DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2024

Nomor: 9
Tahun: 2024
Ditetapkan: 9 Agustus 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Kudus

regulasi_utama

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; Menimbang BUPATIKUDUS, DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARANPENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHTAHUNANGGARAN2023 TENTANG PERATURANDAERAHKABUPATENKUDUS NOMOR 9 TAHUN2024 BUPATIKUDUS PROVINSIJAWA TENGAH SALlNAN

(1)Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 berupa laporan keuangan memuat: a. laporan realisasi anggaran; b. laporan perubahan saldo anggaran lebih; c. lapran operasional; d. laporan perubahan ekuitas; e. neraca; f. laporan arus kas; dan g. catatan atas laporan keuangan.

Pasal 2

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Kudus. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut as as otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai un sur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pasa11 PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHTAHUNANGGARAN 2023. MEMUTUSKAN: DEWANPERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN KUDUS dan BUPATIKUDUS Dengan Persetujuan Bersama 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 09 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 09), sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 02 Tahun 2023 ten tang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 02 ); Menetapkan (Rp388.212.730.096,00)(Rpl08,628.030.000.40) Rp279.584.700.095,60

2.realisasi selisih lebih c. selisih lebih anggaran dengan realisasi surplus/ (defisit) sejumlah Rp279.584.700.095,60 (dua ratus tujuh puluh sembilan miliar lima ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus ribu sembilan puluh lima rupiah enam puluh sen) dengan rincian sebagai berikut:
1.anggaran surplus/ (defisit) setelah perubahan Rp2.625.194.437.466,OORp2.384.815.249.162,OO Rp240.379.188.304,OO b. selisih kurang anggaran dengan realisasi belanja dan transfer sejumlah Rp240.379.188.304,00 (dua ratus empat puluh miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta seratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut:1. anggaran belanja dan transfer setelah perubahan 2. realisasi selisih kurang Rp2.236. 981. 707 .370,00Rp2.276.187.219.161,60 Rp39.205.511.791,60
2.realisasi selisih lebih Uraian laporan realisasi anggaran se bagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut: a. selisih lebih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp39.205.511.791,60 (tiga puluh sembilan miliar dua ratus lima juta lima ratus sebelas ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah enam puluh sen) dengan rincian sebagai berikut:
1.anggaran pendapatan setelah perubahan Pasal 4 Rp390. 912. 730.096,40 Rp 1.236.000.0()O,O-0 Rp389.676.730.096,40. c. pembiayaan1. penerimaan2. pengeluaran pembiayaan netto Rp2.276.187.219.161,60Rp2.384.815.249.162,00 Rp108.628.030.000,40 Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(1)huruf a sebagai berikut: a. pendapatan b. belanja dan transfer defisit Pasal 3
(2)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilampiri dengan ikhtisar laporan realisasi kinerja pemerintah daerah dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah Zperusahaan daerah serta ikhtisar laporan keuangan dana desa. Rp20.608.049.742,00Rp48.281.431.31 0,76 RpO,OO Rp48.281.431.31 0,76. e.f.g. Rp2.152.451.648.274,59Rp2.083.562.167.221,83 Rp68.889.481.052,76 surplus dari kegiatan operasional defisit dari kegiatan nonoperasionalsurplus sebelum pos luar biasa pos luar bias asurplus - LO c.d.Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2

ayat

(1)huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut:a. pendapatan b. beban Pasal 6 Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1)huruf b dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2023 sebagai berikut: a. saldo anggaran lebih awal Rp390.912.730.096,40 b. penggunaan saldo anggaran lebih Rp390.912.730.096,40 c. sisa lebih pembiayaan anggaran Rp281.048.700.096,00 d. koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya Rp8,OO e. saldo anggaran lebih akhir Rp281.048.700.096,00. PasaI5 Rp388.212.730.096,00Rp389.676.730.096,40 Rp 1.464.000.000,40. selisih lebih f. selisih lebih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp1.464.000.000,40 (satu miliar empat ratus enam puluh empat juta rupiah empat puluh sen) dengan rincian sebagai berikut:1. anggaran pembiayaan netto setelah perubahan

