DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2025

Nomor: 9
Tahun: 2025
Ditetapkan: 14 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 berupa laporan keuangan memuat: a. laporan realisasi anggaran; b. laporan perubahan saldo anggaran lebih; c. lapran operasional; d. laporan perubahan ekuitas; e. neraca; f. laporan arus kas; dan g. catatan atas laporan keuangan. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; Menimbang BUPATI KUDUS, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 TENT ANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 9 TAHUN 2025 BUPATI KUDUS PRO VINSI JAWA TENG AH SALINAN

(1)Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 berupa laporan keuangan memuat:
1. a.laporan realisasi anggaran;
2. b.laporan perubahan saldo anggaran lebih;
3. c.lapran operasional;
4. d.laporan perubahan ekuitas;
5. e.neraca;
6. f.laporan arus kas; dan
7. g.catatan atas laporan keuangan.

Pasal 2

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 1

PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024. MEMUTUSKAN: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS dan BUPATI KUDUS Dengan Persetujuan Bersama

6.Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 03 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 03), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024 Nomor 10); Menetapkan (Rp281.048.700.096,00) (Rp72.3l 9.005.444,00) Rp208.729.694.652,00

c.selisih lebih anggaran dengan realisasi surplus/(defisit) sejumlah Rp208.729.694.652,00 (dua ratus delapan miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.anggaran surplus/ (defisit) setelah perubahan
2. 2.realisasi selisih lebih Rp2.513.052. 944.089,00 Rp2.364.036.655.745.00 Rp149.016.288.344,00
b.selisih kurang anggaran dengan realisasi belanja dan transfer sejumlah Rpl49.016.288.344,00 (seratus empat puluh sembilan miliar enam belas juta dua ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.anggaran belanja dan transfer setelah perubahan
2. 2.realisasi selisih kurang Rp2.232.004.243.993,00 Rp2.291.717.650.301.00 Rp59.713.406.308,00 Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:
a.selisih lebih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp59.713.406.308,00 (lima puluh sembilan miliar tujuh ratus tiga belas juta empat ratus enam ribu tiga ratus delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.anggaran pendapatan setelah perubahan
2. 2.realisasi selisih lebih

Pasal 4

Rp281.048. 700.096,00. Rp281.048. 700.096,00 Rp0.00

c.pembiayaan
1. 1.penerimaan
2. 2.pengeluaran pembiayaan netto Rp2.291. 717.650.301,00 Rp2.364.036.655.745,00 Rp72.319 .005.444,00 Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sebagai berikut:
a.pendapatan
b.belanja dan transfer defisit

Pasal 3

(2)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan realisasi kinerja Pemerintah Daerah dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah serta ikhtisar laporan keuangan dana desa. Rp15.042.507.288,00 RpB.292.271.684,64 Rp0,00 RpB.292.271.684,64. e. f. g. Rp2.185.404.456.090,80 Rp2.178.654.220.487,44 Rp6. 750.235.603,36surplus dari kegiatan operasional defisit dari kegiatan non operasional defisit sebelum pos luar biasa pos luar biasa defisit - LO c. d. Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1)huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut:
1. a.pendapatan
2. b.beban

Pasal 6

Rp0,00 Rp208.729.694.652,00. Rp281.048. 700.096,00 Rp208. 729.694.652,00

b.penggunaan saldo anggaran lebih
c.sisa lebih pembiayaan anggaran
d.koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya
e.saldo anggaran lebih akhir Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2024 sebagai berikut:
a.saldo anggaran lebih awal Rp281.048. 700.096,00 Pasal 5 Rp281.048.700.096,00 Rp281.048. 700.096,00 Rp0,00.
1. 2.realisasi selisih lebih
f.selisih lebih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp0,00 (nol rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.anggaran pembiayaan netto setelah perubahan Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00
2. 2.realisasi selisih kurang
e.selisih kurang anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 (nol rupiah) dengan rincian se bagai beriku t:
1. 1.anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp0,00 Rp281.048. 700.096,00 Rp281.048. 700.096,00
d.selisih lebih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp0,00 (nol rupiah) dengan nncian sebagai berikut:
1. 1.anggaran penerimaan pem biayaan setelah perubahan
2. 2.realisasi selisih lebih
a.Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas; Lampiran 1.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; Lampiran 1.2 : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan; Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah mi, terdiri atas:

