DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kuningan No. 17 Tahun 2015

Nomor: 17
Tahun: 2015
Ditetapkan: 25 November 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini mengatur mengenai pembentukan dana cadangan yang bertujuan untuk membiayai penyelenggaraan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Dana tersebut bersumber dari sisa lebih anggaran tahun lalu dan pendapatan tahun berjalan, dana bersifat kumulatif sebesar Rp 23.000.000.000. Pada tahun 2016 dianggarkan sebesar Rp 10.000.000.000 dan tahun 2017 sebesar Rp 13.000.000.000. Pengelolaan Dana Cadangan dilaksanakan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dana tersebut disimpan pada Rekening Khusus dalam bentuk Deposito, dicatat dan dibukukan secara transparan dan akuntabel, serta dibuat laporan semesteran tentang perkembangan Dana Cadangan kepada DPRD.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KUNINGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan.
3.DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kuningan.
4.Bupati adalah Bupati Kuningan. 4
5.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati kuningan.
6.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan.
7.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan.
8.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10.Pengeluaran Daerah adalah uang yang ke luar dari Kas Umum Daerah dan barang dan/atau jasa yang dikeluarkan Daerah.
11.Pendapatan Daerah adalah hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
12.Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah Pemilihan Umum untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Kuningan secara langsung Periode tahun 2018 s/d tahun 2023.
13.Penyelenggaraan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah Keseluruhan Proses Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati termasuk Pengawasannya.
14.Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
15.Kontribusi Tahunan Penerimaan APBD adalah alokasi dari APBD yang akan disisihkan ke Dana Cadangan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.
16.Rekening Khusus adalah tempat menyimpan Dana Cadangan yang ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah.
17.Transparan adalah prinsip pengelolaan keuangan dimana proses pengambilan keputusan dapat diketahui oleh publik.
18.Akuntabel adalah prinsip pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi keuangan.
19.Belanja Daerah adalah kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

(1)Pembentukan Dana Cadangan bertujuan untuk membiayai penyelenggaraan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
(2)Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dianggarkan dalam APBD, dimulai pada Tahun Anggaran 2016 dan Tahun Anggaran 2017. 5

BAB III

SUMBER DANA

Pasal 3

(1)Dana Cadangan bersumber dari sisa lebih anggaran tahun lalu dan pendapatan tahun berjalan.
(2)Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bersifat kumulatif.

Pasal 4

(1)Dana Cadangan kumulatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) sebesar Rp. 23.000.000.000,00 (Dua puluh tiga milyar rupiah).
(2)Untuk memenuhi Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pada tahun 2016 dianggarkan sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (Sepuluh milyar rupiah) dan tahun 2017 dianggarkan sebesar Rp. 13.000.000.000,00 (Tiga belas milyar rupiah);
(3)Setiap Perubahan Dana Cadangan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 5

Perubahan jumlah dan waktu yang melampaui ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 dapat dianggarkan pada Tahun Anggaran 2018 dengan persetujuan DPRD.

Pasal 6

Bupati menghentikan penyisihan Dana Cadangan jika tujuan Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 telah tercapai.

BAB VI

PENGELOLAAN DANA CADANGAN

Pasal 7

Pengelolaan Dana Cadangan dilaksanakan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disimpan pada Rekening Khusus dalam bentuk Deposito.
(2)Jasa yang diperoleh atas penyimpanan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah dan harus disetorkan ke Kas Daerah pada ayat penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
(3)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) berlaku sejak tahun Anggaran 2016. 6

Pasal 9

Pengelola Dana Cadangan wajib menyelenggarakan pencatatan dan pembukuan secara transparan, dan akuntabel sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

Pengelola Dana Cadangan berkewajiban membuat laporan semesteran tentang perkembangan Dana Cadangan kepada DPRD.

Pasal 11

Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat digunakan untuk memenuhi kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang mencakup program /kegiatan Komisi Pemilihan Umum.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…