DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kuningan No. 3 Tahun 2016

Nomor: 3
Tahun: 2016
Ditetapkan: 8 September 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 77

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai Izin Usaha Jasa Konstruksi dengan sistematika sebagai berikut : 1. Ketentuan Umum 2. Asas, Maksud dan Tujuan 3. Usaha Jasa Konstruksi 4. Izin Usaha Jasa Konstruksi 5. Hak dan Kewajiban Pemegang IUJK 6. Laporan Pertanggungjawaban SKPD yang Memberikan IUJK 7. Pemberdayaan dan Pengawasan 8. Sanksi Administrasi 9. Sistem Informasi 10. Ketentuan Lain-Lain 11. Ketentuan Peralihan 12. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa jasa konstruksi merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya yang mempunyai peranan penting dalam pencapaian berbagai sasaran guna terwujudnya pembangunan daerah;
b.bahwa dalam rangka tertib penyelenggaraan usaha jasa konstruksi di Kabupaten Kuningan diperlukan penerbitan izin usaha jasa konstruksi;
c.bahwa untuk memberikan landasan hukum dalam pelaksanaan pemberian izin usaha jasa konstruksi di Kabupaten Kuningan diperlukan pengaturan mengenai izin usaha jasa konstruksi;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin U saha Jasa Konstruksi.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus Tahun 1950); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran 1 Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 3 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 8 5 1 ) ;
3.Undang-Undang Nomor 1 8 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
4.Undang-Undang Nomor 1 2 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 1Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2 0 1 5 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 5 N o m o r58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat J asa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 ten tang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2 0 1 0 ten tang Peru bahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan J asa Konstruksi (Lembaran Negara Republikindonesia Tahun 2 0 1 0 Nomor 95); 2
8.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republiklndonesia Nomor 3957);
9.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2 0 1 0 tentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 2 Nomor 1 5 5 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334); 10.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 0 Nomor 587); 11.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04 / PRT / M / 2 0 1 1 ten tang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 195); 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 4 Nomor 32); 13.Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2008 Nomor 68 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 70); 14.Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 1 Tahun 2 0 1 3 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2 0 1 3 Nomor 2 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 20). 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN dan BUPATI KUNINGAN MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1 . Daerah adalah Daerah Kabupaten Kuningan.

2.Pemerintah Daerah adalah Bupad sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memin:pin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kuningan.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah yang membidangi pembinaan jasa konstruksi.
5.Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan jasa konstruksi dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi.
6.Usaha jasa konstruksi adalah usaha dalam layanan jasa perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan jasa konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan jasa pekerjaan konstruksi.
7.Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK, adalah badan usaha yang kegiatan usahanya bergerak di bidang J asa Konstruksi.
8.Orang perseorangan adalah orang pribadi yang melaksanakan usaha di bidang jasa konstruksi.
9.Badan U saha adalah Badan U saha nasional yang bergerak di bidang J asa Konstruksi.
10.Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha di bidang Jasa Konstruksi ' yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten. 4 Menetapkan 1 1 . Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/ atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain. 1 2 . Perencana konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan professional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain.
13.Pelaksana konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan profesional dibidang pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lainnya.
14.Pengawas konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan professional dibidang pengawasan jasa konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan.
15.Domisili adalah tempat pendirian dan/atau kedudukan/alamat badan usaha yang tetap dalam melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi.
16.Sertifikat adalah:

a.tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompeten si dan kemampuan usaha dibidang jasa konstruksi, baik yang berbentuk orang perseorangan aau badan usaha; atau
b.tanda bukti pengakuan atau kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian tertentu.
1. 17.Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi ketrampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/ atau kefungsian dan/ atau keahlian masing-masing.
2. 18.Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa kontruksi menurut 1 tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau 5 penggolongan profesi keterampilan dan keahlian perseorangan dibidang jasa kontruksi tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan keahlian. 1 9 . Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan yang dilakukan Pemerin tah Daerah bagi penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat.
3. 20.Tim Pembina Jasa Konstruksi adalah tim yang dibentuk untuk melaksanakan koordinasi pembinaan jasakonstruksi yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya. 2 1. Lembaga adalah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2 0 1 0 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberian IUJK berlandaskan paa asas kejujuran dan keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan, dan keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini untuk melakukan pengaturan pelaksanaan pemberian IUJK.

