DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2021

Nomor: 1
Tahun: 2021
Ditetapkan: 7 Januari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 60

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Penyelengaraan KTR, Kewajiban dan Larangan, Pembinaan Pengawasan dan Pelaporan, Partisipasi Masyarakat, Kerja Sama,Sanksi Administratif, Penyidikan, dan Ketentuan Pidana, Pendanaan dan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 3 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886 );
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 8 2 1 ;
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); 1
6.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234), sebagaimna telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2 0 1 9 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 9 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6398);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2 0 1 5 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 5 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah 4 1 Tahun 1999 ten tang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 84 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2 0 1 2 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 2 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380); 1 1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 1 Tahun 2 0 1 9 ten tang Kawasan Tan pa Rokok (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2 0 1 9 Nomor 1 1 , Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 240). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN KUNINGAN dan BUPATI KUNINGAN MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK. 2

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1 . Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Kuningan.

2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Bupati adalahBupati Kuningan.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, sosial dan budaya yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
8.Rokok adalah salah satu Produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/ atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman Nicotiana Tabacum, Nicotiana Rustica, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
9.Merokok adalah kegiatan membakar dan/atau menghisap rokok.
10.Kawasan Tanpa Rokok selanjutnya disingkat KTR adalah tempat atau ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, mempromosikan, dan/ atau mempromosikan Produk Tembakau. 1 1 . Tempat Khusus untuk merokok adalah ruangan yang diperuntukan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam KTR. 1 2 . Tempat atau Gedung Tertutup adalah tempat atau ruang yang ditutup oleh atap dan/ atau dibatasi oleh satu dinding atau lebih terlepas dari material yang digunakan dengan struktur permanen atau sementara. 3
13.Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat yang yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan, baik yang dimiliki dan/ atau dikelola oleh pemerintah, swasta, masyarakat, dan/ atau perorangan.
14.Tempat Proses Belajar-mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar dan/ atau pendidikan dan/ atau pelatihan.
15.Tempat anak bermain adalah tempat atau arena tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan anak anak, yang meliputi namun tidak terbatas pada tempat penitipan anak, kelompok bermain, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak. 1 6 . Tempat Ibadah adalah bangunan atau ruangan tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga. 1 7. Angkutan Um urn adalah alat angkutan bagi mayarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara yang penggunaannya dengan kompensasi, yang meliputi namun tidak terbatas pada bus umum, bus angkutan anak sekolah dan bus angkutan karyawan.
18.Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
19.Tempat Umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/ atau tern pat yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat, terlepas dari kepemilikan atau hak untuk menggunakan yang dikelola oleh negara, swasta, dan/ atau masyarakat.
20.Pengelola, pimpinan dan/atau penanggungjawab gedung adalah orang dan/atau badan hukum yang karena jabatannya memimpin dan/ atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/ atau usaha di tern pat atau kawasan yang ditetapkan sebagai KTR, baik milik pemerintah maupun swasta. 2 1 . Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.
22.Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan yang lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan lainnya. 4

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman Pemerintah Daerah d al am :

a.memberikan jaminan perolehan lingkungan udara yang bersih dan sehat bagi masyarakat; dan
b.mendorong penyelenggaraan KTR yang berlaku di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menjadi Panduan Pemerintah Daerah dalam:

a.memberikan perlindungan dari bahaya asap rokok bagi perokok aktif dan/ atau perokok pasif;
b.menurunkan angka jumlah perokok dan mencegah perokok pemula;
c.memberikan ruang dan lingkungan yang bersih serta sehat bagi masyarakat;
d.melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung;
e.menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, bebas dari asap rokok.
f.memenuhi rasa aman dan nyaman warga; dan
g.meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat.

BAB III

PENYELENGGARAAN KTR

Pasal 4

( 1 ) Penetapan KTR meliputi:

a.sarana kesehatan;
b.tempat proses belajar mengajar;
c.tempat bermain anak dan/ atau berkumpulnya anak- anak;
d.tempat ibadah;
e.kendaraan angkutan umum;
f.tempat kerja;
g.sarana olahraga; dan
h.tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.

(2)Pimpinan atau penanggungjawab tempat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) wajib menerapkan KTR.
(3)KTR sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf f, g dan h dapat menyediakan tempat khusus untuk merokok.
(4)Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus merupakan ruang terbuka yang berhubungan langsung dengan udara luar. 5

Pasal 5

( 1 ) Tempat yang telah ditetapkan sebagai KTR wajib dipasang tanda larangan merokok.

