DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2023

Nomor: 1
Tahun: 2023
Ditetapkan: 3 Februari 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum. Jenis Dan Pesantren, Pelaksanaan Pengembangan Pondok Pesantren, Koordinasi Dan Komunikasi, Partisipasi Masyarakat, Sinegritas Kerja Sama Dan Kemitraan, Sistem Informasi, Tim Pengembangan Dan Pemberdayaan Pesantren, Monitoring Evaluasi Dan Pengawasan, Pendanaan, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa pengembangan pesantren dilaksanakan dengan menjalankan fungsi pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b.bahwa penyelenggaraan pesantren memberikan pengaruh yang baik bagi masyarakat, sehingga pertumbuhan pesantren di Kabupaten Kuningan perlu didukung oleh pemerintah daerah, baik secara kualitatif maupun kuantitatif;
c.bahwa untuk mendukung dan memperkuat peran serta kontribusi pesantren sesuai tradisi dan kekhasannya di Kabupaten Kuningan melalui fasilitasi penyelenggaraan pesantren oleh Pemerintah Daerah, diperlukan pengaturan untuk menjadi landasan hukumnya;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren; PERATURANDAERAHKABUPATENKUNINGAN NOMOR 1 TAHUN2023 TENTANG FASILITASIPENYELENGGARAANPESANTREN DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA BUPATIKUNINGAN, BUPATI KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT Mengingat Menimbang 2 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Kuningan.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kuningan.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
5.Unit Kerja yang Membidangi Kesejahteraan Rakyat yang selanjutnya disebut Unit Kerja adalah unit kerja pada Sekretariat Daerah yang membidangi kesejahteraan rakyat.
6.Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, danjatau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'alla, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan Iil'alamiri yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran , keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam,

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 1

PENYELENGGARAANPESANTREN FASILITASITENTANG MEMUTUSKAN: DAERAHPERATURANMenetapkan: DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENKUNINGAN dan BUPATIKUNINGAN Dengan Persetujuan Bersama tentang Pendanaan Negara Republik

5.Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Indonesia Tahun 2021 Nomor 206); Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406); 3 keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh pesantren dan berada di lingkungan pesantren dengan mengembangkan kurikulum berbasis kitab kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin.
8.Kitab kuning adalah kitab keislaman berbahasa arab atau kitab keislaman berbahasa lainnya yang menjadi rujukan tradisi keilmuan islam di pesantren.
9.Dirasah Islamiah dengan pola Pendidikan Muallimin adalah kumpulan kajian tentang ilmu agama Islam yang terstruktur, sistematis dan terorganisasi.
10.Sumber Daya Manusia Pesantren adalah para pihak yang terlibat secara langsung dalam penyelenggaraan Pesantren, meliputi Kiai, tenaga pendidik dan kependidikan, santri, dan Dewan Masyayikh, serta Majlis Masyayikh.
11.Kiai, Syekh, Ajengan, Buya, Nyai, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Kiai adalah pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan danjatau pengasuh Pesantren.
12.Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren.
13.Rekognisi Pesantren adalah pengakuan terhadap eksistensi dan peran Pesantren yang memiliki fungsi sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. 14.Afirmasi Pesantren adalah penguatan Pesantren sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat yang memiliki peran strategis dalam pembangunan.
15.Fasilitasi Pesantren adalah bantuan yang diberikan kepada Pesantren untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas saran a dan prasarana Pesantren, agar dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
16.Pembinaan Pesantren adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk menjadikan Pesantren dapat mengelola seluruh aktivitas yang diselenggarakan Pesantren dengan lebih baik, melalui pendekatan informatif maupun partisipatif.
17.Pemberdayaan Pesantren adalah usaha atau proses yang dilakukan agar Pesantren lebih mampu melaksanakan pengelolaan Pesantren secara mandiri. 4 BABIII PELAKSANAANPENGEMBANGANPONDOKPESANTREN Umum Pasal 3

