DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kuningan No. 14 Tahun 2015

Nomor: 14
Tahun: 2015
Ditetapkan: 5 Agustus 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 129

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini mengatur mengenai pemilihan kepala desa dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Pemilihan Kepala Desa 3. Pemilihan Serentak 4. Pemberitahuan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa 5. Panitian Pemilihan Kepala Desa 6. Pencalonan 7. Pemilih 8. Kampanye 9. Sanksi 10. Pemungutan dan Perhitungan Suara 11. Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih 12. Masa Jabatan Kepala Desa 13. Pemberhentian Kepala Desa 14. Pemilihan Antar Waktu 15. Ketentuan Peralihan 16. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan tentang Pemilihan Kepala Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 2
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
8.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717),
9.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694),
10.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita 3 Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
15.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
16.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2008 Nomor 68 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 70);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2013 Nomor 21 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 20); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN dan BUPATI KUNINGAN

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintah Daerah adalah Gubernur atau Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2.Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan yang terdiri dari Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Bupati adalah Bupati Kuningan.
4.Kabupaten adalah Kabupaten Kuningan.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan. 4
6.Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan.
7.Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8.Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten Kuningan.
9.Desa adalah desa-desa di Kabupaten Kuningan yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12.Badan Permusyawaratan Desa atau BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13.Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
15.Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
16.Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
17.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
18.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah; 5
19.Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
20.Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Desa adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa yang dibentuk oleh BPD yang terdiri atas unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat Desa setempat.
21.Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Kabupaten adalah Panitia pemilihan Kepala Desa yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

BAB II

PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

(1)Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa.
(2)Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
(3)Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan :
1. a.persiapan;
2. b.pencalonan;
3. c.pemungutan suara; dan
4. d.penetapan.
(4)Jadual dan tahapan pemilihan kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
(5)Penundaan pelaksaaan tahapan pemilihan kepala desa yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat terjadi dikarenakan adanya situasi darurat sebagai akibat adanya gangguan keamanan, bencana alam atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian atau seluruh tahapan pemilihan kepala desa tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadual yang telah ditetapkan.
(6)Dalam hal terjadi penundaan tahapan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati menetapkan kembali jadual dan tahapan pemilihan Kepala Desa.

BAB III

PEMILIHAN SERENTAK

Pasal 3

(1)Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten.
(2)Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun. 6
(3)Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
1. a.Pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Kabupaten;
2. b.Kemampuan keuangan daerah; dan/atau
3. c.Ketersediaan PNS di lingkungan Kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.
(4)Dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala Desa dalam penyelenggaraan pemilihan kepala Desa serentak, bupati menunjuk penjabat kepala Desa.
(5)Penjabat kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari Pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten.
(6)Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diprioritaskan berasal dari penduduk setempat dan diusulkan oleh BPD.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai waktu pelaksanaan pemilihan kepala Desa serentak diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PEMBERITAHUAN AKHIR MASA JABATAN KEPALA DESA

Pasal 4

(1)Badan Permusyawaratan Desa memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.
(2)Tembusan pemberitahuan akhir masa jabatan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui camat.

Pasal 5

(1)Kepala Desa menyampaikan laporan akhir masa jabatan kepada Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.
(2)Dalam hal Kepala Desa berhenti sebelum akhir masa jabatan, laporan penyelenggaraan pemerintahan desa disampaikan oleh Penjabat Kepala Desa atau Kepala Desa Antar Waktu. 7

BAB V

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 6

(1)Persiapan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten diawali dengan pembentukan panitia kabupaten.
(2)Susunan kepanitiaan, tugas dan fungsi panitia kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
(3)Panitia kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
1. a.merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
2. b.melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan kepala desa tingkat desa;
3. c.menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
4. d.memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
5. e.menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapanpemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
6. f.memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat kabupaten;
7. g.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
8. h.melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati

Pasal 7

(1)Badan Permusyawaratan Desa membentuk panitia Desa.
(2)Pembentukan Panitia Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
(3)Dalam rangka penyelenggaraan pemilihan kepala Desa secara serentak, pembentukan panitia Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan berpedoman kepada jadual yang ditetapkan bupati. 8
(4)Panitia Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dan tidak memihak.
(5)Panitia Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat Desa.

Pasal 8

Pembentukan Panitia Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui camat.

Pasal 9

Panitia desa mempunyai tugas :

a.merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
b.merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui camat;
c.melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
d.mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
e.menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
f.menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
g.menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
h.memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
i.melaksanakan pemungutan suara;
j.menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
k.menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
l.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Isi peraturan

Teks129PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945