2.realisasi Rp2.700.000.000,00Rp1.236.000.000,OORp 1.464.000.000,00
2.realisasi selisih kurang e. selisih kurang anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp1.464.000.000,00 (satu miliar empat ratus enam puluh empat juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:1. anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp390.912.730.096,00Rp390.912.730.096.40 RpD:40 selisih lebih d. selisih lebih anggaran dengan realisasi penenmaan pembiayaan sejumlah RpO,40 (empat puluh sen) dengan rincian sebagai berikut:
1.anggaran penerimaan pembiayaan setelah peru bahan
2.realisasi : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan orgarusasi; Lampiran 1.2 : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pernbiayaan; : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas; a. Lampiran ILampiran I.1 Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2

ayat

(1)tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah mi, terdiri dari:

Pasal 11

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasa12 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan. Pasall0 Rp391.177.402.252;,40Rp309.197.749.724,60 (Rp419.061.779.725,00) RpO,OO (Rp53.049.169,00) Rp281.260.323.0.84,00. Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(1)huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut:a. saldo kas awal per 1 Januari 2023 b. arus kas dari aktivitas operasi c. arus kas dari aktivitas investasi d. arus kas dari aktivitas pembiayaan e. arus kas dari aktivitas non anggaran f. saldo kas akhir per 31 Desember 2023 Pasa19 Rp5.104.859.636.022,90 Rp22.164.336.425,08 Rp5.082.695.299.597,82.
1. a.jumlah aset
2. b.jumlah kewajibanc. jumlah ekuitas Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e per31 Desember 2023 sebagai berikut: Pasa18 Rp4.987.889.516.811,16 Rp48.281.431. 310,76Rp46.524.351.4 75,90 Rp5.082.695.299.597,82. Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1)huruf d dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2023 sebagai berikut:a. ekuitas awal b. surplus laporan operasional c. koreksi ekuitas lainnya
1. d.ekuitas akhir Pasa17 b. Lampiran II c. Lampiran III d. Lampiran IV e. Lampiran V f. Lampiran VI g. Lampiran VII h. Lampiran VIII 1- Lampiran IX J. LampiranX k. Lampiran XI 1. Lampiran XII
2. m.Lampiran XIIIn. Lampiran XIVLampiran 1.3 : Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan; Lampiran 1.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;Laporan perubahan saldo anggaran lebih; Laporan operasional;Laporan perubahan ekuitas; Neraca;Laporan arus kas;Catatan atas laporan keuangan;Daftar rekapitulasi piutang daerah; Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; Daftar rekapitulasi aset tetap; Daftar rekapitulasi kontruksi dalam pekerjaan; o. Lampiran XV Daftar rekapitulasi aset lainnya; p. Lampiran XVI Daftar dana cadangan daerah; q. Lampiran XVII: Daftar kewajiban jangka pendek; r. Lampiran XVIII:Daftar kewajiban jangka panjang; s. Lampiran XIX: Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2023 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; t. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik DaerahjPerusahaan Daerah terdiri atas; Lampiran XX.1: Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik DaerahjPerusahaan Daerah; dan Lampiran XX.2: Ikhtisar laporan keuangan (laporan labajrugi) Badan Usaha Milik DaerahjPerusahaan Daerah. SAIFUL HUDA, SH..MH. Pembina 1J&.I NIP. 19670307 ],99203 1 012 Salinan ~~ as~ KEPALA BAGIAN HUKUM, NOREG PERATURAN DAERAHKABUPATEN KUDUS, PROVINSIJAWATENGAH:(9-180/2024)LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2024 NOMOR 9 REVLISIANTO SUBEKTI ttd. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,Diundangkan dli Kudus pada tanggal 12Aqustus 2024 M. HASAN CHABIBIE ttd. Ditetapkan di Kudus paria tanggal 9 Agustus 2024 Pj. BUPATI KUDUS Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus. 'Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari:a. Ikhtisar Laporan Realisasi Kinerja Pemerintah Daerah tercantum dalam Lampiran XXI Peraturan Daerah ini; b. Ikhtisar Laporan Kinerja Badan Usaha Milik Daerah / Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran XXIIPeraturan Daerah ini; dan c. Ikhtisar Laporan Keuangan Dana Desa tercantum dalam Lampiran XXIIIPeraturan Daerah ini. Pasal 12 Hurufa Cukupjelas Hurufb Cukup jelas