(1)Bupati menyelenggarakan Pembinaan Pesantren, Pemberdayaan Pesantren, Rekognisi Pesantren, Afirmasi Pesantren, dan Fasilitasi Pesantren di Daerah.
(2)Pembinaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
1. a.peningkatan pengetahuan, wawasan, dan keahlian sumber daya manusia Pesantren;
2. b.peningkatan kualitas Penyelenggaraan Pesantren;dan
3. c.peningkatan keahlian manajerial Pesantren.
(3)Pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan un tuk:
1. a.Peningkatan kemandirian ekonomi Pesantren dan perekonomian masyarakat di sekitar lingkungan Pesantren; dan
2. b.peningkatan peran Pesantren dalam pembangunan Daerah Kabupaten.
(4)Rekognisi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan untuk memberikan pengakuan terhadap eksistensi dan peran Pesantren dalam penyelenggaraan pembangunan.
(5)Afirmasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memberikan penguatan terhadap Pesantren sebagai subjek dan objek pembangunan.
(6)Fasilitasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kualitas saran a dan prasarana Pesantren.
(1)Pesantren terdiri atas:
1. a.Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk pengkajian Kitab Kuning;
2. b.Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin; atau
3. c.Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk lainnya yang terintegrasi dengan pendidikan umum.
(2)Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi unsur paling sedikit:
1. a.Kiai;
2. b.Santri yang bermukim di Pesantren;
3. c.pondok atau asrama;
4. d.masjid atau mushola; dan
5. e.kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah. dengan pola pendidikan Muallimin. BABII JENIS DANUNSURPESANTREN Pasal 2 5 PasalS
(1)Pembinaan Pesantren untuk peningkatan kualitas penye1enggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)huruf b, dilaksanakan melalui:
1. a.upaya menciptakan lingkungan Pesantren yang layak, arnan, nyaman, bersih, sehat, dan ramah anak;dan
2. b.layanan pemenuhan kebutuhan perkembangan fisik dan psikologis Sumber Daya Manusia Pesantren.
(2)Pembinaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilakukan dalam bentuk:
1. a.penyuluhan;
2. b.pemeriksaan kesehatan;
3. c.konseling;
4. d.edukasi;
5. e.sosialisasi;
6. f.istighosah; dan
7. g.bina mental.
(3)Pe1aksanaan Pembinaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan oleh:
1. a.Unit Kerja;
2. b.Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. c.Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
4. d.Perangkat Daerah yang me1aksanakan urusan pemerintahan bidang sosial;
5. e.Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
6. f.Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
(1)Pembinaan Pesantren dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan keahlian Sumber Daya Manusia Pesantren sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 3 ayat (2) huruf a, dilakukan dalam bentuk:
1. a.pemberian beasiswa bagi Sumber Daya Manusia Pesantren; dan
2. b.fasilitasi dalam rangka meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan keahlian.
(2)Pelaksanaan Pembinaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh:
1. a.Unit Kerja;
2. b.Perangkat Daerah yang me1aksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan; dan
3. c.Perangkat Daerah lain terkait. Pesantren;
4. b.fasilitasi akses permodalan; dan
5. c.fasilitasi akses pemasaran produk hasil usaha Pesantren, kerja sarna dan kemitraan.
(2)Pemerintah mengalokasikan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan me1alui:
1. a.peningkatan keahlian usaha Pesantren;
2. b.pembentukan kelembagaan usaha Pesantren; dan
3. c.penguatan kelembagaan usaha Pesantren
(3)Pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh:
1. a.Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha mikro; 6 Pesantren untuk meningkatkan ekonomi Pesantren dan perekonomian lingkungan Pesantren, dilakukan dalarn
(1)Pemberdayaan kemandirian masyarakat di bentuk:
1. a.pengalokasian program dan kegiatan untuk peningkatan kapasitas Pesantren dalarn menumbuhkembangkan kewirausahaan di lingkungan

