DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kuningan No. 9 Tahun 2016

Nomor: 9
Tahun: 2016
Ditetapkan: 16 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 72

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Badan Usaha Milik Desa yang meliputi Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan, Strategi Dan Asas Bum Desa, Pembentukan Bum Desa, Jenis Dan Pengembangan Usaha, Permodalan, Organisasi Kepengurusan Bum Desa, Hak Dan Kewajiban Penasihat, Alokasi Hasil Usaha Bum Desa, Kerjasama Antar Bum Desa, Pengelolaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Bum Desa, Pendirian Bum Desa Bersama, Pembinaan Dan Pengawasan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka menumbuhkembangkan kegiatan perekonomian masyarakat perdesaan, dipandang perlu untuk mendorong pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa;
b.bahwa Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan U saha Milik Desa, perlu disesuaikan dengan kondisi dan aturan yang berkembang saat ini;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan b, untuk menjamin kepastian hukum dipandang perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 3 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1 3 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443);
4.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
6.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123); (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 7 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296); I 2 / I Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN dan BUPATI KUNINGAN MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1 . Daerah adalah Kabupaten Kuningan.

2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kuningan.
4.Kecamatan adalah Kecamatan dalam Kabupaten Kuningan.
5.Camat adalah Kepala Kantor Kecamatan dalam Kabupaten Kuningan.
6.Desa adalah desa dalam Kabupaten Kuningan yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
7.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8.Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Kuningan.
9.Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10.Peraturan Desa, yang selanjutnya disebut Perdes adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. 1 1 . Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. 3
12.Badan Usaha Milik Desa Bersama, selanjutnya disebut BUM Desa Bersama adalah Badan Usaha yang dimiliki 2 (dua) Desa atau lebih.
13.Usaha Desa adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi Desa seperti usaha di bidang jasa, perdagangan, industri, kerajinan rakyat dan usaha lainnya.
14.Permodalan BUM Desa adalah uang atau barang yang dipergunakan sebagai dasar kegiatan usaha yang dapat berasal dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa serta pinjaman dan/atau penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil.
15.Rapat Tahunan adalah Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk membahas dan mengesahkan hasil pengelolaan BUM Desa setiap tahun.
16.Penasihat adalah pemilik saham permodalan terbesar pada BUM Desa. 1 7. Pelaksana Operasional adalah Direktur, Sekretaris dan Bendahara.
18.Pengawas adalah perseorangan yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala Desa.
19.Pihak Ketiga adalah Lembaga Berbadan Hukum Indonesia. +

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, STRATEGI DAN ASAS BUM DESA

Pasal 2

Pembentukan BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/ atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/ atau kerja sama antar-Desa.

a.meningkatkan perekonomian Desa;
b.mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
c.meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
d.mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/ atau dengan pihak ketiga;
e.menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
f.membuka lapangan kerja;
g.meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
h.meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli 1 Desa. 4 / / /

Pasal 4

Secara garis besar, strategi pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat melalui BUM Desa dilakukan dengan :

a.mengelola potensi yang dimiliki oleh Desa disesuaikan dengan kemampuan yang menjadi kewenangan desa;
b.meningkatkan kemampuan sumber daya manusia perdesaan;
c.sosialisasi dan pembelajaran tentang BUM Desa;
d.pelaksanaan musyawarah desa dengan pokok bahasan tentang BUM Desa;
e.pendirian BUM Desa yang menjalankan bisnis sosial (social business) dan bisnis penyewaan (renting);
f.analisis kelayakan usaha BUM Desa yang berorientasi pada usaha perantara (brokering), usaha bersama (holding), bisnis sosial (social business), bisnis keuangan (financial business) dan perdagangan (trading), bisnis penyewaan (renting) mencakup aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen dan sumberdaya manusia, aspek keuangan, aspek sosial budaya, ekonomi, politik, lingkungan usaha dan lingkungan hidup, aspek badan hukum, dan aspek perencanaan usaha;
g.pengembangan kerjasama kemitraan strategis dalam bentuk kerjasama BUM Desa antar Desa atau kerjasama dengan pihak swasta, organisasi sosial ekonomi kemasyarakatan, dan/ atau lembaga donor; dan
h.diversifikasi usaha dalam bentuk BUM Desa yang berorientasi pada bisnis keuangan (financial business) dan usaha bersama (holding).

Pasal 5

BUM Desa dalam melakukan usahanya berasaskan :

a.Demokrasi ekonomi;
b.Pengayoman;
c.Pemberdayaan;
d.Akuntabilitas.
e.Akseptabel;
f.Transparan; dan
g.Berkelanjutan.

(2)Pendirian Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan diawali dengan Rapat Pendirian, Penyusunan Anggaran 5 Dasar, dan Anggaran Rumah Tangga yang disepakati bersama dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.
(3)Sesuai dengan kemampuan dan kondisi Pemerintah Desa serta masyarakat setempat, BUM Desa dapat bekerjasama dengan BUM Desa lainnya, perusahaan milik Daerah/Negara, swasta, perorangan atau koperasi.
(4)Kegiatan BUM Desa harus sesuai dengan tujuan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PEMBENTUKAN BUM Desa Pasal 6 , ( 1) Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa, Pemerintah Desa dapat membentuk Badan U saha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan potensi dan Desa.