Pasal 11

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Rp28 l .260.323.084,00 Rp240.299.186.536,00 (Rp312.618. l 9 l.980,00) Rp0,00 (Rp25.881.271,00) Rp208.915.436.369,00. Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a.saldo kas awal per 1 Januari 2024
b.arus kas dari aktivitas operasi
c.arus kas dari aktivitas investasi
d.arus kas dari aktivitas pembiayaan
e.arus kas dari aktivitas transitoris
f.saldo kas akhir per 31 Desember 2024 Pasal 9 RpS.092.480.008.855,82 RplS.583.128.983,92 RpS.073.896.879.871,90.
a.jumlah aset
b.jumlah kewajiban
c.j umlah ekui tas Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

Pasal 8

RpS.082.695.299.597,82 RpS.292.271.684,64 Rp506. l 48.04 l ,28 RpS.073.896.879.871,90. Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2024 se bagai beriku t:

a.ekui tas awal
b.defisit laporan operasional
c.koreksi ekuitas lainnya
d.ekuitas akhir

Pasal 7

b.Lampiran II
c.Lampiran III
d.Lampiran IV
e.Lampiran V
f.Lampiran VI
g.Lam piran VII
h.Lam piran VIII
1. 1.Lampiran IX J. Lampiran X
k.Lampiran XI
1. 1.Lampiran XII
m.Lampiran XIII
n.Lampiran XIV
1. 0.Lampiran XV
p.Lampiran XVI
q.Lampiran XVII:
r.Lampiran XVIII:
s.Lampiran XIX: Lampiran I.3 : Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan; Lampiran 1.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan; Laporan perubahan saldo anggaran lebih; Laporan operasional; Laporan perubahan ekuitas; Neraca; Laporan arus kas; Catatan atas laporan keuangan; Daftar rekapitulasi piutang daerah; Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih; Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir; Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; Daftar rekapitulasi aset tetap; Daftar rekapitulasi kontruksi dalam pekerjaan; Daftar rekapitulasi aset lainnya; Daftar dana cadangan daerah; Daftar kewajiban jangka pendek; Daftar kewajiban jangka panjang; Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2024 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
t.Lampiran XX : lkhtisar laporan keuangan Sadan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas; Lampiran XX. I: Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Sadan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah; dan Lampiran XX.2: Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Sadan U saha Milik Daerah / Perusahaan Daerah. ADI SUSATYO, SH.,MH. Pembina Tk.I NIP. 19720628 199703 1 003 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS, PROVINS! ,JAWA TSNC,AH: (9-125/2025) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, LEMBARAN DAERAI! KABUPATEN KUDUS TAHUN 2025 NOMOR 9 REVLISIANTO SUBEKTI ttd. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS, Diundangkan di Kudus pada tangga] 14 Agustus 2025 SAM'ANI INTAKORIS ttd. Ditetapkan di Kudus pada tanggal 14 Agustus 2025 BUPATI KUDUS, Agar sctiap orang mengetahuinya, mernerintahkan pengundangan Peraturan Dacrah ini dengan pcncrnpatannya dalarn Lcmbaran Dacrah Kabupateri Kudus. Peraturan Daerah ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai pcnjabaran perranggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 diatur dcngan Peraruran Bupati.

Pasal 13

Larnpiran laporan kcuangan sebaga imaria dirnaksud d.uarn Pasal 2 ayat (2) tcrcliri alas:

a.ikhtisar Lapora n Realisasi Kincrja Pemerintah Dacrah tcrcanturn dalam Lampiran XX! Peraturan Daerah ini;
b.ikhtisar Laporan Kinerja Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Dacrah tercanturn dalam Lampiran XXII Peraturan Daerah ini; clan
c.ikh tisa r Laporan Keuangan Da nu Desa tercaru urn dalarn Lampiran XXIIJ Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…