(2)Pemasangan tanda larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pimpinan atau penanggungjawab tempat.
(3)Tanda larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)wajib dipasang di pintu gerbang masuk, pintu masuk dan/ atau tern pat strategis yang mudah dilihat dan dibaca.

Pasal 6

( 1) Setiap orang dilarang merokok di tern pat sarana kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a yang meliputi rumah sakit, rumah bersalin, poliklinik, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), balai pengobatan, posyandu, dan tempat praktek kesehatan swasta.

(2)Setiap orang, lembaga dan/ atau Badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/ atau membeli produk rokok di tempat sarana kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a yang meliputi rumah sakit, rumah bersalin, poliklinik, puskesmas, balai pengobatan, posyandu, dan tempat praktek kesehatan swasta.
(3)Sarana kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dan ayat (2) adalah di tempat atau gedung tertutup sampai batas pagar atau batas terluar area sarana kesehatan.

Pasal 7

( 1) Setiap orang dilarang merokok di tern pat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat ( 1 ) huruf b seperti sekolah, perguruan tinggi, pondok pesantren, balai pendidikan dan pelatihan, balai latihan kerja, bimbingan belajar, dan kursus.

(2)Setiap orang, lembaga dan/ atau badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/ atau membeli produk rokok di tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat ( 1 ) huruf b seperti sekolah, perguruan tinggi, balai pendidikan dan pelatihan, balai latihan kerja, bimbingan belajar, dan kursus.
(3)Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah di tempat atau gedung tertutup sampai batas pagar atau batas terluar area proses belajar mengajar. 6

Pasal 8

( 1 ) Setiap orang dilarang merokok di tempat bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat ( 1 ) huruf c yang meliputi kelompok bermain, penitipan anak, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan Taman Kanak-Kanak.

(2)Setiap orang, lembaga dan/ atau badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/ atau membeli produk rokok di tern pat bermain dan/ atau berkumpulnya anak-anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat ( 1 ) huruf c yang meliputi kelompok bermain, penitipan anak, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan Taman Kanak-Kanak.
(3)Tern pat bermain dan/ atau berkumpulnya anak-anak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dan ayat (2) adalah di tempat atau gedung tertutup sampai batas pagar atau batas terluar tempat bermain dan/atau berkumpulnya anak anak.

Pasal 9

( 1) Setiap orang dilarang merokok di tern pat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat ( 1 ) huruf d yang meliputi masjid/mushola, gereja, vihara, klenteng, dan pura.

(2)Setiap orang, lembaga dan/ atau badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/ atau membeli produk rokok di tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat ( 1 ) huruf d yang meliputi masjid/mushola, gereja, vihara, klenteng, dan pura.
(3)Tempat ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dan ayat (2) adalahsampai dengan batas luar pagar atau batas terluar lingkungan peribadatan.

Pasal 10

(1)Setiap orang dilarang merokok di kendaraan angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat ( 1 ) huruf e seperti bus umum, kereta api, angkutan kota, termasuk kendaraan wisata, bus angkutan anak sekolah, dan bus angkutan karyawan.
(2)Setiap orang, lembaga dan/ atau badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/ atau membeli produk rokok di kendaraan angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e seperti bus umum, kereta api, angkutan kota, termasuk kendaraan wisata, bus angkutan anak sekolah, dan bus angkutan karyawan. 7
(3)Larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2) adalah di dalam kendaraan angkutan umum.
(2)Setiap orang, lembaga dan/ atau badan dilarang mempromosikan, mengiklankan di tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f yang meliputi perkantoran Pemerintah, perkantoran Swasta, dan industri.
(3)Tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2)adalah ditempat dan/ atau gedung tertutup sampai batas kucuran air dari atap palingluar terhadap tempat dan/ atau gedung tertutup.

Pasal 12

( 1) Setiap orang dilarang merokok di sarana olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat ( 1 ) huruf g.

(2)Setiap orang, lembaga dan/ atau badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/ atau membeli produk rokok di sarana olahraga.
(3)Sarana olahraga sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) adalah di tempat atau gedung tertutup sampai batas pagar atau batas terluar area sarana olahraga.

Isi peraturan

Teks60PDFHirarki

Memuat teks peraturan…