DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2020

Nomor: 1
Tahun: 2020
Ditetapkan: 4 Maret 2020
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 66

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum, Ketentuan Izin, Ketentuan Retribusi, Tata Cara Penagihan Dan Penghapusan, Pembinaan Dan Pengawasan, Sanksi Administratif, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a perlu disesuaikan dengan perkembangan yang ada sehingga perlu adanya penyesuaian;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, untuk menjamin kepastian hukum dipandang perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 2
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
8.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5797);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 3
15.Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pemungutan, Pemeriksaan dan Sistem Prosedur administrasi Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2001 Nomor 15 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 84);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2005 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 16 Tahun 2005 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2013 Nomor 29 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2013 Nomor 26);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN dan BUPATI KUNINGAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU. 4

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan.
3.Bupati adalah Bupati Kuningan.
4.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan bidang atau sub bidangnya yang berkaitan dengan pelayanan izin.
5.Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah DPMPTSP Kabupaten Kuningan.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan.
7.Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah atau swasta dengan nama bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha badan lainnya.
8.Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9.Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10.Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
11.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
12.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
13.Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah. 5
14.Izin Mendirikan Bangunan adalah izin yang diberikan Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan untuk mengadakan suatu bangunan yang direncanakan, agar gambar rencana, rencana tampak sesuai dengan Tata Ruang yang ditentukan, Rencana Konstruksi Bangunan dapat dipertanggungjawabkan dengan maksud untuk melindungi kepentingan penghuninya, kepentingan umum serta menjaga kelestarian lingkungan.
15.Izin Usaha Perikanan adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.
16.Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang adalah izin untuk menyelenggarakan pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum.
17.Penanaman Modal adalah Penggunaan daripada kekayaan masyarakat Indonesia dan atau asing, termasuk hak-hak dan benda-benda, baik yang dimiliki oleh Negara maupun swasta nasional atau swasta asing yang berdomisili di Indonesia, yang disisihkan/disediakan guna menjalankan sesuatu usaha.

BAB II

KETENTUAN IZIN

Pasal 2

(1)Setiap orang atau badan yang akan menggunakan tanah untuk kepentingan penanaman modal, mendirikan bangunan dan atau akan melakukan kegiatan usaha wajib memiliki izin dari Bupati melalui Kepala Dinas.
(2)Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

Pasal 3

Ketentuan tentang tata cara permohonan, bentuk, ukuran dan isi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

Jenis izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

a.Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
b.Izin Usaha Perikanan; dan
c.Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang. 6

Pasal 5

(1)Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bagi perizinan yang terstruktur wajib memiliki persyaratan teknis yang dikeluarkan oleh Tim Teknis yang dibentuk oleh Bupati dan berkantor di DPMPTSP.
(2)Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dituangkan dalam bentuk Berita Acara.
(3)Tata cara pemberian izin, bentuk, ukuran, dan isi Berita Acara sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

(1)Terhadap Perizinan untuk kepentingan Penanaman Modal dengan nilai investasi di atas Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), diluar nilai tanah dan bangunan dapat diberikan apabila pemohon telah memiliki Surat Pendaftaran Penanaman Modal.
(2)Untuk mendapatkan Surat Pendaftaran Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) menempuh prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

(1)Disamping persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus memenuhi persyaratan administratif.
(2)Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), untuk masing-masing izin diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Masa berlaku izin diberikan untuk jangka waktu:

1.Izin Mendirikan Bangunan diberikan selama bangunan yang bersangkutan berdiri dan tidak mengalami perubahan bentuk, luas, atau perubahan fungsi bangunan, sedangkan ketentuan : a) untuk prasarana bangunan tower berlaku selama 10 (sepuluh) tahun dan dievaluasi setiap 5 (lima) tahun. b) untuk reklame berlaku selama 6 (enam) tahun dan dievaluasi 7 setiap 3 (tiga) tahun.
2.Izin Usaha Perikanan diberikan selama 3 (tiga) tahun; dan
3.Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang berlaku selama 5 (lima) tahun.

BAB III

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 9

(1)Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, dipungut retribusi atas pemberian izin untuk mendirikan bangunan.
(2)Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut retribusi atas pemberian izin usaha perikanan.
(3)Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi atas pemberian Izin Trayek.

Pasal 10

(1)Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
(2)Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut;
(3)Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Isi peraturan

Teks66PDFHirarki

Memuat teks peraturan…