DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kuningan No. 1 Tahun 2016

Nomor: 1
Tahun: 2016
Ditetapkan: 5 September 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Izin Tenaga Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan sistematika sebagai berikut : 1. Ketentuan Umum 2. Klasifikasi dan Jenis Izin 3. Ketentuan Izin 4. Hak dan Kewajiban Tenaga Kesehatan 5. Penyelenggaraan Keprofesian 6. Perangkat Pelaksana Izin 7. Pembinaan dan Pengawasan 8. Ketentuan Peralihan 9. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Ketentuan Izin Tenaga Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan mengacu pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, sehingga Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga perlu ditinjau kembali;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Tenaga Kesehatan Dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus Tahun 1950); Sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 3 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1 1 6 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 1
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tenta.ng Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2 0 1 4 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 4 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10.Undang-undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607); 1 1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 4 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612); 1 2 . Peraturan Pemerintah Nomor 5 1 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044); 1 3 . Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 199);
14.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2 0 1 3 ten tang Registrasi Tenaga Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 977); 2
15.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 ten tang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2 0 1 5 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 5 Nomor 2036); 1 7 . Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2013 Nomor 2 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 20). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN dan BUPATI KUNINGAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN TENAGA KESEHATAN DAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1 . Daerah adalah Kabupaten Kuningan. 2 . Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3.Bupati adalah Bupati Kuningan.
4.Dinas adalah Dinas di Kabupaten Kuningan.
5.Badan adalah Badan di Kabupaten Kuningan.
6.Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/ atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
7.Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/ atau ternpat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat. % 3
8.Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh Pemerintah dan/ atau masyarakat.
9.Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan yang merupakan bagian integral dari jaringan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, perorangan, kelompok, yayasan atau badan lainnya.
10.Surat Tanda Registrasi adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada Tenaga Kesehatan yang telah diregistrasi.

BAB II

KLASIFIKASI DAN JENIS IZIN

Pasal 2

Klasifikasi dan J enis Izin di Bidang Kesehatan :

a.Perizinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
1. 1.Rumah Sakit Umum Kelas C.
2. 2.Rumah Sakit Khusus Kelas C.
3. 3.Rumah Sakit Umum Kelas D.
4. 4.Rumah Sakit Umum Kelas D Pratama.
5. 5.Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).
6. 6.Klinik.
7. 7.Rumah Bersalin.
8. 8.Apotek.
9. 9.Toko Alat Kesehatan.
10. 10.Toko Obat Berizin. 1 1. Optikal.
11. 12.Laboratorium.
b.Perizinan praktek tenaga kesehatan. 1 . Tenaga Medis, meliputi : a) Dokter Umum. b) Dokter Gigi. c) Dokter Spesialis. d) Dokter Gigi Spesialis.
1. 2.Tenaga Psikologis Klinis.
2. 3.Tenaga Kebidanan.
3. 4.Tenaga Keperawatan.
4. 5.Tenaga Kefannasian, meliputi : a) Apoteker. b) Tenaga Teknis Kefarmasian.
5. 6.Tenaga Kesehatan Masyarakat, meliputi : a) Epidemiologi Kesehatan. b) Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Prilaku. c) Pembimbing Kesehatan Kerja. d) Tenaga Administrasi dan Kebijakan Kesehatan. e) Tenaga Biostatistik dan Kependudukan. f) Tenaga Kesehatan Reproduksi dan Keluarga.
6. 7.Tenaga Kesehatan Lingkungan, meliputi : a) Tenaga Sanitasi Lingkungan. b) Entomolog Kesehatan. / 4 4 c) Mikrobiolog Kesehatan.
7. 8.Tenaga Gizi, meliputi : a) Nutrisionis. b) Dietsien.
8. 9.Tenaga Keterapian Fisik, meliputi: a) Fisioterapis. b) Okupasi Terapis. c) Terapis Wicara. d) Akupuntur.
9. 10.Tenaga Keteknisan Medis, meliputi: a) Perekam Medis dan lnformasi Kesehatan. b) Teknik Kardiovaskular. c) Teknisi Pelayanan Darah. d) Refraksionis Optisien - Otometri. e) Teknisi Gigi. f) Penata Anestesi. g) Terapis Gigi dan Mulut. h) Audiologis. 1 1 . Tenaga Teknik Biomedika, meliputi: a) Radiografer. b) Elektromedis. c) Ahli Teknologi Laboratorium Medik. d) Fisikawan Medik. e) Radioterapis. f) Ortotik prostetik.
10. 12.Tenaga Kesehatan Tradisional, meliputi: a) Kesehatan Tradisional Ramuan. b) Kesehatan Tradisional Keterampilan.
c.Perizinan upaya kesehatan lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KETENTUAN IZIN

Pasal 3

( 1 ) Setiap orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan upaya kesehatan di Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2, harus memiliki izin.