Pasal 4

Peraturan daerah ini bertujuan untuk:

a.mewujudkan tertib pelaksanaan pemberian IUJK sesuai dengan persyaratan ketentuan peraturan perundang undangan guna menunjang terwujudnya iklim usaha yang baik;
b.mewujudkan kepastian keandalan penyedia jasa konstruksi demi melindungi kepentingan masyarakat;
c.mewujudkan peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumberdaya dalam pembangunan sarana dan prasarana fisik; dan
d.mendukung penyediaan pelayanan dasar dan pencapaian target standar pelayanan minimal dibidang jasa konstruksi. 6 kerja orang menurut profesi dan BAB III · USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 5

( 1) U saha jasa konstruksi mencakup :

a.jenis usaha;
b.bentuk usaha; dan
c.bidang usaha jasa konstruksi.

(2)Jenis usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) meliputi jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan konstruksi.
(3)Jasa perencanaan, jasa pelaksanaan, dan jasa pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara terintegrasi.
(4)Bentuk usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) meliputi usaha orang perseorangan dan badan usaha.
(5)Bidang usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) meliputi:
1. a.Bidang Usaha Perencanaan;
2. b.Bidang Usaha Pelaksanaan; dan
3. c.Bidang Usaha Pengawasan.
(6)Bidang usaha perencanaan dan pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan c terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum dan spesialis.
(7)Bidang usaha jasa pelaksana konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum, spesialis, dan keterampilan tertentu.

Pasal 6

( 1 ) Untuk dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi yang berbentuk badan usaha wajib memiliki IUJK.

(2)IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) harus mencantumkan klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi.
(3)Klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan yang tercantum dalam Sertifikat Badan U saha. 7

BAB IV

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 7

Prinsip pelaksanaan pemberian IUJK:

a.mengedepankan pelayanan prirna;
b.mencerminkan profesionalisme penyedia jasa; dan
c.merupakan sarana pembinaan usahajasa konstruksi.

Pasal 8

( 1 ) Bupati memberikan IUJK kepada badan usaha yang telah memenuhi persyaratan.

(2)Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat menunjuk Kepala SKPD untuk memberikan IUJK.
(3)Penunjukkan Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
(4)IUJK diberikan kepada badan usaha jasa konstruksi yang berdomisili di Daerah.
(5)IUJK diberikan dalam bentuk sertifikat yang ditandatangani oleh Bupati, atau Kepala SKPD yang ditunjuk atas nama Bupati
(6)IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku untuk melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia.
(7)Ketentuan rnengenai format sertfkat IUK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercant m dalam la dan 1b lampiran yang merupakan bagian tidal te pisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

( 1) Dalam hal pemberian IUJK dilaksanakan oleh SKPD pelaksana yang tidak membidangi jasa konstruksi, maka IUJK baru atau perpanjangan diberikan setelah mendapatkan rekomendasi dari Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi atau Pejabat yang ditunjuk oleh Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi.

(2)Tatacara mendapatkan sebagaimana dimaksud Peraturan Bupati. 8 rekomendasi perpanjangan IUJK pada ayat ( 1 ) ditetapkan dengan
(3)Susunan Tim Pembina Jasa Kontruksi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

( 1 ) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diberikan dalam bentuk surat rekomendasi.

(2)Rekomendasi dapat diberikan kepada BUJK yang sekurang kurangnya memenuhi kriteria:
1. a.SBU, SKA, dan/atau SKT yang dimiliki BUJK adalah yang diterbitkan oleh Lembaga;
2. b.Lokasi kantor BUJK sesuai dengan surat keterangan domisili;
3. c.BUJK yang bersangkutan tidak sedang terkena sanksi; dan
4. d.BUJK yang bersangkutan tidak sedang masuk ke dalam daftar hitam.
(3)Dalam memberikan rekomendasi, instansi teknis yang membidangi jasa konstruksi dapat melakukan verifikasi lapangan.
(4)Rekomendasi ditandatangani oleh Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi atau Pejabat yang ditunjuk oleh Ketua Tim Pembina J asa Konstruksi.
(5)Format Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat ¢ ( 1 ) tercantum dalam model 4 lmpiran yang merupakan • bagian tidak terpisahkan dari Peratu ran Daerah ini.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) meliputi:
1. a.Permohonan izin baru;
2. b.Perpanjangan izin;
3. c.Perubahan data; dan/ atau
4. d.Penutupan izin.
(3)Proses pemberian IUJK dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berkas dokumen persyaratan dinyatakan lengkap. 9

Isi peraturan

Teks77PDFHirarki

Memuat teks peraturan…