Pasal 7

Pasa16

(1)Pembinaan Pesantren dalam rangka peningkatan keahlian manajerial Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)huruf c, dilakukan dalarn bentuk:
1. a.pendampingan dalam rangka pengelolaan Pesantren;
2. b.pendidikan dan pelatihan pengelolaan Pesantren;
3. c.fasilitasi kerja sarna dan kemitraan Pesantren dengan dunia usaha atau lembaga pendidikan; dan
4. d.fasilitasi dalarn rangka peningkatan kemarnpuan Sumber Daya Manusia Pesantren dalam mengelola Pesantren.
(2)Pelaksanaan Pembinaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
1. a.Unit Kerja;
2. b.Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
3. c.Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha mikro;
4. d.Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan;
5. e.Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan; dan
6. f.Perangkat Daerah lain terkait.
7. g.Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan permukiman; dan
8. h.Perangkat Daerah lain terkait. 7
9. d.pemberian apresiasr terhadap Pesantren yang memiliki etos jiwa santri, yaitu keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, kebebasan dan persaudaraan, yang mampu menopang penguatan perdamaian dan kohesivitas sosial masyarakat Indonesia, persaudaraan sesama Islam, persaudaraan sesama warga Negara dan persaudaraan sesama manusia sebagai landasan etik dan paradigmatik untuk membangun kebersamaan dalam keberagaman.
(2)Rekognisi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilaksanakan oleh:
1. a.Unit Kerja;
2. b.Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik;dan Pesantren sebagai untuk membangun ketaqwaan kepada
(1)Rekognisi Pesantren dilaksanakan dalam bentuk:
1. a.pemberian akses dan pengakuan segala sumber daya Pesantren terhadap sumber daya Daerah sesuai dengan kapasitas santri;
2. b.pemberian penghargaan terhadap peran Pesantren dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai agen perubahan sosial dan kemasyarakatan, serta pengabdiannya dalam mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat;
3. c.pemberian apresiasi terhadap institusi yang memiliki visi semangat nasionalisme dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala; dan
4. b.Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan perindustrian;
5. c.Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
6. d.Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan dan pertanian;
7. e.Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perikanan dan peternakan;
8. f.Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika;
9. g.Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
10. h.Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan transmigrasi; dan
  1. 1.Perangkat Daerah lain terkait. 8 Pesantren;
11. d.Fasilitasi sarana dan prasarana peribadatan; dan
12. e.Fasilitasi saran a dan prasarana keolahragaan.
(2)Fasilitasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan oleh:
1. a.Unit Kerja;
2. b.Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
3. c.Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan pemerintahan bidang kearsipan dan perpustakaan;
4. d.Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan, kawasan pemukiman dan pertanahan;
5. e.Perangkat Daerah yang melaksanaka urusan pemerintahan bidang sosial;
6. f.Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemuda, olah raga dan pariwisata; dan
7. g.Perangkat Daerah lain terkait.
(3)Pelaksanaan Fasilitasi Pesantren sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) dan ayat (2) dikoordinasikan oleh Unit Kerja.
1. a.Fasilitasi sarana dan prasarana pendidikan Pesantren;
2. b.Fasilitasi sarana dan prasarana periunjang Pesantren;
3. c.Fasilitasi sarana bagi Sumber Daya Manusia
(1)Fasilitasi Pesantren dilakukan dalam bentuk:
(1)Afirmasi Pesantren dilaksanakan paling sedikit dalam bentuk:
1. a.bantuan operasional Pesantren;
2. b.bantuan sarana dan prasarana; dan
3. c.bantuan lainnya.
(2)Afirmasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilaksanakan oleh:
1. a.Unit Kerja; dan
2. b.Perangkat Daerah terkait.
(3)Pelaksanaan Afirmasi Pesantren sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) dan ayat (2), dikoordinasikan oleh Unit Kerja.
1. c.Perangkat Daerah lain terkait.
(3)Pelaksanaan Rekognisi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikoordinasikan oleh Unit Kerja. 9 Masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok dapat berpartisipasi dalam pengembangan Pesantren dapat berupa:
1. a.pemberian masukan, saran, dan pendapat kepada Pemerintah Kabupaten dalam, Pemberdayaan Pesantren, Rekognisi Pesantren, Afirmasi Peantren dan Fasilitasi Pesantren;
2. b.pemberian dukungan terhadap kegiatan yang diselenggarakan oleh Pesantren;
3. c.pengembangan mutu dan standar Pesantren;
4. d.pembentukan wahana pendidikan karakter dan pembinaan moral di dalam masyarakat dan di sekitar lingkungan Pesantren;
5. e.pendirian Pesantren;
6. f.pengembangan fungsi Pesantren;
7. g.Pemberdayaan Pesantren;
8. h.Rekognisi Pesantren;
  1. 1.Afirmasi Pesantren; J. Fasilitasi Pesantren;
9. k.bantuan program;
  1. 1.penguatan kemandirian dan kemampuan ekonomi Pesantren;
10. m.pembiayaan dan permodalan Pesantren; dan
11. n.pemenuhan kebutuhan Pesantren BABV PARTISIPASIMASYARAKAT