(2)Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk fasilitas pelayanan kesehatan, hanya dapat diberikan pada tempat-tempat tertentu yang pengaturannya sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang telah ditetapkan.
(3)Untuk mendapatkan izin dimaksud ayat (1) harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Dinas/ Badan yang menangani perizinan. ( 4) Setiap izin yang akan diberikan harus mendapat rekomendasi pejabat kesehatan di daerah.
(5)Dalam hal tenaga kesehatan mempunyai organisasi profesi/ konsil, maka tenaga kesehatan harus mendapat rekomendasi dari organisasi profesi/ konsil masing-masing tenaga kesehatan. / 5
(6)Dalam proses pemberian izin praktek tenaga kesehatan, untuk mewujudkan proses pelayanan perizinan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau tidak dibebani dengan izin-izin lain.
(7)Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
1. a.Peringatan lisan;
2. b.Peringatan tertulis;
3. c.Penutupan atau penyegelan tempat usaha; dan/ atau
4. d.Denda administratif.
(8)Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 4

( 1) Izin fasilitas pelayanan kesehatan berlaku maksimal 5 (Lima) tahun.

(2)Izin tenaga kesehatan berlaku sesuai dengan masa berlaku Surat Tanda Registrasi Profesi kesehatan.
(3)Selambat-lambatnya 3 (Tiga) bulan sebelum berakhimya ketentuan dimaksud ayat ( 1 ) dan ayat (2) pemegang Izin upaya kesehatan harus sudah mengajukan permohonan perpanjangan 1z1n.

Pasal 5

( 1 ) Pemegang Izin upaya kesehatan harus mematuhi dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Surat Izin Tenaga Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

(2)Surat Izin Tenaga Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.
(3)Untuk melakukan penggantian nama pemegang Surat Izin Tenaga Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan harus mengajukan permohonan baru sesuai ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4.
(4)Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
1. a.Peringatan lisan;
2. b.Peringatan tertulis;
3. c.Pencabutan sementara izin;
4. d.Pencabutan izin;
5. e.Penutupan atau penyegelan tempat usaha; dan/ atau
6. f.Denda administratif. 1
(5)Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

( 1 ) Surat Izin Tenaga Kesehatan dinyatakan tidak berlaku karena:

a.Pemegang Izin meninggal dunia;
b.Dikembalikan oleh pemegang izin;
c.Izin tersebut dipindahtangankan; dan 6 '
d.Tempat praktek tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Izin Tenaga Kesehatan.

(2)Surat Izin Fasilitas Pelayanan Kesehatan dinyatakan tidak berlaku karena:
1. a.Izin Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang selama 6 (Enam) bulan sejak Izin dikeluarkan tidak terdapat kegiatan upaya kesehatan;
2. b.Dikembalikan oleh pemegang izin; dan
3. c.Lokasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Izin Fasilitas Pelayanan Kesehatan. I
(3)Bupati dapat melakukan pencabutan Surat Izin Tenaga Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan apabila pemegang izin tidak memenuhi / mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam Surat Izin Tenaga Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan, yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. I

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan isi surat izin, surat permohonan, tata cara dan syarat mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat(3), Pasal 4 ayat(3), dan Pasal 5 ayat(3) diatur dengan Peraturan Bupati. ✓

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN TENAGA KESEHATAN

Pasal 8

Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik berhak:

a.memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, dan Standar Prosedur Operasional;
b.memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari Penerima Pelayanan Kesehatan atau keluarganya;
c.menerima imbalan jasa;
d.memperoleh pelindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai-nilai agama;
e.mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan profesinya;
f.menolak keinginan Penerima Pelayanan Kesehatan atau pihak lain yang bertentangan dengan StandarProfesi, kode etik, standar pelayanan, Standar Prosedur Operasional, atau ketentuan PeraturanPerundang-undangan; dan
g.memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

( 1) Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik wajib:

a.memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, Standar Prosedur Operasional, dan etika profesi serta kebutuhan kesehatan Penerima Pelayanan Kesehatan; 7 r'
b.memperoleh persetujuan dari Penerima Pelayanan Kesehatan atau keluarganya atas tindakan yang akan diberikan;
c.menjaga kerahasiaan kesehatan Penerima Pelayanan Kesehatan;
d.membuat dan menyimpan catatan dan/ atau dokumen tentang pemeriksaan, asuhan, dan tindakan yang / dilakukan;dan
e.merujuk Penerima Pelayanan Kesehatan ke Tenaga Kesehatan lain yang mempunyai Kompetensi dan kewenangan yang sesuai.

(2)Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b dan huruf d hanya berlaku bagi Tenaga Kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perseorangan.

Pasal 10

( 1) Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib memberikan pertolongan pertama kepada Penerima Pelayanan Kesehatan dalam keadaan gawat darurat dan/atau pada bencana untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan.

(2)Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilarang menolak Penerima Pelayanan Kesehatan dan/atau dilarang meminta uang muka terlebih dahulu. B AB V PENYELENGGARAAN KEPROFESIAN Umum Pasal 1 1 Tenaga Kesehatan bertanggung jawab untuk:
1. a.mengabdikan diri sesuai dengan bidang keilmuan yang dimiliki;
2. b.meningkatkan Kompetensi;
3. c.bersikap dan berperilaku sesuai dengan etika profesi;
4. d.mendahulukan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi atau kelompok; dan
5. e.melakukan kendali mutu pelayanan dan kendali biaya dalam menyelenggarakan upaya kesehatan.

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…