Pasal 1

Cukupjelas Pasa12 Cukupjelas Pasal 3 II. PASALDEMI PASAL Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan daerah diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan yang merupakan wujud dari penguatan transparansi dan akuntabilitas yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun mengikuti standar akuntansi pemerintahan. Berdasarkan

Pasal 320

ayat

(1)Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang menyebutkan bahwa Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemerika Keuangan (BPK) paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Pada

Pasal 320

ayat

(2)manyebutkan bahwa laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)paling sedikit me1iputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubanan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan dilampiri Ikhtisar Laporan Kinerja BUMDjPerusahaan Daerah. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh Kepala Daerah kepada masyarakat melalui DPRD dalam bentuk rancangan Peraturah Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD diwujudkan melalui persetujuan bersama Kepala Daerah dan DPRD. Atas dasar persetujuan bersama Kepala Daerah menyiapkan Rancangan Perkada tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pe1aksanaan APBD, kemudian Kepala Daerah megirimkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD serta Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Gubernur selaku wakil pemerintah pusat untuk dievaluasi. Gubernur se1aku wakil Pemerintah Pusat kemudian mengeluarkan surat keputusan mengenai hasil evaluasi. Setelah hasil evaluasi dinyatakan sudah sesuai dan temuan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah ditindaklanjuti, BupatijWalikota menetapkan rancangan Peraturan Daerah Kabupateri/Kota menjadi Peraturan Daerah KabupatenjKota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah menjadi Peraturan Kepala Daerah. 1. UMUM PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 9 TAHUN 2024 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 adalah aktifitas ditujukan untuk Hurufc Yang dimaksud "aktifitas investasi" penerimaan dan pengeluaran kas yang Hurufb Yang dimaksud "aktifitas Operasi" adalah aktifitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi. Yang dimaksud "Arus Kas" adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada bendahara umum negaraj daerah. Pasal 9 Huruf c Yang dimaksud "ekuitas" adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemer.ntah pada tanggal pelaporan. Pasa18Pasa17 Yang dimaksud "surplus Zdefisit" adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja. Hurufc Yang dimaksud "surplus/ defisit operasional' adalah selisih an tara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus Zdefisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Hurufb Yang dimaksud "beban" adalah penurunan manfaat ekoncrni atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat merupakan pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Hurufa Yang dimaksud "pendapatan" adalah pendapatan-LO yaitu hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar Kembali. Pasa14 Cukupjelas Pasa15 Cukupjelas Pasa16 Huruf c Cukupjelas Huruf d Cukup jelas Huruf e Cukupjelas Huruff Yang dimaksud dengan "pembiayaan netto" adalah selisih an tara penerimaan pembiayaan dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 263 Pasal 14 Cukupjelas Pasal 13 Cukupjelas Pasal 12 Cukupjelas Pasalll Cukupjelas Pasall0 Cukupjelas Hurufe Yang dimaksud "aktifitas non anggaran" adalah aktifita penerimaan dan penge1uaran kas yang tidak mempeng " anggaran pendapatan, belanja, transfer dan pembi_ayaq:h pemerintah. Hurufd Yang dimaksud "aktifitas pendanaanj'pernbiayaan" adalj aktifitas penerimaan kas yang perlu ~ba:yar kembali d?D/atal[' pengelu?Tan kas yang akan. ditenma kemb~. yan p' mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi utang dan piutang jangka panjang. ' perolehan dan :pelepasan aset tetap serta investasi lainny c yang tidak termasuk dalam setara kas.

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…