Pasal 12

(1)Bupati melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pemberdayaan, dan Fasilitasi Pesantren.
(2)Bupati melakukan komunikasi dengan kalangan Pesantren dan pemangku kepentingan untuk mewujudkan harmonisasi dalam Pemberdayaan Pesantren, Rekognisi Pesantren, Afirmasi Pesantren dan Fasilitasi Pesantren.
(3)Koordinasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait, sesuai kewenangan berdasarkan tugas dan fungsi Unit Kerja dan/ atau Perangkat Daerah.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai koordinasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pad a ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati. BABIV KOORDINASIDANKOMUNIKASI

Pasal 11

(1)Bupati rnengembangkan pola kerja sarna dalam Pengembangan Pesantren.
(2)Kerja sarna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan :
1. a.Pernerintah Daerah Provinsi;
2. b.pernerintah daerah kabupatenJkota lain;
3. c.lernbaga sosial, termasuk lembaga kesejahteraan sosial dan lernbaga swadaya rnasyarakat;
4. d.lembaga pendidikan;
5. e.lembaga kesehatan;
6. f.lembaga keagamaan;
7. g.badan usaha rnilik negaraJ daerahJ desaJ swasta;
8. h.koperasi, yayasan, dan badan hukum lainnya;
9. i.kerja sarna antar Pesantren;
10. j.masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok;
11. k.kerja sarna Daerah dengan badanJlernbaga di luar negeri; dan
  1. 1.kerja sarna Daerah dengan pemerintah negara bagian atau pemerintah daerah yang setingkat di luar negeri dalam bentuk kerja sarna sister.
(1)Bupati melaksanakan sinergitas Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi.
(2)Bentuk sinergitas sebagairnana dirnaksud pad a ayat (1), berupa:
1. a.sinergitas program dalam rangka; Pemberdayaan Pesantren, Rekognisi Pesantren, Afirmasi Pesantren dan Fasilitasi Pesantren;
2. b.pelaksanaan Pemberdayaan Pesantren, Rekognisi Pesantren, Afirmasi Pesantren dan Fasilitasi Pesantren;
3. c.pendanaan dalam rangka Pemberdayaan Pesantren, Rekognisi Pesantren, Afirmasi Pesantren dan Fasilitasi Pesantren; dan
4. d.pendidikan dan pelatihan bagi Sumber Daya Manusia Pesantren.
(3)Ketentuan lebih lanjut rnengenai sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 13

BABVI SINERGITAS,KERJA SAMA,DANKEMITRAAN

Pasal 16

(1)Bupati membangun sistem informasi Pesantren di Daerah.
(2)Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit meliputi:
1. a.data dan informasi Pesantren di Daerah Kabupaten;
(1)Bupati mengembangkan pola kemitraan strategis dalam Pengembangan Pesantren di Daerah Kabupaten.
(2)Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan: a.lembaga sosial, termasuk lembaga kesejahteraan sosial dan lembaga swadaya masyarakat; b.lembaga pendidikan;
1. c.lembaga kesehatan; d.lembaga keagamaan;
2. e.badan usaha milik negara/ daerah/ desa/ swasta;
3. f.koperasi, yayasan, dan badan hukum lainnya;
4. g.kemitraan antar Pesantren;
5. h.masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok; dan/ atau
6. i.pihak luar negeri.
(3)Bentuk kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
1. a.Pembinaan Pesantren, Pemberdayaan Pesantren, Rekognisi Pesantren, Afirmasi Pesantren dan Fasilitasi Pesantren;
2. b.pendidikan dan pelatihan bagi Sumber Daya Manusia Pesantren;
3. c.pemenuhan fasilitas Pesantren; dan
4. d.pemberdayaan masyarakat sekitar Pesantren.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai kemitraan sebagaimana dimaksud pad a ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.
(3)Bentuk kerja sarna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
1. a.Pembinaan Pesantren, Pemberdayaan Pesantren, Rekognisi Pesantren, Afirmasi Pesantren dan Fasilitasi Pesantren;
2. b.Pendidikan dan pelatihan bagi Sumber Daya Manusia Pesantren; dan
3. c.kerja sama lainnya dalam rangka Pengembangan Pesantren.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama sebagaimana dimaksud pad a ayat (2) dan ayat (3) diatur dalarn Peraturan Bupati. 12 Pesantren.
(2)Tim pengembangan dan Pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur Pemerintah Daerah, kementerian yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang keagamaan, kalangan Pesantren, asosiasi Pesantren, profesional dan pemangku kepentingan.
(3)Keanggotaan tim pengembangan dan Pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memperhatikan keterwakilan wilayah, asosiasi Pesantren, dan keahlian yang dibutuhkan dalam Pengembangan Pesantren dan Pemberdayaan Pesantren.
(4)Tim pengembangan dan Pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai mitra Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Pesantren Pemberdayaan rangka Penyelenggaraan tim pengembangan dan
(1)Dalam dibentuk BABVIII TIM PENGEMBANGANDANPEMBERDAYAANPESANTREN