Pasal 7

(1)Desa dapat membentuk BUM Desa berdasarkan Peraturan Desa tentang Pembentukan BUM Desa.
(2)Desa dapat membentuk BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
1. a.inisiatif Pemerintah Desa dan/ atau masyarakat Desa;
2. b.potensi usaha ekonomi Desa;
3. c.sumber daya alam di Desa;
4. d.sumber daya manusia yang mampu mengelola BUM Desa; dan
5. e.penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.

Pasal 8

(1)Pembentukan BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disepakati melalui Musyawarah Desa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertingggal, dan Transmigrasi tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa. Hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa. C. d.
(3)
(2)Pokok bahasan yang dibicarakan dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.pendirian BUM Desa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
2. b.organisasi pengelola BUM Desa; modal usaha BUM Desa; dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa. /

Pasal 9

( 1) Dalam rangka penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa, Pemerintah Desa mengundang masyarakat, lembaga-lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat yang selanjutnya dibentuk Tim Perumus Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.

(2)Rancangan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa yang dibuat oleh Tim Perumus dibuat Berita Acara Anggaran Dasar BUM Desa. 6 /
(3)Secara Umum AD dan ART memuat hal-hal pokok sebagai berikut :
1. a.Nama;
2. b.Tempat kedudukan;
3. c.Maksud dan Tujuan;
4. d.Modal;
5. e.Kegi.atan Usaha;
6. f.Jangka waktu berdirinya BUM Desa;
7. g.Organisasi pengelola;
8. h.Tata cara penggunaan dan pembagi.an keuntungan;
  1. 1.Hak dan kewajiban; j . Masa bakti;
9. k.Kepengurusan;
  1. 1.Penetapan jenis usaha;
10. m.Sumber modal; dan
11. n.Logo BUM Desa.
(4)Berita Acara Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga selanjutnya dibahas dalam musyawarah Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang BUM Desa.
(5)Penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB IV

JENIS DAN PENGEMBANGAN USAHA

Pasal 10

(1)BUM Desa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum.
(2)Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa dan masyarakat.
(3)Dalam hal BUM Desa tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Desa didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 11

(1)BUM Desa dapat membentuk unit usaha meliputi:
1. a.Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUM Desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas; dan
2. b.Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUM Desa sebesar 60 % (enam puluh per seratus), sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro.
(2)Untuk mengembangkan kegiatan usahanya, BUM Desa dapat:
1. a.menerima pinjaman dan/ atau bantuan yang sah dari pihak lain; dan
2. b.mendirikan unit usaha BUM Desa. / 7 r
(3)BUM Desa yang melakukan pinjaman harus mendapatkan persetujuan Penasihat.
(4)Pendirian, pengurusan, dan pengelolaan unit usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)BUM Desa dapat menjalankan bisnis sosial (social business) sederhana yang memberikan pelayanan umum (serving) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial antara l ai n :
1. a.Simpan pinjam melalui lembaga keuangan mikro;
2. b.Pelayanan jasa yang meliputi angkutan darat dan air, pembayaran tagihan dan token listrik, telepon rumah dan seluler, sewa alat pesta, jasa kesenian dan jasa lain yang sejenis;
3. c.Penyaluran 9 ( sembilan) bahan pokok masyarakat Desa, gas LPG, dan bahan bakar atau sumber energi lainnya;
4. d.Perdagangan sarana dan hasil pertanian yang meliputi hasil bumi, pertanian, tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan agrobisnis;
5. e.Industri kecil dan kerajinan rakyat;
6. f.Pasar Desa;
7. g.Usaha Pariwisata;
8. h.Pengelolaan air minum desa;
  1. 1.Lumbung pangan;
9. j.Sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya;
10. k.Gedung pertemuan dan properti lainnya;
  1. 1.Rumah toko dan mini market;
11. m.Penyedia energi;
12. n.Sewa alat mesin; dan
13. o.Kegiatan perekonomian lainnya yang dibutuhkan oleh warga masyarakat.
(6)Usaha BUM Desa dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa yang ada.
(7)Kebutuhan dan potensi Desa yang ada sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah:
1. a.Kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
2. b.Tersedia sumber daya Desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa;
3. c.Tersedia sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai asset penggerak perekonomian masyarakat;
4. d.Adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang/ belum terakomodasi. 8 / BABV PERMODALAN

Pasal 12

( 1) Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa.

(2)Modal BUM Desa dapat berasal dari :
1. a.Penyertaan Modal Desa;
2. b.Pinjaman Modal; dan
3. c.Penyertaan Modal Masyarakat Desa.
(3)Penyertaan Modal Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a terdiri atas:
1. a.hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/ atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APBD desa;
2. b.bantuan Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten yang disalurkan melalui Mekanisme APB Desa;
3. c.kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/ atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
4. d.asset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai Ketentuan peraturan perundang-undangan tentang aset Desa;
(4)Pinjaman Modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b atas persetujuan Pemerintah Desa.

Isi peraturan

Teks72PDFHirarki

Memuat teks peraturan…