berbunyi sebagai berikut : 6

Pasal 11

(1)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala Desa mempunyai kewajiban:
1. a.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
2. b.meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
3. c.memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
4. d.menaati dan menegakkan peraturan perundang- undangan;
5. e.melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
6. f.melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
7. g.menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa;
8. h.menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
9. i.mengelola keuangan dan aset desa;
10. j.melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
11. k.mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
12. l.mengembangkan perekonomian masyarakat desa;
13. m.membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
14. n.memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa;
15. o.mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
16. p.memberikan informasi kepada masyarakat Desa.
(2)Dalam melaksanakan tugas, wewenang, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1), Kepala Desa wajib:
1. a.menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
2. b.menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati; 7
3. c.memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran;
4. d.memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan Desa secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.
(3)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.

8.Pasal 12 ayat (1) dan ayat (6) dihapus, ayat (3) diubah, dan susunan ayat lainnya menyesuaikan sehingga Pasal 12 seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
(2)Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
(3)Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c diberikan kepada BPD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
(4)Informasi penyelenggaraan pemerintahan desa secara tertulis kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d, dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman desa atau pada media cetak lainnya.

9.Pasal 13 diubah sehingga Pasal 13 seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat.
(2)Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan yaitu urusan umum dan perencanaan, dan urusan keuangan.
(3)Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dipimpin oleh Kepala Urusan. 8

10.Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa.
(2)Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
(3)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi:
1. a.pelaksanaan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
2. b.pelaksanaan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
3. c.pelaksanaan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan admnistrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
4. d.pelaksanaan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
  1. 11.Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipi 1 (satu) Pasal yakni Pasal 14A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

(1)Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
(2)Kepala urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
(3)Untuk melaksanakan tugas kepala urusan mempunyai fungsi:
1. a.Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum. 9
2. b.Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan admnistrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
3. c.Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
  1. 12.Pasal 15 diubah sehingga Pasal 15 seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
(2)Jumlah unsur Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.
(3)Tugas kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
(4)Pelaksana Kewilayahan dilaksanakan oleh Kepala Dusun yang ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat

13.Pasal 16 diubah sehingga Pasal 16 seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dusun memiliki fungsi:
1. a.pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas 10 kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
2. b.pengawasan pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
3. c.pengawasan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
4. d.pelaksanaan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
  1. 14.Pasal 17 diubah sehingga Pasal 17 seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1)Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
(2)Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan seksi pelayanan, paling sedikit 2 (dua) seksi yaitu seksi pemerintahan, serta seksi kesejahteraan dan pelayanan.
(3)Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Seksi.

15.Pasal 18 diubah sehingga Pasal 18 seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1)Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.
(2)Kepala seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
(3)Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi mempunyai fungsi:
1. a.Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan Profil Desa.
2. b.Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, 11 lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
3. c.Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
  1. 16.Pasal 20 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (1) sehingga Pasal 20 seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…