Pasal 17

Pengelolaan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaksanakan oleh Unit Kerja. Daerah bidang Unit Kerja, berkoordinasi dengan Perangkat yang melaksanakan urusan pemerintahan teknologi komunikasi dan informasi.

(6)Data dan informasi hasil pengelolaan sistem informasi Pesantren digunakan dalam rencana pengembangan Pesantren.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi sebagaimana dimaksud pad a ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
1. b.data manuskrip dan hasil karya ulama Pesantren di Daerah Kabupaten;
2. c.data Sumber Daya Manusia Pesantren di Daerah Kabupaten; dan
3. d.kondisi dan profil Pesantren di Daerah Kabupaten.
(3)Dalam mengoperasikan sistem informasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang teknologi komunikasi dan informasi melakukan pendampingan dan pelatihan.
(4)Sistem informasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terintegrasi dengan sistem informasi Pesantren pada kementerian yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang keagamaan.
(5)Pembangunan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh 13 BABX PENDANAAN Umum Pasa120
(1)Pendanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren bersumber dari:
1. a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
2. b.Sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. evaluasi dan Penyelenggaraan monitoring, Fasilitasi
(1)Bupati melakukan pengawasan terhadap Pesantren.
(2)Monitoring, evaluasi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Unit Kerja dan Perangkat Daerah terkait.
(3)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai monitoring, evaluasi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati. BABIX MONITORING,EVALUASIDANPENGAWASAN Pasal 19 Pesantren;
1. e.supervisi terhadap Pesantren; dan
2. f.pemberian mediasi dan advokasi bagi Pesantren.
(6)Jumlah anggota dan pembentukan tim pengembangan dan Pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati. Kerja dan Pembinaan Rekognisi Fasilitasi Pembinaan Pesantren, Pemberdayaan Pesantren, Rekognisi Pesantren, Afirmasi Pesantren, dan Fasilitasi Pesantren di Daerah Kabupaten.
(5)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim pengembangan dan Pemberdayaan Pesantren mempunyai fungsi:
1. a.Pemberian masukan terhadap konsep perencanaan program Pembinaan Pesantren, Pengembangan Pesantren, Rekognisi Pesantren, Afirmasi Pesantren dan Fasilitasi Pesantren;
2. b.penyusunan klasifikasi Pesantren;
3. c.pemberian konsultasi kepada Pesantren;
4. d.pemberian rekomendasi kepada Unit Perangkat Daerah terkait dalam rangka Pesantren, Pengembangan Pesantren, Pesantren, Afirmasi Pesantren dan 14 BABXI KETENTUAN PENUTUP Pasal 22 Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
(1)Pemerintah Daerah membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk membantu pendanaan Penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat.
(3)Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)merupakan bagian dari alokasi anggaran pendidikan yang bersumber dari dana perimbangan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi dakwah dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari pendapatan asli Daerah dan lain-lain pendapatan Daerah yang sah.
(2)Pendanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak dapat diberikan apabila telah mendapatkan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.
(3)Pendanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) huruf a dibukukan oleh pengurus Pesantren dan dilaporkan kepada Bupati secara berkala darr/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan atas pendanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati. 15 ,_. ISEKOA 1----1--401-...;---+------; ! I!J fll) U P : &::!l {} I I-~-JA-B-AT-·r--· ·--,..------r---K-E-T.--1 1-·'·~-"·-'C'-;I.-•.,-&~~4-----~------1 I ~_.,·~ur.•• lAIV" LEMBARANDAERAHKABUPATENKUNINGANTAHUN2023 NOMOR 1 NOREG PERATURANDAERAHKABUPATENKUNINGAN,PROVINSIJAWABARAT (1/21/2022) Diundangkan di Kuningan 6 Pebruari 2023 Ditetapkan di Kuningan ~m::t::t;I;!JJ:U:{al 3 Pebruari ~023 Pasa123 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan. 16 Pesantren merupakan sistem pendidikan agama Islam yang tertua sekaligus merupakan CIn khas yang mewakili Islam tradisional Indonesia yang eksistensinya telah teruji oleh sejarah dan berlangsung hingga kini. Pesantren juga merupakan bentuk ikhtia para ulama untuk berperan aktif dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan di sisi lain, Pesantren sebagai agen pengembangan pendidikan agama Islam memiliki andil dalam memanusiakan manusia dengan berbagai kegiatan proses pembelajaran yang khas dan hanya dimiliki oleh bangsa Indonesia. Pesantren dilihat dari makna secara filosofis didasarkan pada sila pertama Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini dapat diartikan bahwa bangsa Indonesia memiliki kepercayaan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan salah satu upaya merealisasikan hal terse but maka diperlukan pendidikan keagamaan, yang secara tidak langsung meniscayakan adanya lembaga yang melaksanakan pendidikan keagamaan terse but melalui pesantren. Hadirnya lembaga pendidikan pesantren merupakan wadah terlaksananya pendidikan keagamaan sehingga diharapkan moralitas bangsa dapat terjaga dengan baik di tengah perkembangan peradaban dunia. Pesantren sebagai suatu lembaga pendidikan keagamaan mengajarkan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu agama Islam. Ilmu-ilmu agama dipahami sebagai pedoman hidup (tafaqquh fi at-dins yang menekankan pentingnya moral dalam bermasyarakat. Penetapan tujuan lembaga pendidikan Islam menjadi hal yang mutlak untuk ikutserta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Melalui komponen pesantren, maka diharapkan tercipta suasana yang kondusif dalam membentuk peserta didik yang memiliki moralitas yang baik yang diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari sehingga wajar jika santri kerap bersikap tawaddu (rendah diri) dalam bersikap, cinta tanah air yang diwujudkan dalam solidaritas yang kuat dalam me1aksanakan segala tugas, serta pengetahuan agama yang cukup sebagai bekal mengisi dan membekali dirinya menjadi orang yang berjiwa luhur. Se1ain sebagai lembaga keagamaan dan lembaga pendidikan, pesantren juga berkembang menjadi lembaga sosial kemasyarakatan melalui inovasi- I. UMUM PENJELASAN ATAS PERATURANDAERAHKABUPATENKUNINGAN NOMOR 1 TAHUN2023 TENTANG FASILITASIPENYELENGGARAANPESANTREN 17 Ayat (1) Hurufa Pesantren yang menyelenggarakan Pendidikan Pesantren dalam bentuk pengkajian Kitab Kuning dapat dinamakan sebagai Pesantren salafiah. Hurufb Pesantren yang menyelenggarakan Pendidikan Pesantren dalam bentuk Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin dapat dinamakan sebagai Pesantren modern atau Pesantren muallimin. Pendidikan Pesantren dalam bentuk Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin merupakan pendidikan yang bersifat integratif, memadukan ilmu agama Islam dan ilmu umum, dan bersifat komprehensif dengan memadukan intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan kokurikuler. Hurufc Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas. II. PASALDEMI PASAL

Pasal 1

diharapkan penyelenggaraan Pesantren terlaksana secara menyeluruh dan berkembang serta memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Kuningan. Pesantren di Kabupaten Kuningan memerlukan di tingkat daerah. Melalui Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren Perkembangan dukungan regulasi Kabupaten Kuningan inovasi yang dilakukannya. Sebagai local community organization yang memiliki pengaruh kuat di masyarakat, pesantren berkembang melalui inovasi yang dilakukannya dari lembaga pendidikan menjadi lembaga pemberdayaan masyarakat yang terbukti telah memberikan banyak andil terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai aktivitas yan dilakukannya. 18

Pasal 3

Cukupjelas

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…